Sebagian prajurit Ukraina kecanduan judi daring. Sebagian dari mereka menjual pesawat nirawak untuk mendanai kecanduan tersebut. Masalah itu menambah persoalan penyelewengan aset dan kekayaan negara Ukraina. Judi tak dilarang di Ukraina. Menurut Ketua Asosiasi Judi Ukraina Anton Kuchukhidze, nilai pajak judi Ukraina mencapai 300 juta USD (Rp 4,8 triliun) pada 2023. Mendiang Sersan Pravlo Petrychenko dari Brigade LIX, dilaporkan Rabu (24/4) risau soal judi daring di kalangan tentara. Pada Maret 2024, Petrychenko membuat petisi soal kecanduan judi daring di antara prajurit Ukraina. ”Bagi banyak orang, judi menjadi satu-satunya penghilang stres. Mereka menjadi kecanduan dan melemahkan pengendalian diri,” tulisnya di petisi itu.

Masalah lain, sebagian laman judi daring itu, yaitu 30 %, terdeteksi berasal dari Rusia. Petrychenko, yang tewas dalam pertempuran di Donetsk, khawatir data prajurit yang mengakses laman judi daring itu bisa dikumpulkan Rusia. Data itu termasuk lokasi para prajurit. ”Bisa mengancam keamanan nasional,” ujarnya. Petrychenko meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy melarang iklan judi daring menggunakan lambang angkatan bersenjata Ukraina. Iklan judi daring yang menyebut adanya sumbangan dari penyedia layanan judi ke prajurit juga harus dilarang. Ia menyebut sumbangan itu cuma cara menutupi kesalahan. ”Apa artinya 20 truk bantuan dibanding keuntungan para bandar,” tulisnya di petisi.

Petisi itu dikirim ke laman kantor Kepresidenan Ukraina. Dari kebutuhan minimal 2.500 pendukung, petisi itu disokong 26.000 orang. ”Saya telah memerintahkan Unit Komunikasi Khusus Badan Keamanan Ukraina (SBU), Kementerian Transformasi Digital, serta Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional memeriksa isu ini dan mengusulkan solusi,” kata Zelenskyy merespons petisi itu. Setelah pemakaman Petrychenko pada 19 April, Zelenskyy meneken dekrit untuk membatasi judi daring. Dekrit itu, memerintahkan panglima angkatan bersenjata melarang prajurit mengakses laman-laman judi daring. Kecuali sedang cuti, tentara dilarang masuk kasino atau tempat perjudian lainnya. (Yoga)

Tempat-tempat wisata terkenal di Eropa, seperti Amsterdam di Belanda dan Venesia di Italia, kewalahan menghadapi lonjakan jumlah wisatawan. Maka, muncul gagasan mengenakan pungutan untuk mengurangi pelancong. Saking banyaknya turis wira-wiri, kini susah berjalan kaki di Venesia. Penduduk kota itu hanya 50.000 orang, sedang turis sepanjang 2022 mencapai 3,2 juta orang. Pada musim liburan, jumlah wisatawan di Venesia mencapai 100.000 orang. ”Kami harus menemukan keseimbangan antara pendatang (turis) dan penduduk. Kami perlu mengurangi pelancong harian pada waktu tertentu,” kata Kepala Badan Promosi Pariwisata Venesia Simone Venturini. Untuk menangani lonjakan pengunjung itu, Venesia memberlakukan kebijakan baru mulai Kamis (25/4). Venesia akan memberlakukan biaya masuk kepada pengunjung harian. Saat ini hanya ada 29 hari sepanjang 2024 yang akan menjadi waktu pemberlakuan tiket masuk harian.

Mayoritas hari-hari pembatasan itu tersebar pada Mei hingga Juli. Pengunjung yang datang pada siang hari harus membeli tiket seharga 5 euro atau Rp 87.000. Pembelian tiket itu akan dipantau petugas pemeriksaan di titik-titik masuk utama di seluruh wilayah Venesia. Pajak juga diberlakukan pada pengunjung yang bermalam di dalam kota. Para pengunjung harian diharapkan bisa berkunjung pada waktu yang tidak ramai atau bukan musim liburan. Kebijakan itu, kata Venturini, bertujuan menyeimbangkan pemasukan dari pariwisata dengan kenyamanan para penghuninya. ”Meningkatkan perekonomian lokal tetap penting asalkan tidak membebani komunitas lokal dan tidak merusak ekosistem yang sudah rapuh,” ujarnya.

Bagi wisatawan asal AS, Anish Thakkar, karcis itu murah bagi pengunjung yang datang dari jauh. ”Saya tidak keberatan membayar 5 euro itu. Karena terlalu murah, saya kira tidak akan membuat perbedaan,” ujarnya.   Pada 2021, Venesia melarang kapal pesiar masuk ke laguna kota itu. Kapal-kapal pesiar berukuran besar bisa merusak lingkungan kota. Pengunjung yang terlalu banyak juga dikhawatirkan kian menenggelamkan Venesia. Wali Kota Venesia Luigi Brugnaro mengatakan, kebijakan karcis turis itu baru sebatas eksperimen. Ia tak sepenuhnya yakin bagaimana sistem ini bisa berjalan dengan baik. Namun, Brugnaro menjanjikan sistem baru ini akan terus dipantau dan dikendalikan serta dijamin tak ada antrean. Turis yang tidak memiliki tiket akan dikenai denda 50-300 euro atau Rp 868.000-Rp 5,2 juta. (Yoga)

Keputusan BI untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6,25 % demi menstabilkan nilai tukar rupiah bisa memunculkan tekanan ekonomi terhadap sektor riil dan daya beli masyarakat. Pemerintah akan mempertajam sejumlah kebijakan yang sudah ada di APBN untuk meredam dampak rambatan dari kebijakan pengetatan moneter tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah sudah tidak asing lagi dengan gejolak ketidakpastian ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Di setiap momen gejolak ekonomi itu, APBN selalu ”turun tangan” untuk menjadi peredam guncangan (shock absorber).

”Ketidakpastian yang sedang kita hadapi secara global ini sudah pernah kita alami sebelumnya. Sinergi yang sudah biasa kita lakukan antara kebijakan moneter dan fiskal kita perkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Febrio saat ditemui di gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (25/4). Kali ini, APBN akan kembali dikerahkan untuk meredam dampak rambatan dari kenaikan tingkat suku bunga acuan BI. Pada 24 April 2024, BI telah memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 %. Terakhir kali, BI menaikkan suku bunga acuannya pada Oktober 2023 ke 6 %. Febrio mengatakan, pemerintah saat ini sudah mempunyai berbagai instrument kebijakan untuk meredam dampak guncangan ekonomi. Kebijakan yang sudah ada dalam APBN akan dikalibrasi dan diperkuat. (Yoga)

United Tractors Tbk (UNTR) menerangkan kesiapannya untuk kembali melakukan akuisisi tambang dan perusahaan energi baru terbarukan (EBT), setelah sebelumnya berhasil merampungkan pengambilalihan sejumlah  aset di industri tersebut. Dengan posisi keuangan yang solid dan  ketersediaan dana hingga US$ 2 miliar atau setara Rp32 triliun, entitas Grup Astra ini akan dengan mudah menambah aset baru di dua sektor strategis tersebut. "Fokus kami saat ini ke tambang mineral dan energi terbarukan. Namun yang jadi pertanyaan, kesempatan akuisisi perusahaan EBT. "Saat ini perseroan tidak sedang dalam masa tenang untuk akuisisi bisnis EBT terbaru. Berkaca pada tahun lalu, setiap ada kesempatan menarik, kami selalu memanfaatkan dengan baik. Semisalnya dengan mengakuisisi PT Arkora Hydro Tbk (ARKO)," ujarnya. 

Keputusan BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25 % untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, kemungkinan menekan laju pertumbuhan ekonomi. Kenaikan itu akan memicu kenaikan suku bunga kredit sehingga masyarakat yang daya belinya belum pulih bakal kembali tertekan. BI, Rabu (24/4) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 %, setelah BI mempertahankan BI Rate sebesar 6 % selama lima bulan berturut-turut sejak kenaikan terakhirnya 25 bps pada Oktober 2023.

Gubernur BI Perry Warjiyo seusai Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu mengatakan, kenaikan suku bunga tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta langkah pre-emptive (pencegahan dini) dan forward looking (antisipasi ke depan) untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1 % pada 2024 dan 2025, sejalan dengan sikap / pendirian (stance) kebijakan moneter yang prostabilitas.

Senior Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi saat dihubungi berpendapat, kenaikan BI Rate akan membawa dampak terhadap perekonomian nasional. Dengan kata lain, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5 %, tak akan terwujud dan diperkirakan hanya sekitar 4,8 %. Menurut Fithra, kebijakan moneter suku bunga yang ditempuh guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi. (Yoga)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK masih memverifikasi data nasabah atau korban dalam kasus penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosurya. Ketidak lengkapan data menjadi tantangan bagi LPSK dalam melakukan verifikasi. Pada Januari 2024, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan barang rampasan berupa uang tunai dalam perkara penggelapan dana KSP Indosurya Rp 39 miliar dan 896.000 USD. Sementara dalam putusan kasasi kasus penggelapan dana KSP Indosurya, 6.193 nasabah disebut mengalami kerugian Rp 16 triliun. Wakil Kepala LPSK Antonius Wibowo, Rabu (24/4) mengatakan, setelah LPSK menerima uang rampasan dalam kasus KSP Indosurya dari kejaksaan, pihaknya kemudian menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi data nasabah sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA) berdasarkan data yang diterima LPSK dari auditor.

Di sisi lain, permohonan restitusi yang masuk ke LPSK hanya berasal dari 488 orang, baik secara perorangan, aliansi, maupun kantor hukum, dengan total restitusi Rp 1 triliun. Antonius menyampaikan, verifikasi tersebut bukan hal yang mudah. Sebab, LPSK tidak memiliki data lengkap untuk 6.193 nasabah sebagaimana disebut dalam putusan MA. Data tersebut tersebar di kepolisian ataupun di kejaksaan meski setelah dilakukan koordinasi, data yang ada tidak seluruhnya lengkap, seperti alamat tidak lengkap, KTP tidak lengkap, dan nama nasabah yang sama. ”Proses itu sedang kami lakukan. Baru setelah itu, kami melakukan penilaian terhadap kerugian korban,” katanya.

Menurut Antonius, sekitar 3.000 data telah diverifikasi. Sementara terdapat sekitar 8.000 data yang masih harus diverifikasi. Adapun 488 korban terlindung LPSK, yang sebelumnya melakukan permohonan ke LPSK, sebagian besar masuk ke dalam korban yang mesti mendapatkan restitusi sebagaimana putusan MA. Jika nantinya proses verifikasi selesai, LPSK akan melangkah ke tahap selanjutnya, yakni melakukan penilaian terhadap kerugian yang dialami nasabah atau korban. Pada tahap itu, korban akan diminta datang ke LPSK dengan membawa bilyet.Bilyetitu kemudian diverifikasi oleh LPSK. ”Pembagian kepada korban pasti dilakukan secara proporsional karena aset yang dirampas dari kasus itu jauh di bawah nilai kerugian. Kami belum sampai ke sana, sekarang masih verifikasi data,” kata Antonius. (Yoga)

Melihat kondisi global saat ini, muncul berbagai kekuatan baru yang dapat membuat dunia berkarakter brittle, anxious, non-linear, dan incomprehensible (BANI). Berbagai permasalahan ini adalah bentuk koreksi atas demokrasi hipokrit dan standar ganda negara Barat dalam bersikap pada berbagai isu atau konflik global. Fenomena BANI harus diantisipasi negara-negara karena dapat menimbulkan kerugian serius ditengah berbagai agenda global lainnya, seperti transisi energi, emisi nol bersih, dan perubahan perilaku menyikapi perubahan iklim. Rivalitas yang kini terjadi tidak hanya antar dua hegemoni blok kekuatan, juga antar server proxy karena sangat mungkin adanya proxy war. Di waktu mendatang, persaingan geopolitik blok Barat dan Timur akan sedikit mereda, tetapi menguat persaingan geopolitik 5.0. Ini diawali dengan munculnya blok kawasan Utara dan Selatan.

Kawasan Indo-Pasifik dan Laut China Selatan akan jadi episentrum konflik perebutan sumber daya. Persaingan geopolitik akan menjadi world war blue yang berbasiskan cyber army. Di situ, teknologi IoT, AI, blockchain, dan remote sensing akan diperebutkan untuk memenangi percaturan global. Fenomena ini baru mulai terjadi dengan banyaknya negara membentuk angkatan militer ke-4 berbasis cyber untuk mengumpulkan data menjadi big data, mempelajari, serta memengaruhi algoritma manusia. Perang global ke depan juga akan diwarnai penggunaan teknologi High-Frequency Active Auroral. Konflik mendatang juga akan diwarnai kompetisi persaingan ekonomi.

Pada abad ke-21, China diyakini akan menjadi ekonomi terbesar dunia dengan pangsa 22,68 %, yakni mencapai 101 triliun USD ditengah perlambatan ekonomi yang sedang terjadi di negeri itu. Persaingan antarforum kerja sama global, yakni G7, Uni Eropa, OECD, ASEAN, MIKTA, dan BRICS, dinilai akan sangat sengit. Kunci dari persaingan global ke depan adalah negara yang dapat memegang cadangan minyak dan energi. Selain itu, juga merangkul negara-negara kepulauan sebagai ”investasi” di PBB untuk memenangi voting dalam pengambilan keputusan. Indonesia perlu melakukan redefinisi ”politik Bebas Aktif”, yakni dengan mengembalikan sentralitas dalam kancah politik global.

Sebagai negara besar, Indonesia harus menjadi pembawa proposal Selatan-Selatan ke dunia Internasional. Hal itu dilakukan dengan berbenah secara ekonomi, sekaligus membangkitkan kembali solidaritas kawasan Selatan yang menjadi modal sosial Indonesia selama ini dalam menghadapi kompleksitas global. Peran negara kepulauan akan menjadi kunci Indonesia melalui sinergi kekuatan gerakan Non-Blok dengan menghadirkan kerja sama negara berkembang. Solidaritas negara berkembang dapat dibangkitkan dengan model ekonomi Indonesia yang kini tengah menjadi perhatian internasional. Indonesia harus aktif menghimpun modal dari negara G7, OECD, Uni Eropa, BRICS, dan MIKTA sehingga dapat mendorong soft lending facility kepada negara berkembang. Bentuk diplomasi ekonomi ini akan mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap peran Indonesia. (Yoga)

Belum adanya satu pun negara di dunia yang mampu memenuhi keseluruhan elemen ekosistem kendaraan listrik secara mandiri, membuka peluang bagi Indonesia untuk dapat terlibat lebih jauh dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan BRIN Umi Mu’awanah mengatakan, selain Indonesia, di kawasan ASEAN saat ini sudah ada Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang telah memiliki basis produksi industri kendaraan listrik. Namun, dibandingkan ketiga negara lainnya, Indonesia lebih unggul dalam ketersediaan bahan baku. Dari sisi produksi, Indonesia punya kekayaan sumber daya alam nikel yang merupakan bahan baku baterai. ”Produsen kendaraan listrik global bisa mendapatkan kepastian bahan baku produksi dari Indonesia,” ujarnya dalam simposium mini yang dilaksanakan BRIN bertajuk ”Tantangan Ekosistem Mobil Listrik di Indonesia”, di Jakarta, Rabu (24/4).

Produksi mobil listrik di dalam negeri, lanjut Umi, berpotensi bisa lebih efisien karena bahan baku baterai seperti tembaga dan nikel mudah diperoleh dari dalam negeri. Efisiensi produksi ini bisa meningkatkan daya  saing Indonesia sebagai produsen mobil listrik. Namun, pada kenyataannya saat ini harga jualnya masih relatif mahal untuk konsumen Indonesia. Di pasar Indonesia, mobil yang laku keras memiliki harga di bawah Rp 300 juta per unit, sementara harga mobil listrik dari berbagai merek kebanyakan masih di atas Rp 700 juta. ”Fenomena harga mobil listrik yang lebih mahal daripada mobil berbahan bakar ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia,” kata Umi. Kendati harga kendaraan listrik relatif lebih mahal, berkaca dari permintaan di pasar domestik, minat masyarakat Indonesia terhadap mobil listrik tumbuh secara konsisten dan signifikan, tercermin lewat serapan pasar yang melonjak dari 700 unit pada 2021, lalu 10.000 unit pada 2022, dan menjadi 17.000 unit pada 2023. (Yoga)

Pemerintah memperpanjang lagi harga eceran tertinggi (HET) beras premium Rp 14.900 per kg yang berlaku sejak Maret 2024. Harga acuan beras medium, gabah, dan jagung juga dinaikkan. Hal itu disampaikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi seusai melaporkan kondisi pangan nasional kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/4). Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 14.45 sampai pukul 15.40 itu, disampaikan bahwa kondisi stok kebutuhan pangan pokok masih aman. Cadangan pangan pemerintah saat ini 1,3 juta ton. Kendati harga beras cenderung stabil bahkan turun, Arief mengatakan, Presiden Jokowi mengarahkan harga di tingkat petani harus dijaga. ”Karena itu, (Presiden) memerintahkan Bapanas bersama Bulog untuk melakukan off take atau serap (gabah) karena bulan April ini panennya setara beras 5,5 juta ton,” tutur Arief seusai pertemuan.

Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen untuk penyerapan oleh Bulog juga disesuaikan. ”Harga gabah yang sebelumnya Rp 5.000 kita tetapkan menjadi Rp 6.000,” katanya. Pada 10-23 Maret 2024, HET beras premium sudah dinaikkan menjadi Rp 14.900. HET tersebut dilanjutkan sampai 31 Mei 2024. HET beras medium, kataArief, ditetapkanRp 12.500 per kg. Keberpihakan pemerintah HET ini, kata Arief, bisa disesuaikan kembali. Jika panen baik dan produksi meningkat serta komponen lain, seperti pupuk dan sewa lahan turun, bisa saja HET diturunkan. Selain beras, harga acuan pembelian (HAP) jagung pipilan kering di tingkat petani dengan kadar air 15 % juga dinaikkan dari sebelumnya Rp 4.200 per kg menjadi Rp 5.000 per kg. Hal ini disebut Arief sebagai keberpihakan pemerintah terhadap petani dan peternak. (Yoga)