Pemerintah memperpanjang lagi harga eceran tertinggi (HET) beras premium Rp 14.900 per kg yang berlaku sejak Maret 2024. Harga acuan beras medium, gabah, dan jagung juga dinaikkan. Hal itu disampaikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi seusai melaporkan kondisi pangan nasional kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/4). Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 14.45 sampai pukul 15.40 itu, disampaikan bahwa kondisi stok kebutuhan pangan pokok masih aman. Cadangan pangan pemerintah saat ini 1,3 juta ton. Kendati harga beras cenderung stabil bahkan turun, Arief mengatakan, Presiden Jokowi mengarahkan harga di tingkat petani harus dijaga. ”Karena itu, (Presiden) memerintahkan Bapanas bersama Bulog untuk melakukan off take atau serap (gabah) karena bulan April ini panennya setara beras 5,5 juta ton,” tutur Arief seusai pertemuan.

Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen untuk penyerapan oleh Bulog juga disesuaikan. ”Harga gabah yang sebelumnya Rp 5.000 kita tetapkan menjadi Rp 6.000,” katanya. Pada 10-23 Maret 2024, HET beras premium sudah dinaikkan menjadi Rp 14.900. HET tersebut dilanjutkan sampai 31 Mei 2024. HET beras medium, kataArief, ditetapkanRp 12.500 per kg. Keberpihakan pemerintah HET ini, kata Arief, bisa disesuaikan kembali. Jika panen baik dan produksi meningkat serta komponen lain, seperti pupuk dan sewa lahan turun, bisa saja HET diturunkan. Selain beras, harga acuan pembelian (HAP) jagung pipilan kering di tingkat petani dengan kadar air 15 % juga dinaikkan dari sebelumnya Rp 4.200 per kg menjadi Rp 5.000 per kg. Hal ini disebut Arief sebagai keberpihakan pemerintah terhadap petani dan peternak. (Yoga)

Pengungkapan kasus dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah IUP PT Timah 2015-2022 tidak memberi efek jera. Aktivitas penambangan timah ilegal masih terjadi, salah satunya di Kota Pangkal Pinang, Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan pantauan Kompas, Rabu (24/4) siang, terdengar deru berisik suara mesin diesel dari ponton kayu di tepian sungai, tak jauh dari perkampungan nelayan di kawasan Pangkal Arang, Kecamatan Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Ada 5-7 lelaki dewasa yang bekerja di sana. Aktivitas itu hanya berjarak 4 km atau 10 menit perjalanan darat ke arah timur laut dari pusat kota Pangkal Pinang. Menurut warga sekaligus nelayan setempat, Jufri, mesin itu adalah alat untuk menyedot timah dari kedalaman air. Aktivitas itu dilakukan sejumlah pekerja dari luar kampung itu. ”Aktivitas itu baru mulai lagi beberapa hari terakhir setelah sempat berhenti karena ada razia,” ujar Jufri.

Jufri mengatakan, usai kasus korupsitimah mengemuka, terlebih saat pengusaha timah Bangka Tengah, Tamron alias Aon, ditahan Kejaksaan Agung, Selasa (6/2), sejumlah apparat keamanan berdatangan ke kampungnya. Para aparat itu merazia penambangan ilegal. Razia sempat membuat para pekerja tambang kabur beberapa hari.Namun, saattidak ada aparat, pekerja tambang datang dan beraktivitas kembali. ”Kalau  da razia, mereka hilang 1-2 minggu. Saat dirasa aman, nanti mereka datang lagi,” kata Jufri. Berdasarkan sejumlah aturan, aktivitas penambangan itu tergolong ilegal. Pangkal Pinang sudah ditetapkan sebagai kawasan zero pertambangan, sesuai Perda Kota Pangkal Pinang No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Aturan diperkuat Perda Kota Pangkal Pinang Nor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal ZA usai menghadiri Konsultasi Publik mengenai ”Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Bangka Belitung 2025-2029” di Pangkal Pinang, Rabu pagi, menuturkan, pengungkapan kasus korupsi timah membuat beban lingkungan di Bangka Belitung turun drastis. Safrizal mengklaim, penungkapan itu membuat hampir 100 % aktivitas pertambangan ilegal berhenti. Namun, dia mengakui masih ada oknum nakal yang menambang ilegal. Lokasinya jauh dari pengawasan aparat ataupun pemerintah. ”Kita tidak mampu menjangkaunya. Mungkin karena masyarakat tak bisa lepas dari tambang. Bagi sebagian masyarakat, penambangan sudah menjadi pekerjaan sehari-hari memperoleh pendapatan. Kalau tak dilakukan, mereka tidak bisa makan,” tuturnya. (Yoga)

Delapan nelayan asal Kabupaten Natuna, Kepri, ditangkap penjaga pantai Malaysia pada 19 April 2024. Menurut Konjen RI di Kuching, Malaysia, para nelayan terancam dikenai denda hingga miliaran rupiah. Konsul Jenderal RI di Kuching Raden Sigit Witjaksono, Rabu (24/4) menyatakan, delapan nelayan itu ditangkap penjaga pantai atau Agensi Penguat kuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan perbatasan antara Serasan, Natuna, dan Serawak, Malaysia. Para nelayan dengan tiga perahu kayu itu diduga melanggar perbatasan sejauh 13 batu atau 20,9 kilometer.

”Kalau melanggar kurang dari 5 batu (8,04 km), nelayan dihalau keluar perbatasan. Sudah banyak kejadian seperti itu. Itu disampaikan APMM dalam pertemuan dengan KJRI,” kata Sigit saat jumpa pers lewat percakapan video. Kepada KJRI, APMM menuturkan, penjagaan di perairan Serawak amat ketat karena terdapat kilang minyak yang tidak beroperasi. Lokasi itu rawan dijarah. ”Kami prihatin karena (penangkapan nelayan) ini sudah kesekian kalinya dalam waktu berdekatan,” ujarnya. Pada November 2023, sembilan nelayan Natuna juga ditangkap APMM di lokasi yang sama.

Delapan orang di antaranya telah dipulangkan pada Februari 2024 setelah dipenjara 4 bulan. Satu orang lagi akan dipulangkan bulan ini. Menurut Sigit, denda kepada nelayan yang tertangkap melakukan illegal fishing di perairan Malaysia amat besar. Nelayan biasanya dikenai denda miliaran rupiah dan penjara beberapa bulan. ”Siapa yang sanggup (membayar)? Pemprov Kepri, Kemenlu, atau KJRI Kuching, tidak bisa. Habis membayar itu mungkin besok kami tak ada layanan lagi. Itu kami sampaikan saja terus terang,” ujar Sigit. (Yoga)

KAI Commuter masih menunggu keputusan Kemenhub terkait rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Di sisi lain, ahli transportasi mengingatkan kenaikan tarif harus melihat momen yang pas. Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal mengatakan, rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek masih terus dibahas. Pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah untuk kenaikan tarif KRL Jabodetabek. Sebab, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. ”Itu merupakan kebijakan dari pemerintah. Kami hanya eksekutor yang melaksanakan keputusan pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhubungan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (24/4).  Hingga kini Kemenhub belum juga memutuskan usulan tersebut.

Karena itu, Broer tidak dapat memastikan kapan usulan kenaikan tarif KRL Jabodetabek ini direalisasikan. Namun, pihaknya siap melaksanakan kenaikan tarif KRL Jabodetabek jika Kemenhub sudah memberikan komando. KRL Jabodetabek merupakan angkutan antarkota yang mendapat subsidi tarif berupa public service obligation (PSO) dari pemerintah. Artinya, pemerintah menanggung biaya operasional KRL, seperti perawatan sarana dan prasarana, gaji pegawai, dan bahan bakar. Saat ini, tarif KRL Jabodetabek masih mengikuti aturan Kepmenhub No 354 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik. Dalam aturan tersebut, tarif KRL Jabodetabek diatur sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama dan Rp 1.000 untuk 10 kilometer berikutnya. (Yoga)

Jakarta harus memenuhi parameter ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global. Parameter itu, antara lain, riset dan inovasi berkapasitas, pariwisata dan budaya menarik kunjungan wisatawan, lingkungan bersih dan nyaman, serta akses memadai agar tetap dilihat oleh penilai kota-kota besar dunia. Keharusan di atas disampaikan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemda Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DKI Jakarta Tahun 2025-2045, Selasa (23/4). Jakarta harus memenuhi parameter tersebut seiring pindahnya ibu kota negara ke Nusantara, Kaltim. Setelah ibu kota negara, Jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Ketentuannya tertuang dalam UU DKJ (DKJ) yang telah disetujui apat Paripurna DPR pada Kamis (28/3). Dalam draf UU itu, pusat perekonomian nasional ialah pusat ekonomi dan bisnis nasional berskala global yang menopang pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan.

Kota global berarti kota penyelenggara kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan. uga menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga nasional, regional, internasional, serta pusat produksi produk strategis internasional sehingga menciptakan nilai ekonomi bagi Jakarta dan sekitarnya. ”Sejak era globalisasi ekonomi kontemporer tahun 1970-an, status Jakarta sudah kota global. Minimal sebagai gateway Indonesia, yaitu menghubungkan Indonesia dengan ekonomi global,” kata Ketua Kelompok Riset Dinamika Perkotaan-Perdesaan Pusat Riset Kependudukan BRIN Galuh Syahbana Indraprahasta, Rabu (24/4). Ekses bagi Jakarta, antara lain, penyediaan lapangan kerja yang berkualitas, lebih ramah lingkungan atau rendah karbon, adil untuk semua golongan, dan infrastruktur yang lebih baik. (Yoga)

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%, diikuti suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% dan suku bunga lending  facility naik  sebesar 25 basis poin menjadi 7%. Keputusan ini, diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global serta sebagai langkah  pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi  tetap dalam sasaran 2,5+1 pada 2024. Disaat yang  bersamaan, bank sentral terus menjalankan kebijakan makroeprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. "Hal ini sejalan dengan stance kebijakan yang pro stability," kata Gubernur BI Perry Warjito. Dia menjelaskan bahwa dinamika ekonomi keuangan global berubah cepat dengan  risiko dan ketidakpastian meningkat karena perubahan arah kebijakan moneter AS dan memburuknya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. (Yetede)

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mencatat jumlah pengguna  angkutan commuter line diangka 20,9 juta penumpang selama periode Masa Angkutan Lebaran 31 Maret 2024-21 April 2024. Direktur Operasi dan Pemasaran PT KAI Commuter Broer Rizal mengatakan pada periode tersebut jumlah pengguna terbesar masih berada di wilayah Jabodetabek dengan rata-rata pengguna sebanyak 500 ribu hingga satu juta penumpang per harinya dengan total penumpang mencapai 17 juta orang. Lebih lanjut dia menjelaskan, dari total jumlah pengguna tersebut, pihaknya mencatat lima wilayah operasi KAI Commuter. "Diantaranya Commuter Line Wilayah I Merak, Commuter Line Wilayah Jabodetabek, Commuter Line Wilayah Wilayah 2 bandung, Commuter Line  Yogya-Solo dan Angkutan Prameks, Commuter Line Wilayah 8 Surabaya. Total keseluruhan mencapai 20.960.944 penumpang," kata dia. Borer menjelaskan total mengguna tersebut dihitung berdasarkan periode angkutan lebaran yakni sejak 31 Maret 2024 hingga 21 April 2024. (Yetede)

Presiden Joko Widodo meminta kepada Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka segera merealisasikan janji kampanye agar dapat langsung bekerja saat menerima tongkat estafet kepemimpinan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024—2029, Rabu (24/4). Penetapan Prabowo-Gibran dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua dalil gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahdud Md. “KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih 2024—2029,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Adapun dalam penetapan tersebut, KPU mengundang pasangan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud. Namun, Ganjar-Mahfud tidak datang karena terlambat menerima undangan dari KPU.

Namun, dalam kesempatan itu, Anies pun mengingatkan bahwa putusan sengketa Pilpres 2024 di MK harus menjadi bahan perbaikan. Menurutnya, banyak catatan yang diberikan oleh hakim konstitusi atas penyelenggaraan Pilpres 2024. Sementara itu, Presiden Joko Widodo langsung merespons penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan menjadi penerus kepemimpinan bangsa agar bisa langsung bekerja. Prabowo-Gibran memiliki waktu 6 bulan sebelum pelantikan pada Oktober mendatang. “Hari ini KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja,” ujarnya usai menghadiri Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (25/4).

Sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih belum rela dengan penetapan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Tim Hukum dari PDI-Perjuangan Gayus Lumbuun mengungkapkan, gugatan yang dilayangkan oleh PDI-Perjuangan atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU ke PTUN telah diterima dan bakal digelar dalam waktu dekat. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta para elite politik dan tokoh masyarakat untuk meninggalkan berbagai perasaan sakit hati usai dirinya ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2024. Dia mengeklaim bahwa masyarakat menginginkan para pemimpin bangsa berdamai dan bersatu untuk menyejahterakan rakyat. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengajak setiap pihak adu gagasan hingga solusi dari setiap permasalahan yang ada. 

Meski demikian, perbedaan tersebut harus demi kepentingan masyarakat luas dengan cara bersatu untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Prabowo yang didampingi oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengajak kolaborasi parea elite politik untuk membawa kesejahteraan, menghilangkan kelaparan, hingga menghilangkan korupsi.   Berkaitan dengan program makan siang gratis, dia mengaku masih menyusun persiapan matang agar komposisi gizi yang seimbang, serta bisa tepat sasaran. Dengan begitu, program yang digaungkan saat kampanye Paslon 02 itu bisa optimal. “Ya ini masih kami pikirkan, skema-skema terbaik. Sekali lagi, tepat sasaran. Menunya baik, proses logistik dan distribusinya baik,” ujarnya.