Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG)  Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan masih akan  tertekan imbas keluarnya dana asing (capital outflow). Langkah IHSG juga akan mendapat  sentimen negatif dari memanasnya  tensi politik di Timur Tengah yang menyebabkan koreksi cukup dalam  pada pekan lalu hingga ke level 7.087. "IHSG masih berpotesi untuk tertekan dengan rentang support 6.900 dan resistance 7,230, ditengah masih meningkatnya ketidakpastian akibat konflik Israel-Iran dan outflow asing," kata Equity Reserach Analyst Reliance Sekuritas Ayu Dian kepada Investor Daily. Ayu mengatakan, tingginya ketidakpastian global membuat investor cenderung beralih  ke aset safe haven. Hal itu  salah satunya  terlihat dari harga emas yang terus tinggi dan mencapai US$ 2.399 per ounce. Untuk pekan ini, Ayu merekomendasikan sejumlah saham seperti DOID dengan target hanya Rp455, ULTJ dengan target harga Rp2.950, dan PTBA dengan target harga Rp 3.310. (Yetede)

Kasus pencurian ikan, perbudakan ABK, dan penyelundupan BBM bersubsidi yang ditengarai melibatkan sindikasi kapal ikan asing dan jaringan nasional dinilai merupakan kejahatan lintas negara dan terorganisasi.  Perburuan terhadap pelaku kejahatan luar biasa itu perlu melibatkan jaringan organisasi kepolisian internasional atau Interpol dan kolaborasi dengan seluruh aparat penegakan hukum Indonesia. Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengemukakan, kejahatan luar biasa yang dilakukan kapal ikan asal China bekerja sama dengan kapal pengangkut ikan Indonesia itu sangat merugikan Indonesia. Kapal asing ilegal itu ditengarai telah melenggang selama beberapa bulan di perairan Indonesia serta sandar di beberapa pelabuhan, seperti di Sukabumi (Jabar) dan Ambon (Maluku).

Kapal pengangkut ikan Indonesia, KM Mitra Utama Semesta (MUS), yang berbobot 289 gros ton (GT) terindikasi menerima 100 ton ikan hasil alih muatan (transshipment) dari dua kapal asing asal China, yakni Run Zeng (RZ) 03 dan RZ 05 di Laut Arafura. Sebanyak 100 ton ikan itu diduga merupakan hasil pencurian ikan di perairan Indonesia selama lima hari dengan jenis ikan, layur, kakap merah, dan kakap putih. PSDKP KKP berencana melayangkan surat notifikasi ke Interpol melalui Mabes Polri untuk membantu mencari dan memburu dua kapal asing ilegal, RZ 03 dan RZ 05, dengan status sebagai buronan Interpol. Langkah itu sekaligus mengantisipasi pelarian kapal-kapal ilegal tersebut ke negara lain. ”Senin (pekan) ini, kami akan menyampaikan notifikasi kerja sama dengan Interpol melalui Mabes Polri.

Notifikasi Interpol untuk membuat ruang gerak pelaku kapal asing ilegal semakin terbatas, kita kunci semua,” ujar Pung, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (21/4). Pung menambahkan, pengejaran terhadap kapal-kapal asing ilegal, RZ 03 dan RZ 05, hingga kini terus dilakukan aparat pengawasan PSDKP KKP dengan mengerahkan kapal-kapal pengawas dan pesawat airborne surveillance hingga ke wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga. Pihaknya juga telah memulai tahap penyidikan terhadap kapal Indonesia, KM MUS. Saat ini 1 orang nakhoda KM MUS telah ditetapkan sebagai tersangka. Tahap penyidikan akan dikembangkan hingga ke pelaku yang bertanggung jawab memerintahkan kapal bergerak mengangkut ABK secara ilegal, mengisi BBM untuk dipasok ke kapal asing, serta menetapkan lokasi pengambilan BBM dan harga jualnya. Adapun penyidikan terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perbudakan akan melibatkan aparat penegak hukum lain. (Yoga)

Periode bulan puasa dan Lebaran tentu menguras isi dompet. Bagaimana kondisi keuangan pascalebaran? Tabungan masih tersedia atau terkuras habis? Dominika Sintia (28), tenaga pendidikan di Lampung mengatakan, Anggaran keuangan saat Ramadhan hingga Lebaran memang besar. Kenaikannya 60 % dibanding bulan-bulan lainnya. Sebagian besar THR yang didapat digunakan untuk berlibur saat periode Lebaran, antara lain untuk beli tiket pesawat dan akomodasi. Pasca-Lebaran, kebutuhan bulanan tak terganggu karena kantong pengeluarannya berbeda. “Pendapatan saya dan suami masuk pada dua rekening berbeda, satu rekening untuk biaya operasional bulanan, satunya lagi untuk tabungan,” kata Sintia.

Elva Sri Handayani, karyawan swasta, di Sumedang, Jabar, berkata, “Gaji bulanan saya pakai buat biaya hidup seperti biasa dan untuk beberapa acara buka bersama. THR dari kantor, saya pakai untuk beli baju Lebaran dan kasih ke saudara-saudara. Karena saya senang jalan-jalan, jadi gaji bulanan juga saya sisihkan buat jalan-jalan. Apalagi, saya belum berumah tangga dan masih tinggal sama orangtua. Jadi, pengeluarannya buat pribadi saja dan untuk dikasih ke anak-anak saudara.”

“Pada libur Lebaran tahun ini, saya mudik ke rumah keluarga dan orangtua di Bandung. Untuk menyambut liburan ini, saya sudah menyisihkan uang jajan dan menabung guna membeli tiket kereta api untuk pergi dan pulang. Selain itu, juga untuk berbelanja dan jajan di Bandung. Selesai Lebaran, saya akui pengeluaran saya lebih banyak dari yang saya anggarkan semula. Untungnya saya dapat banyak kerja sampingan sambil menunggu gajian di akhir bulan ini,” ujar Xena Olivia (24), karyawan swasta di Jakarta (Yoga)

Bus Transjakarta dari Stasiun Palmerah ke Tosari terisi penuh penumpang, Sabtu (20/4) pagi. Miranda (24), salah seorang penumpang, harus berdiri karena tak satu pun kursi tersisa. Kondisi ini sering Miranda rasakan. Namun, dengan ongkos Rp 3.500 untuk perjalanan 6 km, ia merasa kurang bersyukur jika mengeluh. Soal wacana kenaikan tarif Transjakarta, ia berpendapat, seiring waktu kenaikan tarif pasti akan terjadi. ”Saya, sih, setuju saja asal tidak kemahalan dan membebani masyarakat,” ujarnya. Selain itu, kualitas layanan dan bus juga harus ditingkatkan. Ia berharap tidak ada penumpang yang kesusahan, seperti bingung dengan rute, desak-desakan, hingga terjatuh, saat berada di dalam bus atau di halte.

Di awal kemunculannya pada Februari 2004, tarif Transjakarta dipatok Rp 2.000. Adapun tarif Rp 3.500 pada pukul 07.00-pukul 24.00 WIB dan Rp 2.000 pada pukul 05.00-pukul 07.00 WIB berlaku sejak tahun 2007 dan belum ada perubahan sampai sekarang. Saat ini Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji rencana kenaikan tarif Transiakarta. Sebab, ada usulan penyesuaian tarif dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sejak setahun lalu. Tarif diusulkan menjadi Rp 4.000, sedang pada jam sibuk (pukul 07.01-pukul 10.00 WIB dan pukul 16.01-pukul 21.00 WIB) diusulkan Rp 5.000.

Sebagai penumpang setia Transjakarta sejak empat tahun lalu, Syahrul Fauzi (28) kurang setuju jika tarif transportasi publik ini naik. Jika tarif naik, pengeluarannya akan bertambah. ”Kami, para pekerja, pasti menggunakan Transjakarta di jam sibuk,” kata warga Jakpus ini. Syahrul berharap tarif tidak naik. Kalaupun harus naik, ia berpendapat Rp 4.000 sudah cukup. Sebab, tak semua orang punya dana cukup apabila tarif naik. ”Sebelum menaikkan tarif, kualitas halte mohon diperbaiki. Kadang ada halte yang AC-nya tak terasa. Kebersihannya juga perlu ditingkatkan, terutama untuk halte tua,” ujarnya. (Yoga)

Tidak fleksibelnya aturan dinilai menimbulkan kendala penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh pengembang ke Pemprov DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembaruan aturan sebagai salah satu jalan keluar sembari menginventarisasi kendala di lapangan. Pengembang yang mengantongi surat izin penunjukan penggunaan tanah, izin peruntukan penggunaan tanah, dan izin prinsip pemanfaatan ruang wajib menyerahkan fasos dan fasum. Kewajiban ini diatur Pergub No 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman. Dalam praktiknya, penyerahan fasos dan fasum belum optimal.

”Kami usulkan memperbarui Pergub No 97/2021 karena tidak fleksibel,” ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, Minggu (21/4). Selain pembaruan aturan, Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta menginventarisasi semua kewajiban pengembang dan kendala penyerahan fasum dan fasos. Semuanya akan dibahas dalam raker pada 6 Mei 2024. Sepanjang tahun 2023 tercatat ada 84 berita acara serah terima fasum dan fasos dari pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. Fasilitas ini terdiri dari kewajiban penyerahan lahan seluas 106,61 hektar dengan nilai Rp 23,45 triliun dan konstruksi seluas 62,62 hektar dengan nilai Rp 464,2 miliar. Setelah penyerahan tersebut, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengingatkan, penyerahan fasosl dan fasum masih menjadi pekerjaan rumah.

Butuh ketegasan berupa sanksi bagi pengembang yang tidak menyerahkan kewajiban selama bertahun-tahun. Salah satu hambatan selama bertahun-tahun yang dia maksud adalah utang pembangunan infrastruktur oleh pengembang. Kewajiban yang belum dipenuhi ini menghambat penagihan sehingga butuh terobosan hukum, seperti penyerahan kewajiban dengan perjanjian pengembang wajib menuntaskan utangnya. Aditya juga menyarankan penguatan peran wali kota dalam penataan kota dan lingkungan hidup serta kerja sama dengan penegak hukum supaya penagihan lebih efektif. (Yoga)

Sejumlah kalangan mulai bicara potensi kenaikan suku bunga acuan BI Rate guna meredam pelemahan rupiah yang berkepanjangan dan ancaman peningkatan inflasi. Saat ini, BI Rate berada di level 6%. Akhir pekan lalu rupiah melemah 0,55% ke level Rp 16.251 per dolar AS dan 5,5% sepanjang tahun 2024. Adapun inflasi merangkak naik menjadi 3,05% pada Maret 2024, dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,75%. Tekanan inflasi diprediksi  meningkat didepannya, seiring konflik Iran dan Israel yang dapat mengerek harga minyak mentah dunia, jika keadaan Timur Tengah terus memanas, harga minyak berpotensi menembus US$ 100 per barel, jauh diatas asumsi APBN 2024 sebesar US$ 82 per barel. Kondisi ini diperparah dengan terus naiknya imbal hasil (yield) US Treasure (UST) hingga melampaui 4%. Berdasarkan data tradingeconomics.com, yield UTS tenor 10 tahun mencapai 4,6% pada Jumat (19/4/2024), level tertinggi pada lima bulan terakhir. (Yetede)

Kementerian BUMN bersiap untuk melepas hingga 20% saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) kepada calon investor strategis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat likuiditas perseroan. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, peningkatan likuiditas  melalui suntikan ekuitas lebih bagus bagi BRIS daripada memanfaatkan fasilitas pinjaman atau lainnya. "Jadi kami bukan hanya melepas 15% tapi bisa up to 20% saham yang dilepas," kata Erick. Saham-saham BRIS yang akan ditawarkan kepada investor strategis itu rencananya berasal dari kombinasi saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BBNI dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI. Saat ini, baik BBNI maupun BBRI masing-masing mengendalikan sebanyak 23,24% dan 15,38% saham BRIS. Sedangkan menurut data RTI, pemegang saham mayoritas BSI yaitu PT Bank Mandiri Tbk dengan porsi 51,47%. (Yetede)

Pemerintah Indonesia berencana menawarkan proyek strategis terkait isu air senilai total US$ 9,6 miliar atau setara Rp 155,69 (Rp16.218 per US$) selama pelaksanaan World Water Forum (Forum Air Dunia/WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, 18-25 Mei mendatang. "Kami siapkan proyek dan kegiatan apa saja yang bisa ditawarkan dan menjadi kesepakatan bersama," kata Sekretaris Jenderal  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) Mohammad Zainal Fatah. Pasalnya, proyek tersebut saat ini sedang dikumpulkan  dan diseleksi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). "Ini sudah menggabungkan banyak usulan, angka nilainya US$ 9,6 miliar berupa proyek, apakah ini proyek yang sudah berjalan atau proyek baru yang pendanaannya  sudah ditaruh disitu," imbuhnya. (Yetede)

Ant Group, perusahaan pemilik layanan pembayaran digital Alipay, mengumumkan akan memperluas layanan pembayaran lintas batas negara yang bernama Alipay+ ke Indonesia. Ant Group sedang mengurus segala persyaratan sesuai regulasi BI dan kebutuhan bekerja sama dengan mitra lokal supaya Alipay+ bisa cepat digunakan di Indonesia. CEO Ant International Peng Yang menyampaikan, pihaknya membutuhkan petunjuk dari BI untuk mengoperasikan Alipay+. Mereka berharap seluruh proses bisa cepat sehingga dapat membawa banyak dompet elektronik internasional ke Indonesia (Kompas, 20/4/2024). Di satu sisi terlihat ada kebutuhan agar pelaku usaha di dalam negeri bisa melakukan pembayaran lintas batas negara dengan mudah.

Dalam berbagai kesempatan, BI tetap mensyaratkan kerja sama dengan bank BUKU IV dan transaksi terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional. BI tentu punya alasan kuat untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan menyetujui kerja sama itu. Ada beberapa risiko yang mungkin menjadi pertimbangan, seperti kemudahan pendanaan terorisme dan kemungkinan pencucian uang ketika pengiriman uang lintas negara mudah terjadi. Juga soal transparansi data yang mungkin belum jelas. Perlindungan terhadap pelaku teknologi finansial (tekfin) sistem pembayaran dalam negeri sepertinya juga menjadi alasan BI. Ketika pelaku internasional masuk dengan membawa teknologi yang lebih maju, pelaku dalam negeri kemungkinan sulit bersaing. BI tentu ingin pelaku usaha layanan sistem pembayaran dalam negeri bisa kuat. (Yoga)