PT Blue Bird Tbk. meluncurkan layanan baru Lifecare Taxi untuk pelanggan berkebutuhan khusus, difabel, dan lansia di Jakarta dan Bali. Direktur Utama PT Blue Bird Tbk. (BIRD) Adrianto Djokosoetono menuturkan pengembangan Lifecare Taxi merupakan bentuk perusahaan menghasilkan layanan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan setiap pelanggan. Adrianto menambahkan Lifecare Taxi merupakan pembaruan pada layanan yang diperkenalkan ke publik pada 2014. Dia menuturkan peluncuran ulang Lifecare Taxi dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang untuk meningkatkan pelayanan serta kenyamanan para penggunanya. Untuk tahap awal, Blue Bird mengoperasikan sebanyak 5 unit Lifecare Taxi di Jakarta dan Bali. 

Secara terperinci, dia menuturkan tiga taksi baru itu ditempatkan di Jakarta, sementara sisanya di Bali. Menurutnya, pengemudi Lifecare Taxi dibekali dengan keahlian menggunakan fitur-fitur armada taksi itu. Saat ini, layanan Lifecare Taxi belum dapat dipesan pada aplikasi My Bluebird. Selain itu, armada Lifecare Taxi juga bisa dijumpai di pangkalan Bluebird yang ada di beberapa rumah sakit di Jakarta, seperti RS Pantai Indah Kapuk, RS Fatmawati, RS Dharmais, RS EMC Alam Sutera, dan Siloam Hospitals Semanggi. Sedangkan untuk Bali, Lifecare Taxi bisa dijumpai di BIMC Hospital dan Siloam Hospitals.

Meski beban dunia usaha makin berat akibat kenaikan suku bunga acuan dari 6% menjadi 6,25%, otoritas fiskal masih bergeming. Buktinya, hingga detik ini Kementerian Keuangan menolak pembukaan keran stimulus lebih lebar guna menjaga momentum geliat sektor riil. Faktanya, kenaikan Bank Indonesia (BI) Rate acapkali diikuti dengan merangkaknya suku bunga kredit perbankan sehingga membatasi ekspansi dunia usaha serta konsumsi masyarakat. Situasi itu kemudian bermuara pada terbatasnya laju pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi dan konsumsi rumah tangga, dua komponen yang amat diandalkan untuk mendorong produk domestik bruto (PDB). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah masih tetap mengacu pada instrumen insentif yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Febrio menambahkan, untuk mendorong konsumsi otoritas fiskal tetap mengandalkan skema yang tertuang dalam APBN 2024 berupa program perlindungan sosial. Adapun dalam rangka mendorong dunia usaha, pemerintah masih berpijak pada skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor properti. Hanya saja, untuk sektor bisnis di luar properti dan masyarakat kelas menengah ke atas sejauh ini nihil intervensi fiskal.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah masih akan melihat kapasitas fiskal ke depan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.vDia optimistis, surplus neraca perdagangan hingga Maret 2024 juga akan mendukung stabilitas dan penguatan nilai tukar rupiah.vMenurutnya, kebijakan BI untuk menaikkan suku bunga merupakan siasat untuk mengantisipasi agresivitas The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat (AS), yang diprediksi mempertahankan tingkat suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama atau higher for longer. Jika dicermati, iklim konsumsi dan investasi sejatinya berada pada tren positif. Hal itu tecermin dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha meningkat. Dari data itu, investasi yang tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 14,11% pada kuartal I/2024, lebih tinggi dibandingkan dengan SBT pada kuartal IV/2023 sebesar 13,17%. Tak hanya itu, Prompt Manufacturing Index (PMI) BI yang pada kuartal I/2024 sebesar 52,80%, lebih tinggi dibandingkan dengan 51,20% pada kuartal sebelumnya.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, mengatakan kebijakan moneter yang agresif akan menimbulkan tantangan ekonomi. Di antaranya kenaikan harga pokok penjualan atas produksi lantaran kebijakan perbankan yang cenderung menaikkan suku bunga kredit, sehingga sektor usaha akan mengalami kenaikan cost of fund. Tantangan selanjutnya adalah pelemahan daya beli masyarakat lantaran likuiditas yang makin sempit dan potensi kenaikan harga barang. Ekspansi yang terhambat juga dipastikan bakal membuyarkan skenario pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,2% pada tahun ini. Kekhawatiran pelaku usaha soal kebijakan yang kontraproduktif ini pun sejatinya bukanlah angan semu. Hal senada juga disampaikan kalangan ekonom yang mengonfirmasi asumsi dunia bisnis itu. Direktur Eksekutif Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, mengatakan BI memang tidak memiliki banyak pilihan instrumen moneter lain untuk mengendalikan nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi. Dia menambahkan, kenaikan suku bunga tanpa adanya stimulus fiskal dipastikan akan membawa sektor riil ke zona malaise sehingga berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, memandang kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen yang paling cepat dapat merespon perubahan dari kondisi ekonomi terkini. Adapun untuk APBN 2024, menurutnya pemerintah juga masih memiliki ruang fiskal untuk melakukan intervensi dalam bentuk stimulus maupun insentif yang menyasar konsumen dan dunia usaha.

Kementerian Keuangan memastikan pengelolaan utang pemerintah tetap terjaga di tengah suku bunga tinggi dan pelemahan rupiah. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto, menyampaikan bahwa proporsi utang pemerintah dalam mata uang asing adalah sebesar 28,08% dari total outstanding utang pemerintah sebesar Rp8.319 triliun tersebut. Menurutnya, jumlah utang dalam denominasi valuta asing (valas) tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan proporsi utang dalam mata uang rupiah sebesar 71,92%, sehingga dampak terhadap beban utang atau belanja bunga dapat lebih diminimalisir. 

“Utangnya dalam mata uang rupiah bayarnya dalam rupiah, kan tidak dipengaruhi kurs. Yang berpengaruh kan dalam valas. Dari outstanding kita yang Rp8.319 triliun itu 71,92% dalam rupiah, yang dalam valas haya 28,08%. Ini juga bisa meminimalkan dampaknya,” katanya, Kamis (25/4). Dalam hal ini, Suminto mengatakan pemerintah terus mengantisipasi dan memitigasi risiko pasar, termasuk dalam konteks pembayaran kewajiban utang, baik pokok utang maupun bunga utang. Dalam memenuhi pembiayaan pemerintah tetap fleksibel dan oportunistik. “Kita memiliki kapasitas yang baik untuk memenuhi seluruh kewajiban utang,” tuturnya. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan secara nilai memang SBN berdenominasi dolar AS lebih kecil dibandingkan dengan rupiah.

Upaya Prabowo Subianto merangkul seluruh kekuatan agar bersedia untuk bekerja sama dalam pemerintahannya ke depan mendapat dukungan dari lawan politik. Partai Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara itu PKB memberi sinyal yang sama. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi kediaman Prabowo di kawasan Kartanegara IV Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/4) sore. Ini bukan kali pertama pihak Nasdem menyambangi Kartanegara IV. Pertemuan Surya dengan Prabowo berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam membahas situasi politik terkini. Seusai pertemuan, Surya menyatakan Nasdem mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran 5 tahun ke depan. Surya menyatakan bersyukur bahwa seluruh proses Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar sejak awal sampai akhir. Dia juga mengimbau seluruh pihak agar menerima hasil Pemilu 2024 dan bersama-sama membangun Indonesia agar lebih baik dan makmur di kemudian hari.

Pertemuan Prabowo dengan Surya tersebut merupakan kedua kalinya setelah Pilpres 2024. Keduanya pernah bertemu pada Jumat (22/3) di Nasdem Tower, Jakarta, berselang 2 hari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali juga mendatangi rumah Prabowo, Selasa (23/4) atau sehari sebelum penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ahmad Ali ditemui oleh Prabowo dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Meskipun demikian Ahmad waktu itu mengaku tidak membahas soal politik, melainkan hanya bersilaturahmi. Di sisi lain, sinyal dukungan Prabowo juga muncul dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya ingin kembali bekerja sama dengan Partai Gerindra untuk membangun Indonesia. Pada Pilpres 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tergabung dalam Koalisi Perubahan mendukung paslon 01 Anies-Muhaimin. Sejauh ini, hanya PKS yang belum didatangi oleh Prabowo. PKS pun membuka pintu silaturahmi dengan pemenang pilpres. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk bertemu.

Pada perkembangan lain, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan ucapan selamat kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Dia meminta setiap pihak menerima kemenangan Prabowo-Gibran dalam ajang Pilpres 2024. JK berpendapat, masyarakat sudah lelah melihat perselisihan politik selama 2 tahun belakangan. “Sudahlah kita selesaikan ini. Kita menerima apa kenyataan yang ada, bahwa kita berikan selamat kepada Pak Prabowo- Gibran untuk menjalankan pemerintahan ini,” ujar JK seusai memberikan kuliah umum di FISIP UI, Depok, Kamis (25/4). Mantan ketua umum Partai Golkar itu pun berpendapat bahwa elite politik tidak boleh menomorduakan permasalahan ekonomi dibandingkan masalah lain. Menurutnya, jika perekonomian buruk, maka masyarakat luas yang paling terdampak. Di sisi lain, JK mengingatkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto berkaitan dengan pentingnya keberadaan oposisi sebagai pengawal pemerintahan. Menurutnya, oposisi bisa menjadi pengingat pemerintah jika semena-mena menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, justru akan lebih berbahaya apabila tidak ada oposisi di pemerintahan.

PT Supertone atau dikenal sebagai SPC, perusahaan manufaktur produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan elektronik di Indonesia, mendukung kebijakan pemerintah tentang pembatasan impor 78 barang-barang produk elektronik dan TIK. Di sisi lain, SPC mendukung pemanfaatan  lebih banyak produk TIK dan  elektronik dari produsen lokal, termasuk CCTV dan layar monitor buatan dalam negeri. SPC pun telah siap memasok produk elektronik ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pebisnis hingga konsumen. Menteri Perindustrian  Agus Gumiwang Kartasasmita  telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Taknis Impor Produk Elektronik. Adapun dalam aturan tersebut, tertera 78 barang elektronik yang impornya harus dibatasi. (Yetede)

Lewat pelantang suara, petugas berulang mengingatkan calon penumpang yang hendak membeli tiket kapal PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) di Pelabuhan Bolok Kupang, NTT, Selasa (23/4) siang. Disampaikan bahwa pembelian tiket, termasuk untuk kelas bisnis, hanya dilayani di loket darat. Tak ada lagi transaksi di atas kapal. Setelah imbauan lewat pelantang suara, beberapa petugas ASDP mendatangi kerumunan calon penumpang di depan loket penjualan tiket. Petugas mengulangi imbauan itu langsung ke telinga calon penumpang. ”Untuk kelas bisnis, beli memang di sini. Di kapal tidak ada lagi jual beli tiket,” ujar seorang petugas. Imbauan itu mulai intensif dilakukan sejak akhir Desember 2023 setelah ASDP Kupang mendapat sorotan mengenai transaksi di ruang kelas bisnis.

Kala itu tak ada pemberitahuan di loket sehingga penumpang membeli tiket kelas ekonomi. Tiba di atas kapal, mereka berebut ruang kelas bisnis dengan membayar Rp 50.000 kepada petugas. Biasanya uang itu dikumpulkan petugas dalam sebuah amplop coklat berukuran besar. ”Uang itu tidak disetor ke kantor. Uang itu digunakan untuk keperluan di kapal. Padahal, sudah ada uang operasional di setiap kapal,” kata Manajer Usaha PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang Andri Matte.

Terbongkarnya praktik ”amplop coklat” terjadi ketika Andri bersama Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Beda Daton sidak di kapal. Pemeriksaan bertolak dari temuan Ombudsman NTT. Memang, perebutan ruang kelas bisnis di kapal ASDP Cabang Kupang sudah biasa selama bertahun-tahun. Hasil sidak itu jadi bahan evaluasi dan perbaikan. Andri lalu mengumpulkan petugas darat dan nakhoda. Beberapa ABK yang terlibat transaksi dipindahkan demi efek jera. Ia berkomitmen melakukan pembenahan ke depan. ”Memang tak semua orang suka dengan transformasi ini. Kita harus mulai,” ujarnya. (Yoga)

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal membuat Bangka Belitung semakin kritis. Karena itu, pengungkapan kasus dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah IUP PT Timah 2015-2022 harus dioptimalkan untuk menyelamatkan keberlanjutan hidup di provinsi kepulauan tersebut. Pj Gubernur Bangka Belitung Safrizal ZA dalam Konsultasi Publik mengenai Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Bangka Belitung 2025-2029 di Kota Pangkal Pinang, Pulau Bangka, Rabu (24/4) mengatakan, sebagai daerah kepulauan, faktor risiko kerusakan lingkungan Bangka Belitung jauh lebih besar dibandingkan wilayah daratan. Salah satu faktor itu adalah perubahan iklim yang memicu kenaikan muka air laut sehingga bisa menenggelamkan kawasan pesisir.

Akibatnya, wilayah Bangka Belitung yang sempit secara alami berpotensi makin susut dan diperparah aktivitas pertambangan tak bertanggung jawab, terutama terkait timah. ”Pascapengungkapan kasus korupsi timah, beban lingkungan Bangka Belitung berkurang drastis karena hampir 100 % pertambangan ilegal berhenti. Momentum itu harus disambut dengan membenahi tata kelola pertambangan untuk masa depan,” katanya. Yang pasti, kata Safrizal, dalam jangka pendek sulit menghentikan pertambangan timah sama sekali. Itu karena masyarakat atau perekonomian masih sangat bergantung pada timah. Setidaknya 500.000 hingga 600.000 warga dari 1,52 juta jiwa penduduk Bangka Belitung bekerja di pertambangan timah, artinya 30-40 % penduduk menggantungkan nasib pada timah. (Yoga)

Proyek pengembangan padi di Kalteng bakal berlanjut setelah pemerintah memulai kerja sama baru dengan China. Namun, sejumlah pihak khawatir hal itu hanya akan menambah deretan kisah sumbang dari angan-angan lumbung pangan di Kalteng. Rencana itu disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di sela Pertemuan Ke-4 High Level Dialogue and Cooperation Mechanism RI–China di Labuan Bajo, NTT, Jumat (19/4) seperti dikutip Kompas.com. Luhut menyampaikan telah meminta China memberikan teknologi menanam padi ke Indonesia. China disebut sukses swasembada pangan. Bahkan, keinginan itu telah menjadi kesepakatan dan rencananya dimulai pada Oktober 2024.

Mendengar rencana itu, Herianto (48), petani Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, tersenyum kecut. Menurut dia, soal pertanian, Indonesia tak kalah dari negara lain. Namun, ia menyayangkan persoalan yang masih menghadang, seperti pupuk subsidi yang sulit didapat petani. ”Saya berharap, kalau memang ada proyek seperti itu, bisa membuat hidup petani lebih baik,” kata Herianto, Kamis (25/4).Direktur Save Our Borneo Muhammad Habibi berpendapat, program-program itu belum bisa membuat Indonesia berdaulat pangan. Masyarakat hanya mendapat bencana.

Ia khawatir kerja sama dengan China itu menggunakan lahan yang dipakai food estate, cetak sawah, atau program sejuta gambut. Senator asal Kalteng, Agustin Teras Narang, menyambut baik rencana itu. Ia berharap kerja sama itu bisa segera terealisasi. ”Apabila benar dapat direalisasikan dengan terencana, perlu melibatkan para ahli serta masyarakat atau petani setempat,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyatakan bakal bergerak cepat menyiapkan Kalteng sebagai lumbung pangan nasional dan menyambut kerja sama itu. Sebelumnya, Kementerian Pertanian menggelar program optimalisasi lahan rawa dan irigasi di 10 kabupaten di Kalteng dengan total 81.000 hektar. (Yoga)

Sejumlah perusahaan transportasi mulai menyediakan layanan inklusif untuk kelompok rentan. Guna pengembangan lebih lanjut, perlu kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, termasuk pemerintah. PT Blue Bird Tbk, misalnya, meluncurkan layanan taksi inklusif bernama Lifecare Taxi di Jakarta, Kamis (25/4). Sebagai awal, perusahaan memiliki lima unit, tiga unit beroperasi di Jakarta dan dua unit di Bali. Dirut Blue Bird Adrianto Djokosoetono menyatakan, permintaan terhadap layanan ini belum sebanyak layanan taksi reguler. Sebab, masyarakat yang mengetahui program itu masih terbatas. Layanan taksi inklusif ditujukan untuk kelompok rentan, antara lain, ibu hamil, lanjut usia, serta penyandang disabilitas.

Namun, layanan ini bisa juga untuk pasien yang melakukan rawat jalan. Blue Bird, misalnya, telah bekerja sama dengan RS Kanker Dharmais di Jakarta. ”Jadi konsepnya, kami akan kerja sama dengan rumah sakit atau instansi tertentu yang bisa memberikan rekomendasi kepada siapa yang membutuhkan dengan harga lebih terjangkau,” ujar Adrianto. Masyarakat yang tak mampu menjangkau tarif dapat mendaftar keringanan biaya di situs Blue Bird. ”Subsidi itu dari kami, tetapi mekanismenya justru kami perlu (kerja sama) instansi terkait juga. Makanya, kami belum bisa launch sekarang untuk fasilitas itu.

Namun, ke depan, kami akan launching fasilitas itu,” kata Adrianto. PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta juga telah menyediakan moda khusus hingga prasarana atau alat-alat bantu tak bergerak. Direktur Pelayanan dan Bisnis Transjakarta Fadly Hasan mengatakan, pihaknya menyediakan fasilitas dan layanan pendukung bagi kelompok rentan berupa jalur pemandu (tactile), peta rute Braille, dan pin pelanggan prioritas Transjakarta.

Guna mempermudah masyarakat mengaksesnya, Transjakarta dan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank DKI Jakarta menerbitkan Kartu Layanan Gratis. Kartu ini dapat digunakan khusus bagi pelanggan berkategori rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia. Saat ini, menurut Fadly, jumlah pelanggan berkategori rentan masih 5 % dari total konsumen Transjakarta. Bus khusus perempuan tersedia 20 unit yang tersebar di koridor Jakarta. Transjakarta juga memiliki layanan khusus bagi penyandang disabilitas DKI Jakarta, seperti jalur menuju halte Transjakarta ramah penyandang disabilitas. (Yoga)

Bapanas telah menyesuaikan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen di tingkat petani dari Rp 5.000 per kg menjadi Rp 6.000 per kg. HPP itu dinilai belum menguntungkan petani. Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, Kamis (25/4) mengatakan, HPP gabah kering panen (GKP) Rp 6.000 per kg masih di bawah usulan HPP sejumlah organisasi tani. Usulan HPP tersebut di kisaran Rp 6.500-Rp 7.000 per kg. AB2TI mengusulkan HPP GKP di tingkat petani Rp 6.900 per kg. Jumlah itu berasal dari biaya produksi GKP di lahan 1.500 meter persegi sebesar Rp 5.966 per kg dan keuntungan petani sebesar 15 %.

”Dari biaya produksi GKP saja, petani hanya untung sedikit sekali. Apalagi jika merujuk pada ambang batas nilai tukar petani tanaman pangan (NTP TP),” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Dwi menjelaskan, ambang batas NTP TP sebesar 100. Angka itu menunjukkan pendapatan dan pengeluaran petani sama besar atau tidak untung atau rugi. Dari NTP TP tersebut, harga wajar GKP Rp 6.035 per kg. Jika Bapanas menetapkan HPP GKP Rp 6.000 per kg, berarti petani tidak untung. ”Oleh karena itu, kami berharap Bapanas mengoreksi lagi HPP itu. Angka kompromi antara HPP GKP Bapanas dan usulan sejumlah organisasi petani adalah Rp 6.450 per kg,” katanya.

Selain HPP GKP, Bapanas juga merelaksasi HET sementara beras medium dari Rp 10.900-Rp 11.900 per kg menjadi Rp 12.500-Rp 13.500 per kg berdasarkan zonasi. HET sementara berlaku pada 24 April-31 Mei 2024. Bapanas juga memperpanjang masa berlaku HPP sementara beras premium Rp 14.900-Rp 15.800 per kg hingga 30 Mei 2024. Bapanas juga sedang menggodok harga acuan penjualan (HAP) daging dan telur ayam ras. Pada 25 April 2024, Bapanas mengundang pemangku kepentingan di sektor peternakan ayam dan BPS untuk mendiskusikan HAP tersebut. Dalam pertemuan itu, harga acuan pembelian jagung pipilan kering berkadar air 15 % di tingkat petani telah disetujui Rp 5.000 per kg. Harga acuan pembelian itu meningkat dari sebelumnya Rp 4.200 per kg. (Yoga)