PT Bank mandiri (Persero) Tbk terus mengoptimalisasi jaringan kantor luar negeri yang saat ini berjumlah tujuh kantor luar negeri. Kinerjanya bakal bisa menumbuhkan tren posiitif dalam lima tahun terakhir. "Bisnis jaringan kantor luar negeri menunjukkan pertumbuhan yang cukup agresif, ditandai dengan pertumbuhan pendapatan  operator yang rata-rata 20% selama lima tahun  terakhir. Pertumbuhan kredit yang agresif dengan rata-rata sekitar 20% selama lima tahun terakhir. Hingga saat ini, Bank Mandiri memiliki tujuh kantor luar negeri Bank Mandiri berada di Singapura, Hongkong, Shanghai (China), Cayman Island, Dili (Timor Leste), dan dua kantor perusahaan anak Bank Mandiri di Kuala Lumpur. Meskipun terjadi perlambatan ekonomi global, terutama di China kami melihat  potensi bisnis internasional masih cukup besar," ucap dia. (Yetede)

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan paslon 01 Anies Baswedan dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md berkaitan sengketa hasil Pilpres 2024. Dengan begitu, paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka segera ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2024. Gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (HPU) Pil­pres 2024 diajukan oleh paslon Anies-Muhaimin teregistrasi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dengan menyampaikan permohonan sembilan petitum.Kemudian, gugatan dari paslon Ganjar-Mahfud teregistrasi dengan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dengan lima petitum. Permohonan kedua paslon memiliki kemiripan di antaranya memohon kepada mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU tentang hasil Pemilu 2024, mendiskualifikasi paslon Pabowo-Gibran, serta meminta KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Pemohon juga meminta MK untuk memerintahkan kepada presiden untuk bertindak netral dan tidak mobilisasi aparatur negara serta tidak menggunakan APBN untuk menguntungkan salah satu paslon dalam pemungutan suara ulang. Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan hasil sidang PHPU Pilpres 2024 Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4). “Mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” katanya. Dalam pertimbangan hukumnya, mahkamah menyebut bahwa dalil pemohon seperti politisasi bantuan sosial (bansos), ketidaknetralan aparatur negara, hingga campur tangan Presiden Joko Widodo tidak beralasan menurut hukum. Meskipun demikian, tiga dari delapan hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).

Dengan adanya putusan dari MK, selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu (24/4), besok. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan penetapan paslon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2024 diagendakan oleh KPU pada Rabu (24/4) pukul 10.00 WIB di KPU. Dengan putusan dari MK tersebut, Paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan presiden dan wakil presiden RI terpilih periode 2024—2029. Capres Anies Baswedan mendatangi sejumlah elite partai politik pengusungnya yaitu PKB dan Partai Nasdem usai putusan MK. Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menilai seharusnya seluruh elite politik negeri menerima keputusan MK sebagai lembaga peradilan konstitusi tertinggi di Indonesia.

Otoritas jasa Keuangan (OJK)  menilai bahwa risiko yang dihadapi industri  perbankan nasional akibat penguatan dolar AS beberapa waktu ini masih dapat dimitigasi dengan baik. Artinya, kondisi perbankan nasioanal masih tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan hasil uji ketahanan (stress test) yang dilakukan OJK, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini relatif tidak signifikan berpengaruh langsung terhadap permodalan bank, mengingat posisi devisa neto (PDN) perbankan Indonesia yang masih jauh di bawah thershold dan secara umum dalam posisi PDN long (aset valas lebih besar dari kewajiban valas) Kepada Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana rae mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi dampak guncangan geopolitik global yang saat ini terjadi. (Yetede)

Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG)  Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan masih akan  tertekan imbas keluarnya dana asing (capital outflow). Langkah IHSG juga akan mendapat  sentimen negatif dari memanasnya  tensi politik di Timur Tengah yang menyebabkan koreksi cukup dalam  pada pekan lalu hingga ke level 7.087. "IHSG masih berpotesi untuk tertekan dengan rentang support 6.900 dan resistance 7,230, ditengah masih meningkatnya ketidakpastian akibat konflik Israel-Iran dan outflow asing," kata Equity Reserach Analyst Reliance Sekuritas Ayu Dian kepada Investor Daily. Ayu mengatakan, tingginya ketidakpastian global membuat investor cenderung beralih  ke aset safe haven. Hal itu  salah satunya  terlihat dari harga emas yang terus tinggi dan mencapai US$ 2.399 per ounce. Untuk pekan ini, Ayu merekomendasikan sejumlah saham seperti DOID dengan target hanya Rp455, ULTJ dengan target harga Rp2.950, dan PTBA dengan target harga Rp 3.310. (Yetede)

Kasus pencurian ikan, perbudakan ABK, dan penyelundupan BBM bersubsidi yang ditengarai melibatkan sindikasi kapal ikan asing dan jaringan nasional dinilai merupakan kejahatan lintas negara dan terorganisasi.  Perburuan terhadap pelaku kejahatan luar biasa itu perlu melibatkan jaringan organisasi kepolisian internasional atau Interpol dan kolaborasi dengan seluruh aparat penegakan hukum Indonesia. Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengemukakan, kejahatan luar biasa yang dilakukan kapal ikan asal China bekerja sama dengan kapal pengangkut ikan Indonesia itu sangat merugikan Indonesia. Kapal asing ilegal itu ditengarai telah melenggang selama beberapa bulan di perairan Indonesia serta sandar di beberapa pelabuhan, seperti di Sukabumi (Jabar) dan Ambon (Maluku).

Kapal pengangkut ikan Indonesia, KM Mitra Utama Semesta (MUS), yang berbobot 289 gros ton (GT) terindikasi menerima 100 ton ikan hasil alih muatan (transshipment) dari dua kapal asing asal China, yakni Run Zeng (RZ) 03 dan RZ 05 di Laut Arafura. Sebanyak 100 ton ikan itu diduga merupakan hasil pencurian ikan di perairan Indonesia selama lima hari dengan jenis ikan, layur, kakap merah, dan kakap putih. PSDKP KKP berencana melayangkan surat notifikasi ke Interpol melalui Mabes Polri untuk membantu mencari dan memburu dua kapal asing ilegal, RZ 03 dan RZ 05, dengan status sebagai buronan Interpol. Langkah itu sekaligus mengantisipasi pelarian kapal-kapal ilegal tersebut ke negara lain. ”Senin (pekan) ini, kami akan menyampaikan notifikasi kerja sama dengan Interpol melalui Mabes Polri.

Notifikasi Interpol untuk membuat ruang gerak pelaku kapal asing ilegal semakin terbatas, kita kunci semua,” ujar Pung, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (21/4). Pung menambahkan, pengejaran terhadap kapal-kapal asing ilegal, RZ 03 dan RZ 05, hingga kini terus dilakukan aparat pengawasan PSDKP KKP dengan mengerahkan kapal-kapal pengawas dan pesawat airborne surveillance hingga ke wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga. Pihaknya juga telah memulai tahap penyidikan terhadap kapal Indonesia, KM MUS. Saat ini 1 orang nakhoda KM MUS telah ditetapkan sebagai tersangka. Tahap penyidikan akan dikembangkan hingga ke pelaku yang bertanggung jawab memerintahkan kapal bergerak mengangkut ABK secara ilegal, mengisi BBM untuk dipasok ke kapal asing, serta menetapkan lokasi pengambilan BBM dan harga jualnya. Adapun penyidikan terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perbudakan akan melibatkan aparat penegak hukum lain. (Yoga)

Periode bulan puasa dan Lebaran tentu menguras isi dompet. Bagaimana kondisi keuangan pascalebaran? Tabungan masih tersedia atau terkuras habis? Dominika Sintia (28), tenaga pendidikan di Lampung mengatakan, Anggaran keuangan saat Ramadhan hingga Lebaran memang besar. Kenaikannya 60 % dibanding bulan-bulan lainnya. Sebagian besar THR yang didapat digunakan untuk berlibur saat periode Lebaran, antara lain untuk beli tiket pesawat dan akomodasi. Pasca-Lebaran, kebutuhan bulanan tak terganggu karena kantong pengeluarannya berbeda. “Pendapatan saya dan suami masuk pada dua rekening berbeda, satu rekening untuk biaya operasional bulanan, satunya lagi untuk tabungan,” kata Sintia.

Elva Sri Handayani, karyawan swasta, di Sumedang, Jabar, berkata, “Gaji bulanan saya pakai buat biaya hidup seperti biasa dan untuk beberapa acara buka bersama. THR dari kantor, saya pakai untuk beli baju Lebaran dan kasih ke saudara-saudara. Karena saya senang jalan-jalan, jadi gaji bulanan juga saya sisihkan buat jalan-jalan. Apalagi, saya belum berumah tangga dan masih tinggal sama orangtua. Jadi, pengeluarannya buat pribadi saja dan untuk dikasih ke anak-anak saudara.”

“Pada libur Lebaran tahun ini, saya mudik ke rumah keluarga dan orangtua di Bandung. Untuk menyambut liburan ini, saya sudah menyisihkan uang jajan dan menabung guna membeli tiket kereta api untuk pergi dan pulang. Selain itu, juga untuk berbelanja dan jajan di Bandung. Selesai Lebaran, saya akui pengeluaran saya lebih banyak dari yang saya anggarkan semula. Untungnya saya dapat banyak kerja sampingan sambil menunggu gajian di akhir bulan ini,” ujar Xena Olivia (24), karyawan swasta di Jakarta (Yoga)

Bus Transjakarta dari Stasiun Palmerah ke Tosari terisi penuh penumpang, Sabtu (20/4) pagi. Miranda (24), salah seorang penumpang, harus berdiri karena tak satu pun kursi tersisa. Kondisi ini sering Miranda rasakan. Namun, dengan ongkos Rp 3.500 untuk perjalanan 6 km, ia merasa kurang bersyukur jika mengeluh. Soal wacana kenaikan tarif Transjakarta, ia berpendapat, seiring waktu kenaikan tarif pasti akan terjadi. ”Saya, sih, setuju saja asal tidak kemahalan dan membebani masyarakat,” ujarnya. Selain itu, kualitas layanan dan bus juga harus ditingkatkan. Ia berharap tidak ada penumpang yang kesusahan, seperti bingung dengan rute, desak-desakan, hingga terjatuh, saat berada di dalam bus atau di halte.

Di awal kemunculannya pada Februari 2004, tarif Transjakarta dipatok Rp 2.000. Adapun tarif Rp 3.500 pada pukul 07.00-pukul 24.00 WIB dan Rp 2.000 pada pukul 05.00-pukul 07.00 WIB berlaku sejak tahun 2007 dan belum ada perubahan sampai sekarang. Saat ini Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji rencana kenaikan tarif Transiakarta. Sebab, ada usulan penyesuaian tarif dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sejak setahun lalu. Tarif diusulkan menjadi Rp 4.000, sedang pada jam sibuk (pukul 07.01-pukul 10.00 WIB dan pukul 16.01-pukul 21.00 WIB) diusulkan Rp 5.000.

Sebagai penumpang setia Transjakarta sejak empat tahun lalu, Syahrul Fauzi (28) kurang setuju jika tarif transportasi publik ini naik. Jika tarif naik, pengeluarannya akan bertambah. ”Kami, para pekerja, pasti menggunakan Transjakarta di jam sibuk,” kata warga Jakpus ini. Syahrul berharap tarif tidak naik. Kalaupun harus naik, ia berpendapat Rp 4.000 sudah cukup. Sebab, tak semua orang punya dana cukup apabila tarif naik. ”Sebelum menaikkan tarif, kualitas halte mohon diperbaiki. Kadang ada halte yang AC-nya tak terasa. Kebersihannya juga perlu ditingkatkan, terutama untuk halte tua,” ujarnya. (Yoga)

Tidak fleksibelnya aturan dinilai menimbulkan kendala penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh pengembang ke Pemprov DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembaruan aturan sebagai salah satu jalan keluar sembari menginventarisasi kendala di lapangan. Pengembang yang mengantongi surat izin penunjukan penggunaan tanah, izin peruntukan penggunaan tanah, dan izin prinsip pemanfaatan ruang wajib menyerahkan fasos dan fasum. Kewajiban ini diatur Pergub No 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman. Dalam praktiknya, penyerahan fasos dan fasum belum optimal.

”Kami usulkan memperbarui Pergub No 97/2021 karena tidak fleksibel,” ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, Minggu (21/4). Selain pembaruan aturan, Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta menginventarisasi semua kewajiban pengembang dan kendala penyerahan fasum dan fasos. Semuanya akan dibahas dalam raker pada 6 Mei 2024. Sepanjang tahun 2023 tercatat ada 84 berita acara serah terima fasum dan fasos dari pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. Fasilitas ini terdiri dari kewajiban penyerahan lahan seluas 106,61 hektar dengan nilai Rp 23,45 triliun dan konstruksi seluas 62,62 hektar dengan nilai Rp 464,2 miliar. Setelah penyerahan tersebut, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengingatkan, penyerahan fasosl dan fasum masih menjadi pekerjaan rumah.

Butuh ketegasan berupa sanksi bagi pengembang yang tidak menyerahkan kewajiban selama bertahun-tahun. Salah satu hambatan selama bertahun-tahun yang dia maksud adalah utang pembangunan infrastruktur oleh pengembang. Kewajiban yang belum dipenuhi ini menghambat penagihan sehingga butuh terobosan hukum, seperti penyerahan kewajiban dengan perjanjian pengembang wajib menuntaskan utangnya. Aditya juga menyarankan penguatan peran wali kota dalam penataan kota dan lingkungan hidup serta kerja sama dengan penegak hukum supaya penagihan lebih efektif. (Yoga)