Bank Indonesia (BI) kembali menyebar insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk perbankan di Tanah Air. Terbaru, BI memperluas cakupan sektor usaha yang bisa mendapatkan insentif KLM. Insentif KLM ini akan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2024. Kebijakan tersebut merupakan pembaruan dari insentif KLM yang telah digulirkan BI pada Oktober 2023. Kala itu, BI menaikkan besaran insentif pelonggaran giro wajib minimum (GWM) dari 2,8% jadi 4% dari dana pihak ketiga (DPK). Kebijakan ini dilanjutkan BI pada KLM terbaru. Besaran insentif ditetapkan tetap paling tinggi 4%. Insentif penyaluran kredit ditetapkan paling tinggi 2,2%, insentif bagi bank penyalur kredit atau pembiayaan inklusif jadi paling tinggi 1,3%, dan insentif terhadap penyaluran kredit pembiayaan hijau 0,5%. 

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, penguatan dan perluasan insentif KLM sebagai upaya BI mempertahankan tren penyaluran kredit yang tumbuh tinggi pada Maret 2024, yakni mencapai 12,4%. Ekonom Universitas Bina Nusantara Doddy Ariefianto, menilai, kebijakan BI ini bisa membuka fasilitas pinjaman untuk mengamankan bank yang rentan likuiditas. Ia menilai, kebijakan ini terutama akan berdampak positif bagi bank yang tidak siap dengan kenaikan suku bunga BI. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon Napitupulu juga bilang, insentif KLM bisa membantu melonggarkan likuiditas yang dimiliki bank. Senada, Direktur Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Vera Eve Lim mengatakan, insentif KLM bisa mendorong pertumbuhan kredit bank. Di kuartal I-2024, total DPK BCA naik 7,9% secara tahunan jadi Rp 1.121 triliun. Direktur Utama Bank CIMB Niaga Lani Darmawan menimpali, pihaknya akan terus mengawasi perkembangan insentif KLM ke depan.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mengantongi laba bersih sebesar Rp 102,88 miliar di akhir 2023. Perolehan laba tahun ini disebut hasil kinerja Jasindo, tanpa tambahan dari hasil divestasi saham. "Kinerja tahun buku 2023 merupakan murni core competence Asuransi Jasindo. Tahun 2023 juga menjadi tahun di mana Asuransi Jasindo bangkit dari sebelumnya," kata Direktur Utama Asuransi Jasindo Andy Samuel dalam rilis. Pada periode 2020-2021, Jasindo sempat terpuruk hingga risk based capital (RBC) merosot di bawah ketentuan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK). Di 2022-2023, Jasindo fokus melaksanakan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). Menurut Direktur Keuangan dan Investasi Asuransi Jasindo Jhon Harlen Butar-Butar, hasil underwriting Jasindo melesat 44,30% secara tahunan menjadi Rp 420,50 miliar.

PT Blue Bird Tbk (BIRD) memperkuat bisnis transportasinya melalui unit bisnis Cititrans. Pihaknya akan mengembangkan Cititrans Busline untuk melayani perjalanan jarak jauh atau bus antar kota antar provinsi (AKAP) premium. Rencana ini disampaikan oleh Direktur Utama Blue Bird, Adrianto Djokosoetono. Namun sayang, ia belum bisa memaparkan terkait target pendapatan Cititrans Busline tahun ini lantaran bisnisnya baru saja diluncurkan. “Pada tahap awal, Cititrans Busline memiliki 10 unit bus yang akan melayani rute Jakarta - Malang dan Bandung - Malang. Kami akan terus melihat potensi pasar ke depan untuk memperluas layanan ini,” ungkap pria yang akrab disapa Andre tersebut, kepada KONTAN pekan lalu. Adapun, nilai investasi yang digelontorkan untuk peluncuran bus ini mencapai kurang lebih Rp 20 miliar dengan kisaran Rp 2 miliar untuk satu per unit bus. 

Cititrans Busline juga melayani pengiriman barang dan kargo yang dilengkapi kamera pengawas atau CCTV sebagai komitmen menjaga keamanan setiap barang yang dikirim. BIRD sendiri sebelumnya telah mengintip potensi pengembangan bisnis bus saat momen mudik Lebaran tahun ini lewat armada Big Bird. Sebagai catatan, BIRD mengerahkan 84 unit bus untuk layanan corporate atau layanan kepada perusahaan baik negeri maupun swasta. Secara keseluruhan, Blue Bird mengincar pertumbuhan bisnis dua digit selama tahun 2024. Manajemen BIRD optimis dapat menjaga tren kinerja positif seiring dengan ekspansi bisnis dan pulihnya mobilitas masyarakat.

Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, masih perlu diwaspadai untuk memastikan berbagai indikator yang dipatok dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024, sesuai dengan sasaran. Maklum, sejumlah pos di APBN dipatok dengan asumsi nilai tukar dolar terhadap rupiah. Alhasil, melemahnya rupiah yang sejak awal tahun ini sudah melampaui asumsi dalam APBN 2024, dapat memengaruhi komponen penerimaan maupun belanja. Satu pos yang rawan memantik polemik yakni subsidi energi yang berkontribusi sekitar 8% dari total belanja pemerintah pusat di APBN 2024. Kebijakan mengenai subsidi energi ini bisa merembet ke sektor lain dan paling sensitif memengaruhi laju inflasi. Pemangku kepentingan mesti cermat dalam mengelola gejolak kurs agar tak mengganggu sasaran ekonomi.

Eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah membuat ketidakpastian pasar keuangan global bertambah buruk. Investor global berbondong-bondong memindahkan portofolionya ke aset yang lebih aman, khususnya dolar AS dan emas. Dampaknya pun terasa terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia. Nilai tukar mata uang kita, rupiah terhadap dolar AS melemah, terdepresiasi tajam. Sepanjang tahun ini, nilai tukar rupiah melemah mendekati 5% dari posisi Rp15.516 per dolar AS pada 2 Januari 2024, menuju ke level Rp16.289 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, 26 April 2024. Imbas dari nilai tukar rupiah yang melemah tentu akan terlihat dalam pengelolaan anggaran negara. Kebijakan fiskal menghadapi tantangan yang tak sederhana. Sejak awal tahun pula, rupiah sudah diperdagangkan di atas kurs yang dipatok dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 senilai Rp15.000 per dolar AS. 

Perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh minyak dan gas (migas) dan penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam migas. Tak hanya penerimaan, kenaikan harga minyak mentah (crude oil) tentu menyita perhatian berbagai kalangan. Kajian yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia US$5 per barel, maka akan menambah subsidi BBM sebesar Rp0,19 triliun. Mengutip Nota Keuangan APBN 2024, pos subsidi energi pada tahun ini dipatok senilai Rp185,88 triliun, tak jauh berbeda dengan outlook APBN 2023 senilai Rp185,36 triliun. 

Porsi belanja subsidi energi itu mencakup sekitar 8% dari total belanja pemerintah pusat yang diproyeksikan menyentuh Rp2.446,54 triliun pada 2024. Jika menempuh jalan penyesuaian harga BBM, ongkos ekonomi, sosial hingga politik biasanya berubah. Rentetan efeknya akan panjang, mulai dari potensi kenaikan harga pangan, peningkatan ongkos transportasi, inflasi, termasuk keriuhan politik. Sebaliknya, jika memilih kebijakan menambal anggaran, tentu saja bakal memengaruhi pos belanja negara lainnya. Ini tentu harus jadi perhatian pula bagi pemerintah terpilih selanjutnya. Bank sentral telah merespons dengan kenaikan suku bunga acuan menjadi 6,25% guna meredam inflasi dan tetap aktif di pasar untuk untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

Empat bulan pertama tahun ini, perjalanan perekonomian di dalam negeri dibayangi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tak pelak, situasi tersebut membuat pengelolaan anggaran negara, utamanya pos subsidi energi, makin menantang. Bicara saat konferensi pers bulanan APBN Kita periode April 2024, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata tak menyinggung banyak perihal subsidi energi yang berpotensi tambah gemuk menyusul melemahnya rupiah. Isa sekadar menjelaskan kebijakan yang sifatnya normatif yakni mengikuti perkembangan yang terjadi, baik itu dari sisi pegerakan nilai tukar dan harga patokan minyak atau Indonesia Crude Price (ICP). “Kami tidak melakukan ear marking [mengalokasikan anggaran]. Tetapi pendapatan migas [minyak dan gas] juga akan ada peningkatan kalau kurs dan ICP meningkat. Ini bisa menjadi keleluasaan untuk melonggarkan anggaran untuk subsidi,” ujar Isa sembari menyatakan penyesuaian anggaran subsidi energi menjadi kebijakan menteri keuangan. Saat pelemahan rupiah, kebijakan subsidi energi memang paling menyita perhatian berbagai kalangan. 

Saat nilai tukar rupiah makin melemah dan harga minyak dunia meningkat, hal tersebut dapat memengaruhi pos anggaran subsidi. Sebaliknya, jika memilih kebijakan menambal anggaran, tentu saja bakal memengaruhi pos belanja negara lainnya. Mengutip Nota Keuangan APBN 2024, pos subsidi energi pada tahun ini dipatok senilai Rp185,88 triliun, tak jauh berbeda dengan outlook APBN 2023 senilai Rp185,36 triliun. Porsi belanja subsidi energi itu mencakup sekitar 8% dari total belanja pemerintah pusat yang diproyeksikan menyentuh Rp2.446,54 triliun pada 2024. Sepanjang tahun ini, nilai tukar rupiah melemah mendekati 5% dari posisi Rp15.516 per dolar AS pada 2 Januari 2024, menuju ke level Rp16.289 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, 26 April 2024. Pengaruh pelemahan rupiah sejatinya tidak hanya menyangkut subsidi energi. Dalam Nota Keuangan disebutkan sensitivitas nilai tukar memengaruhi a.l. penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional, seperti PPh Pasal 22 impor, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) impor, bea masuk, dan bea keluar.

Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, menguatnya dolar AS secara luas menjadi penyebab anjloknya nilai tukar rupiah. “Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama [DXY] menguat tajam mencapai level tertinggi 106,25 pada tanggal 16 April 2024 atau mengalami apresiasi 4,86% dibandingkan dengan level akhir tahun 2023,” ujar Perry saat Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan April 2024, Rabu (24/4). Dalam Rapat Dewan Gubernur tersebut, BI menempuh kebijakan dengan mengerek suku bunga acuan atau BI Rate dari level 6% menjadi 6,25%. Pelemahan nilai tukar yang melampaui asumsi kurs yang dipatok di APBN 2024, menjadi sorotan Komisi XI DPR.Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara menilai perlu adanya penanganan yang intensif agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap dalam kondisi aman.

Pihaknya mendorong Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia segera merespons pelemahan rupiah serta segera mengantisipasi potensi anjloknya nilai tukar rupiah yang telah menembus level Rp16.000 per dolar AS. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharapkan bisa melonggarkan aturan dalam pemberian kredit. Terutama kebijakan kredit tanpa jaminan harus diperluas untuk sektor-sektor produktif usaha kecil menengah rakyat (UMKM)Belum lagi konfl ik antara Iran dan Israel langsung memicu gejolak di seluruh dunia, termasuk di Tanah Air. Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Partai Golkar Puteri Komarudin meminta pemerintah melakukan serangkaian uji daya tahan atau stress test untuk mengukur dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap nilai tukar rupiah beserta efeknya bagi APBN, khususnya di pos belanja subsidi energi.

Gejolak nilai tukar rupiah yang melemah menjadi perhatian para kalangan pelaku bisnis. Berbagai upaya mitigasi disiapkan guna memastikan daya tahan bisnis terjaga. Salah satu pelaku industri yang memperkuat strategi mitigasi dalam menjaga fluktuasi nilai tukar yakni PT Pertamina (Persero). Selain menghadapi pelemahan nilai tukar, korporasi minyak dan gas milik negara itu harus memastikan cadangan minyak di dalam negeri terpenuhi, khususnya dalam menghadai konflik geopolitik. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, pasokan bahan bakar minyak atau BBM untuk Indonesia saat ini dalam kondisi aman dan belum terpengaruh dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. 

Selain itu, perseroan juga melakukan langkah mitigasi risiko nilai tukar rupiah yang tengah melemah di antaranya adalah dengan melakukan transaksi lindung nilai valuta asing (valas) dan menyeimbangkan aset moneter untuk mengurangi paparan risiko nilai tukar translasi. Selain itu Pertamina juga melakukan upaya renegosiasi terkait dengan kewajiban dalam mata uang dolar menjadi rupiah dan melakukan pembayaran dengan menggunakan Local Currency Settlement (LCS). Demikian halnya dengan Perum Bulog yang menyebut depresiasi nilai rupiah berdampak langsung terhadap biaya importasi, seperti beras dan jagung. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan kenaikan nilai kurs, berimbas pada kebutuhan biaya impor. 

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) Yushi Sandidarma mengatakan pelaku usaha di industri alat berat mesti memutar otak untuk merancang strategi agar usahanya selamat. “Dampaknya pastinya kalau situasi seperti ini saya rasa pasti akan berdampak ke kenaikan harga, karena rata-rata transaksi yang dilakukan dengan dolar AS,” kata Yushi kepada Bisnis, Rabu (24/4). Kondisi tersebut membuat ongkos importasi semakin mahal sehingga akan berdampak ke harga jual. Meskipun, dia memastikan saat ini bahwa perusahaannya belum mengalami dampak signifi kan. Namun, dia tak memungkiri bahwa depresiasi rupiah merupakan tantangan besar bagi pengusaha alat berat. Terlebih, mengingat permintaan alat berat dari domestik terus melemah.

Pelemahan rupiah dan fluktuasi harga minyak mentah dunia semakin menjauh dari asumsi dasar ekonomi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pemerintah hampir pasti akan menghadapi tren ruang fiskal yang ketat pada periode ini. Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada pertengahan April 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan upaya yang akan ditempuh pemerintah menyikapi gejolak geopolitik dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Setidaknya, sampai dengan Juni mendatang, pemerintah terus memonitor dinamika yang terjadi yang berpotensi memengaruhi berbagai indikator ekonomi di dalam negeri. 

Menurut Airlangga, pemerintah sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi situasi geopolitik tatkala konflik Rusia-Ukraina. Dalam situasi konflik itu, pemerintah relatif mampu memitigasi dampak konflik. Situasi geopolitik diakui dapat memengaruhi kondisi APBN. Pemerintah berupaya menjaga supaya APBN dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai shock absorber guna meredam berbagai sentimen, termasuk dampak kenaikan harga minyak global akibat konflik Iran dan Israel. Koordinasi lebih lanjut pun akan dilakukan bersama otoritas moneter dan fiskal untuk menghasilkan bauran kebijakan dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyampaikan bahwa proporsi utang pemerintah dalam mata uang asing adalah sebesar 28,08% dari total outstanding utang pemerintah sebesar Rp8.319 triliun tersebut. Jumlah utang dalam denominasi valas tersebut, jelasnya, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan proporsi utang dalam mata uang rupiah sebesar 71,92%, sehingga dampak terhadap beban utang atau belanja bunga dapat lebih diminimalisir. Kepala Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan bahwa risiko pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi energi sudah berada di depan mata. Saat ini, nilai tukar rupiah masih di sekitar Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS) kendati otoritas moneter telah mengerek suku bunga. Pada saat bersamaan, fl uktuasi harga minyak dunia makin parah dari hari ke hari, dipengaruhi konfl ik geopolitik di Timur Tengah. 

Adapun, asumsi dasar ekonomi makro APBN 2024 dipatok memiliki pertumbuhan ekonomi 5,2%, dengan nilai tukar rupiah Rp15.000/dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$82 per barel, dan lifting minyak sebesar 635.000 barel per hari. Lantas, apabila minyak mentah ICP tembus US$100 per barel ditembah nilai tukar rupiah di level Rp16.000, tambahan belanja subsidi dan kompensasi bisa mencapai Rp156,5 triliun atau rata-rata Rp7,8 triliun setiap kenaikan US$1 per barel. Oleh sebab itu, di tengah keputusan pemerintah yang sudah telanjur berjanji untuk menahan harga BBM tak naik sampai Juni 2024, Abra melihat revisi Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, berkaitan dengan kriteria konsumen yang layak menerima BBM dan LPG bersubsidi makin relevan untuk diwacanakan. 

“Survei BPS membuktikan bahwa banyak kelas menengah atas di Indonesia yang ikut menikmati subsidi energi, karena memang BBM dan LPG itu masih dijual secara bebas. Kriteria masyarakat yang bisa mendapat subsidi perlu diwacanakan secara bertahap.,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufi kurahman menyatakan nilai tukar rupiah semakin tertekan walaupun suku bunga telah dikerek, sebab perekonomian Indonesia sangat terintegrasi dengan negara Asia, terutama China dan negara-negara Asean, yang sangat terdampak memanasnya konfl ik Timur Tengah. Berdasarkan data US Energy Information Administration Analysis, beberapa negara Asia seperti China, Jepang, Korea Selatan, India, dan Filipina tercatat akan sangat terdampak gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah. Menurut Rizal, kondisi rupiah yang masih lemah juga mencerminkan prospek perekonomian Tanah Air yang kurang menarik, seiring daya saing komoditas ekspor Indonesia yang masih minim.

Sentra batik di Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Cirebon, Jabar, Sabtu (30/3) siang, lengang. Tempat parkir sejumlah toko batik pun tampak kosong. Padahal, hari itu adalah libur panjang akhir pekan. Di toko EB Batik Traditional Cirebon, hanya ada dua pengunjung yang datang dalam satu jam. Para karyawan terlihat hanya melipat kain. ”Memang sekarang enggak seramai seperti sebelum pandemi,” ucap Nurniati, supervisor produksi EB Batik. Pandemi Covid-19 memukul usaha batik di wilayah itu. Nia, sapaan akrab Nurniati, tak menyebut penurunan jumlah pengunjung atau angka penjualan. Namun, kelompok wisatawan yang pelesir ke Cirebon tak sesering dulu, termasuk menjelang Idul Fitri saat orang berbelanja baju Lebaran.

”Kalau Lebaran itu ramainya H plus karena orang cari (kain batik) buat oleh-oleh,” ujarnya. Upaya mereka menarik perhatian konsumen sudah maksimal. Tak Cuma menyediakan kain batik tulis dan cap aneka motif, EB Batik juga memajang gamis, blus, hingga luaran batik model terkini untuk Lebaran. Inovasi menggabungkan megamendung yang ikonik dengan motif lain pun dilakukan. ”Minat pada megamendung sudah turun. Makanya, kami coba kombinasi dengan motif lain,” kata Nia. Ia memperlihatkan contoh batik motif megamendung yang dipadu motif parang liris, motif keraton seperti kereta paksi naga liman, dan motif khas Tionghoa berlatar merah berupa angkin. Warna batiknya pun tak melulu cerah.

Adaptasi juga terlihat dari pilihan material kain. Tidak melulu katun, ada juga dobi, sampai sutra. Perajin pun membuat kain yang sudah berpola sehingga para pelanggan lebih mudah menjahitnya menjadi kemeja. Mulai tahun ini, setiap kain yang dijual di EB Batik memiliki kode batang (barcode). Dengan memindai kode itu, pengunjung terhubung dengan akun Instagram yang menampilkan aneka produk jadi dari kain batik mulai dari kemeja, kaus, hingga jaket. EB Batik adalah satu dari sekian banyak jenama batik di Cirebon yang tumbuh bak cendawan di musim hujan sejak UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Batik Cirebon, dengan motif megamendungnya yang ikonik, termasuk di dalamnya.

Tahun 2012, megamendung tampil di halaman depan buku Batik Design karya Pepin van Roojen (Belanda). Motif ini juga digunakan desainer Inggris, Julien Macdonald, untuk busana rancangan koleksi musim seminya. Pengakuan pada batik Cirebon pun terus meningkat. Sayang, popularitas batik Cirebon redup akibat pukulan pandemi. Ketua Umum Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) Komarudin Kudiya, mengungkapkan, saat ini pemasaran batik makin sepi. Tak hanya di Cirebon, sentra batik lain seperti Pekalongan pun sama. ”Pascapandemi, hampir 10-20 showroom tutup. Perajin batik turun 50 % dari kisaran 131.568 perajin. Kini, kalaupun sudah naik lagi, tetapi masih di bawah 75 % dari kondisi awal,” tuturnya. Barang kali persoalan mendasar yang perlu ditelisik adalah strategi pemasaran, terutama cara memanggil kembali pelanggan untuk berbondong-bondong memborong batik motif megamendung. (Yoga)

Kabar tentang potensi kenaikan bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) sebagai dampak kebijakan BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25 % memunculkan lagi opsi lebih baik menyewa daripada membeli hunian. Mengontrak rumah diperbincangkan karena dinilai lebih ekonomis daripada membeli rumah baru ataupun bekas. Menjadi penyewa makin disanjung karena disebut bagian dari gaya hidup hijau dan berkelanjutan. Terdeteksi naik daun di masa sekarang, tetapi sebenarnya bisnis penyewaan tempat tinggal dan tempat usaha dipercaya telah ada sejak ratusan hingga ribuan tahun silam. Di perkotaan, usaha menyewakan tempat untuk berbagai kebutuhan tak bisa dipisahkan dari ledakan jumlah kelas menengah dari kalangan pekerja. Saat ini, perekonomian penyewaan menjadi lebih kompleks dan beragam.

Selain penyewaan rumah ataupun hunian vertikal reguler, ada juga penyewaan jangka pendek untuk liburan atau keperluan singkat lain. Ada pula konsep ruang hidup berbagi (co-living) yang bisa diterjemahkan dengan menyewa tempat bersama untuk tinggal ataupun berbisnis. Pertumbuhan perekonomian penyewaan yang menjadi tren kekinian itu didorong oleh beberapa faktor, termasuk perubahan demografi, kondisi ekonomi, dan kemajuan teknologi. Salah satu pendorong utama perekonomian penyewaan adalah meningkatnya jumlah generasi muda yang menunda kepemilikan rumah karena tingginya harga lahan dan rumah serta pengaruh gaya hidup baru yang menginginkan fleksibilitas dan mobilitas yang lebih luas.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian penyewaan adalah bangkitnya gig economy, yaitu membeludaknya pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas (freelancer). Mereka memiliki pendapatan yang tidak dapat diprediksi dan sering kali harus berpindah-pindah kota untuk bekerja. Menyewa rumah menjadi pilihan lebih menarik daripada memiliki rumah. Menyewa rumah turut menjadi bagian dari kampanye hidup hijau di perkotaan. Menyewa berarti memanfaatkan bangunan yang telah ada dan kecenderungan pelaku mengontrak tempat lebih kecil daripada jika membeli atau memiliki sendiri. Di samping itu, biasanya penyewa memilih rumah di pusat kota yang lebih dekat dengan tempat kerja serta sekolah dan pasar. Akses ke berbagai tujuan bisa dengan berjalan kaki atau memanfaatkan angkutan umum. Biaya pembelian bahan bakar yang lebih kecil, bahkan tidak ada, ikut mengurangi polusi udara dan kemacetan kota. Dengan pembayaran sewa secara periodik yang stabil dan pengeluaran lain lebih kecil, pengontrak dapat mengatur keuangannya secara lebih baik. (Yoga)