PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) terus memasarkan proyek baru Bukit Podomoro Tenjo di Banten dengan menargetkan kinerja prapenjualan atau marketing sales bisa menembus Rp800 miliar sepanjang tahun ini. Chief Marketing Officer Kota Podomoro Tenjo Zaldy Wihardja, menuturkan target tersebut dibidik seiring dengan tren penjualan Bukit Podomoro Tenjo yang terus membaik pascapandemi Covid-19 hingga Pemilu 2024. “Sepanjang 2024 sih target kita sekitar Rp800 miliar,” tuturnya dalam pameran properti APLN di salah satu mal Jakarta Barat, Selasa (23/4). 

Perinciannya, tiga produk yang dipasarkan pada pameran yang digelar APLN kali ini yakni tipe Deluxe yang berukuran 6 x 10 m2dan 6 x 15 m2 dengan harga Rp270 jutaan yang dapat dicicil hingga 20 tahun dengan angsuran mulai Rp1,8 juta. Corporate Marketing Director Agung Podomoro Land Agung Wirajaya menambahkan APLN telah menjual hampir 6.000 unit rumah tapak di proyek Kota Podomoro Tenjo. Pencapaian itu merupakan akumulasi penjualan sejak Kota Podomoro Tenjo resmi diluncurkan pada Agustus 2020. Di samping itu, Agung mengeklaim penjualan Kota Podomoro Tenjo tidak terdampak dengan sentimen pelaksanaan Pemilu 2024 yang rampung dilaksanakan. Pada tahap pertama, pembangunan Kota Podomoro Tenjo difokuskan pada lahan seluas 150 hektare.

Sebelum Israel melakukan serangan balasan terhadap Iran (19 April), IMF sebenarnya masih memberikan optimisme terhadap outlook ekonomi global selama 2024. Ini terbukti, pada World Economic Outlook (WEO) yang terbit 16 April, IMF menaikkan outlook pertumbuhan ekonomi global di 2024 menjadi 3,2% dari sebelumnya 3,1% (WEO, Januari 2024) dan 2,9% (WEO, Oktober 2023). Perbaikan outlook antara lain didorong oleh outlook ekonomi Amerika Serikat (AS) yang lebih baik, pemulihan ekonomi China dan kinerja ekonomi India yang mengejutkan (surprisingly). Kini, setelah serangan balasan Israel tersebut, memunculkan sejumlah pertanyaan: apakah optimisme tersebut masih valid?. Dampak langsung konflik Iran-Israel terhadap ekonomi Indonesia sebenarnya sangat kecil. Meskipun Iran merupakan salah satu produsen minyak dan gas bumi (migas) terbesar di dunia, impor migas Indonesia dari Iran sangat kecil. Data Bank Indonesia menyebutkan impor migas dari Iran hanya 0,01% dari total impor migas Indonesia pada 2023. Yang perlu diwaspadai adalah dampak tidak langsungnya. 

Peningkatan konflik geopolitik di Timur Tengah akan memberikan dampak negatif bagi stabilitas keuangan global melalui transmisi utamanya antara lain, harga energi, gangguan rantai pasokan (supply-chain disruptions), volatilitas pasar keuangan (financial market volatility), dan meningkatnya kembali tekanan terhadap inflasi. Pada akhirnya, berbagai faktor tersebut dapat memengaruhi kalkulasi bank sentral utama dunia, seperti the Federal Reserve, yang sebelumnya berpotensi akan memangkas suku bunga acuan dalam waktu dekat. Tingginya harga minyak yang berlanjut akan memperburuk ekonomi negara-negara importir energi, seperti AS, Eropa, dan China. Dari sisi fiskal, terdapat beberapa kebijakan mitigasi yang perlu dipersiapkan, yaitu mitigasi risiko untuk mengurangi dampak (i) risiko kenaikan harga energi, (ii) risiko nilai tukar, dan (iii) risiko kenaikan harga pangan. Ketiga jenis mitigasi risiko tersebut tidak hanya penting untuk membentengi fiskal tetapi juga untuk menjaga stabilitas inflasi.

Pemerintah, misalnya, perlu menyiapkan kebijakan mitigasi risiko harga energi untuk mengurangi tekanan terhadap beban subsidi dan kompensasi energi. Ini mengingat, analisis sensitivitas pada APBN 2024 menyebutkan bahwa realisasi harga minyak mentah (ICP) yang melebihi asumsi yang ditetapkan APBN justru meningkatkan beban (defisit) fiskal. Analisis sensitivitas pada APBN 2024 menyebutkan setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel di atas asumsi APBN akan meningkatkan defisit fiskal sebesar Rp6,5 triliun. Situasi ini terjadi karena realisasi lifting migas kita menurun. Di sisi lain, kebutuhan energi (khususnya BBM) masih meningkat. Kenaikan harga minyak meningkatkan biaya pengadaan BBM yang akhirnya meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi. Beban fiskal berupa kenaikan subsidi dan kompensasi energi akan menjadi lebih besar bila pada waktu yang sama nilai tukar rupiah melemah. 

Pelemahan nilai tukar Rupiah juga telah menimbulkan implikasi berupa kenaikan bunga utang pemerintah. Selama Januari—Februari 2024, beban bunga utang pemerintah telah mencapai Rp69 triliun, naik dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp50,3 triliun dan Rp41,9 triliun pada 2022. Penerapan strategi hedging, tidak hanya perlu dilakukan pada nilai tukar. Strategi hedging juga perlu dilakukan pada komoditas untuk memastikan stabilitas harga komoditas yang diimpor. Serangkaian kebijakan mitigasi risiko fiskal di atas penting untuk didorong. Berbagai kebijakan di atas memiliki dimensi luas untuk mewujudkan stabilitas keuangan, baik di tingkat mikro dan makro. Mitigasi risiko fiskal tidak hanya menjadi tanggung jawab otoritas fiskal. Dukungan kolektif dari korporasi negara juga penting untuk memperkuat ketahanan fiskal.

Rupiah sedang kurang tenaga menghadapi dolar Amerika Serikat. Kendati pada Selasa (23/4), rupiah ditutup menguat 0,10% ke level Rp16.220 per dolar AS di pasar spot, tetapi greenback masih berada di dekat level tertinggi selama 5 bulan, yang dicapai pada awal April lalu. Selain faktor dalam negeri, dinamika global juga turut memicu pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Utamanya dipicu oleh memudarnya ekspektasi investor bahwa Bank Sentral AS, Federal Reserve, bakal menurunkan suku bunga lebih awal. Hal itu membuat aliran dana ke AS pun masih deras. The Fed memang telah mengisyaratkan tak akan memangkas suku bunga acuan dalam waktu dekat. Alasannya, risiko inflasi masih membayangi. Dampak semburan uang ke perekonomian mereka, sebagai respons atas pandemi Covid-19, terhadap inflasi, masih perlu diwaspadai. Apalagi, situasi ekonomi di AS saat ini relatif stabil seiring moncernya sejumlah indikator seperti pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja. Hal itu membuat sejumlah kalangan menilai risiko pelemahan rupiah dan sejumlah mata uang negara lain masih dapat terjadi lagi.

Sejumlah ekonom meramal Bank Indonesia akan mengerek suku bunga acuan guna mengimbangi suku bunga The Fed. Terlebih jika rupiah sampai menyentuh level Rp16.500 per dolar AS dan capital outflow terus terjadi. Kendati demikian, ada baiknya kali ini Bank Indonesia tak buru-buru mengerek suku bunga acuan untuk merespons kondisi tersebut. Selain inflasi yang terkendali, cadangan devisa juga masih mumpuni. Inflasi terkendali di level 3,05% pada Maret 2024, sedangkan cadangan devisa tercatat sebesar US$140,4 miliar, berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sejumlah ekonom meramal Bank Indonesia akan mengerek suku bunga acuan guna mengimbangi suku bunga The Fed. Terlebih jika rupiah sampai menyentuh level Rp16.500 per dolar AS dan capital outflow terus terjadi. Kendati demikian, ada baiknya kali ini Bank Indonesia tak buru-buru mengerek suku bunga acuan untuk merespons kondisi tersebut. Selain inflasi yang terkendali, cadangan devisa juga masih mumpuni. Inflasi terkendali di level 3,05% pada Maret 2024, sedangkan cadangan devisa tercatat sebesar US$140,4 miliar, berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank sentral tampaknya berada pada posisi dilematis yang amat tinggi. Gonjang-ganjing rupiah yang cukup panas dewasa ini, serta kembali meningkatnya ekspektasi inflasi akibat tersengat geopolitik Timur Tengah membuat otoritas moneter kelabakan. Berbagai strategi yang telah dieksekusi oleh Bank Indonesia (BI) sejak tahun lalu sejauh ini terbukti belum efektif menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Buktinya, pada penutupan perdagangan kemarin, Selasa (23/4), mata uang Garuda masih eksis di level Rp16.220 per dolar Amerika Serikat (AS). Kemudian, ekspektasi kenaikan inflasi kembali memuncak, tergambar dalam Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), inflasi pada tahun ini diperkirakan mencapai 3,26% (year-on-year/YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun lalu 2,61%. Padahal, bank sentral seolah tak pernah berhenti melakukan aksi intervensi termasuk mengoptimalkan aneka instrumen operasi moneter yang pro market. Beberapa di antaranya yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), serta penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) dalam negeri.

Situasi inilah yang kemudian membuka ruang bagi otoritas moneter untuk mulai menaikkan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, Rabu (24/4). Apalagi, pada saat bersamaan Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) memberikan sinyal kuat untuk menunda relaksasi suku bunga acuan sehingga bakal diikuti oleh bank sentral di negara lain. Di sisi lain, apabila suku bunga dinaikkan, maka hal itu akan menjadi bumerang karena berisiko membatasi akses modal di tengah tingginya gairah dunia usaha. (Bisnis, 23/4). Konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg pun untuk pertama kalinya sejak tahun lalu mulai terpecah. Dari 41 ekonom, 11 di antaranya memperkirakan bank sentral menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25%. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, menyampaikan pemerintah harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri dalam menyusun kebijakan moneter sebagai respons dinamika rupiah dan inflasi terkini. Menurutnya, dunia usaha melihat tingkat suku bunga acuan lebih baik tetap dipertahankan di level 6% untuk menjaga kesehatan ekonomi dalam negeri. Ajib menyebut, ada tiga hal yang menjadi risiko jika BI mengerek naik tingkat suku bunga acuan. Pertama, tingkat suku bunga kredit yang juga akan terkatrol sehingga menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha. Kedua, makin berkurangnya likuiditas sehingga akan mengurangi daya beli. Ketiga, adanya potensi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) menyusul merangkaknya harga pokok penjualan (HPP).

Kalangan ekonom pun menyadari adanya konsekuensi yang berat terhadap eksistensi bisnis apabila BI menaikkan suku bunga acuan. Akan tetapi, hal ini merupakan langkah terbaik untuk menciptakan stabilitas di tengah gejolak eksternal. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz, melihat BI Rate sangat mungkin untuk dikatrol sebesar 25 bps mengingat mata uang Garuda sangat kewalahan menahan hantaman eksternal. Hal itu dipicu oleh tingginya ketidakpastian yang terkait dengan konfl ik di Timur Tengah dan kebijakan The Fed, serta terkurasnya cadangan devisa dalam tiga bulan terakhir. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo, menilai ruang kenaikan suku bunga memang terbuka, tetapi tidak untuk dieksekusi pada pekan ini. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan jika BI Rate dinaikkan maka akan meredakan tekanan eksternal karena terjadi pelebaran positive spread dengan imbal hasil instrumen keuangan negara lainnya, sehingga instrumen keuangan Indonesia cenderung dapat menjadi lebih menarik. Adapun, dampak negatif dari aksi tersebut adalah beban imbal hasil instrumen keuangan domestik yang meningkat dan menjadi beban bagi issuers.

Pemerintah telah menetapkan sasaran kebijakan yang akan dijalankan pemerintahan baru tahun depan. Kebijakan fiskal akan mengarah pada defisit APBN yang melebar. Selain itu, rasio utang negara juga membengkak. Kondisi itu dipandang dapat meningkatkan risiko fiskal di tengah iklim ekonomi global yang serba tidak pasti. Gambaran arah kebijakan pembangunan itu tertuang dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang disusun Bappenas dengan tema ”Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dalam rincian sasaran fiskal tahun 2025, pemerintah menetapkan target defisit sebesar 2,45-2,80 persen terhadap PDB, mendekati batas aman defisit fiskal sebesar 3 % terhadap PDB yang diamanatkan UU Keuangan Ne gara. Rentang defisit itu juga melebar dari target di PBN 2024 sebesar 2,29 % terhadap PDB.

Selain defisit yang melebar, rasio utang pemerintah juga membengkak. Dokumen RKP mencatat, target stok utang atau rasio utang pemerintah adalah 39,77-40,14 % terhadap PDB, naik dari target rasio utang 2024 yang sebesar 38,26 %, bahkan mendekati level rasio utang saat pandemi Covid-19 (39,4 % pada 2020 dan 40,7 % pada 2021). Target belanja RKP 2025 juga meningkat dari 14,56 % terhadap PDB (pada APBN 2024) menjadi 16,15-17,80 % terhadap PDB. Target belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat 11,96-13,35 % terhadap PDB dan transfer ke daerah sebesar 4,19-4,45 % terhadap PDB. RKP dan RAPBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, tetapi dijalankan oleh pemerintahan baru yang mulai menjabat Oktober 2024. Sesuai hasil hitung riil, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat suara terbanyak di Pilpres 2024. (Yoga)

Di tengah pelemahan rupiah yang cenderung berlanjut, BI dalam tekanan untuk menaikkan suku bunga acuan. Namun, pilihan menaikkan suku bunga dari posisi 6 % sejak Oktober 2023 akan mengerem pertumbuhan ekonomi. Rapat Dewan Gubernur BI digelar Rabu (24/4) dan Kamis (25/4). Pertemuan reguler ini kembali membahas tentang kebijakan moneter yang akan diambil BI untuk merespons situasi perekonomian global dan domestik yang makin tidak pasti. Pada 19-20 Maret 2024, Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 6 %, suku bunga deposit facility 5,25 %, dan suku bunga lending facility sebesar 6,75 %. Sinyal The Fed yang akan menunda penurunan suku bunga acuan di AS dari rencana awal mendorong penguatan USD terhadap mata uang lainnya, termasuk rupiah. Selama enam hari perdagangan berturut-turut, rupiah berfluktuasi di atas Rp 16.000 per USD.

Merujuk data Jakarta Interbank Spot Dollar (Jisdor) pada penutupan pasar, Selasa (23/4) rupiah kembali ditutup melemah di level Rp 16.244 per USD, terdepresiasi 20 basis poin dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. Mengutip CNBC, Wells Fargo Securities memperkirakan nilai tukar rupiah menuju Rp 16.500 per USD seiring penundaan penurunan suku bunga oleh The Fed. Ahli strategi Brown Brothers Harriman & Co bahkan memproyeksikan nilai tukar rupiah akan mencapai Rp 17.000 per USD pada September 2024. Ada pula faktor internal yang memperlemah rupiah, yakni peningkatan permintaan valuta asing secara musiman setiap triwulan II, untuk pembayaran pokok utang, dividen, dan kupon ke nonresiden.

Penguatan USD sekaligus pelemahan rupiah, berikut komplikasi perekonomian global, akan langsung berdampak pada perekonomian nasional. Berawal dari transmisinya pada sektor keuangan, persoalan ini akan meningkatkan beban biaya ekonomi nasional. Biaya produksi sektor riil akan membengkak, terutama usaha yang mengimpor bahan baku dan bahan penolong. Situasi makin pelik jika utang untuk produksi dalam USD, tetapi penjualan barang untuk pasar domestik. Presdir CIMB Niaga Finance (CNAF) Ristiawan Suherman berpendapat, kenaikan suku bunga untuk menahan nilai tukar rupiah dapat berdampak pada kenaikan beban pendanaan (cost of fund). Hal ini akan turut menyebabkan daya beli masyarakat menurun. (Yoga)

Optimisme Prabowo Subianto sebagai calon presiden peraih suara terbanyak pada Pilpres 2024 tentang pencapaian swasembada pangan dalam 2-3 tahun melalui food estate, seperti diberitakan The Jakarta Post (4/3) menandakan keberlanjutan proyek food estate jika ia resmi menjadi Presiden RI 2004-2029. Untuk menjaga kelangsungan program ini, diperlukan reevaluasi dan reaktualisasi mendasar. Pengembangan food estate di Kalteng oleh Pemerintahan Presiden Jokowi dilakukan sejak pertengahan 2020, dengan luas total 30.000 hektar pada awalnya, dan direncanakan terus diperluas hingga 70.000 hektar pada 2024. Namun, kesuksesan proyek ini terhambat karena masalah mendasar, yakni kegagalan adaptasi varietas tanaman pangan terhadap kondisi lahan rawa dan asam, jenis lahan yang mendominasi food estate di Kalimantan (Fahmid dkk, 2022; Marwanto, 2021).

Bukti empiris lapangan yang penting dipertimbangkan dalam reaktualisasi food estate adalah fakta kontribusi swamp land (lahan rawan) terhadap produksi padi Indonesia kurang dari 2 % (Hasbianto dkk, 2021). Lahan rawa dan gambut butuh tata kelola air untuk menghindari banjir, khususnya di Kalteng (Muhardiono, 2021), dan pengelolaan lahan asam. Ketika ini tidak bisa diperbaiki, aktivitas usaha tani di lahan-lahan rawa, gambut, dan asam sesungguhnya akan bertemu dengan kegagalan. Investigasi lapangan yang dilakukan peneliti independen dan LSM menunjukkan kesalahan masa lalu (proyek lahan gambut sejuta hektar era Orde baru) kembali terulang. Misalnya, di food estate Tewai Baru, di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, perkebunan singkong membuahkan hasil panen di bawah standar sehingga pemerintah meninggalkan lokasi tersebut.

Artinya, pengembangan singkong di lokasi itu tidak berdasarkan kajian ilmiah memadai. Temuan lain bahwa pembukaan lahan hutan untuk proyek food estate telah memperburuk masalah banjir dan erosi tanah, serta memaksa perubahan praktik pertanian lokal. Ini menciptakan dampak lingkungan yang negatif dan menghambat keberlanjutan proyek tersebut (Asia Pacific Foundation of Canada, 26 April 2023). Hasil pantauan Walhi dan BBC Indonesia menemukan, ada masalah terhadap 3.964 hektar (ha) lahan food estate, yakni kehilangan tutupan pohon tanpa menghasilkan singkong. Untuk memperbaiki implementasi food estate, langkah-langkah konkret harus diambil. Pertama, perencanaan dan seleksi lokasi harus didasarkan pada data dan kajian ilmiah yang valid serta memperhitungkan keberlanjutan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

Kedua, penting untuk memprioritaskan tanaman yang sesuai kondisi lahan untuk lahan rawa dan gambut, berbasis realitas ilmiah di alam bebas bukan hanya realitas petak percobaan. Ketiga, penelitian Mc Carthy dan Obidzinski (2017) terkait implementasi food estate di Kalimantan memberikan masukan baik untuk di- pertimbangkan bahwa pendekatan food estate skala besar cenderung gagal dan tidak berkelanjutan secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan ketika diterapkan di lahan-lahan marjinal Kalimantan. Intensifikasi berbasis petani kecil lebih sesuai untuk konteks Kalimantan dan lebih mendukung ketahanan pangan masyarakat setempat meskipun kontribusinya terbatas terhadap produksi pangan nasional. (Yoga)

Neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2024 kembali surplus selama 47 bulan beruntun. Jika melihat kata surplus belaka, ekspor-impor baik-baik saja. Padahal, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan dalam kinerja ekspor-impor. Apalagi, dalam pertumbuhan PDB 5,05 % pada 2023, ekspor bersih atau ekspor dikurangi impor menyumbang 0,66 %. Tahun lalu, ekspor tumbuh 1,32 % secara tahunan, sedangkan impor tumbuh minus 1,65 %. Nilai ekspor pada Maret 2024 lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2023. Nilai impor pada Maret 2024 juga lebih rendah daripada Maret 2023. Adapun surplus secara triwulanan, yakni Januari-Maret 2024, lebih rendah ketimbang Januari-Maret 2023. Hal ini terjadi karena ekspor turun hingga nyaris 5 miliar USD. Sebaliknya, nilai impor pada periode itu cenderung tetap.

Indonesia, yang bergantung pada komoditas, menanggung dampak penurunan harga komoditas terhadap kinerja ekspor. Perekonomian China yang belum pulih turut berperan dalam penurunan ekspor Indonesia. Permintaan rendah membuat ekspor nonmigas Indonesia ke China merosot. Padahal, pada Maret 2024, ekspor Indonesia ke China 22,44 % total ekspor nonmigas. Porsi ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan ekspor ke negara lain. Pada Januari-Maret 2024, mayoritas impor Indonesia berupa bahan baku atau penolong yang mencapai 72,81 %. Sementara barang modal 17,2 % dan barang konsumsi 9,99 persen. Impor bahan baku atau penolong pada triwulan I-2024 anjlok 21,72 % secara tahunan, sedang impor barang modal turun 12,63 % secara tahunan.

Hal ini mengindikasikan ada persoalan dalam proses produksi di Indonesia. Sebab, bahan baku atau penolong dan barang yang dipertimbangkan dalam menjaga nilaitukar, antara lain keseimbangan terhadap ekspor dan impor. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD akan menguntungkan eksportir, tetapi membuat pening importir. Situasi lebih rumit akan dihadapi produsen yang mengimpor bahan baku dan barang modal, tetapi memasarkan produknya di dalam negeri dengan harga rupiah. Keseimbangan nilai tukar kian penting bagi Indonesia yang mengekspor migas 3,899 miliar USD, tetapi mengimpor hingga 9 miliar USD pada Januari-Maret 2024. (Yoga)

Kompas.id memberitakan, bersamaan dengan Hari Bumi, 22 April 2024, Pemerintah Hong Kong,China, memberi waktu enam bulan bagi rakyatnya, terutama rumah-rumah makan, untuk beradaptasi dan mengubah kemasan mereka menjadi kemasan ramah lingkungan. Penerapan larangan ini menyusul pengesahan undang-undang pada Oktober 2023. Hong Kong, wilayah di selatan China yang padat dengan 7,4 juta penduduk, tidak memiliki sarana dan prasarana cukup untuk mengelola sampah. Setiap tahun, Hong Kong memproduksi 4 juta ton sampah, dan plastik menempati urutan kedua terbanyak. Kita tentu mendukung kebijakan wilayah administrative khusus China ini untuk mengurangi plastik yang kian tak terkendali. Berbagai penelitian sudah membuktikan dampak polusi plastik terhadap lingkungan. Mikroplastik bahkan sudah mencemari air minum dalam kemasan.

Berdasarkan data tahun 2022 dari Statista, China tercatat sebagai produsen terbesar plastik, yaitu 32 %, Amerika Utara 17 % dan Uni Eropa 14 %. Sejumlah negara sudah berkomitmen mengurangi penggunaan plastik dan produksinya. Di Indonesia, undang-undang pengelolaan sampah dan peraturan daerah sudah dibuat untuk membatasi penggunaan plastik. Reuters memberitakan, para pemimpin global berkumpul di ibu kota Kanada, Ottawa, minggu ini, untuk membahas kemajuan penyusunan perjanjian global pertama untuk mengendalikan melonjaknya polusi plastik. Kebanyakan plastik murni berasal dari minyak bumi. Banyak negara penghasil petrokimia dan plastik, seperti Arab Saudi, Iran, dan China, menentang pembatasan produksi plastik. (Yoga)