PT Pertamina (Persero) bergerak cepat untuk bisa berkelit dari dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp16.220 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan kemarin, dan menjadi yang terendah dalam kurun 4 tahun terakhir. Badan usaha milik negara (BUMN) holding minyak dan gas bumi tersebut langsung menjajaki dialog dengan beberapa mitranya untuk melakukan renegosiasi kontrak mata uang asing ke rupiah untuk mengantisipasi tekanan nilai tukar yang makin kuat. VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa perseroan juga berupaya melakukan upaya efisiensi pada porsi belanja modal dan operasional. 

Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi perhatian Pertamina, karena sebagian besar transaksi pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas atau LPG menggunakan dolar AS. Di sisi lain, pendapatan perseroan dari penjualan produknya di dalam negeri kebanyakan berbasis rupiah. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenkomarves Jodi Mahardi menyebut bahwa renegosiasi kontrak mata uang asing ke rupiah itu bisa mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar. Di sisi lain, Jodi juga menerangkan bahwa Pertamina sedang menjalankan program penghematan pada sisi belanja modal dan operasional untuk mengurangi tekanan nilai tukar tersebut. 

Pemerintah pun turut memantau situasi pasar global yang makin ketat saat ini, termasuk prediksi rebound harga minyak mentah ke level US$100 per barel akibat eskalasi ketegangan Iran-Israel. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri sempat membeberkan proyeksinya terkait dengan subsidi dan kompensasi BBM serta LPG 3 kilogram yang berpotensi meningkat dari asumsi APBN 2024 akibat eskalasi ketegangan di Timur Tengah. Lewat simulasi yang disusun Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero), apabila harga Indonesia Crude Price (ICP) parkir di level US$100 per barel dengan kurs Rp15.900, maka anggaran subsidi dan kompensasi BBM, serta LPG 3 kilogram bakal melebar ke Rp356,14 triliun dari pagu yang disiapkan dalam APBN tahun ini. 

Manager Media dan Stakeholder PT Pertamina Patra Niaga sebagai sub holding trading and commercial Pertamina Heppy Wulansari sebelumnya menjelaskan bahwa perseroan tengah mengkaji situasi yang bekembang belakangan ihwal rebound harga minyak, serta komponen produksi BBM dalam negeri lainnya. Sementara itu, Associate Director BUMN Research UI Toto Pranoto menyarankan Pertamina untuk segera memitigasi dampak pelemahan rupiah atas potensi beban impor dan nilai tukar tahun ini. Apalagi, belakangan harga minyak mentah dunia kembali menguat. Dengan demikian, kata dia, beban subsidi dan kompensasi bakal makin lebar. Kecuali, dia mengatakan, terdapat kebijakan penyesuaian harga nantinya di tengah masyarakat. Adapun, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji berpendapat bahwa konflik Iran dan Israel tidak bakal mengganggu cadangan minyak dan BBM nasional yang saat ini berada di kisaran cukup untuk kebutuhan 30 hari. Selain itu, kata Tutuka, cadangan untuk LPG juga relatif aman. Ketegangan di Timur Tengah juga diyakini tidak akan mengganggu proyek-proyek migas nasional.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pengaturan impor barang bawaan pribadi penumpang pesawat dari luar negeri akan kembali diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 203/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Artinya, impor barang pribadi penumpang dari luar negeri bakal dikecualikan dari pemenuhan perizinan impor. Selain itu, barang bawaan pribadi dari luar negeri juga tidak batasi jenis dan jumlah barangnya, serta dapat diimpor dalam keadaan baru maupun bekas. 

Akan tetapi, Zulkifli menegaskan bahwa pengecualian izin impor terhadap barang bawaan penumpang dari luar negeri tersebut hanya berlaku untuk barang pribadi yang tidak diperdagangkan kembali di dalam negeri. Secara terpisah, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, keputusan tersebut dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas setingkat Menteri dengan mengundang seluruh kementerian dan lembaga terkait.

Kemacetan lalu lintas yang terjadi selama periode arus mudik dan balik Lebaran tahun ini mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk segera diperbaiki agar tidak terulang di musim libur panjang berikutnya. Presiden Joko Widodo menyinggung langsung persoalan kemacetan yang masih terjadi pada periode mudik dan balik Lebaran pada tahun ini. Problem itu pun disampaikan langsung kepada Kementerian Perhubungan untuk segera diperbaiki agar terjadi perbaikan pada libur panjang di masa mendatang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa kemacetan cukup panjang di Merak dan beberapa ruas tol selama masa mudik dan balik Lebaran 2024 menjadi evaluasi penting yang akan dilakukan. Masukan dari Presiden juga bakal segera ditindaklanjuti agar tidak berulang ke depannya. Pengaturan di pelabuhan penyeberangan dan program mudik gratis pun seakan tidak banyak membantu pelaksanaan mudik dan balik Lebaran tahun ini berjalan mulus.

Dari berbagai laporan langsung yang disampaikan, pemudik di Pelabuhan Merak harus sampai tertahan sekitar 15—18 jam di lokasi. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkilah kejadian tersebut disebabkan oleh banyaknya pemudik belum memiliki tiket yang nekat mencoba masuk ke Pelabuhan Merak. Sekitar 19.700 orang atau 32% dari total masyarakat yang masuk ke Pelabuhan Merak pada 6—7 April 2024 diketahui tidak memiliki tiket atau memilih go show. Komisi V DPR pun merespons kejadian terasebut dengan meminta pemerintah dan operator untuk menambah infrastruktur pendukung, serta memperbaiki manajemen penyeberangan di Merak—Bakauheni yang masih terkendala pada arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama mengatakan bahwa jalan menuju Pelabuhan Merak sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5—12 jam, karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan.

Di sisi lain, jumlah pengguna sejumlah moda angkutan umum selama periode 3—15 April tercatat mengalami peningkatan. PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports melaporkan telah melayani sebanyak 5,9 juta pergerakan penumpang pada periode arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengatakan, catatan tersebut naik sekitar 4% dibandingkan dengan periode mudik Lebaran 2023. Sementara itu, pada periode yang sama, InJourney Airports telah melayani 45.287 pergerakan pesawat, juga tumbuh 4% dibandingkan dengan Lebaran lalu. Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia juga melaporkan telah melayani lebih dari 50.000 pergerakan pesawat sepanjang periode angkutan Lebaran 2024. 

Direktur Utama AirNav Indonesia Polana B. Pramesti menyampaikan bahwa pada periode 3—15 April 2024 pihaknya telah melayani 52.567 pergerakan pesawat. Pergerakan pesawat yang dilayani mencakup take-off, landing, maupun over-flying (lintas-udara), baik untuk penerbangan domestik maupun internasional. Adapun, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat jumlah penumpang selama masa Angkutan Lebaran 2024 menembus 3,36 juta orang. “Jumlah penumpang selama masa Lebaran 2024 meningkat 18% dibandingkan dengan Angkutan Lebaran 2023,” kata Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo.

Bisnis  residensial yang  mencakup rumah tapak dan hunian vertikal (apartemen) dinilai masih potensial pada 2024. Bila 2023 para pengembang properti yang melantai di Bursa Efek Indonesia  (BEI) mampu meraup Rp35,60 triliun, tahun ini diprediksi bisa tumbuh sekitar 8%. Potensi pertumbuhan kapitalisasi bisnis residensial (rumah tapak dan apartemen) pada 2024 dibandingkan dengan 2023, diperkirakan sekitar 8%," ujar analis bisnis properti, Panangian Simanungkalit kepada Investor Daily. Dia menaksir kapitalisasi pasar residensial tahun 2024 adalah rumah tapak seharga di bawah Rp 2 miliar per unit," papar Panangian. Optimisme melihat pasar properti 2024 sempat dilontarkan oleh sejumlah pengembang. Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk, Ketut Budi Wijaya, menyakan bahwa pihaknya optimistis masih banyak peluang pertumbuhan di Industri properti. (Yetede)

Apple Inc, perusahaan raksasa teknologi pemilik merek ponsel pintar iPhone, akan mempertimbangkan permintaan Presiden Jokowi untuk membangun pabrik manufaktur di Indonesia. Apple menilai Indonesia masih memiliki daya tarik tujuan investasi di sektor industri manufaktur. Hal itu dikatakan CEO Apple Tim Cook kepada media seusai bertemu dengan Presiden Jokowi, Rabu (17/4) di Istana Merdeka, Jakarta. ”Kami berbicara tentang keinginan Presiden untuk melihat ada manufaktur produk Apple di negara ini dan hal itu adalah sesuatu yang akan kami pertimbangkan,” ujar Cook.

Ketika ditanya apakah berinvestasi di Indonesia akan menguntungkan, Cook mengatakan, daya tarik berinvestasi di Indonesia tidak terbatas. Menurut dia, ada banyak negara yang bagus untuk berinvestasi dan Apple percaya Indonesia memiliki potensi sebagai tempat yang bagus untuk berinvestasi. Cook menyampaikan bahwa dirinya menyukai Indonesia. ”Saya pikir, masa depannya (Indonesia) sangat cerah,” kata Cook.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Cook menyebut bahwa Apple Developer Academy Bali telah diresmikan. Apple Developer Academy pertama di Indonesia dibuka di BSD City, Tangsel, pada tahun 2018. Setelah itu, Apple membuka Apple Developer Academy di Surabaya dan Batam. Dia berharap, pembukaan Apple Developer Academy Bali bisa meluluskan ribuan orang dan banyak aplikasi untuk Apple Store. (Yoga)

Presiden Jokowi mengungkap adanya indikasi pencucian uang melalui aset kripto mencapai 8,6 miliar USD pada tahun 2022 atau Rp 139 triliun. Adanya indikasi ini, menurut Presiden, mendorong penanganan tindak pidana pencucian uang atau TPPU harus komprehensif. ”Ini (indikasi pencucian uang lewat aset kripto)  besar sekali, artinya pelaku TPPU terus mencari cara-cara baru,” ucap Presiden, Rabu (17/4). Presiden menyampaikan hal itu ketika memberikan pengarahan pada Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Rabu, di Istana Negara, Jakarta.

Presiden mengatakan, pola baru berbasis teknologi dalam TPPU harus terus diwaspadai, seperti penggunaan crypto currency, aset virtual nonfungible token (NFT), aktivitas lokapasar, uang elektronik, dan teknologi kecerdasan artifisial yang digunakan untuk otomatisasi transaksi. ”Kita harus dua atau tiga langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerja sama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu serta pemanfaatan teknologi. Ini yang penting,” ujar Presiden.

Presiden menegaskan, pemerintah jangan sampai kalah dengan pelaku TPPU yang terus-menerus mencari cara baru. ”Kita tak boleh kalah, tak boleh kalah canggih, tak boleh jadul, tak boleh kalah melangkah, harus bergerak cepat, harus di depan mereka kalau ndak ya kita akan ketinggalan terus,” lanjut Presiden. Selain TPPU, Presiden juga mengingatkan jajarannya agar terus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme. Menurut Presiden, ancaman pendanaan terorisme harus terus dimonitor dan dicegah. PPATK dan kementerian/lembaga yang terkait diharapkan dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasi. (Yoga)

Merujuk data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu (17/4) ditutup Rp 16.240 USD atau melemah 0,39 % dibandingkan penutupan sebelumnya. Pelemahan rupiah ini telah menembus titik terdalamnya selama periode 2023 sekaligus mendekati puncak depresiasi periode 2020. Untuk meredam kejatuhan rupiah yang lebih dalam, terdapat dua skenario kebijakan moneter yang bisa dilakukan bank sentral, yakni menaikkan suku bunga acuan dan intervensi pasar. Untuk menguatkan rupiah kembali ke level Rp 15.000-an per USD, dibutuhkan biaya intervensi pasar 1 miliar USD dari cadangan devisa.

Senior Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menjelaskan, menaikkan suku bunga acuan menjadi salah satu opsi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Namun, opsi ini perlu kajian yang lebih kompleks untuk dilakukan. Pilihan lain yang dapat ditempuh oleh bank sentral untuk menstabilkan nilai tukar, yakni lewat kebijakan intervensi pasar, setidaknya sampai Juni 2024 dengan mengandalkan cadangan devisa yang dimiliki. ”Berdasarkan simulasi, dengan 500 juta USD per bulan, minimal bisa membawa rupiah dari Rp 16.200 ke level Rp 16.000. Kalau mau lebih kuat, 1 miliar USD selama sebulan itu bisa mengembalikan rupiah ke level Rp 15.900. Hal ini bisa dilakukan selama tiga bulan hingga Juni 2024,” ujar Fithra yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. (Yoga)

Sejumlah pelaku usaha domestik mendukung kebijakan pemerintah memperketat impor barang elektronik. Bahan baku dan bahan penolong yang selama ini banyak diimpor menjadi pekerjaan rumah berikutnya agar lebih banyak dihasilkan di dalam negeri.  Pemerintah memperketat impor produk elektronik. Kebijakan ini dituangkan dalam Permenperin No 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik. Aturan tersebut dimaksudkan untuk memacu produksi industri dalam negeri. Dalam aturan itu, 78 barang elektronik dibatasi impornya. Di antaranya pompa air, lemari pendingin, mesin cuci, pemanas air, pelantang suara dan penyangganya, serta monitor dan proyektor. Sekjen Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman, Rabu (17/4) menyambut baik kehadiran peraturan ini.

Ia berharap, pengaturan masuknya barang impor elektronik bisa mendorong serapan pasar produk elektronik dalam negeri. Selama ini, industri elektronik dalam negeri belum jadi tuan rumah di negeri sendiri. Mengutip Sistem Informasi Industri Nasional, kapasitas produksi AC dalam negeri, mencapai 2,7 juta unit pada 2023. Namun, realisasinya hanya 1,2 juta unit atau hanya 43 %. Impor produk AC pada 2023 menembus 3,8 juta unit. Persoalan daya saing industri, menurut Daniel, tidak bisa selesai hanya dengan tata niaga impor. Masih ada masalah lain, seperti lemahnya industri hulu elektronik yang menghasilkan bahan baku dan komponen inti industri hilir. Akibatnya, industri elektronik masih harus mengimpor bahan baku produksi. Hal ini belum memberikan efisiensi skala produksi bagi industri hilir elektronik. (Yoga)

Program Minum Susu Gratis menyebabkan kebutuhan susu nasional melonjak drastis. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Kementan merencanakan mengimpor 2,15 juta sapi perah dari Australia, Selandia Baru, Brasil, dan AS. Minum Susu Gratis merupakan program Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pasangan capres dan cawapres peraih suara terbanyak pada Pemilu 2024. Program tersebut menyasar 82,9 juta pelajar, santri, dan ibu hamil, dengan total kebutuhan susu selama setahun sekitar 4,1 juta ton. Kehadiran program itu menyebabkan rerata kebutuhan susu tahunan bertambah dari 4,6 juta ton menjadi 8,7 juta ton. Dengan rerata produksi susu tahunan sebanyak 0,9 juta ton, Indonesia akan mengalami defisit susu sebanyak 7,8 juta ton per tahun atau setara 2 juta sapi perah.

Sekretaris Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun, Rabu (17/4) mengatakan, dalam tujuh tahun terakhir, 2017-2023, kebutuhan susu nasional meningkat 6 % per tahun, sedangkan produksinya hanya 1 % per tahun. Ini menunjukkan kebutuhan dan produksi susu nasional selalu tidak imbang sehingga Indonesia harus mengimpor susu setiap tahun. Untuk memenuhi kebutuhan nasional yang terus meningkat, sekaligus program Minum Susu Gratis, Kementan telah merencanakan program Peningkatan Produksi Susu Nasional (PPSN). Salah satunya dengan menambah populasi sapi perah, baik melalui impor maupun inseminasi buatan.

”Setidaknya Indonesia memerlukan tambahan impor 2,15 juta sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu regular ataupun program Minum Susu Gratis. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 90 triliun,” ujar Makmun dalam webinar ”Kawal Produksi Susu Menuju Kemandirian Pangan dan Protein” yang digelar Sinar Tani di Jakarta. Makmun menjelaskan, di luar kebutuhan reguler, program Minum Susu Gratis bagi 24 juta siswa SD membutuhkan 1,18 juta ton susu segar. Untuk memenuhinya, dibutuhkan 300.000 sapi perah impor dengan anggaran Rp 13,5 triliun. Sementara untuk program Minum Susu Gratis bagi 82,9 juta pelajar (termasuk siswa SD), santri, dan ibu hamil, dibutuhkan 4,1 juta ton susu segar. Untuk memenuhinya, dibutuhkan 1,1 juta sapi perah impor dengan anggaran Rp 49,5 triliun. (Yoga)