Pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) atau task force dalam rangka pemberantasan judi online di Indonesia yang akan dinaungi oleh berbagai instansi lintas kementerian dan lembaga sebagai upaya efektif menangkap bandar. Rencana pembentukan satgas judi online dibahas secara khusus dalam rapat internal bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/4). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan sejumlah Kementerian/Lembaga yang akan bertugas dalam satgas tersebut secara holistis. Instansi yang terlibat yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo); Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Polri; Kejaksaan; Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam); Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); Sekretariat Kabinet; dan Sekretariat Negara. Pembentukan satgas judi online membutuhkan waktu sepekan untuk mematangkan pembentukan organisasi hingga langkah-langkah yang diperlukan untuk memberantas praktik-praktik judi tersebut.

Di sisi lain, Budi menekankan bahwa satgas perlu dihadirkan untuk membantu upaya yang selama ini berjalan yaitu menarik atau memadamkan situs (take down) agar lebih efektif ke depannya. Dengan adanya satgas, pemerintah dapat memblokir rekening dari setiap pelaku bandar judi online, sehingga melalui aparat penegak hukum yang tergabung, maka pekerjaan pemerintah dapat lebih holistis dan komprehensif. Budi menegaskan bahwa praktik judi online kian meresahkan lantaran menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang sepanjang 2023 di platform tersebut mencapai Rp327 triliun. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan telah memblokir kurang lebih 5.000 rekening temuan yang dipergunakan untuk kegiatan judi online. Dia menekankan bahwa selama ini lembaganya bekerja sama dengan Kemkominfo dalam menelusuri daftar rekening yang ditengarai digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian dari kegiatan judi online.

Sebelumnya, Kemenkominfo menyatakan bajal melacak pekerja Indonesia yang terlibat judi online, yang bermarkas di Kamboja dan Myanmar. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan instansi yang dipimpinnya telah bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk melacak keberadaan WNI yang direkrut oleh mafia judi online. Belum lama ini, Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto mengatakan bahwa WNI yang berada di Kamboja mayoritas bekerja sebagai customer service judi online. Dubes menyatakan ada sekitar 60% WNI di Kamboja yang bekerja pada sektor judi online. Sedangkan, 40% lainnya bekerja di sektor lain, di antaranya seperti membuka salon, restoran, dan lain sebagainya.

Pengembang properti mewaspadai dampak eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah bakal mengerek naik harga properti seiring penggunaan material dari luar negeri yang sensitif terhadap kurs. Menahan ekspansi dan menghabiskan stok menjadi salah satu strategi. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Bambang Ekajaya mengatakan gejolak geopolitik sangat berdampak pada biaya pembangunan properti lantaran komponennya menggunakan material dari luar negeri yang pembayarannya menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Efek utama dari perang juga berdampak pada sektor energi yang mengerek harga minyak tembus kembali di level US$100 per barel. Hal ini sangat dikhawatirkan oleh pengembang properti karena akan berdampak pada biaya transportasi pengangkutan bahan material. 

Kenaikan biaya konstruksi properti nantinya akan berimbas pada daya beli masyarakat khususnya kalangan menengah ke atas. Menurut Bambang, investor akan menahan diri atau wait and see dalam menyikapi kondisi ekonomi global. Bambang memproyeksikan biaya konstruksi mengalami kenaikan 10% yang akan mengerek harga properti bakal naik sebesar 5%. Meskipun demikian, pengembang akan menahan diri untuk menaikkan harga properti. Meski demikian, pengembang juga akan menahan ekspansi pengembangan proyek baru dan memilih untuk menghabiskan stok produk properti yang ada.

Hal senada disampaikan oleh CEO PT Leads Property Services Indonesia Hendra Hartono bahwa dampak langsung dari memanasnya perang di sejumlah negara berdampak ke bahan bakar minyak. Kenaikan harga BBM ini tentu berimbas pada kenaikan bahan bangunan yang turut mengerek biaya konstruksi properti. Di sisi lain, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berpengaruh terhadap kenaikan besi, baja, mekanikal elektrikal seperti genset, AC, lift, dan escalator. Selain itu, berdampak pada bahan finishing import seperti marmer, sanitair, lampu, dan lain sebagainya. Menurut Hendra, segmen kalangan yang berimbas akibat ketegangan politik dan tekanan nilai tukar rupiah yakni berhubungan dengan high rise building seperti apartemen middle low karena tetap membutuhkan besi, baja, dan mekanikal elektrikal impor.

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip berpendapat gejolak nilai tukar dan kenaikan harga minyak ini diperkirakan hanya temporer karena respons sesaat pasca meningkatnya ketegangan antara Iran-Israel. Konflik Iran-Isarel diperkirakan tidak berlanjut dan tidak meluas. Hal ini karena pasca-Iran melakukan serangan balasannya, Israel sepertinya menahan diri untuk melakukan serangan ke Iran. “Dengan demikian, saya memperkirakan, nilai tukar Rupiah akan kembali menguat ke level di bawah Rp16.000 per US$ dalam 1 bulan ke depan. BI juga tampaknya, sudah melakukan intervensi pasar sehingga, potensi penguatan rupiah akan semakin besar,” jelanya. Dia menilai pengembang akan berpikir ulang untuk menaikan harga jual propertinya. Pasalnya, daya beli masyarakat masih terbatas dan indeks penghasilan masyarakat masih belum pulih sehingga jika pengembang menaikan harga properti maka akan merugikan developer sendiri. Dari sisi penjualan, segmen rumah tapak dan apartemen tipe menengah ke bawah akan mengalami pertumbuhan tinggi di tengah tekanan geopolitik. 

Namun, untuk properti hunian komersial dan apartemen menengah ke atas akan mengalami pertumbuhan penjualan yang terbatas. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menuturkan adanya ketegangan geopolitik dan melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada industri properti Tanah Air. Hal itu meningkatkan biaya bahan biaya bahan baku konstruksi terutama bahan baku dengan konten impor yang tinggi seperti besi, kaca dan keramik. Terpisah, Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat menuturkan gejolak geopolitik tidak berdampak secara langsung terhadap pertumbuhan properti di Indonesia mengingat sektor properti di Indonesia masih didominasi oleh konsumen lokal baik individu maupun perusahaan.

Corporate Secretary Division Head MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan, pembayaran kontrak kepada Sojitz itu bakal menggunakan dana pinjaman yang diberikan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pembangunan Fase 2 MRT Jakarta. Menurutnya, skema pembayaran tersebut serupa dengan yang digunakan saat pengerjaan MRT Jakarta Fase 1 Lebak Bulus—Bundaran HI. Pembayaran kepada kontraktor bakal dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan. Berdasarkan informasi dari laman resmi MRT Jakarta, pembangunan MRT dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta didukung oleh dana pinjaman Pemerintah Jepang melalui JICA.

Sesuai dengan Permenko Perekonomian No. 1/2018 terdapat penambahan jumlah pinjaman untuk Fase 1 sebesar US$191 juta, dan untuk Fase 2 sebesar US$1,67 miliar. Sebelumnya, Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat juga menjelaskan, kesepakatan tersebut merupakan akhir dari penantian panjang perusahaan dalam menentukan kontraktor. Dia mengatakan, proses tender sudah gagal tiga kali sebelum Sojitz mendapatkan kontrak tersebut. “Selain itu, ada juga kelangkaan semikonduktor yang menyebabkan terganggu pada saat itu,” katanya.

Korporasi penerbit surat utang atau obligor diharapkan mewaspadai potensi kenaikan risiko sebagai dampak rentetan sentimen eksternal. Sejumlah sentimen eksternal mulai dari iklim suku bunga tinggi, eskalasi konflik geopolitik, dan pelemahan konsumsi disebut sebagai pemberat bagi gerak korporasi yang ingin menggalang dana melalui surat utang. Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan meski ada peluang bagi iklim suku bunga tinggi berakhir tahun ini, ketidakpastian masih bertahan. 

Sebagai contoh, pada awal bulan ini, rilis infl asi Amerika Serikat (AS) menunjukkan tren kenaikan infl asi pada Maret 2024. Hal itu menambah kekhawatiran bank sentral Negeri Paman itu, Federal Reserve untuk mulai memangkas suku bunga acuan. Kondisi itu diperparah dengan memanasnya konfl ik geopolitik Iran-Israel sehingga membawa kekhawatiran berupa efek rambatan ke infl asi yang akan mengembalikan kebijakan moneter ketat dan pelemahan konsumsi. Pada akhirnya, dia menyebut sentimen itu muncul berupa risiko lebih tinggi bagi kalangan korporasi.

Kondisi tersebut secara simultan, katanya, berdampak pada selisih nilai obligasi korporasi yang lebih tinggi sehingga biaya penerbitan bakal terkerek seiring kenaikan tingkat kupon. Saat biaya dana tinggi, perusahaan harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan dana. Perkembangan kondisi eksternal ini menjadi penting karena 48 perusahaan siap melego surat utang. Berdasarkan data Pefindo hingga akhir Maret 2024, penerbitan surat utang korporasi pada sisa tahun dari mandat menyentuh Rp53,17 triliun dari total nilai surat utang korporasi jatuh tempo Rp119,77 triliun. Adapun, berdasarkan sektornya, perbankan dan pertambangan memimpin. 

Lima perusahaan di sektor perbankan berencana menerbitkan surat utang korporasi senilai Rp7,65 triliun. Posisi ini disusul perusahaan pertambangan dengan nilai rencana penerbitan Rp5,6 triliun dari lima perusahaan. Dia berharap bahwa penerbitan surat utang korporasi masih ramai karena sentimen ketidakpastian dari pelaksanaan Pemilu 2024 mereda. Lalu, kalangan korporasi cukup tangguh kala bertahan di era suku bunga mahal dan prospek penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Aktivitas sektor riil yang terjaga menjadi salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang pada 2024 yang dimotori oleh aktivitas kampanye politik, mulai dari Pilpres hingga Pilkada pada paruh kedua 2024. 

Dari kalangan korporasi, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) alias Bank BJB menyatakan kesiapannya untuk menawarkan obligasi pada tahun ini. Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengatakan tahun ini perseroan memiliki beberapa rencana penerbitan, yakni obligasi subordinasi senilai Rp1,5 triliun dan sustainable bond Rp1 triliun, serta perpetual bond. Senada, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Royke Tumilaar mengatakan peluang penerbitan obligasi masih terbuka setelah perusahaan menawarkan global bond senilai US$500 juta. Dihubungi terpisah, Corporate Secretary PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Ramon Armando mengatakan perusahaan masih menantikan momen yang tepat untuk masuk ke pasar.

Ada nada bangga dalam pernyataan Presiden Joko Widodo di hadapan wartawan saat menyampaikan situasi mudik 2024 beberapa waktu lalu. Menurut presiden, mudik tahun ini lebih baik karena tidak ada antrean (terlalu) panjang dan desak-desakan. Dia merujuk situasi di terminal bus, stasiun kereta api dan bandar udara. Beberapa hari sebelumnya, pemudik dengan tujuan ke berbagai kota di Pulau Sumatra, terjebak kemacetan panjang di perlintasan Merak-Bakauheni. Tetapi sang presiden tidak menyinggung hal ini dalam jumpa persnya. Sebagai orang yang berada di puncak piramida pemerintahan dia tentulah bukan tidak tahu keadaan ini. Kemacetan yang terjadi di Merak itu mengakibatkan kendaraan para pemudik tak kunjung naik ke atas kapal feri. Dari berbagai laporan langsung para pemudik yang dibagikan di berbagai grup Whatsapp, mereka tertahan sekitar 15—18 jam di lokasi. Jadi sudah hampir seharian. Kemacetan di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni bukan terjadi pada mudik kali ini saja. Dalam setiap kegiatan mudik manakala lebaran tiba, kemacetan selalu menghantui para pelaju. 

Tak salah lah bila jalur ini disebut “perlintasan neraka”. Dinamai neraka karena amarah, caci-maki, dan lain sebagainya sering tumpah di sini padahal suasana masih bulan puasa. Pelintas tentu saja tidak bisa disalahkan untuk itu. Namun, otoritas menuding mereka sebagai penyebab kemacetan itu sendiri. Mereka disebut bergerak lebih cepat dari waktu yang tertera di dalam tiket dalam waktu bersamaan. Kemacetan di Merak saat mudik selalu menjadi sisi kelam ritual tahunan ini. Tidak jelas dimulai sejak bila situasi itu. Dan, parahnya, pemerintah terlihat tidak berdaya menyelesaikannya. Ada dua hal yang menjadi akar persoalan kemacetan perlintasan Merak. Pertama, infrastruktur dermaga tidak mencukupi sehingga olah gerak kapal feri amat terbatas. Kedua, pengelolaan dermaga yang ada di Merak-Bakauheni dilakukan oleh PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), sementara BUMN ini juga mengoperasikan kapal penyeberangan. Muncullah praktik monopolistik dalam bisnis penyeberangan di Indonesia. 

Operator feri dan operator terminal penyeberangan berada dalam satu tangan yang sama. Situasi ini sudah acap kali dikritik oleh berbagai pihak, sayangnya Kementerian Perhubungan bergeming. Itulah mengapa disebut Menteri Perhubungan (Menhub) telah gagal. Karenanya, pemerintahlah yang justru harus disalahkan karena ia telah gagal dalam mengelola dengan baik perlintasan Merak-Bakauheni saat mudik 2024 pada khususnya dan waktu peak season lainnya pada umumnya. Bukan para pelaju seperti yang disitir oleh petinggi ASDP di media yang menuding mereka datang ke Merak di luar waktu keberangkatan yang tertera di dalam tiket. Membeludaklah terminal feri jadinya. Dari sudut yang lebih luas, kemacetan kronis di Merak adalah potret situasi mudik dengan menggunakan kapal laut. Penulis menyebutnya dengan istilah mudik maritim. Biasanya, setelah mudik dan arus balik usai, pemerintah mengadakan evaluasi terkait penanganannya. Lazimnya evaluasi oleh pemerintah, nilainya cenderung bernada positif walaupun di sana-sini ditemukan kekurangan.

Di tengah spekulasi memanasnya konflik di Timur Tengah yang dipicu oleh serangan Iran ke Israel pada Sabtu (13/4), sejumlah negara pengimpor minyak mentah dan produk olahan, salah satunya Indonesia mulai bersiap siaga. Pasalnya, konflik yang melibatkan Iran yang dikenal sebagai salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia ini berisiko mengerek harga komoditas energi ini hingga ke level puncak. Indonesia sebagai salah satu pengimpor minyak mentah mulai mencermati langkah yang diambil investor berikut strategi antisipasi dari produsen dan konsumen migas dunia. Upaya ini menjadi penting karena pemerintah perlu memastikan kebutuhan minyak mentah dalam negeri dapat dipenuhi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor minyak mentah Indonesia pada 2023 mencapai 17,83 juta ton, dengan nilai mencapai US$11,14 miliar. 

Sementara itu, impor minyak bumi dan hasil-hasilnya pada tahan lalu mencapai 52,14 juta ton, senilai US$35,83 miliar. Di Indonesia, setiap kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) US$1 per barel dapat dipastikan berdampak pada kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp1,8 triliun. Kenaikan harga tersebut juga mengatrol peningkatan subsidi energi sekitar Rp1,8 triliun, sekaligus kompensasi energi sebanyak Rp5,3 triliun. Kendati konflik geopolitik Timur Tengah berisiko membebani APBN, di sisi lain peluang baru khususnya di sektor hulu minyak dan gas nasional justru terbuka lebar. 

Kenaikan harga bakal membantu keekonomian sejumlah proyek hulu migas nasional khususnya bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam melakukan pembiayaan proyek existing. Selama ini, investasi di sektor hulu migas khususnya untuk eksplorasi masih jauh dari target. Kondisi ini membuat proses penemuan cadangan migas di sejumlah lapangan menjadi tersendat. Upaya yang perlu diutamakan adalah peningkatan daya saing di industri migas nasional. Selain itu, upaya pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang tetap kondusif menjadi kunci memenangkan kompetisi dalam situasi seperti sekarang ini.

OJK menilai bahwa sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) siap menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19 terkait penilaian kualitas aset pembiayaan pada 17 April 2024. Pemberian stimulus Covid-19 untuk perusahaan sektor jasa keuangan nonbank ini diatur dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK No 55 / KDK.05 / 2022 tentang Penetapan Kebijakan Relaksasi bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (KDK Perlakuan Khusus) yang merupakan kebijakan stimulus bagi pembiayaan debitor targeted yang berstatus sebagai restrukturisasi Covid-19.

Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman, Rabu (17/4) menyampaikan bahwa stimulus restrukturisasi pembiayaan ini telah menjadi kebijakan penting dalam men dukung kinerja debitor, sektor PVML, dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. ”Dalam menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19, OJK telah melakukan analisis dan pertimbangan yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi makro dan sektoral serta kesiapan sektor PVML, khususnya mengenai kenaikan risiko kredit dan daya tahan sektor PVML yang diproyeksikan masih dalam kondisi yang baik,” kata Agusman.

Berakhirnya kebijakan stimulus ini, kata Agusman, telah mempertimbangkan pemulihan ekonomi, dengan tingkat inflasi yang terkendali dan tumbuhnya investasi serta pencabutan status pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Indonesia melalui penerbitan Kepres No 17 Tahun 2023 pada tanggal 21 Juni 2023. Berdasarkan asesmen indikator kesehatan keuangan pada Februari 2024, sektor PVML di Indonesia dinilai dalam kondisi yang baik, tercermin dari tren piutang pembiayaan restrukturisasi yang terus menurun dari sisi outstanding dan peningkatan dari sisi pembentukan cadangan kerugian. Nilai outstanding piutang pembiayaan restrukturisasi Covid-19 hingga Februari 2024 mencapai Rp 6,41 triliun dari 172.150 kontrak. Jumlah ini menurun jauh dari angka tertinggi piutang pembiayaan restrukturisasi Covid-19 pada Oktober 2020 sebesar Rp 78,82 triliun dari 2,57 juta kontrak. (Yoga)

Konsorsium PT Hutama Karya (Persero) ditunjuk sebagai lelang Pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan senilai Rp 3,3 triliun. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan Konsorsium Hutama Karya  dan PT Hutama Karya Infrastruktur  (HKI) ditetapkan sebagai pemenang lelang  pembangunan Jaya Trans Papua ruas Jayapura-Wamena segmen Mamberamo-Elelim di Prpvinsi Papua Pegunungan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) yang akan digarap melalu skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini sebelumnya telah dikaji  sejak pencarian pasar terhadap proyek   KPBU Trans Papua pada tanggal 16 September 2022 lalu dengan nilai investasi atau capital expenditure mencapai Rp 3,3 triliun serta skema pengembalian yang akan digunakan berupa availability payment. (Yetede)

Konflik Iran-Israel turut menambah ketidakpastian perekonomian global. Hal tersebut diperkirakan akan mempengaruhi banyak negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah skenario untuk meredam dampak  ketegangan geopolitik tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, mitigasi akan dilakukan  apabila tekanan geopolitik sudah berdampak ke denyut nadi perekonomian domestik. Namun, sampai saat ini ketegangan antara Iran-Israel diperkirakan belum  berdampak ke perekonomian nasional. "Terkait skenario, pemerintah selalu menyiapkan, namun sekarang kita masih menunggu perkembangan karena eskalasi  dan tidak eskalasi. Sampai saat ini tidak keliatan, belum ada eskalsi, karena kalau belum ada eskalasi kita belum perlu respons hal yang belum terjadi," jelas Arilangga. (Yetede)

Terus mencatatkan pertumbuhan positif, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhasil membukukan aset yang dikelola (aset under management/AUM) dari bisnis wealth management naik 21% year on year (yoy) per kuartal I-2024. Hal ini mencerminkan ekspansi dan verifikasi portfolio nasabah yang berkelanjutan. Selain itu, bisnis walth management mengalami lonjakan profitabilitas yang signifikan. Dengan pendapatan berbasis komisi atau fee-based income (FBI) dari bancassurance meningkat sebesar 34% (yoy), dan FBI dari investasi meningkat lebih dari 200% (yoy). Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, wealth management BRI berdedikasi untuk menyediakan solusi keuangan komprehensif dan layanan yang dipersonalisasi kepada nasabah prima. (Yetede)