Berdasarkan peta jalan hilirisasi, terdapat 21 komoditas yang  diproyeksikan  mencapai nilai investasi sebesar US$ 545,3 miliar atau Rp 8,839,3 triliun di 2024. Hannover Messe 2024 menjadi arena yang tepat  dalam rangka peningkatan  investasi dan kerja sama industri manufaktur. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Guniwang Kartasasmita menjelaskaan, Indonesia memiliki peta  jalan Making Indonesia 4.0 yang menjadi strategi  kunci untuk menjalankan transformasi ekonomi melalui inovasi dan teknologi. Selanjutnya, peta jalan tersebut   perlu didukung oleh dua hal besar, yaitu industri hilir dan ekonomi hijau. Hingga 2040, terdapat 21 komoditas dalam peta jalan hilirisasi yang diproyeksikan mencapai nilai investasi US$ 545,3 miliar atau Rp8.839,3 triliun. Sedangkan pada 2025, sebesar 23% energi akan berasal dari energi baru terbarukan. "Pemerintah juga menargetkan, pada 2050, seluruh pembangkit listrik tenaga batu bara akan ditutup. Target tersebut juga akan membutuhkan  investasi dan pembiayaan yang besar, setidaknya US$ 1 triliun hingga 2060," ucapnya. (Yetede)

Proyek smelter nikel sulfat Kalla Group segera beroperasi pada akhir tahun ini. Operasi produksi dari smelter ini bakal menempatkan PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) —bagian dari Kalla Grup— sebagai pionir untuk hasil olahan nikel jenis ini. Oleh sebab itu, pemilik Kalla Grup Jusuf Kalla melakukan peninjauan pembangunan pabrik pengolahan nikel sulfat PT BMS yang terletak di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel). Saat ini progres pembangunan smelter ini diklaim telah mencapai 40%. Pabrik ini merupakan pabrik kedua di area lokasi tersebut, setelah pabrik pertama yang memproduksi feronikel rampung.

Tenaga kerja yang bisa diserap pun diproyeksi dapat mencapai ribuan pekerja, dengan perincian, satu pabrik akan menyerap sekitar 1.000 orang. “Kami memastikan bahwa seluruh smelter akan lebih mengutamakan pekerja dalam negeri. Kemungkinan hanya akan menggunakan tenaga kerja dari China di bagian konsultan saja,” ujarnya. Site Manager PT BMS Zulkarnain menambahkan bahwa pabrik nikel sulfat ini ditarget bisa rampung pada November 2024 dengan menghasilkan jenis nickel sulphate battery grade. Pabrik ini diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 40.000 metrik ton nikel sulfat per tahun.

Pemerintah disarankan mengalokasikan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, daripada mengutip kepada wisatawan melalui iuran dalam tiket pesawat udara. Pemerhati pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menyampaikan bahwa dana APBN lebih tepat untuk kepentingan konservasi budaya dan lingkungan atau peningkatan SDM di sektor pariwisata.“Pemerintah perlu juga memikul tanggung jawab atau paling tidak sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah dengan mengalokasikan anggaran konservasi budaya, lingkungan, dan peningkatan SDM dalam APBN,” katanya kepada Bisnis, Selasa (23/4).Chusmeru menyebutkan persoalan konservasi budaya hingga peningkatan SDM di sektor pariwisata merupakan tanggung jawab dari pemerintah, bukan wisatawan. Selain itu, dia mengkhawatirkan rencana pemerintah memungut iuran pariwisata melalui tiket pesawat bisa membuat industri pariwisata menjadi lesu.

Chusmeru turut menilai pungutan tersebut tidak tepat, tidak rasional, dan tidak proporsional. Alasannya, masalah harga tiket pesawat kerap menjadi persoalan dalam industri pariwisata.Dia menyebutkan terdapat kelompok wisatawan yang selama ini terbebani oleh harga tiket pesawat. Oleh karena itu, dia mengungkap rencana mengutip iuran itu juga tidak proporsional lantaran tidak semua penumpang pesawat melakukan perjalanan wisata. Dana juga dapat diperoleh dari calon wisatawan saat mengurus visa untuk kepentingan perjalanan wisata. Jadi, rencana tersebut tidak disamaratakan kepada semua penumpang pesawat.Sementara itu, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo R. M. Manuhutu menyampaikan masih menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Dana Pariwisata Berkelanjutan.

Sebaliknya, juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengonfi rmasi bahwa rencana pemungutan iuran pariwisata dari tiket pesawat dikoordinasikan oleh Kemenko Marves. Dia menuturkan pembahasan pemungutan iuran ini dilakukan secara lintas kementerian. Namun, Adita enggan memaparkan secara detail saat ditanyakan rencana pemungutan itu telah dikoordinasikan ke Kemenhub. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. Irfan Setiaputra berpendapat rencana iuran itu bisa berdampak langsung kepada penumpang. Alasannya, kebijakan tersebut akan berimbas pada kenaikan harga tiket pesawat. Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf Anggara Hayun Anujuprana telah menyampaikan dokumen rancangan Perpres Dana Pariwisata Berkelanjutan tengah dalam tahap harmonisasi lintas kementerian/lembaga.

Salah satu sumber dana pariwisata berkelanjutan ini berasal dari iuran pariwisata. Hayun menuturkan, iuran tersebut merupakan pengenaan tambahan biaya sebesar nominal atau persentase tertentu di atas biaya visa/terhadap kunjungan warga negara asing yang datang ke Indonesia.Besaran iuran pariwisata akan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia berdasarkan rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pariwisata.

PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) terus memasarkan proyek baru Bukit Podomoro Tenjo di Banten dengan menargetkan kinerja prapenjualan atau marketing sales bisa menembus Rp800 miliar sepanjang tahun ini. Chief Marketing Officer Kota Podomoro Tenjo Zaldy Wihardja, menuturkan target tersebut dibidik seiring dengan tren penjualan Bukit Podomoro Tenjo yang terus membaik pascapandemi Covid-19 hingga Pemilu 2024. “Sepanjang 2024 sih target kita sekitar Rp800 miliar,” tuturnya dalam pameran properti APLN di salah satu mal Jakarta Barat, Selasa (23/4). 

Perinciannya, tiga produk yang dipasarkan pada pameran yang digelar APLN kali ini yakni tipe Deluxe yang berukuran 6 x 10 m2dan 6 x 15 m2 dengan harga Rp270 jutaan yang dapat dicicil hingga 20 tahun dengan angsuran mulai Rp1,8 juta. Corporate Marketing Director Agung Podomoro Land Agung Wirajaya menambahkan APLN telah menjual hampir 6.000 unit rumah tapak di proyek Kota Podomoro Tenjo. Pencapaian itu merupakan akumulasi penjualan sejak Kota Podomoro Tenjo resmi diluncurkan pada Agustus 2020. Di samping itu, Agung mengeklaim penjualan Kota Podomoro Tenjo tidak terdampak dengan sentimen pelaksanaan Pemilu 2024 yang rampung dilaksanakan. Pada tahap pertama, pembangunan Kota Podomoro Tenjo difokuskan pada lahan seluas 150 hektare.

Sebelum Israel melakukan serangan balasan terhadap Iran (19 April), IMF sebenarnya masih memberikan optimisme terhadap outlook ekonomi global selama 2024. Ini terbukti, pada World Economic Outlook (WEO) yang terbit 16 April, IMF menaikkan outlook pertumbuhan ekonomi global di 2024 menjadi 3,2% dari sebelumnya 3,1% (WEO, Januari 2024) dan 2,9% (WEO, Oktober 2023). Perbaikan outlook antara lain didorong oleh outlook ekonomi Amerika Serikat (AS) yang lebih baik, pemulihan ekonomi China dan kinerja ekonomi India yang mengejutkan (surprisingly). Kini, setelah serangan balasan Israel tersebut, memunculkan sejumlah pertanyaan: apakah optimisme tersebut masih valid?. Dampak langsung konflik Iran-Israel terhadap ekonomi Indonesia sebenarnya sangat kecil. Meskipun Iran merupakan salah satu produsen minyak dan gas bumi (migas) terbesar di dunia, impor migas Indonesia dari Iran sangat kecil. Data Bank Indonesia menyebutkan impor migas dari Iran hanya 0,01% dari total impor migas Indonesia pada 2023. Yang perlu diwaspadai adalah dampak tidak langsungnya. 

Peningkatan konflik geopolitik di Timur Tengah akan memberikan dampak negatif bagi stabilitas keuangan global melalui transmisi utamanya antara lain, harga energi, gangguan rantai pasokan (supply-chain disruptions), volatilitas pasar keuangan (financial market volatility), dan meningkatnya kembali tekanan terhadap inflasi. Pada akhirnya, berbagai faktor tersebut dapat memengaruhi kalkulasi bank sentral utama dunia, seperti the Federal Reserve, yang sebelumnya berpotensi akan memangkas suku bunga acuan dalam waktu dekat. Tingginya harga minyak yang berlanjut akan memperburuk ekonomi negara-negara importir energi, seperti AS, Eropa, dan China. Dari sisi fiskal, terdapat beberapa kebijakan mitigasi yang perlu dipersiapkan, yaitu mitigasi risiko untuk mengurangi dampak (i) risiko kenaikan harga energi, (ii) risiko nilai tukar, dan (iii) risiko kenaikan harga pangan. Ketiga jenis mitigasi risiko tersebut tidak hanya penting untuk membentengi fiskal tetapi juga untuk menjaga stabilitas inflasi.

Pemerintah, misalnya, perlu menyiapkan kebijakan mitigasi risiko harga energi untuk mengurangi tekanan terhadap beban subsidi dan kompensasi energi. Ini mengingat, analisis sensitivitas pada APBN 2024 menyebutkan bahwa realisasi harga minyak mentah (ICP) yang melebihi asumsi yang ditetapkan APBN justru meningkatkan beban (defisit) fiskal. Analisis sensitivitas pada APBN 2024 menyebutkan setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel di atas asumsi APBN akan meningkatkan defisit fiskal sebesar Rp6,5 triliun. Situasi ini terjadi karena realisasi lifting migas kita menurun. Di sisi lain, kebutuhan energi (khususnya BBM) masih meningkat. Kenaikan harga minyak meningkatkan biaya pengadaan BBM yang akhirnya meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi. Beban fiskal berupa kenaikan subsidi dan kompensasi energi akan menjadi lebih besar bila pada waktu yang sama nilai tukar rupiah melemah. 

Pelemahan nilai tukar Rupiah juga telah menimbulkan implikasi berupa kenaikan bunga utang pemerintah. Selama Januari—Februari 2024, beban bunga utang pemerintah telah mencapai Rp69 triliun, naik dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp50,3 triliun dan Rp41,9 triliun pada 2022. Penerapan strategi hedging, tidak hanya perlu dilakukan pada nilai tukar. Strategi hedging juga perlu dilakukan pada komoditas untuk memastikan stabilitas harga komoditas yang diimpor. Serangkaian kebijakan mitigasi risiko fiskal di atas penting untuk didorong. Berbagai kebijakan di atas memiliki dimensi luas untuk mewujudkan stabilitas keuangan, baik di tingkat mikro dan makro. Mitigasi risiko fiskal tidak hanya menjadi tanggung jawab otoritas fiskal. Dukungan kolektif dari korporasi negara juga penting untuk memperkuat ketahanan fiskal.

Rupiah sedang kurang tenaga menghadapi dolar Amerika Serikat. Kendati pada Selasa (23/4), rupiah ditutup menguat 0,10% ke level Rp16.220 per dolar AS di pasar spot, tetapi greenback masih berada di dekat level tertinggi selama 5 bulan, yang dicapai pada awal April lalu. Selain faktor dalam negeri, dinamika global juga turut memicu pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Utamanya dipicu oleh memudarnya ekspektasi investor bahwa Bank Sentral AS, Federal Reserve, bakal menurunkan suku bunga lebih awal. Hal itu membuat aliran dana ke AS pun masih deras. The Fed memang telah mengisyaratkan tak akan memangkas suku bunga acuan dalam waktu dekat. Alasannya, risiko inflasi masih membayangi. Dampak semburan uang ke perekonomian mereka, sebagai respons atas pandemi Covid-19, terhadap inflasi, masih perlu diwaspadai. Apalagi, situasi ekonomi di AS saat ini relatif stabil seiring moncernya sejumlah indikator seperti pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja. Hal itu membuat sejumlah kalangan menilai risiko pelemahan rupiah dan sejumlah mata uang negara lain masih dapat terjadi lagi.

Sejumlah ekonom meramal Bank Indonesia akan mengerek suku bunga acuan guna mengimbangi suku bunga The Fed. Terlebih jika rupiah sampai menyentuh level Rp16.500 per dolar AS dan capital outflow terus terjadi. Kendati demikian, ada baiknya kali ini Bank Indonesia tak buru-buru mengerek suku bunga acuan untuk merespons kondisi tersebut. Selain inflasi yang terkendali, cadangan devisa juga masih mumpuni. Inflasi terkendali di level 3,05% pada Maret 2024, sedangkan cadangan devisa tercatat sebesar US$140,4 miliar, berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sejumlah ekonom meramal Bank Indonesia akan mengerek suku bunga acuan guna mengimbangi suku bunga The Fed. Terlebih jika rupiah sampai menyentuh level Rp16.500 per dolar AS dan capital outflow terus terjadi. Kendati demikian, ada baiknya kali ini Bank Indonesia tak buru-buru mengerek suku bunga acuan untuk merespons kondisi tersebut. Selain inflasi yang terkendali, cadangan devisa juga masih mumpuni. Inflasi terkendali di level 3,05% pada Maret 2024, sedangkan cadangan devisa tercatat sebesar US$140,4 miliar, berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank sentral tampaknya berada pada posisi dilematis yang amat tinggi. Gonjang-ganjing rupiah yang cukup panas dewasa ini, serta kembali meningkatnya ekspektasi inflasi akibat tersengat geopolitik Timur Tengah membuat otoritas moneter kelabakan. Berbagai strategi yang telah dieksekusi oleh Bank Indonesia (BI) sejak tahun lalu sejauh ini terbukti belum efektif menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Buktinya, pada penutupan perdagangan kemarin, Selasa (23/4), mata uang Garuda masih eksis di level Rp16.220 per dolar Amerika Serikat (AS). Kemudian, ekspektasi kenaikan inflasi kembali memuncak, tergambar dalam Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), inflasi pada tahun ini diperkirakan mencapai 3,26% (year-on-year/YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun lalu 2,61%. Padahal, bank sentral seolah tak pernah berhenti melakukan aksi intervensi termasuk mengoptimalkan aneka instrumen operasi moneter yang pro market. Beberapa di antaranya yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), serta penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) dalam negeri.

Situasi inilah yang kemudian membuka ruang bagi otoritas moneter untuk mulai menaikkan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, Rabu (24/4). Apalagi, pada saat bersamaan Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) memberikan sinyal kuat untuk menunda relaksasi suku bunga acuan sehingga bakal diikuti oleh bank sentral di negara lain. Di sisi lain, apabila suku bunga dinaikkan, maka hal itu akan menjadi bumerang karena berisiko membatasi akses modal di tengah tingginya gairah dunia usaha. (Bisnis, 23/4). Konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg pun untuk pertama kalinya sejak tahun lalu mulai terpecah. Dari 41 ekonom, 11 di antaranya memperkirakan bank sentral menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25%. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, menyampaikan pemerintah harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri dalam menyusun kebijakan moneter sebagai respons dinamika rupiah dan inflasi terkini. Menurutnya, dunia usaha melihat tingkat suku bunga acuan lebih baik tetap dipertahankan di level 6% untuk menjaga kesehatan ekonomi dalam negeri. Ajib menyebut, ada tiga hal yang menjadi risiko jika BI mengerek naik tingkat suku bunga acuan. Pertama, tingkat suku bunga kredit yang juga akan terkatrol sehingga menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha. Kedua, makin berkurangnya likuiditas sehingga akan mengurangi daya beli. Ketiga, adanya potensi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) menyusul merangkaknya harga pokok penjualan (HPP).

Kalangan ekonom pun menyadari adanya konsekuensi yang berat terhadap eksistensi bisnis apabila BI menaikkan suku bunga acuan. Akan tetapi, hal ini merupakan langkah terbaik untuk menciptakan stabilitas di tengah gejolak eksternal. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz, melihat BI Rate sangat mungkin untuk dikatrol sebesar 25 bps mengingat mata uang Garuda sangat kewalahan menahan hantaman eksternal. Hal itu dipicu oleh tingginya ketidakpastian yang terkait dengan konfl ik di Timur Tengah dan kebijakan The Fed, serta terkurasnya cadangan devisa dalam tiga bulan terakhir. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo, menilai ruang kenaikan suku bunga memang terbuka, tetapi tidak untuk dieksekusi pada pekan ini. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan jika BI Rate dinaikkan maka akan meredakan tekanan eksternal karena terjadi pelebaran positive spread dengan imbal hasil instrumen keuangan negara lainnya, sehingga instrumen keuangan Indonesia cenderung dapat menjadi lebih menarik. Adapun, dampak negatif dari aksi tersebut adalah beban imbal hasil instrumen keuangan domestik yang meningkat dan menjadi beban bagi issuers.

Pemerintah telah menetapkan sasaran kebijakan yang akan dijalankan pemerintahan baru tahun depan. Kebijakan fiskal akan mengarah pada defisit APBN yang melebar. Selain itu, rasio utang negara juga membengkak. Kondisi itu dipandang dapat meningkatkan risiko fiskal di tengah iklim ekonomi global yang serba tidak pasti. Gambaran arah kebijakan pembangunan itu tertuang dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang disusun Bappenas dengan tema ”Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dalam rincian sasaran fiskal tahun 2025, pemerintah menetapkan target defisit sebesar 2,45-2,80 persen terhadap PDB, mendekati batas aman defisit fiskal sebesar 3 % terhadap PDB yang diamanatkan UU Keuangan Ne gara. Rentang defisit itu juga melebar dari target di PBN 2024 sebesar 2,29 % terhadap PDB.

Selain defisit yang melebar, rasio utang pemerintah juga membengkak. Dokumen RKP mencatat, target stok utang atau rasio utang pemerintah adalah 39,77-40,14 % terhadap PDB, naik dari target rasio utang 2024 yang sebesar 38,26 %, bahkan mendekati level rasio utang saat pandemi Covid-19 (39,4 % pada 2020 dan 40,7 % pada 2021). Target belanja RKP 2025 juga meningkat dari 14,56 % terhadap PDB (pada APBN 2024) menjadi 16,15-17,80 % terhadap PDB. Target belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat 11,96-13,35 % terhadap PDB dan transfer ke daerah sebesar 4,19-4,45 % terhadap PDB. RKP dan RAPBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, tetapi dijalankan oleh pemerintahan baru yang mulai menjabat Oktober 2024. Sesuai hasil hitung riil, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat suara terbanyak di Pilpres 2024. (Yoga)