Banyak kalangan salah kaprah memprediksi ihwal kebijakan suku bunga acuan yang diputuskan oleh Bank Indonesia (BI) pada Rabu (24/4). Sejumlah analis, ekonom kawakan, hingga pelaku pasar sempat penuh percaya diri BI akan mengeksekusi pelonggaran moneter melalui pemangkasan suku bunga acuan (BI Rate). Kenyataannya justru 180 derajat berbeda. BI secara tak terduga menaikkan BI Rate 25 basis poin menjadi 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) itu. Biasanya, prediksi para analis dan pelaku pasar jarang meleset perihal dinamika BI Rate. Namun, apa lacur. Kenaikan BI Rate sekonyong-konyong mengubah konstelasi pasar keuangan di dalam negeri. Menaikkan suku bunga acuan berarti akan memberi dampak ke berbagai sektor. Ekspansi dunia usaha terhambat dan spending konsumen juga menciut. Industri keuangan juga menaruh waswas dalam memutar kredit. Keadaan ini dikhawatirkan dapat membuat geliat ekonomi kembali melempem pada 2024.

Apalagi, intervensi otoritas untuk penguatan rupiah belum banyak membuahkan hasil signifikan dan malah cenderung terus menggerogoti cadangan devisa (cadev) negara. Posisi cadev pada Januari 2024 masih sebesar US$145,1 miliar. Namun, posisi itu menyusut menjadi US$140,4 miliar pada Maret 2024. Industri properti, yang merupakan pilar penting perekonomian nasional, menjadi sektor yang dipastikan terpukul berat akibat kebijakan BI tersebut. Sebelumnya, sektor properti sudah terlilit oleh suku bunga KPR yang tinggi. Industri properti, yang secara langsung mendukung sektor riil dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui 174 subsektor industri terkait, mulai menghadapi risiko penurunan serapan pasar. Padahal, properti memainkan peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja, dengan sekitar 19 juta pekerja yang berkelindan. Kenaikan suku bunga pinjaman idealnya tidak melebihi rasio kenaikan BI Rate itu sendiri, untuk menghindari pembebanan yang berlebihan kepada konsumen. Namun, apabila kenaikan suku bunga KPR benar-benar terjadi, jumlah transaksi properti dipastikan merosot sehingga memperlambat pemulihan pasar perumahan yang belum stabil.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Harian ini berpendapat bahwa perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang dijadwalkan mulai 1 Juni 2024 dapat memberikan angin segar. Kebijakan ini bertujuan agar pertumbuhan kredit di sektor prioritas, termasuk real estat dan konstruksi tetap terjadi. Dengan memasuki periode suku bunga yang lebih tinggi, pasar properti mungkin akan mengalami penyesuaian. Namun, prospek penyaluran kredit, khususnya untuk segmen KPR, masih terbilang prospektif. Bank dan lembaga keuangan harus terus berusaha menemukan keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan risiko kredit dalam kondisi pasar yang menantang.

Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) Elfiano Rizaldi mengatakan, harga bahan baku obat domestik masih lebih mahal dibandingkan dengan produk luar negeri, meski rupiah sedang mengalami pelemahan nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Alasannya, produsen di luar negeri telah mampu memproduksi bahan baku obat dalam skala industri, sehingga keekonomiannya lebih kompetitif. Alhasil, harganya lebih murah dari bahan baku obat yang diproduksi di Tanah Air. Orientasi produsen bahan baku obat di Tanah Air yang hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, membuat keekonomiannya tidak lebih baik dibandingkan dengan produsen yang fokus menggarap pasar global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2023 impor farmasi mencapai US$1,27 miliar, naik tipis dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai US$1,24 miliar. Adapun, dari sisi volume impor pada 2023 sebesar 29,5 juta kilogram, turun dari 2022 yang sebanyak 35,7 juta kilogram. Kementerian Perindustrian pun mencatat, saat ini industri bahan baku obat nasional sudah dapat memproduksi delapan dari 10 bahan baku obat yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu parasetamol, omeprazole, atorvastatin, clopidogrel, amlodipin, candesartan, bisoprolol, dan azitromisin.

Peningkatan bea keluar konsentrat tembaga menjadi 7,5% dari sebelumnya 2,5% membuat penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia pada kuartal pertama tahun ini melonjak tajam. Anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) holding pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID mencatatkan beban bea keluar konsentrat tembaga sebesar US$156 juta pada kuartal I/2024. Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada kuartal I/2023, bea ekspor yang dibayarkan Freeport Indonesia hanya sebesar US$17 juta, karena tarif yang dikenakan saat itu hanya sebesar 2,5%. Hal tersebut pun menjadi perhatian dari Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu berupaya untuk kembali berdiskusi dengan pemerintah agar bisa membebaskan bea keluar konsentrat tembaga pada paruh pertama tahun ini, mengingat konstruksi smelter tembaga baru Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, sudah mencapai lebih dari 90% per akhir 2023. President Freeport-McMoRan Kathleen Quirk mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk berdiskusi dengan pemerintah Indonesia saat ini ihwal kelanjutan ekspor konsentrat tembaga dan lumpur anoda sampai dengan akhir Desember 2024.

Selepas relaksasi ekspor diputuskan pada Juni 2023, Freeport Indonesia memang dikenakan bea keluar sebesar 7,5% sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Berdasarkan beleid yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 12 Juli 2023 itu, tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga bagi perusahaan dengan progres smelter 70%—90% sebesar 7,5% pada periode 17 Juli—31 Desember 2023, dan naik menjadi 10% pada 1 Januari—31 Mei 2024. Untuk perusahaan dengan progres smelter di atas 90%, bea keluar yang dikenakan sebesar 5% pada periode 17 Juli—31 Desember 2023, dan naik menjadi 7,5% pada periode 1 Januari—31 Mei 2024. Di sisi lain, Freeport Indonesia mencatat penjualan konsolidasi tembaga sebanyak 493 juta pounds, dan 564.000 ounces emas pada kuartal I/2024. Angka tersebut naik dua kali lipat dari torehan sepanjang periode yang sama tahun lalu. Pada kuartal I/2023, Freeport Indonesia diketahui hanya mencatatkan penjualan tembaga sekitar 198 juta pounds, dan emas di level 266.000 ounces.

Laporan kinerja kuartal I/2024 GCX juga mencatat produksi tembaga Freeport Indonesia pada Januari—Maret 2024 sebanyak 491 juta pound. Angka tersebut naik 49,24% dibandingkan dengan kuartal I/2023 yang hanya memproduksi 329 juta pound. Untuk produksi emas, Freeport Indonesia diketahui mampu menghasilkan 545.000 ounces emas pada Januari—Maret 2024, naik 35,57% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yakni 402.000 ounce. Chairman & CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengatakan bahwa penjualan emas dan tembaga yang meningkat dua kali lipat pada kuartal I/2024 tersebut mencerminkan tingkat penambangan dan penggilingan, serta kadar bijih yang lebih tinggi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai perusahaan pertambangan tembaga sudah maksimal berinvestasi dalam pembangunan smelter. “Optimalisasi penerimaan negara dari sektor tambang sangat mendesak. Apalagi, di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta kenaikan subsidi migas,” katanya. Selain itu, kata Hendra, kegiatan usaha pertambangan bersifat jangka panjang, sehingga membutuhkan investasi yang besar. Kepastian sangat diperlukan untuk perencanaan kegiatan perusahaan di wilayah yang menjadi konsesinya.

Setelah pelaku usaha pariwisata, giliran operator penerbangan nasional yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association menolak rencana pemerintah mengutip iuran pariwisata melalui tiket pesawat. Ketua Umum Asosiasi Operator Penerbangan Nasional atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan iuran pariwisata yang digabung dalam tiket pesawat bisa menimbulkan efek negatif baik bagi pelanggan maupun maskapai penerbangan. Seharusnya, menurutnya, iuran pariwisata yang digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tidak ditambahkan dalam komponen harga tiket pesawat. “Iuran pariwisata tidak seharusnya masuk jadi komponen harga tiket karena akan menjadi beban tambahan bagi penumpang dan maskapai penerbangan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (25/4). Dengan masuknya iuran pariwisata dalam komponen tiket, imbuhnya, bisa membuat harga tiket pesawat menjadi lebih mahal. Selain itu, maskapai juga bisa terkena dampak karena jumlah penumpang akan berkurang jika harga tiket dianggap mahal. Denon menyatakan rencana pengenaan iuran pariwisata melalui tiket pesawat juga bisa menghambat laju pemulihan industri penerbangan. Saat ini, bisnis penerbangan dalam kondisi rebound setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19 pada periode 2020—2022. 

Di sisi lain, kondisi tersebut juga dibayangi sejumlah kendala yang dihadapi maskapai penerbangan Indonesia, sehingga proses re bound tidak bisa berlangsung lancar dibandingkan dengan maskapai internasional. Selain itu, peningkatan biaya operasi yang disebabkan oleh naiknya harga bahan bakar avtur dan nilai tukar mata uang rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Padahal, dia mengungkap sekitar 70% biaya operasional penerbangan dipengaruhi oleh mata uang dolar AS, di antaranya terkait harga avtur, biaya sewa pesawat, biaya perawatan dan pengadaan suku cadang. Denon mencontohkan kurs dolar AS dari 2019 sebesar Rp14.102 dan pada 2024 menjadi Rp16.182 atau meningkat 15%. Selain itu, harga jual minyak juga terus naik, pada 2024 telah mencapai US$87,48 per barel atau meningkat 37% dibandingkan dengan 2019 yaitu US$64 per barel.“Pengenaan iuran pariwisata pada tiket pesawat akan kontraproduktif, karena dapat menyebabkan harga tiket naik, jumlah penumpang turun dan kondisi bisnis maskapai penerbangan juga turun,” kata Denon.

Sementara itu, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Sujatno juga meminta pemerintah mengevaluasi ulang rencana pungutan iuran pariwisata melalui tiket pesawat sebagai salah satu sumber Dana Pariwisata Berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund. Dengan biaya penerbangan yang kian mahal, paparnya, akan berimbas pada daya beli konsumen penerbangan. Dampaknya juga akan berakibat fatal bagi industri aviasi yang tengah mencoba bangkit pasca pandemi Covid-19 serta persaingan moda lain terutama Pulau Jawa yang tengah mengembangkan Tol Trans-Jawa. Agus memandang rencana kutipan itu kontraproduktif pada pengembangan dunia pariwisata. 

Di sisi lain, pengelolaan iuran pariwisata dinilai tidak jelas. Agus melihat dana yang akan terkumpul dari iuran pariwisata belum transparan. Termasuk, keuntungan yang akan diterima oleh konsumen dengan adanya iuran tersebut. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani telah meminta pemerintah meninjau ulang rencana pungutan iuran pariwisata melalui tiket pesawat. Berdasarkan pengalaman pelaku usaha, Hariyadi menyatakan retribusi yang diberlakukan kerap tidak kembali ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di sisi lain, Hariyadi mengaku belum mengetahui secara detail rencana pemerintah mengutip iuran pariwisata yang masuk dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Dana Pariwisata Berkelanjutan.

PT Blue Bird Tbk. meluncurkan layanan baru Lifecare Taxi untuk pelanggan berkebutuhan khusus, difabel, dan lansia di Jakarta dan Bali. Direktur Utama PT Blue Bird Tbk. (BIRD) Adrianto Djokosoetono menuturkan pengembangan Lifecare Taxi merupakan bentuk perusahaan menghasilkan layanan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan setiap pelanggan. Adrianto menambahkan Lifecare Taxi merupakan pembaruan pada layanan yang diperkenalkan ke publik pada 2014. Dia menuturkan peluncuran ulang Lifecare Taxi dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang untuk meningkatkan pelayanan serta kenyamanan para penggunanya. Untuk tahap awal, Blue Bird mengoperasikan sebanyak 5 unit Lifecare Taxi di Jakarta dan Bali. 

Secara terperinci, dia menuturkan tiga taksi baru itu ditempatkan di Jakarta, sementara sisanya di Bali. Menurutnya, pengemudi Lifecare Taxi dibekali dengan keahlian menggunakan fitur-fitur armada taksi itu. Saat ini, layanan Lifecare Taxi belum dapat dipesan pada aplikasi My Bluebird. Selain itu, armada Lifecare Taxi juga bisa dijumpai di pangkalan Bluebird yang ada di beberapa rumah sakit di Jakarta, seperti RS Pantai Indah Kapuk, RS Fatmawati, RS Dharmais, RS EMC Alam Sutera, dan Siloam Hospitals Semanggi. Sedangkan untuk Bali, Lifecare Taxi bisa dijumpai di BIMC Hospital dan Siloam Hospitals.

Meski beban dunia usaha makin berat akibat kenaikan suku bunga acuan dari 6% menjadi 6,25%, otoritas fiskal masih bergeming. Buktinya, hingga detik ini Kementerian Keuangan menolak pembukaan keran stimulus lebih lebar guna menjaga momentum geliat sektor riil. Faktanya, kenaikan Bank Indonesia (BI) Rate acapkali diikuti dengan merangkaknya suku bunga kredit perbankan sehingga membatasi ekspansi dunia usaha serta konsumsi masyarakat. Situasi itu kemudian bermuara pada terbatasnya laju pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi dan konsumsi rumah tangga, dua komponen yang amat diandalkan untuk mendorong produk domestik bruto (PDB). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah masih tetap mengacu pada instrumen insentif yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Febrio menambahkan, untuk mendorong konsumsi otoritas fiskal tetap mengandalkan skema yang tertuang dalam APBN 2024 berupa program perlindungan sosial. Adapun dalam rangka mendorong dunia usaha, pemerintah masih berpijak pada skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor properti. Hanya saja, untuk sektor bisnis di luar properti dan masyarakat kelas menengah ke atas sejauh ini nihil intervensi fiskal.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah masih akan melihat kapasitas fiskal ke depan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.vDia optimistis, surplus neraca perdagangan hingga Maret 2024 juga akan mendukung stabilitas dan penguatan nilai tukar rupiah.vMenurutnya, kebijakan BI untuk menaikkan suku bunga merupakan siasat untuk mengantisipasi agresivitas The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat (AS), yang diprediksi mempertahankan tingkat suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama atau higher for longer. Jika dicermati, iklim konsumsi dan investasi sejatinya berada pada tren positif. Hal itu tecermin dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha meningkat. Dari data itu, investasi yang tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 14,11% pada kuartal I/2024, lebih tinggi dibandingkan dengan SBT pada kuartal IV/2023 sebesar 13,17%. Tak hanya itu, Prompt Manufacturing Index (PMI) BI yang pada kuartal I/2024 sebesar 52,80%, lebih tinggi dibandingkan dengan 51,20% pada kuartal sebelumnya.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, mengatakan kebijakan moneter yang agresif akan menimbulkan tantangan ekonomi. Di antaranya kenaikan harga pokok penjualan atas produksi lantaran kebijakan perbankan yang cenderung menaikkan suku bunga kredit, sehingga sektor usaha akan mengalami kenaikan cost of fund. Tantangan selanjutnya adalah pelemahan daya beli masyarakat lantaran likuiditas yang makin sempit dan potensi kenaikan harga barang. Ekspansi yang terhambat juga dipastikan bakal membuyarkan skenario pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,2% pada tahun ini. Kekhawatiran pelaku usaha soal kebijakan yang kontraproduktif ini pun sejatinya bukanlah angan semu. Hal senada juga disampaikan kalangan ekonom yang mengonfirmasi asumsi dunia bisnis itu. Direktur Eksekutif Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, mengatakan BI memang tidak memiliki banyak pilihan instrumen moneter lain untuk mengendalikan nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi. Dia menambahkan, kenaikan suku bunga tanpa adanya stimulus fiskal dipastikan akan membawa sektor riil ke zona malaise sehingga berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, memandang kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen yang paling cepat dapat merespon perubahan dari kondisi ekonomi terkini. Adapun untuk APBN 2024, menurutnya pemerintah juga masih memiliki ruang fiskal untuk melakukan intervensi dalam bentuk stimulus maupun insentif yang menyasar konsumen dan dunia usaha.

Kementerian Keuangan memastikan pengelolaan utang pemerintah tetap terjaga di tengah suku bunga tinggi dan pelemahan rupiah. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto, menyampaikan bahwa proporsi utang pemerintah dalam mata uang asing adalah sebesar 28,08% dari total outstanding utang pemerintah sebesar Rp8.319 triliun tersebut. Menurutnya, jumlah utang dalam denominasi valuta asing (valas) tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan proporsi utang dalam mata uang rupiah sebesar 71,92%, sehingga dampak terhadap beban utang atau belanja bunga dapat lebih diminimalisir. 

“Utangnya dalam mata uang rupiah bayarnya dalam rupiah, kan tidak dipengaruhi kurs. Yang berpengaruh kan dalam valas. Dari outstanding kita yang Rp8.319 triliun itu 71,92% dalam rupiah, yang dalam valas haya 28,08%. Ini juga bisa meminimalkan dampaknya,” katanya, Kamis (25/4). Dalam hal ini, Suminto mengatakan pemerintah terus mengantisipasi dan memitigasi risiko pasar, termasuk dalam konteks pembayaran kewajiban utang, baik pokok utang maupun bunga utang. Dalam memenuhi pembiayaan pemerintah tetap fleksibel dan oportunistik. “Kita memiliki kapasitas yang baik untuk memenuhi seluruh kewajiban utang,” tuturnya. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan secara nilai memang SBN berdenominasi dolar AS lebih kecil dibandingkan dengan rupiah.

Upaya Prabowo Subianto merangkul seluruh kekuatan agar bersedia untuk bekerja sama dalam pemerintahannya ke depan mendapat dukungan dari lawan politik. Partai Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara itu PKB memberi sinyal yang sama. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi kediaman Prabowo di kawasan Kartanegara IV Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/4) sore. Ini bukan kali pertama pihak Nasdem menyambangi Kartanegara IV. Pertemuan Surya dengan Prabowo berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam membahas situasi politik terkini. Seusai pertemuan, Surya menyatakan Nasdem mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran 5 tahun ke depan. Surya menyatakan bersyukur bahwa seluruh proses Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar sejak awal sampai akhir. Dia juga mengimbau seluruh pihak agar menerima hasil Pemilu 2024 dan bersama-sama membangun Indonesia agar lebih baik dan makmur di kemudian hari.

Pertemuan Prabowo dengan Surya tersebut merupakan kedua kalinya setelah Pilpres 2024. Keduanya pernah bertemu pada Jumat (22/3) di Nasdem Tower, Jakarta, berselang 2 hari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali juga mendatangi rumah Prabowo, Selasa (23/4) atau sehari sebelum penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ahmad Ali ditemui oleh Prabowo dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Meskipun demikian Ahmad waktu itu mengaku tidak membahas soal politik, melainkan hanya bersilaturahmi. Di sisi lain, sinyal dukungan Prabowo juga muncul dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya ingin kembali bekerja sama dengan Partai Gerindra untuk membangun Indonesia. Pada Pilpres 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tergabung dalam Koalisi Perubahan mendukung paslon 01 Anies-Muhaimin. Sejauh ini, hanya PKS yang belum didatangi oleh Prabowo. PKS pun membuka pintu silaturahmi dengan pemenang pilpres. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk bertemu.

Pada perkembangan lain, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan ucapan selamat kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Dia meminta setiap pihak menerima kemenangan Prabowo-Gibran dalam ajang Pilpres 2024. JK berpendapat, masyarakat sudah lelah melihat perselisihan politik selama 2 tahun belakangan. “Sudahlah kita selesaikan ini. Kita menerima apa kenyataan yang ada, bahwa kita berikan selamat kepada Pak Prabowo- Gibran untuk menjalankan pemerintahan ini,” ujar JK seusai memberikan kuliah umum di FISIP UI, Depok, Kamis (25/4). Mantan ketua umum Partai Golkar itu pun berpendapat bahwa elite politik tidak boleh menomorduakan permasalahan ekonomi dibandingkan masalah lain. Menurutnya, jika perekonomian buruk, maka masyarakat luas yang paling terdampak. Di sisi lain, JK mengingatkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto berkaitan dengan pentingnya keberadaan oposisi sebagai pengawal pemerintahan. Menurutnya, oposisi bisa menjadi pengingat pemerintah jika semena-mena menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, justru akan lebih berbahaya apabila tidak ada oposisi di pemerintahan.

PT Supertone atau dikenal sebagai SPC, perusahaan manufaktur produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan elektronik di Indonesia, mendukung kebijakan pemerintah tentang pembatasan impor 78 barang-barang produk elektronik dan TIK. Di sisi lain, SPC mendukung pemanfaatan  lebih banyak produk TIK dan  elektronik dari produsen lokal, termasuk CCTV dan layar monitor buatan dalam negeri. SPC pun telah siap memasok produk elektronik ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pebisnis hingga konsumen. Menteri Perindustrian  Agus Gumiwang Kartasasmita  telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Taknis Impor Produk Elektronik. Adapun dalam aturan tersebut, tertera 78 barang elektronik yang impornya harus dibatasi. (Yetede)

Lewat pelantang suara, petugas berulang mengingatkan calon penumpang yang hendak membeli tiket kapal PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) di Pelabuhan Bolok Kupang, NTT, Selasa (23/4) siang. Disampaikan bahwa pembelian tiket, termasuk untuk kelas bisnis, hanya dilayani di loket darat. Tak ada lagi transaksi di atas kapal. Setelah imbauan lewat pelantang suara, beberapa petugas ASDP mendatangi kerumunan calon penumpang di depan loket penjualan tiket. Petugas mengulangi imbauan itu langsung ke telinga calon penumpang. ”Untuk kelas bisnis, beli memang di sini. Di kapal tidak ada lagi jual beli tiket,” ujar seorang petugas. Imbauan itu mulai intensif dilakukan sejak akhir Desember 2023 setelah ASDP Kupang mendapat sorotan mengenai transaksi di ruang kelas bisnis.

Kala itu tak ada pemberitahuan di loket sehingga penumpang membeli tiket kelas ekonomi. Tiba di atas kapal, mereka berebut ruang kelas bisnis dengan membayar Rp 50.000 kepada petugas. Biasanya uang itu dikumpulkan petugas dalam sebuah amplop coklat berukuran besar. ”Uang itu tidak disetor ke kantor. Uang itu digunakan untuk keperluan di kapal. Padahal, sudah ada uang operasional di setiap kapal,” kata Manajer Usaha PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang Andri Matte.

Terbongkarnya praktik ”amplop coklat” terjadi ketika Andri bersama Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Beda Daton sidak di kapal. Pemeriksaan bertolak dari temuan Ombudsman NTT. Memang, perebutan ruang kelas bisnis di kapal ASDP Cabang Kupang sudah biasa selama bertahun-tahun. Hasil sidak itu jadi bahan evaluasi dan perbaikan. Andri lalu mengumpulkan petugas darat dan nakhoda. Beberapa ABK yang terlibat transaksi dipindahkan demi efek jera. Ia berkomitmen melakukan pembenahan ke depan. ”Memang tak semua orang suka dengan transformasi ini. Kita harus mulai,” ujarnya. (Yoga)