Pemerintah telah menetapkan sasaran kebijakan yang akan dijalankan pemerintahan baru tahun depan. Kebijakan fiskal akan mengarah pada defisit APBN yang melebar. Selain itu, rasio utang negara juga membengkak. Kondisi itu dipandang dapat meningkatkan risiko fiskal di tengah iklim ekonomi global yang serba tidak pasti. Gambaran arah kebijakan pembangunan itu tertuang dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang disusun Bappenas dengan tema ”Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dalam rincian sasaran fiskal tahun 2025, pemerintah menetapkan target defisit sebesar 2,45-2,80 persen terhadap PDB, mendekati batas aman defisit fiskal sebesar 3 % terhadap PDB yang diamanatkan UU Keuangan Ne gara. Rentang defisit itu juga melebar dari target di PBN 2024 sebesar 2,29 % terhadap PDB.

Selain defisit yang melebar, rasio utang pemerintah juga membengkak. Dokumen RKP mencatat, target stok utang atau rasio utang pemerintah adalah 39,77-40,14 % terhadap PDB, naik dari target rasio utang 2024 yang sebesar 38,26 %, bahkan mendekati level rasio utang saat pandemi Covid-19 (39,4 % pada 2020 dan 40,7 % pada 2021). Target belanja RKP 2025 juga meningkat dari 14,56 % terhadap PDB (pada APBN 2024) menjadi 16,15-17,80 % terhadap PDB. Target belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat 11,96-13,35 % terhadap PDB dan transfer ke daerah sebesar 4,19-4,45 % terhadap PDB. RKP dan RAPBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, tetapi dijalankan oleh pemerintahan baru yang mulai menjabat Oktober 2024. Sesuai hasil hitung riil, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat suara terbanyak di Pilpres 2024. (Yoga)

Di tengah pelemahan rupiah yang cenderung berlanjut, BI dalam tekanan untuk menaikkan suku bunga acuan. Namun, pilihan menaikkan suku bunga dari posisi 6 % sejak Oktober 2023 akan mengerem pertumbuhan ekonomi. Rapat Dewan Gubernur BI digelar Rabu (24/4) dan Kamis (25/4). Pertemuan reguler ini kembali membahas tentang kebijakan moneter yang akan diambil BI untuk merespons situasi perekonomian global dan domestik yang makin tidak pasti. Pada 19-20 Maret 2024, Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 6 %, suku bunga deposit facility 5,25 %, dan suku bunga lending facility sebesar 6,75 %. Sinyal The Fed yang akan menunda penurunan suku bunga acuan di AS dari rencana awal mendorong penguatan USD terhadap mata uang lainnya, termasuk rupiah. Selama enam hari perdagangan berturut-turut, rupiah berfluktuasi di atas Rp 16.000 per USD.

Merujuk data Jakarta Interbank Spot Dollar (Jisdor) pada penutupan pasar, Selasa (23/4) rupiah kembali ditutup melemah di level Rp 16.244 per USD, terdepresiasi 20 basis poin dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. Mengutip CNBC, Wells Fargo Securities memperkirakan nilai tukar rupiah menuju Rp 16.500 per USD seiring penundaan penurunan suku bunga oleh The Fed. Ahli strategi Brown Brothers Harriman & Co bahkan memproyeksikan nilai tukar rupiah akan mencapai Rp 17.000 per USD pada September 2024. Ada pula faktor internal yang memperlemah rupiah, yakni peningkatan permintaan valuta asing secara musiman setiap triwulan II, untuk pembayaran pokok utang, dividen, dan kupon ke nonresiden.

Penguatan USD sekaligus pelemahan rupiah, berikut komplikasi perekonomian global, akan langsung berdampak pada perekonomian nasional. Berawal dari transmisinya pada sektor keuangan, persoalan ini akan meningkatkan beban biaya ekonomi nasional. Biaya produksi sektor riil akan membengkak, terutama usaha yang mengimpor bahan baku dan bahan penolong. Situasi makin pelik jika utang untuk produksi dalam USD, tetapi penjualan barang untuk pasar domestik. Presdir CIMB Niaga Finance (CNAF) Ristiawan Suherman berpendapat, kenaikan suku bunga untuk menahan nilai tukar rupiah dapat berdampak pada kenaikan beban pendanaan (cost of fund). Hal ini akan turut menyebabkan daya beli masyarakat menurun. (Yoga)

Optimisme Prabowo Subianto sebagai calon presiden peraih suara terbanyak pada Pilpres 2024 tentang pencapaian swasembada pangan dalam 2-3 tahun melalui food estate, seperti diberitakan The Jakarta Post (4/3) menandakan keberlanjutan proyek food estate jika ia resmi menjadi Presiden RI 2004-2029. Untuk menjaga kelangsungan program ini, diperlukan reevaluasi dan reaktualisasi mendasar. Pengembangan food estate di Kalteng oleh Pemerintahan Presiden Jokowi dilakukan sejak pertengahan 2020, dengan luas total 30.000 hektar pada awalnya, dan direncanakan terus diperluas hingga 70.000 hektar pada 2024. Namun, kesuksesan proyek ini terhambat karena masalah mendasar, yakni kegagalan adaptasi varietas tanaman pangan terhadap kondisi lahan rawa dan asam, jenis lahan yang mendominasi food estate di Kalimantan (Fahmid dkk, 2022; Marwanto, 2021).

Bukti empiris lapangan yang penting dipertimbangkan dalam reaktualisasi food estate adalah fakta kontribusi swamp land (lahan rawan) terhadap produksi padi Indonesia kurang dari 2 % (Hasbianto dkk, 2021). Lahan rawa dan gambut butuh tata kelola air untuk menghindari banjir, khususnya di Kalteng (Muhardiono, 2021), dan pengelolaan lahan asam. Ketika ini tidak bisa diperbaiki, aktivitas usaha tani di lahan-lahan rawa, gambut, dan asam sesungguhnya akan bertemu dengan kegagalan. Investigasi lapangan yang dilakukan peneliti independen dan LSM menunjukkan kesalahan masa lalu (proyek lahan gambut sejuta hektar era Orde baru) kembali terulang. Misalnya, di food estate Tewai Baru, di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, perkebunan singkong membuahkan hasil panen di bawah standar sehingga pemerintah meninggalkan lokasi tersebut.

Artinya, pengembangan singkong di lokasi itu tidak berdasarkan kajian ilmiah memadai. Temuan lain bahwa pembukaan lahan hutan untuk proyek food estate telah memperburuk masalah banjir dan erosi tanah, serta memaksa perubahan praktik pertanian lokal. Ini menciptakan dampak lingkungan yang negatif dan menghambat keberlanjutan proyek tersebut (Asia Pacific Foundation of Canada, 26 April 2023). Hasil pantauan Walhi dan BBC Indonesia menemukan, ada masalah terhadap 3.964 hektar (ha) lahan food estate, yakni kehilangan tutupan pohon tanpa menghasilkan singkong. Untuk memperbaiki implementasi food estate, langkah-langkah konkret harus diambil. Pertama, perencanaan dan seleksi lokasi harus didasarkan pada data dan kajian ilmiah yang valid serta memperhitungkan keberlanjutan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

Kedua, penting untuk memprioritaskan tanaman yang sesuai kondisi lahan untuk lahan rawa dan gambut, berbasis realitas ilmiah di alam bebas bukan hanya realitas petak percobaan. Ketiga, penelitian Mc Carthy dan Obidzinski (2017) terkait implementasi food estate di Kalimantan memberikan masukan baik untuk di- pertimbangkan bahwa pendekatan food estate skala besar cenderung gagal dan tidak berkelanjutan secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan ketika diterapkan di lahan-lahan marjinal Kalimantan. Intensifikasi berbasis petani kecil lebih sesuai untuk konteks Kalimantan dan lebih mendukung ketahanan pangan masyarakat setempat meskipun kontribusinya terbatas terhadap produksi pangan nasional. (Yoga)

Neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2024 kembali surplus selama 47 bulan beruntun. Jika melihat kata surplus belaka, ekspor-impor baik-baik saja. Padahal, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan dalam kinerja ekspor-impor. Apalagi, dalam pertumbuhan PDB 5,05 % pada 2023, ekspor bersih atau ekspor dikurangi impor menyumbang 0,66 %. Tahun lalu, ekspor tumbuh 1,32 % secara tahunan, sedangkan impor tumbuh minus 1,65 %. Nilai ekspor pada Maret 2024 lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2023. Nilai impor pada Maret 2024 juga lebih rendah daripada Maret 2023. Adapun surplus secara triwulanan, yakni Januari-Maret 2024, lebih rendah ketimbang Januari-Maret 2023. Hal ini terjadi karena ekspor turun hingga nyaris 5 miliar USD. Sebaliknya, nilai impor pada periode itu cenderung tetap.

Indonesia, yang bergantung pada komoditas, menanggung dampak penurunan harga komoditas terhadap kinerja ekspor. Perekonomian China yang belum pulih turut berperan dalam penurunan ekspor Indonesia. Permintaan rendah membuat ekspor nonmigas Indonesia ke China merosot. Padahal, pada Maret 2024, ekspor Indonesia ke China 22,44 % total ekspor nonmigas. Porsi ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan ekspor ke negara lain. Pada Januari-Maret 2024, mayoritas impor Indonesia berupa bahan baku atau penolong yang mencapai 72,81 %. Sementara barang modal 17,2 % dan barang konsumsi 9,99 persen. Impor bahan baku atau penolong pada triwulan I-2024 anjlok 21,72 % secara tahunan, sedang impor barang modal turun 12,63 % secara tahunan.

Hal ini mengindikasikan ada persoalan dalam proses produksi di Indonesia. Sebab, bahan baku atau penolong dan barang yang dipertimbangkan dalam menjaga nilaitukar, antara lain keseimbangan terhadap ekspor dan impor. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD akan menguntungkan eksportir, tetapi membuat pening importir. Situasi lebih rumit akan dihadapi produsen yang mengimpor bahan baku dan barang modal, tetapi memasarkan produknya di dalam negeri dengan harga rupiah. Keseimbangan nilai tukar kian penting bagi Indonesia yang mengekspor migas 3,899 miliar USD, tetapi mengimpor hingga 9 miliar USD pada Januari-Maret 2024. (Yoga)

Kompas.id memberitakan, bersamaan dengan Hari Bumi, 22 April 2024, Pemerintah Hong Kong,China, memberi waktu enam bulan bagi rakyatnya, terutama rumah-rumah makan, untuk beradaptasi dan mengubah kemasan mereka menjadi kemasan ramah lingkungan. Penerapan larangan ini menyusul pengesahan undang-undang pada Oktober 2023. Hong Kong, wilayah di selatan China yang padat dengan 7,4 juta penduduk, tidak memiliki sarana dan prasarana cukup untuk mengelola sampah. Setiap tahun, Hong Kong memproduksi 4 juta ton sampah, dan plastik menempati urutan kedua terbanyak. Kita tentu mendukung kebijakan wilayah administrative khusus China ini untuk mengurangi plastik yang kian tak terkendali. Berbagai penelitian sudah membuktikan dampak polusi plastik terhadap lingkungan. Mikroplastik bahkan sudah mencemari air minum dalam kemasan.

Berdasarkan data tahun 2022 dari Statista, China tercatat sebagai produsen terbesar plastik, yaitu 32 %, Amerika Utara 17 % dan Uni Eropa 14 %. Sejumlah negara sudah berkomitmen mengurangi penggunaan plastik dan produksinya. Di Indonesia, undang-undang pengelolaan sampah dan peraturan daerah sudah dibuat untuk membatasi penggunaan plastik. Reuters memberitakan, para pemimpin global berkumpul di ibu kota Kanada, Ottawa, minggu ini, untuk membahas kemajuan penyusunan perjanjian global pertama untuk mengendalikan melonjaknya polusi plastik. Kebanyakan plastik murni berasal dari minyak bumi. Banyak negara penghasil petrokimia dan plastik, seperti Arab Saudi, Iran, dan China, menentang pembatasan produksi plastik. (Yoga)

Sejumlah negara mengalami penyusutan populasi, karena angka kelahiran terus menurun. Kondisi itu berdampak pada tak terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja. Muncul harapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence bisa mengisi ruang kosong itu meskipun tidak sepenuhnya. Salah satu negara tersebut ialah Jepang. Pada 2023, Jepang mengalami penurunan angka kelahiran selama delapan tahun beruntun. Menurut laporan Reuters, angka kelahiran di Jepang pada 2023 turun 5,1 % dibanding 2022 menjadi 758.631. Angka pernikahan turun 5,9 % menjadi 489.281. Untuk pertama kali dalam 90 tahun, angka pernikahan di bawah 500.000. Bagaimanapun, ketersediaan SDM menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, di tengah penyusutan populasi, artificial intelligence (AI) diharapkan menjadi solusi untuk mengisi gap antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Terlebih, selama ini Jepang dikenal sebagai salah satu negara terdepan dalam inovasi dan teknologi.

Dikutip dari BBC, Sabtu (20/4) Eat&Holdings, perusahaan induk jenama Osaka Ohsho, yang terkenal akan produksi gyoza (pangsit khas Jepang), telah memanfaatkan AI. Inovasi itu terdorong oleh terbatasnya tenaga kerja saat permintaan melonjak kala pandemi Covid-19. Padahal, untuk menjaga kualitas gyoza yang dihasilkan, dibutuhkan pengecekan berulang oleh para pekerja. Akhirnya ditemukan solusi pada teknologi. Pada Januari 2023, mereka membuka tempat produksi gyoza berteknologi tinggi yang dilengkapi kamera AI. Dengan teknologi itu, kamera mampu mendeteksi kesalahan dalam produksi gyoza. Fasilitas itu mampu mem- produksi dua gyoza per detik, dua kali kecepatan tempat produksi Osaka Ohsho lainnya. ”Dengan mengimplementasikan AI, kami telah mengurangi tenaga kerja di jalur produksi hingga 30 %,” kata jubir perusahaan tersebut, Keiko Handa. (Yoga)

Kajian sastra horor yang mengulik misteri, hantu, dan hal-hal mistis lainnya perlu dikembangkan. Kajian tersebut berpeluang besar dialihwahanakan dalam berbagai medium, seperti audio, animasi, gim, film, dan platform digital lainnya. Cerita rakyat bertema horor tersebar hampir di seluruh daerah di Tanah Air. Kisah horor digemari masyarakat Indonesia. Film-film bergenre horor kerap merajai industri film dalam negeri dari masa ke masa. Siniar atau podcast yang membahas kisah-kisah misteri juga didengarkan oleh banyak orang. Peneliti Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas BRIN, Tirto Suwondo, mengatakan, Indonesia memiliki cerita horor yang bejibun, dikisahkan lintas generasi dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tapi, analisis atau kajian tentang sastra horor masih sangat jarang jika dibandingkan dengan jumlah cerita rakyat yang melimpah. Hal ini menjadi tantangan bagi para peneliti untuk mengkajinya dalam berbagai perspektif. ”Dalam konteks industri kreatif, peluang yang menjanjikan adalah adaptasi, alih wahana atau ekranisasi ke  film layar lebar, televisi, dan platform digital,” ujarnya dalam peluncuran dan diskusi buku Sastra Horor, di Jakarta, Selasa (23/4). Buku setebal 1.010 halaman itu menyajikan 45 artikel kisah horor. Buku ini merupakan hasil riset dan kajian tentang beragam gejala horor yang hidup di tengah masyarakat di sejumlah daerah.

Tirto mengatakan, hampir semua artikel dalam buku itu ditulis dengan ilmiah menggunakan struktur IMRaD (pengantar, metode, riset, dan diskusi). ”Hal ini menjadi semacam siraman yang menyejukkan ditengah ladang kering dunia kritik, telaah, dan apresiasi kita tentang sastra horor,” ucapnya. Sastra horor tidak hanya menjadi kajian menarik bagi periset di Tanah Air. Di luar negeri, kajian kisah horor dipublikasikan di berbagai media dan jurnal, seperti majalah World Literature Today serta jurnal Horror Studies dan Journal of Dracula Studies. Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas BRIN Ade Mulyanah menuturkan, ”Peran film berbasis horror sebagian besar merupakan proses ekranisasi karya-karya sastra. Ini menunjukkan sebuah peran besar sastra terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia”. (Yoga)

Neraca perdagangan Indonesia yang surplus 47 bulan berturut-turut belum tentu cukup kuat menopang rupiah dari potensi pelemahan lebih lanjut. Di tengah tren perlambatan ekonomi global, lonjakan surplus perdagangan pada Maret 2024 diperkirakan hanya sementara. Secara kumulatif, surplus perdagangan diperkirakan terus menyempit. Rilis terbaru BPS mencatat, Indonesia kembali menorehkan surplus neraca perdagangan pada Maret 2024 sebesar 4,47 miliar USD. Artinya, RI mencatat surplus neraca perdagangan selama 47 bulan berturut-turut. Capaian Maret 2024 itu juga menjadi surplus tertinggi selama 13 bulan terakhir. Secara bulanan, surplus neraca perdagangan pada Maret 2024 meningkat 3,64 miliar USD dibanding Februari 2024 yang mencapai 0,83 miliar USD.

Secara tahunan, terjadi kenaikan surplus 1,65 miliar USD dibandingkan dengan Maret 2023 di 2,83 miliar USD. Di tengah tren kenaikan surplus yang semestinya memperkuat cadangan devisa, nilai tukar rupiah justru melemah sejak Maret hingga April 2024 akibat berlanjutnya kebijakan pengetatan moneter oleh AS dan meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Pada 19 April 2024, rupiah bahkan sempat terdepresiasi ke level Rp 16.280 per USD. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Senin (22/4) mengatakan, lonjakan surplus neraca perdagangan pada Maret 2024 sekilas menjadi ”kabar baik” untuk rupiah yang saat ini terus melemah terhadap USD.

Meski demikian, efek surplus perdagangan untuk menahan depresiasi rupiah itu diperkirakan tidak signifikan. Sebab, lonjakan surplus perdagangan pada Maret 2024 hanya terjadi sementara dan lebih banyak didorong oleh impor yang menurun lebih dalam dari perkiraan. BPS mencatat, impor menurun 12,76 % secara tahunan, lebih dalam ketimbang penurunan ekspor yang sebesar 4,19 % secara tahunan. Rupiah baru akan tertolong jika AS memutuskan untuk memangkas kenaikan suku bunganya pada semester II tahun 2024. ”Itu dapat meningkatkan sentimen risk-on, menarik arus modal masuk ke dalam negeri, dan meningkatkan prospek pertumbuhan global yang akhirnya bisa mendukung pergerakan harga komoditas,” ujarnya. (Yoga)

Smelter atau fasilitas pemrosesan pemurnian timah milik sejumlah perusahaan yang disita oleh penyidik Kejaksaan Agung diduga hasil pencucian uang kegiatan penambangan ilegal timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk pada 2015-2022. Penyidik memastikan akan terus menelusuri aset milik tersangka yang diduga hasil tindak pidana, termasuk aset berupa pesawat jet. Pada Senin (22/4) tim penyidik bersama tim dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan menyita smelter PT Refined Bangka Tin (PT RBT).

Menurut Kapuspen Hukum Kejagung Ketut Sumedana, penyitaan tersebut merupakan kelanjutan proses penelusuran aset di Provinsi Bangka Belitung yang terkait kasus penambangan timah ilegal di wilayah di IUP PT Timah Tbk. ”Dari hasil penelusuran, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap PT RBT beserta sejumlah aset di dalamnya, antara lain alat berat dan alat pemurnian biji timah,” tambahnya. Sebelumnya, penyidik telah menyita smelter milik empat perusahaan. Fasilitas tersebut milik CV Venus Inti Perkasa (VIP), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT TIN (Tinindo Inter Nusa), dan PT SBS. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi, mengatakan, penyitaan terhadap aset tersebut, termasuk smelter milik beberapa perusahaan, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Kuntadi memastikan setiap pihak yang terlibat akan ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, terdapat pemilik smelter yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Tamron alias Aon, sebagai pemilik manfaat CV VIP dan Suwito Gunawan selaku Komisaris PTSIP. Perusahaan-perusahaan smelter tersebut terkait dengan tersangka Harvey Moeis yang diduga merupakan perpanjangan tangan PT RBT. Harvey disebut telah mengakomodasi kegiatan penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk dengan mengajak beberapa perusahaan smelter untuk turut mengolah timah, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN. Namun, penyidik belum menetapkan pemilik PT RBT sebagai tersangka. Padahal, yang bersangkutan diduga merupakan pihak yang mengendalikan Harvey. (Yoga)