Organisasi Net Zero Tracker melaporkan hanya 40 dari 100 perusahaan swasta terbesar di dunia sudah menerapkan target nol emisi karbon. Jumlah itu jauh tertinggal dari perusahaan publik. Padahal, semua perusahaan harus mengurangi emisi agar dunia mencapai tujuan Perjanjian Paris 2015 dalam menghadapi perubahan iklim. Pada daftar perusahaan publik, ada 70 dari 100 perusahaan yang memiliki target nol emisi karbon. ”Angka perusahaan swasta itu jelas tertinggal jauh dari perusahaan publik,” kata John Lange dari Organisasi Net Zero Tracker kepada AFP, Senin (22/4).

Menurut Lange, perusahaan swasta lambat berkomitmen karena beberapa faktor, antara lain, kurangnya tekanan pasar dan tidak adanya peraturan. Laporan Net Zero Tracker itu membandingkan 200 perusahaan publik dan swasta terbesar di dunia berdasarkan laporan strategi pengurangan emisi dan target net-zero mereka. ”Perusahaan-perusahaan itu menyumbang 23 % dari perekonomian global, dengan mayoritas perusahaan berbasis di China, AS, dan negara-negara Uni Eropa yang merupakan penghasil gas rumah kaca terbesar,” kata Lange. Dari 40 perusahaan swasta yang telah menetapkan target, hanya delapan yang telah mempublikasikan rencana untuk mencapai target tersebut.

”Janji tanpa rencana hanyalah kehumasan belaka,” sebut laporan itu. Hanya ada dua perusahaan, yaitu raksasa furnitur Ikea dan raksasa teknik Bechtel, yang mengesampingkan penggunaan kredit karbon kontroversial untuk mencapai nol emisi karbon. Kredit karbon memungkinkan perusahaan mengimbangi emisi yang timbul akibat kegiatan perusahaan dengan mengarahkan dana ke proyek untuk mengurangi atau menghindari emisi di antaranya untuk melindungi hutan. Laporan itu juga menyebutkan,tidak satu pun dari delapan perusahaan bahan bakar fosil yang terdaftar dalam laporan. Namun, kata Lange, jumlah perusahaan yang masuk dalam laporan Net Zero Traker terbaru meningkat dibandingkan analisis pada 2022. (Yoga)

Gubernur The Fed Jerome Powell beberapa hari lalu memberikan sinyal bahwa bank sentral AS akan mempertahankan lebih lama lagi suku bunga acuan (FFR) pada posisinya sekarang, 5,25 % hingga 5,5 %. Ini adalah tingkat bunga tertinggi di AS selama 20 tahun terakhir. Tingkat bunga yang tinggi di AS secara langsung berpengaruh pada pasar keuangan global. Transmisinya antara lain ke penguatan dollar AS terhadap berbagai mata uang lain dan tingkat suku bunga acuan di sejumlah negara yang ”terpaksa” ikut tinggi agar modal tidak ”bedol desa” ke AS. Bagi negara seperti Indonesia, salah satu dampaknya biaya utang pemerintah dan swasta menggelembung. Impor bahan baku dan bahan penolong untuk industri manufaktur domestik juga membengkak.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto menyebut, kemungkinan penurunan suku bunga acuan bank sentral AS paling cepat pada September 2024 dari sebelumnya yang diperkirakan pada Juni 2024. Perkiraan tersebut mengacu pada indikator Fed Fund Future dan Dot Plot. ”Bahkan, ada beberapa pelaku pasar global memperkirakan penurunan FFR baru terjadi pada kuartal IV-2024,” katanya Senin (22/4). Menurut Edi, BI senantiasa mencermati dinamika perkembangan ekonomi global dan domestik. Hal itu juga akan dibahas dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pekan ini, yakni pada Rabu-Kamis, 24-25 April 2024. ”Tentu semua update perkembangan, baik di global maupun di domestik, akan menjadi asesmen dalam RDG minggu ini,” ujar Edi. Powell, Selasa (16/4) memperingatkan, kenaikan inflasi yang terus-menerus kemungkinan akan menunda penurunan suku bunga The Fed hingga akhir 2024. Artinya, suku bunga tinggi berpotensi berlangsung pada jangka waktu yang lebih lama. (Yoga)

Masalah penyediaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, masih sulit diatasi. Rezim pemerintahan silih berganti. Namun, isu perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum juga menemukan solusi yang tepat. Alih-alih makin teratasi, masalah perumahan justru kian merisaukan. Sebagai contoh, kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat (backlog perumahan) semakin menumpuk dari tahun ke tahun dan kini telah mencapai 12,7 juta unit. Dari jumlah itu, 83 % adalah backlog perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Persoalan utamanya adalah belum ada skema pembiayaan rumah bersubsidi yang komprehensif dan efektif. Skema yang ada saat ini, meskipun memiliki beberapa keunggulan, masih belum mampu mengatasi persoalan perumahan secara tuntas.

Saat ini, salah satu skema pembiayaan rumah subsidi yang berlaku adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dana FLPP berasal dari investasi pemerintah yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan nantinya akan menjadi dana bergulir. Dana FLPP ini kemudian disalurkan melalui perbankan dalam bentuk kredit pemilihan rumah (KPR) bersubsidi dengan porsi 75 %. Adapun 25 % sisanya berasal dari dana perbankan. Dengan porsi yang lebih kecil, perbankan diharapkan tidak terlalu khawatir dalam menyalurkan KPR subsidi. Selain mendapat FLPP, KPR subsidi yang berlaku saat ini juga memiliki uang muka dan bunga yang rendah serta tenor yang panjang. Bunga yang dikenai hanya 5 %, jauh di bawah bunga pasar yang berkisar 10-11 %. Adapun tenor KPR subsidi rata-rata 20 tahun.

Persoalannya, KPR subsidi yang disalurkan belum sepadan dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah. Jangankan mengurangi backlog, untuk menutup kebutuhan rumah selama tahun berjalan pun tidak mampu. Tahun 2023, BP Tapera menyalurkan dana FLPP sebesar Rp 26,32 triliun untuk 229.000 rumah. Jumlah ini masih jauh di bawah kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang mencapai 750.000 unit per tahun. Untuk membiayai pengadaan rumah sesuai kebutuhan, pemerintah harus menambah anggaran investasinya. Namun, ini menjadi tantangan karena anggaran pemerintah terbatas. Jadi, dengan skema ini, per soalan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan tetap sulit terselesaikan. Yang ada, backlog akan semakin membesar. (Yoga)

Dalam bahasa Mandarin, krisis disebut weiji, ’wei’ yang artinya bahaya dan ’ji’ yang berarti peluang. Jadi, dalam setiap krisis, tak hanya ada bahaya, tetapi juga peluang. Saat ini dunia dilanda ketidakpastian yang tinggi. Dalam webinar yang digelar IDN Times pekan lalu, ekonom senior Mari Elka Pangestu mengatakan, memanasnya konflik antara Israel dan Iran akan meningkatkan tensi ketidakpastiaan ekonomi. Fenomena ini memicu serangkaian tindakan yang makin menekan perekonomian. Hal ini akan membuat harga minyak dunia terkerek naik. Sebab, Israel dan Iran adalah negara di jazirah Timur Tengah, yang merupakan kawasan pemasok minyak dunia. Ketika terjadi ketegangan di kawasan itu, pasokan akan berkurang, sementara permintaan minyak dunia tetap. Harga pun segera naik, yang bakal memicu inflasi global, termasuk di Indonesia. Hal ini akan menggerus daya beli masyarakat sehingga laju ekonomi bakal melambat.

Selain ketegangan geopolitik, tekanan untuk perekonomian Indonesia bertambah seiring depresiasi rupiah. Mengutip kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah pada perdagangan Senin (22/4) ditutup di level Rp 16.224 per USD. Ekonom Senior Bambang Brodjonegoro mengatakan, sebelum konflik Iran dan Israel memanas, sejatinya kurs USD menguat dibandingkan mata uang dunia lainnya, termasuk Indonesia dikarenakan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), diprediksi belum akan menurunkan suku bunga acuannya dalam waktu dekat. Karena suku bunga The Fed masih tinggi, investor menilai investasi dalam aset berdenominasi USD lebih menguntungkan. Akhirnya, pemodal di seluruh dunia menarik uangnya dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk dipindah ke AS. Dampaknya, terjadi arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia. Pasokan dollar AS di dalam negeri pun menurun, yang membuat nilainya menguat terhadap rupiah.

Baik Bambang maupun Mari mengatakan, dalam kondisi seperti ini akan muncul fenomena ”flight to safety” dari para pemodal dunia. Para pemodal akan memindahkan asetnya ke instrumen yang risikonya lebih rendah. Investor akan cenderung memindahkan dananya pada aset-aset berdenominasi USD, seperti US Treasury Bond atau Obligasi Negara AS. Dengan suku bunga acuan The Fed yang masih tinggi, ’memegang’ instrumen itu akan jadi keuntungan bagi investor. Selain itu, instrumen yang selalu laris manis di kala dunia penuh ketidakpastian adalah logam mulia atau emas. Mengutip Logammulia.com, harga emas pada Minggu (21/4) Rp 1,34 juta per gram, meningkat Rp 37.000 per gram atau 2,82 % dibanding harga pekan sebelumnya (Minggu, 14/4). Jika ditarik dari awal tahun, harga emas sudah naik Rp 218.000 atau 19,30 %. (Yoga)

Kasus perikanan ilegal di Laut Arafura yang menyibak penyelundupan BBM bersubsidi dan perbudakan manusia mendesak diusut tuntas hingga ke aktor utama. Penyelundupan ratusan ton BBM yang diduga jenis bersubsidi dinilai merupakan puncak gunung es praktik gelap sektor perikanan. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan, perlu dilakukan pengusutan secara tuntas aktor utama di balik mata rantai kejahatan transnasional itu. Kejahatan melibatkan sindikasi kapal asing ilegal asal China dengan kapal ikan Indonesia. Mereka diduga bekerja sama melakukan pencurian ikan, penyelundupan BBM bersubsidi, dan perdagangan manusia. Penyimpangan penyaluran alokasi BBM hingga ratusan ton untuk kapal-kapal asing ilegal setiap kali beroperasi merupakan ironi di tengah kesulitan nelayan-nelayan kecil di Indonesia untuk mendapatkan pasokan BBM bersubsidi.

”Penyelundupan BBM bersubsidi ke kapal asing illegal merupakan fenomena gunung es atas praktik gelap di sektor perikanan,” ujar Halim saat dihubungi dari Jakarta, Senin (22/4). Sebelumnya, aparat pengawasan KKP menangkap kapal ikan Indonesia KM Mitra Utama Semesta (MUS) di Laut Arafura pada 14 April. Kapal berbobot 289 gros ton (GT)itu terindikasi menerima 100 ton ikan hasil alih muatan (transshipment) dari dua kapal penangkap ikan asal China, yakni Run Zeng (RZ) 03 dan RZ 05. Dua kapal ikan asing ilegal itu menggunakan alat tangkap jenis trawl yang dilarang. Kapal KM MUS terindikasi membantu kapal RZ 03 dan 05 melakukan kejahatan perikanan, memindahkan BBM bersubsidi ke kapal asing itu di tengah laut. Dari pemeriksaan buku manual kapal di ruang kemudi, tercatat ada 870 drum atau 150 ton BBM solar diangkut di palka. Sebagian BBM sudah disuplai ke dua kapal asing dan beberapa kapal mitranya sehingga tersisa 9 ton di palka.

Kapal KM MUS juga terindikasi memasok 55 ABK Indonesia ke kapal RZ 03 dan RZ 05. Dari 55 ABK tersebut, 30 ABK berada di dua kapal asing ilegal tersebut, 25 ABK Indonesia lainnya diselamatkan aparat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), 6 ABK di antaranya kabur dari kapal RZ 03 dengan terjun ke laut pada 11 April 2024. Mereka berenang di laut, tetapi 1 orang tewas karena tidak kuat berenang. 20 ABK lainnya diturunkan dari kapal dan diangkut kapal pengangkut sayuran sewaktu kapal asing itu berada di dekat Pulau Penambulai, Kepulauan Maluku. Menurut Halim, lemahnya pengawasan terhadap perikanan ilegal dan perlindungan terhadap warga asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan berpotensi memicu pelanggaran. Pemerintah perlu mengevaluasi ulang rencana penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur yang membuka kesempatan kapal ikan milik pemodal asing beroperasi di Indonesia. (Yoga)

Lowongan pekerjaan baru cenderung marak dibuka setelah Lebaran, pemicunya ialah pengunduran diri pekerja yang ramai terjadi selama Ramadhan dan setelah pekerja menerima THR. ”Kalau berbicara tren pasar tenaga kerja pasca-Lebaran, pasti peningkatan lowongan pekerjaan baru. Klien-klien saya sejak awal Lebaran sudah berpesan agar mencarikan pekerja yang siap mengisi setelah Lebaran dan awal Mei 2024. Hal ini didukung fakta kecenderungan pengunduran diri yang marak setelah (pembagian) THR sehingga posisi yang ditinggalkan perlu diisi karyawan baru,” ujar Founder dan Managing Director Headhunter Indonesia Haryo Suryosumarto, Senin (22/4) di Jakarta.

Menurut Haryo, karyawan yang ramai-ramai mengundurkan diri biasanya telah mengantongi surat penawaran perekrutan dari perusahaan lain. Mereka kemudian menunggu pencairan THR terlebih dahulu, yang berlanjut dengan pengajuan surat pengunduran diri. Dengan kata lain, mereka telah mengikuti proses perekrutan di perusahaan lain 1-2 bulan sebelum Lebaran. ”Pokoknya, THR sudah turun baru mereka berani mengajukan surat pengunduran diri. Lalu, mereka bergabung ke perusahaan baru pada awal atau pertengahan Mei 2024,” katanya.

Jika ditelusuri, lanjut Haryo, penyebab utama karyawan melakukan hal tersebut lantaran mereka tidak memperoleh remunerasi yang baik di kantor lama. Adapun tempat kerja yang baru berani memberikan remunerasi yang lebih tinggi. Kendati demikian, ada pula karyawan yang ingin mengundurkan diri karena mencari remunerasi lebih baik, tetapi memutuskan bertahan di kantor lama karena manajemen di kantor lama bersedia menaikkan gaji lebih tinggi. Namun, Haryo meyakini, fenomena seperti itu tidak banyak.” Ia menambahkan, pemicu lain maraknya lowongan pekerjaan baru seusai Lebaran ialah banyaknya perusahaan yang melakukan ekspansi. Langkah ini biasanya juga membutuhkan pekerja baru. (Yoga)

Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan, UU Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) mengembangkan Jakarta menjadi pusat perdagangan dunia. Sebab, lebih dari 17 % PDB nasional dihasilkan di Kota Jakarta. Setelah tak lagi menjadi ibu kota, Jakarta mendapatkan kewenangan khusus menjadi pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, regional, dan global. Meski berubah status, Jakarta diproyeksi tetap menarik bagi investor. ”Kami menaruh harapan banyak agar kewenangan yang diberikan ini mampu mengembangkan DKJ sebagai pusat perdagangan dunia, bukan hanya mempertahankan posisi DKJ sebagai pusat perdagangan RI,” kata Suhajar dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9 bertajuk UU DKJ: Masa Depan Jakarta Pasca-Ibu Kota di Jakarta, Senin (22/4).

Menurut Suhajar, dalam UU DKJ, pemerintah bersama DPR memberikan banyak kewenangan khusus kepada Jakarta di berbagai bidang, salah satunya perdagangan, yang meliputi kewenangan perizinan dan pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan, stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, serta standardisasi perlindungan konsumen. Selain sebagai regulasi pendukung transisi pemerintah menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), menurut Suhajar, UU DKJ ditujukan untuk pemerataan pembangunan. Oleh sebab itu, minimal 5 % dari APBN wajib disalurkan sampai ke kelurahan. Suhajar mengatakan, kebijakan itu merupakan salah satu wujud kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk memberi ruang, akses, dan peluang lebih besar bagi pemerintah DKJ untuk berkembang. (Yoga)

Setelah melalui bulan-bulan penuh kecemasan, pelaku ekonomi di Tanah Air kini dapat bernapas dengan lega lantaran iklim sosial, politik, dan ekonomi mulai kondusif. Kemarin, Senin (22/4), Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. Putusan ini sekaligus menguatkan legalitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. Tak hanya itu, kabar ini juga sekaligus memberangus wait and see pelaku usaha yang sebelumnya sempat waswas soal hasil sengketa Pilpres 2024 dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Kini, pebisnis pun bersiap melakukan ekspansi yang sempat tertunda sejak pengujung tahun lalu. Apalagi, beberapa indikator ekonomi domestik memberikan gambaran yang cukup menyenangkan. Bank Indonesia (BI) kemarin merilis dua data penting yang memotret situasi ekonomi riil terkini. Pertama, Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mengindikasikan geliat bisnis meningkat. Kedua, Prompt Manufacturing Index (PMI) BI yang pada kuartal I/2024 sebesar 52,80%, lebih tinggi dibandingkan dengan 51,20% pada kuartal sebelumnya.

Becermin pada data dan prognosis tersebut, bisa dikatakan ekonomi domestik relatif stabil untuk mendukung tercapainya angka sasaran ekonomi pada tahun ini. Akan tetapi, pemangku kebijakan masih memiliki tantangan yang tak bisa dianggap remeh, yakni tingginya ketidakpastian global yang bersumber dari geopolitik Timur Tengah, suku bunga Federal Reserve (The Fed), hingga perlambatan ekonomi negara mitra dagang utama. Buktinya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan pada kuartal I/2024 turun 68,4% (year-on-year/YoY) menjadi US$7,3 miliar. Namun, data secara kumulatif yang mengecewakan itu menjadi alarm bagi pelaku usaha dan pemerintah untuk segera membuka pasar baru sehingga penurunan ekspor tak lantas menggembosi PDB. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan putusan MK dapat mendukung penciptaan iklim usaha yang stabil dan mendukung confi dence berusaha lebih tinggi.Namun, dengan perkembangan geopolitik saat ini, efek positif tersebut tidak akan terlalu terasa di lapangan dalam bentuk realisasi investasi.

Shinta menambahkan, langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi sekaligus memacu ekspor adalah dengan penambahan insentif, pendampingan, dan fasilitas untuk meningkatkan standar produk ekspor.Seirama, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , menambahkan penetapan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan putusan MK memberikan kepastian bagi dunia usaha. Masukan lain adalah memberikan insentif dan dukungan untuk mendorong geliat dunia usaha termasuk insentif ekspor dan pembukaan akses perizinan pada pasar baru. Selain itu, pemerintah juga wajib menjaga stabilitas rupiah dan infl asi sehingga turut berkontribusi dalam menjaga daya beli.

Sementara itu, pemerintah memandang kekhawatiran dunia usaha tersebut bukan persoalan yang patut dijadikan alasan untuk menunda ekspansi bisnis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tak memungkiri situasi global masih penuh dengan kewaspadaan sehingga memengaruhi keputusan bisnis. Adapun, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, memandang laju ekonomi berpeluang eksis pada lingkaran target sepanjang pemerintah mengoptimalkan pasar domestik.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Pemilihan Presiden 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. MK menganggap kubu pasangan calon nomor urut 01 dan 03 itu tidak bisa membuktikan dalil-dalil dalam perkara nomor No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024 pada sengketa Pilpres 2024 tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebutkan bahwa dalil pemohon, seperti politisasi bantuan sosial (bansos), ketidaknetralan aparatur negara, hingga campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak beralasan menurut hukum. Pada putusan sengketa pilpres yang diajukan paslon 01 Anies-Cak Imin, terdapat tiga hakim yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Mereka adalah Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Tiga hakim tersebut menyetujui permohonan untuk pemungutan suara ulang. Terdapat sejumlah alasan yang melatarbelakangi beda pendapat tiga hakim itu. Beberapa di antaranya soal politisasi penyaluran bansos hingga pemerintah yang tidak netral.

Oleh sebab itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, ketiga hakim itu berpendapat bahwa seharusnya MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Namun, beda pendapat ketiga hakim tersebut tidak mampu mengugurkan hasil Pilpres 2024. Pasalnya, ada lima hakim--dari total delapan hakim—yang menolak permohonan perselisihan hasil Pilpres 2024. Palu telah diketok. Hakim telah memutuskan bahwa hasil Pilpres 2024 berjalan sesuai dengan aturan. Pasti ada kekecewaan dari putusan tersebut. Terutama dari kalangan pemohon dan pendukung paslon nomor urut 01 dan 03. Pada sidang etik, Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Dia terbukti melakukan pelanggaran etik berat. MK kemudian menjadi cercaan banyak pihak. Hingga muncul plesetan dari the guardian of constitution menjadi the guardian of family alias Mahkamah Keluarga.

Belum lagi drama di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang masih memakai aturan lama dalam menerima pendaftaran paslon 02. Artinya, KPU belum membuat aturan turunan berdasarkan putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Secara normatif, keputusan sengketa hasil pemilu oleh MK sesuai dengan norma hukum, meskipun dari sisi subtantif dinilai cacat etik. Yang dapat dipetik dari sisi positif lainnya adalah putusan MK ini menjadi angin segar bagi dunia usaha. Pekerjaan rumah presiden dan wapres terpilih tentu tidak mudah. Mereka harus menjawab harapan dari 58% suara pemilihnya. Terlebih lagi, kondisi perekonomian saat ini sedang tidak baik-baik saja, tekanan mengadang dari sisi global dan lokal. Selamat berjuang pemimpin baru!

Pamor tanaman vanili asal Indonesia di pasar global belum pudar. Provinsi Sumatra Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai memiliki potensi yang cukup besar guna menambah produksi vanili Indonesia ke depannya. Kendati, sejumlah persoalan dipandang dapat menghambat laju produksi vanili Bumi Pertiwi. Pada tahun ini, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) bakal hadir sebagai produsen anyar vanili Indonesia untuk pasar ekspor. Adalah Kabupaten Musi Rawas Utara yang bertransformasi sebagai eksportir valini Sumsel setelah pengembangan lahan perkebunan komoditas itu dilakukan di desa Cecar. Rencananya, ekspor perdana vanili asal wilayah ini akan dilakukan pada Juni 2024. Untuk itu, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumsel meninjau langsung lokasi tersebut guna memfasilitasi para petani untuk perdagangan ke negara tujuan ekspor. Kepala Balai Karantina Sumsel Kostan Manalu mengatakan bahwa fasilitas itu juga bertujuan untuk mencegah terjadinya notifikasi ketidaksesuaian (notifikation of non-compliance) di negara importir.

Dia menjelaskan bahwa ada sebanyak 12.000 pohon dari tanaman perkebunan yang digunakan sebagai pengharum makanan itu. Pada lahan seluas 2 hektare (ha) diperkirakan mampu menghasilkan panen perdana sebanyak 1 ton. Adapun untuk potensi yang dihasilkan pada panen pertama nanti yakni berkisar 1 ton dan periode panen selanjutnya sebanyak 2,6 ton dari lahan seluas 2 ha. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPw BI NTB) mencatat bahwa pengembangan vanili di provinsi ini tersebar di sejumlah kabupaten, terutama di Lombok Timur, Lombok Utara, hingga Lombok Barat. “KPw BI Provinsi NTB melalui RIRU memfasilitasi promosi perdagangan untuk UMKM potensial ekspor, diantaranya melalui one on one meeting secara virtual, showcase di luar negeri, pengiriman sampel, serta fasilitasi on site visit potensial buyer,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Berry A Harahap, belum lama ini. Data KPw BI NTB menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, vanili menjadi salah satu komoditas andalan wilayah ini. Volume eskpor komoditas ini juga terus meningkat pada periode tersebut. Pada 2023, ekspor vanili ke Amerika Serikat (AS) mencapai 3,36 ton.

Ekonom Universitas Mataram Firmansyah menilai bahwa NTB harus terus meningkatkan produksi vanili untuk memenuhi permintaan yang tinggi dari pasar global. Dia menjelaskan bahwa peningkatan produksi vanili wilayah ini masih menghadapi terkendala lantaran pengembangan komoditas unggulan ini masih terbatas di beberapa kawasan seperti Sembalun Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Barat, dan beberapa tempat di Pulau Sumbawa. Ekonom asal Bima ini meminta pemerintah daerah dan pihak terkait seperti KPw BI NTB bisa mengoptimalkan perannya sebagai pendorong peningkatan produksi dan kualitas vanili di tingkat petani. Selain itu, dia memandang bahwa keduanya memiliki andil yang besar guna menjadi fasilitator antara petani dan buyer atau pembeli luar negeri.