Korporasi pelat merah memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan nasional dan menopang aktivitas ekonomi di dalam negeri. Meski performa perusahaan milik negara cukup baik, sejumlah persoalan tata kelola masih menyelimuti sejumlah BUMN. Awal Maret lalu, tiga pejabat penting berkumpul di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mereka yang bertemu yakni Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Erick membawa 33 direktur utama di sejumlah BUMN. Di sana, mereka meneken nota kesepahaman untuk pengembangan, penerapan serta tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal di lingkungan korporasi pelat merah. Erick yang ditunjuk Presiden Joko Widodo memimpin Kementerian BUMN sejak periode 2019, telah melakukan berbagai transformasi di perusahaan milik negara itu. Jumlah korporasi pelat merah kian ramping dari sebanyak 114 perusahaan pada 2018, susut menjadi sekitar 65 perusahaan sampai pengujung 2023. Perusahaan pelat merah yang masih aktif beroperasi itu dikelompokkan menjadi 12 klaster dan satu perusahaan induk. 

Sementara itu, perusahaan yang ‘sakit’ dilakukan pendekatan restrukturisasi hingga penutupan usaha. Berdasarkan laporan kinerja Kementerian BUMN pada 2022, aset korporasi pelat merah mencapai Rp9.788,64 triliun dengan laba bersih yang dikumpulkan hingga Rp309 triliun. Klaster ini dihuni bank-bank pelat merah yang melantai di Bursa Efek Indonesia dan kerap mengisi 10 besar emiten pilihan investor (blue chip) seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kendati performa korporasi BUMN cukup moncer dan langkah transformasi yang dijalankan, masalah tata kelola membayangi bisnis sejumlah perusahaan pelat merah. Dalam kurun 4 bulan pertama tahun ini saja, setidaknya ada dua kasus dugaan korupsi yang membelit perusahaan pelat merah yakni perkara dugaan korupsi di PT Timah Tbk. Kasus itu sekarang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Perkara lain sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan PT Taspen. 

Perkara dugaan korupsi itu muncul di tengah usia Kementerian BUMN yang menginjak 26 tahun pada April 2024. Dia meminta BUMN untuk segera meninjau ulang biaya operasional belanja modal, utang jatuh tempo, rencana aksi korporasi, serta melakukan uji ketahanan atau stress test dalam melihat situasi terkini. Sementara itu, perusahaan pelat merah perbankan juga diimbau menjaga porsi kredit secara proporsional yang diperkirakan terdampak volatilitas rupiah, suku bunga, dan harga minyak. Menurutnya, BUMN yang terdampak bahan baku impor dan memiliki utang luar negeri dalam dolar Amerika Serikat (AS), seperti Pertamina, PLN, BUMN farmasi, serta MIND ID, agar mengoptimalkan strategi mitigasi untuk menghindari risiko pelemahan nilai tukar. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP Gunawan Wibisono menyatakan BPKP berkomitmen turut mengawal dan mengawasi tata kelola di korporasi BUMN. 

Menurutnya, apabila muncul temuan oleh BPKP terkait dengan penyelewengan tata kelola, hal itu merupakan permintaan dari pemangku kepentingan BUMN terkait. Kemudian, hasil temuan dan rekomendasi tindak lanjutnya akan dilaporkan secara langsung kepada pihak terkait. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Rizal, cukup banyak pencapaian kementerian perusahaan pelat merah yang patut diapresiasi. Mulai dari langkah konsolidasi antar BUMN, pembentukan holding, merger, hingga aksi penawaran saham perdana (initial public offering/IPO). Salah satu yang menjadi sorotan yakni kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19. Saat itu, jelasnya, ekonomi RI bergantung kepada kinerja ekspor komoditas tambang dan crude palm oil (CPO). Selain tambang, Faisol juga menyoroti sektor pangan yang meliputi perkebunan, pertanian, dan perikanan.

Ketika konflik terbuka antara Iran dan Israel mulai mereda, bara kematian di Gaza justru kian menyala. Serangan Israel atas kota Rafah pada Sabtu (20/4) malam menewaskan 18 orang, 14 di antaranya anak-anak. Pada hari yang sama, DPR AS menyetujui paket bantuan militer sebesar 95 miliar USD. Dari paket bantuan itu, militer Israel mendapat dukungan 13 miliar USD. Sisanya, 9,1 miliar USD untuk bantuan kemanusiaan di Gaza, 60,84 miliar USD lainnya untuk Ukraina, dan 8,12 miliar USD untuk Indo-Pasifik, termasuk Taiwan. ”Kami sudah mengerjakan tugas kami dan sejarah akan membenarkan tindakan tersebut,” kata Ketua DPR AS Mike Johnson. Semua RUU paket bantuan militer tersebut akan disampaikan ke Senat AS.

Kemungkinan Senat akan menyetujuinya dalam pemungutan suara pada Selasa (23/4). Presiden AS Joe Biden mendesak Senat secepatnya mengirim paket ketentuan itu agar ia bisa segera menandatanganinya. Kantor Kepresidenan Palestina, sebagaimana diberitakan kantor berita AFP, Minggu (21/4), mengecam keras bantuan militer untuk Israel. Palestina melihat bantuan itu wujud dari agresi terhadap rakyat Palestina dan memicu eskalasi yang kian berbahaya. ”Dana itu akan berarti ribuan korban warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat,” kata Nabil Abu Rudeina, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Sebaliknya, PM Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik dukungan AS itu.

Netanyahu menyebutnya sebagai dukungan kuat AS untuk Israel. Kekhawatiran Nabil sangat beralasan. Dalam beberapa hari terakhir, Israel terus membombardir Gaza dari udara. Bahkan, ketika Iran melancarkan serangan balasan kepada Israel, Tel Aviv tidak mengendurkan serangan mereka ke Gaza. Sejak Israel menggempur Gaza pada Oktober lalu untuk membalas serangan Hamas, lebih dari 34.000 warga Palestina menjadi korban tewas. Bahkan, konflik itu telah memicu kerusuhan regional antara Israel dan sekutunya melawan Iran dan kelompok militan sekutunya di Timur Tengah. Hingga saat ini, pertempuran antara tentara Israel dan kelompok militan dukungan Iran masih terus berlangsung. (Yoga)

Kesempatan perempuan di dunia kerja sudah makin terbuka. Semakin banyak perusahaan atau industri yang memberi kesempatan sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berkarya di perusahaan. Hal itu disampaikan Theresia Christianti (31). Pekerja swasta di Jakut itu mengatakan, tidak ada perbedaan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki dalam berkarier di tempat kerjanya. ”Asal kerja bagus, semua punya kesempatan sama untuk naik jenjang karier,” katanya, Minggu (21/4). Itu juga yang disampaikan Meiskhe (36), pekerja swasta di Jakpus. Selama lima tahun ia bekerja di tempat kerjanya saat ini, tidak ada perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Dalam pemilihan karyawan pun tidak menjadikan jender sebagai pertimbangan.

Mengutip data BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan telah meningkat. Pada 2022, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 58,84 %, menjadi 60,18 % pada 2023. Namun, kesenjangan angkatan kerja perempuan dan laki-laki masih terjadi. Pada 2023, angkatan kerja laki-laki sebesar 86,97 %. Menurut Meiskhe, tantangan pekerja perempuan saat ini lebih dari itu. Meiskhe yang bekerja untuk penyelenggaraan acara sering kali harus pulang larut malam. ”Sebagai perempuan, pulang malam itu tidak aman. Risikonya lebih besar,” ujarnya. Posisi perempuan di masyarakat masih rentan. Selain itu, perempuan masih terjebak dalam tuntutan ganda. Perempuan yang berkeluarga sering kali dihadapkan dengan dilemma tuntutan pekerjaan dan rumah tangga. Sering kali akhirnya perempuan pun harus memilih di antara keduanya.

Yuliana Putri (31), warga Tangerang, Banten, yang kini menjadi ibu rumah tangga, memilih berhenti kerja untuk lebih fokus mendampingi tumbuh kembang anaknya. Sebagai perempuan pekerja kantoran yang ketika itu dalam kondisi hamil, bukan hal yang mudah bagi Yuliana. Apalagi, tiga tahun lalu masih pandemi Covid-19. Kantor tempat ia bekerja tidak memberlakukan sistem bekerja dari rumah (WFH) sehingga ia masih harus berangkat dari rumah ke tempat kerjanya sejauh 23 km. Tidak ada paksaan dari suaminya. Namun, sebagai perempuan sekaligus sebagai ibu, akhirnya ia memutuskan berhenti bekerja.

”Dulu, waktu sebelum punya anak, tidak terbayang harus ada pertimbangan seperti itu. Dulu, sepertinya gampang, kalau punya anak bisa dititipkan dan saya bisa tetap bekerja. Ternyata setelah merasakannya tidak semudah itu,” tuturnya. ”Resign dari kantor memang pengorbanan. Namun, ini pengorbanan yang menyenangkan karena saya bisa selalu bersama anak. Akhirnya, saya harus bisa menempatkan diri sesuai dengan kondisi. Kalau tidak, mungkin akan stres,” ujar Yuliana. Dengan tuntutan sebagai ibu, tetapi juga masih punya keinginan untuk berkarya, Yuliana memutuskan bekerja di sektor informal. Dengan demikian, ia lebih bisa mengatur waktu kerjanya dengan tuntutan sebagai ibu rumah tangga. (Yoga)

Apa pun bentuk perusahaan bertujuan mendapatkan laba. Dividen adalah bentuk pembagian laba tersebut. Inilah tujuan pemilik modal melakukan investasi.Nah, bagaimana pemajakannya? Sesuai ketentuan per-pajakan di Indonesia maka penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen ini ada-lah objek pajak penghasilan (PPh). Namun, dikecualikan atau bebas pajak sepanjang diinvestasikan di Indonesia, yaitu dalam mendukung kemudahan berusaha dan mendorong investasi. UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/2021 melandasi peng-aturannya.Data diolah dari laman Bursa Efek Indonesia (BEI), pada periode 2018—2023 terdapat pembagian nominal dividen sekitar Rp1.186 trili-un, dengan distribusi sektor terbesar adalah keuangan (40,7%), barang konsumen (18,65%), energi (13,65%), infrastruktur (11,11%), dan perindustrian (6,16%). Sebagian perusahaan bahkan meningkatkan pembagian dividennya sampai dengan 300% (artinya perusahaan membagi dividen lebih besar dari laba).

Beberapa negara juga menggunakan pembebasan pajak atas dividen ini sebagai kebijakan dengan tujuan ekonomi yang berbeda-beda. Korea Selatan untuk mendorong peningkatan konsumsi (Lee et al., 2023), Swedia untuk mendorong kewira-usahaan dan meningkatkan alokasi investasi (Alstadsæter et al., 2017), atau Amerika Serikat dalam memberikan dukungan jangka pendek investasi dan modal untuk membangun pabrik (Yagan, 2015). Dalam konteks di Indonesia, sangat penting untuk melihat apakah benar kebijakan pembebasan pajak dividen ini dapat mendorong investasi. Apakah mendorong atau meningkatkan keinginan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham atau tidak. Mari kita cermati syarat-syaratnya. Pertama, investasi dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak dividen diterima atau diperoleh, dan paling singkat diinvestasikan selama 3 tahun pajak dengan tidak dapat dialihkan kecuali ke bentuk investasi lainnya. Kedua, ada kewajiban menyampaikan laporan realisasi investasi secara berkala selama 3 tahun. Dan ketiga, dicantumkan dalam laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada kolom penghasilan bukan objek pajak.

Sebagaimana tujuan dari beleid ini adalah untuk mendorong investasi, maka seharusnya dilakukan evaluasi kebijakan sampai dengan pengukuran dampaknya terhadap alokasi investasi riil oleh perusahaan (Anderson, 2015). Dalam konteks kebijakan pembebasan dividen ini, output bisa dilihat dari seberapa banyak penerima pengha-ilan dividen telah mengin-vestasikan dananya dalam instrumen yang ditentukan. Namun, untuk outcome, perlu dilihat secara cermat apakah dana-dana yang diinvestasikan tadi digunakan perusahaan untuk berinvestasi secara riil seperti pendirian pabrik, pembelian mesin, aset tetap dan peralatan baru. Kebijakan berupa insentif perpajakan ini juga perlu mempertimbangkan trade off antara penurunan pene-rimaan dan potensi manfaat yang akan didapat. Oleh karena itu, disarankan dividen bebas pajak harus dikombinasikan dengan beleid lain dari regulator lintas sektoral yang mendu-kung investasi perusahaan kecil dan menengah, serta pengembangan pasar modal dalam mewujudkan kesem-patan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian.

Pemerintah mulai membangun infrastruktur sistem angkutan massa cepat berbasis jalan atau bus rapid transit yang akan melayani kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang di Sumut. Di kawasan aglomerasi ini akan dibangun 17 koridor yang dilayani 551 bus. BRT yang terintegrasi dalam satu kawasan diharapkan meningkatkan penggunaan transportasi publik yang saat ini masih di bawah 20 %. Setelah tertunda sejak tahun lalu, proyek BRT akhirnya dimulai dengan pembangunan Depo BRT Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) di bekas Terminal Amplas, Medan, Sumut.

”BRT Medan tak sekadar proyek infrastruktur yang bersifat pembangunan fisik, tetapi juga soft development yang memberikan jaminan keandalan dan kenyamanan layanan transportasi publik,” ujar Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat di Kemenhub Suharto, Sabtu (20/4). Di kawasan Mebidang, kata Suharto, terdapat total 386.727 pelaju (commuter) per hari. Medan merupakan tujuan terbesar dari aktivitas para pelaju tersebut. Dari jumlah itu, 69 % berada di usia produktif. Sebanyak dua pertiga komuter di antaranya berstatus pekerja. Suharto menambahkan, pembangunan BRT merupakan bagian dari program pemerintah pusat, Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN).

Program ini memfasilitasi kebutuhan kritis kota-kota pada mobilitas dan perbaikan taraf hidup masyarakat, khususnya di sistem transit massal berbasis angkutan jalan raya. Proyek ini akan dibangun di kawasan Metropolitan Cekungan Bandung di Jabar dan Mebidang di Sumut. Pengembangan fisik meliputi pembangunan jalur khusus (koridor), halte BRT, fasilitas khusus pejalan kaki, terminal dan depo, serta pengembangan sistem transportasi pintar (intelligent transport system). Pengembangannya juga berupa nonfisik, yakni peningkatan kapasitas operator-operator penyedia layanan, penyediaan lapangan kerja di sektor pendukung layanan, dan penyerapan pekerja perempuan. (Yoga)

Ant Group, perusahaan pemilik layanan pembayaran digital Alipay, mengumumkan akan memperluas layanan pembayaran lintas batas negara yang bernama Alipay+ ke Indonesia. Saat ini, Ant Group sedang mengurus segala persyaratan sesuai regulasi BI dan kebutuhan bekerja sama dengan mitra lokal supaya Alipay+ bisa cepat digunakan di Indonesia. CEO Ant International Peng Yang menyampaikan hal tersebut seusai bertemu dengan Menkominfo Budi Arie Setiadi, Jumat (19/4), di Jakarta. ”Kami membutuhkan petunjuk dari BI untuk mengoperasikan Alipay+, solusi pembayaran lintas batas negara. Sejauh ini, diskusi berjalan lancar. Kami harap prosesnya cepat sehingga kami bisa membawa banyak dompet elektronik internasional, seperti dari China, Jepang, Korsel, dan negara kawasan ASEAN lain, ke Indonesia,” ujarnya.

Beberapa tahun lalu, Alipay sudah marak di sejumlah destinasi pariwisata di Indonesia, terutama Bali dan Manado. Pada tahun 2018, BI menyatakan bahwa Alipay belum mendapatkan izin. Menurut BI, Alipay boleh beroperasi, tetapi harus menjalin kemitraan dengan pemain lokal. Pada 2020, Alipay memperkenalkan Alipay+ yang memungkinkan bisnis lokal, khsusnya UKM, memproses metode pembayaran seluler, termasuk pembayaran lintas negara. Alipay+ telah menjadi mitra sejumlah perusahaan teknologi finansial berskala besar di sejumlah negara. Di Asia, misalnya, Alipay+ bermitra dengan TouchNGo (Malaysia), TrueMoney (Thailand), dan Kakao Pay (Korea Selatan). (Yoga)

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mengemuka sebagai pasar utama untuk produk halal, mulai dari keuangan, makanan dan minuman, pariwisata, hingga farmasi dan kosmetik. Indonesia sendiri berhasil masuk tiga besar pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023 yang dirilis oleh DinarStandard, naik dari peringkat keempat pada 2022. Indonesia berada di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Sementara itu, pengeluaran masyarakat Indonesia untuk berbelanja produk halal pun berdasarkan data dari Global Economic Report (GER) sangat besar yakni mencapai US$124 miliar pada 2018 atau mencapai 10% dari nilai total produk halal dunia. Masyarakat Indonesia juga semakin menyadari pentingnya memilih produk halal, yang tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman saja tetapi juga berbagai produk lainnya seperti pariwisata, farmasi, termasuk skincare dan kosmetik halal. 

Hal ini sejalan dengan hasil survei Populix berjudul Industri Halal Indonesia yang menemukan bahwa 73% responden mengetahui tentang industri halal dan sebagian besar mereka memahami konsep tersebut dengan baik. Selain itu, mayoritas masyarakat (80%) percaya bahwa industri halal memberikan kontribusi positif pada perekonomian negara. Sementara menurut SGIE Report 2023, belanja konsumen Muslim untuk kosmetik mencapai US$84 miliar pada 2022, naik 14,3% dari US$74 miliar pada 2021, dan diperkirakan mencapai US$129 miliar pada 2027 dengan CAGR sebesar 8,9%. India dan Indonesia menjadi dua pasar terbesar berdasarkan belanja konsumen Muslim untuk kosmetik.

Peluang pasar skincare halal juga dipandang sebagai potensi yang besar oleh Linda Anggrea selaku Founder Buttonscarves. Sukses dengan brand fesyen muslimnya, Linda pun mulai menghadirkan merek kecantikan Buttonscarves Beauty. “Menyadari bahwa fashion dan beauty adalah hal yang saling melengkapi, pada tahun 2021 kami memutuskan untuk menghadirkan lini kecantikan, Buttonscarves Beauty yang terinspirasi dari keinginan kami untuk memberikan nilai tambah dan melengkapi penampilan pelanggan setia Buttonscarves,” tuturnya. Produk-produk yang saat ini diproduksi oleh Buttonscarves Beauty sangatlah variatif. Setiap bulannya, Buttonscarves Beauty merilis produk baru mulai dari parfum, makeup, beauty tools, dan lainnya guna memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang beragam. Tidak berhenti di situ, Buttonscarves Beauty juga hanya berkomitmen untuk mengambil peran dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap perekonomian lokal.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat maskapai penerbangan memenuhi aturan terkait batasan maksimal harga tiket pesawat selama periode libur Lebaran 2024. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan bahwa instansinya telah melakukan pemantauan kepada para pelaku industri aviasi. Dari hasil pengecekan tersebut, Seluruh maskapai menaati koridor tarif batas atas (TBA) ataupun batas bawah harga tiket pesawat. Adita mengakui harga tiket pesawat selama mudik Lebaran memang mengalami kenaikan yang cukup drastis. Selain itu, ada sejumlah maskapai yang mematok harga tiket penerbangan tepat pada batas atas yang telah ditetapkan. 

Kenaikan harga tiket pesawat yang terlihat signifikan disebabkan oleh jarak antara masa low season dan high season yang pendek. Ketika masa low season terjadi pada Januari--Februari, maskapai menurunkan harga tiket penerbangan seiring dengan rendahnya permintaan. Pemerintah hanya mengatur tarif tiket pesawat untuk kelas ekonomi. Sementara kelas bisnis mengikuti mekanisme pasar. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya menjelaskan bahwa sebagian besar keluhan terkait harga tiket pesawat berasal dari pelanggan kelas bisnis bukan ekonomi. Sepanjang periode angkutan Lebaran 2024, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia melaporkan telah melayani lebih dari 50.000 pergerakan pesawat sepanjang periode angkutan Lebaran 2024.

Dana Moneter Internasional (IMF) mendorong bank-bank sentral di Asia untuk fokus pada inflasi domestik dan  menghindari mengaitkan terlalu dekat keputusan kebijakan mereka dengan langkah yang akan diambil bank sentral AS alias The Federal Reserve. Sinyal The Fed yang akan memperpanjang tingkat bunga tingginya saat ini memperkuat nilai tukar USD terhadap mata uang banyak negara di Asia. Di antaranya, yen Jepang, won Korsel, dan rupiah. Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan, Kamis (18/4) atau Jumat (19/4) waktu Indonesia, menyatakan, suku bunga AS mempunyai dampak kuat dan cepat terhadap kondisi keuangan dan nilai tukar mata uang negara-negara Asia.

”Ekspektasi mengenai pelonggaran kebijakan The Fed berfluktuasi dalam beberapa bulan terakhir didorong oleh faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan kebutuhan stabilitas harga di Asia,” katanya dalam penjelasan mengenai prospek ekonomi kawasan. Jika terlalu ketat mengikuti The Fed, Krishna melanjutkan, bank-bank sentral di Asia dapat merusak stabilitas harga di negara masing-masing. Hal ini ditekankan saat beberapa bank sentral Asia menghadapi dilema. Perubahan pasar mata uang yang dipicu oleh perubahan ekspektasi The Fed baru-baru ini mempersulit jalur kebijakan mereka.

”Kami merekomendasikan bank-bank sentral Asia untuk fokus pada inflasi domestik dan menghindari pengambilan keputusan kebijakan yang terlalu bergantung pada antisipasi pergerakan Federal Reserve,” katanya. Gubernur Bank Sentral Korsel Rhee Chang-yong pada seminar di Pertemuan IMF-Bank Dunia di Washington mengatakan, memudarnya peluang penurunan suku bunga The Fed telah menyebabkan hambatan bagi won, dan mempersulit keputusan banknya mengenai kapan harus mulai memotong biaya pinjaman.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, ”Kami terus memastikan stabilitas rupiah tetap terjaga dengan intervensi valuta asing dan langkah-langkah lain yang diperlukan,” kata Perry. Sinyal The Fed memperpanjang tingkat bunga tinggi dan ketegangan di Timur Tengah kembali mendepresiasi rupiah dan menurunkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEI). Berdasarkan kurs Jisdor, kurs rupiah pada perdagangan Jumat ditutup melemah menjadi Rp 16.280 per dollar AS. Sementara IHSG ditutup di level 7.087 atau minus 1,11 % dibandingkan penutupan bursa sehari sebelumnya. (Yoga)

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan bahwa ketegangan di Timur Tengah, khususnya Israel dan Iran belum memberikan dampak nyata terhadap perdagangan luar negeri Indonesia. Terutama pada pasokan produk impor yang dikirim melalui Terusan Suez, seperti gandum. “Sampai saat ini masih lancar belum ada kendala,” katanya saat ditemui di Kemendag, Jumat (19/4). Kendati belum berdampak terhadap perdagangan luar negeri, Budi mengaku negara tidak tinggal diam. Apalagi nilai tukar rupiah juga tengah melemah. Melalui perwakilan yang ada di luar negeri, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global yang berisiko terhadap ekspor dan impor “Komponen produksi atau barang modal seperti mesin-mesin industri dari Eropa akan terhambat atau mengalami kenaikan di ongkos transportasi kargo,” kata Ketua Umum Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (GAMMA) Dadang Asikin kepada Bisnis. Dadang juga menyoroti konflik berkepanjangan tersebut akan mengganggu ketersediaan suku cadang untuk operasional dan pemeliharaan mesin-mesin produksi. 

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa setidaknya ada tiga dampak yang dipengaruhi konflik Timur Tengah. Semuanya adalah kenaikan harga energi, melonjaknya ongkos logistik, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Ketiga dampak tersebut menjadi konsekuensi perekonomian dan rantai pasok global. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan suplai material pada megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap aman di tengah meningkatnya eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah. Kendati demikian, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga tidak menampik bila akan ada kemungkinan harga material konstruksi bakal meningkat di kemudian hari. Adapun, pembangunan IKN saat ini terdiri dari 2 tahap proyek. 

Total paket fisik pengerjaan konstruksi selama periode 2020—2024 mencapai 94 paket dengan total nilai sebesar Rp74,36 triliun. Sementara itu, secara keseluruhan pembangunan IKN tahap 1 telah mencapai 79,8% dan tahap 2 sebesar 24%. Keberlanjutan HGBT di tengah konflik Iran vs Israel penting untuk kelancaran produksi. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menjelaskan bahwa kebijakan gas murah berhasil menyelamatkan industri dari dampak pandemi. Konflik Iran dan Israel yang memanas dan berpotensi berkelanjutan akan memberikan dampak negatif terharap industri keramik. Salah satunya berkenaan dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Pihaknya juga mengkhawatirkan kenaikan harga minyak dunia yang dapat memengaruhi defisit anggaran dan fiskal negara, dan yang paling ditakutkan adalah kenaikan harga BBM bersubsidi karena langsung mempengaruhi daya beli masyarakat.