Pelemahan rupiah dan fluktuasi harga minyak mentah dunia semakin menjauh dari asumsi dasar ekonomi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pemerintah hampir pasti akan menghadapi tren ruang fiskal yang ketat pada periode ini. Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada pertengahan April 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan upaya yang akan ditempuh pemerintah menyikapi gejolak geopolitik dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Setidaknya, sampai dengan Juni mendatang, pemerintah terus memonitor dinamika yang terjadi yang berpotensi memengaruhi berbagai indikator ekonomi di dalam negeri. 

Menurut Airlangga, pemerintah sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi situasi geopolitik tatkala konflik Rusia-Ukraina. Dalam situasi konflik itu, pemerintah relatif mampu memitigasi dampak konflik. Situasi geopolitik diakui dapat memengaruhi kondisi APBN. Pemerintah berupaya menjaga supaya APBN dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai shock absorber guna meredam berbagai sentimen, termasuk dampak kenaikan harga minyak global akibat konflik Iran dan Israel. Koordinasi lebih lanjut pun akan dilakukan bersama otoritas moneter dan fiskal untuk menghasilkan bauran kebijakan dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyampaikan bahwa proporsi utang pemerintah dalam mata uang asing adalah sebesar 28,08% dari total outstanding utang pemerintah sebesar Rp8.319 triliun tersebut. Jumlah utang dalam denominasi valas tersebut, jelasnya, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan proporsi utang dalam mata uang rupiah sebesar 71,92%, sehingga dampak terhadap beban utang atau belanja bunga dapat lebih diminimalisir. Kepala Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan bahwa risiko pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi energi sudah berada di depan mata. Saat ini, nilai tukar rupiah masih di sekitar Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS) kendati otoritas moneter telah mengerek suku bunga. Pada saat bersamaan, fl uktuasi harga minyak dunia makin parah dari hari ke hari, dipengaruhi konfl ik geopolitik di Timur Tengah. 

Adapun, asumsi dasar ekonomi makro APBN 2024 dipatok memiliki pertumbuhan ekonomi 5,2%, dengan nilai tukar rupiah Rp15.000/dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$82 per barel, dan lifting minyak sebesar 635.000 barel per hari. Lantas, apabila minyak mentah ICP tembus US$100 per barel ditembah nilai tukar rupiah di level Rp16.000, tambahan belanja subsidi dan kompensasi bisa mencapai Rp156,5 triliun atau rata-rata Rp7,8 triliun setiap kenaikan US$1 per barel. Oleh sebab itu, di tengah keputusan pemerintah yang sudah telanjur berjanji untuk menahan harga BBM tak naik sampai Juni 2024, Abra melihat revisi Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, berkaitan dengan kriteria konsumen yang layak menerima BBM dan LPG bersubsidi makin relevan untuk diwacanakan. 

“Survei BPS membuktikan bahwa banyak kelas menengah atas di Indonesia yang ikut menikmati subsidi energi, karena memang BBM dan LPG itu masih dijual secara bebas. Kriteria masyarakat yang bisa mendapat subsidi perlu diwacanakan secara bertahap.,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufi kurahman menyatakan nilai tukar rupiah semakin tertekan walaupun suku bunga telah dikerek, sebab perekonomian Indonesia sangat terintegrasi dengan negara Asia, terutama China dan negara-negara Asean, yang sangat terdampak memanasnya konfl ik Timur Tengah. Berdasarkan data US Energy Information Administration Analysis, beberapa negara Asia seperti China, Jepang, Korea Selatan, India, dan Filipina tercatat akan sangat terdampak gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah. Menurut Rizal, kondisi rupiah yang masih lemah juga mencerminkan prospek perekonomian Tanah Air yang kurang menarik, seiring daya saing komoditas ekspor Indonesia yang masih minim.

Sentra batik di Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Cirebon, Jabar, Sabtu (30/3) siang, lengang. Tempat parkir sejumlah toko batik pun tampak kosong. Padahal, hari itu adalah libur panjang akhir pekan. Di toko EB Batik Traditional Cirebon, hanya ada dua pengunjung yang datang dalam satu jam. Para karyawan terlihat hanya melipat kain. ”Memang sekarang enggak seramai seperti sebelum pandemi,” ucap Nurniati, supervisor produksi EB Batik. Pandemi Covid-19 memukul usaha batik di wilayah itu. Nia, sapaan akrab Nurniati, tak menyebut penurunan jumlah pengunjung atau angka penjualan. Namun, kelompok wisatawan yang pelesir ke Cirebon tak sesering dulu, termasuk menjelang Idul Fitri saat orang berbelanja baju Lebaran.

”Kalau Lebaran itu ramainya H plus karena orang cari (kain batik) buat oleh-oleh,” ujarnya. Upaya mereka menarik perhatian konsumen sudah maksimal. Tak Cuma menyediakan kain batik tulis dan cap aneka motif, EB Batik juga memajang gamis, blus, hingga luaran batik model terkini untuk Lebaran. Inovasi menggabungkan megamendung yang ikonik dengan motif lain pun dilakukan. ”Minat pada megamendung sudah turun. Makanya, kami coba kombinasi dengan motif lain,” kata Nia. Ia memperlihatkan contoh batik motif megamendung yang dipadu motif parang liris, motif keraton seperti kereta paksi naga liman, dan motif khas Tionghoa berlatar merah berupa angkin. Warna batiknya pun tak melulu cerah.

Adaptasi juga terlihat dari pilihan material kain. Tidak melulu katun, ada juga dobi, sampai sutra. Perajin pun membuat kain yang sudah berpola sehingga para pelanggan lebih mudah menjahitnya menjadi kemeja. Mulai tahun ini, setiap kain yang dijual di EB Batik memiliki kode batang (barcode). Dengan memindai kode itu, pengunjung terhubung dengan akun Instagram yang menampilkan aneka produk jadi dari kain batik mulai dari kemeja, kaus, hingga jaket. EB Batik adalah satu dari sekian banyak jenama batik di Cirebon yang tumbuh bak cendawan di musim hujan sejak UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Batik Cirebon, dengan motif megamendungnya yang ikonik, termasuk di dalamnya.

Tahun 2012, megamendung tampil di halaman depan buku Batik Design karya Pepin van Roojen (Belanda). Motif ini juga digunakan desainer Inggris, Julien Macdonald, untuk busana rancangan koleksi musim seminya. Pengakuan pada batik Cirebon pun terus meningkat. Sayang, popularitas batik Cirebon redup akibat pukulan pandemi. Ketua Umum Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) Komarudin Kudiya, mengungkapkan, saat ini pemasaran batik makin sepi. Tak hanya di Cirebon, sentra batik lain seperti Pekalongan pun sama. ”Pascapandemi, hampir 10-20 showroom tutup. Perajin batik turun 50 % dari kisaran 131.568 perajin. Kini, kalaupun sudah naik lagi, tetapi masih di bawah 75 % dari kondisi awal,” tuturnya. Barang kali persoalan mendasar yang perlu ditelisik adalah strategi pemasaran, terutama cara memanggil kembali pelanggan untuk berbondong-bondong memborong batik motif megamendung. (Yoga)

Kabar tentang potensi kenaikan bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) sebagai dampak kebijakan BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25 % memunculkan lagi opsi lebih baik menyewa daripada membeli hunian. Mengontrak rumah diperbincangkan karena dinilai lebih ekonomis daripada membeli rumah baru ataupun bekas. Menjadi penyewa makin disanjung karena disebut bagian dari gaya hidup hijau dan berkelanjutan. Terdeteksi naik daun di masa sekarang, tetapi sebenarnya bisnis penyewaan tempat tinggal dan tempat usaha dipercaya telah ada sejak ratusan hingga ribuan tahun silam. Di perkotaan, usaha menyewakan tempat untuk berbagai kebutuhan tak bisa dipisahkan dari ledakan jumlah kelas menengah dari kalangan pekerja. Saat ini, perekonomian penyewaan menjadi lebih kompleks dan beragam.

Selain penyewaan rumah ataupun hunian vertikal reguler, ada juga penyewaan jangka pendek untuk liburan atau keperluan singkat lain. Ada pula konsep ruang hidup berbagi (co-living) yang bisa diterjemahkan dengan menyewa tempat bersama untuk tinggal ataupun berbisnis. Pertumbuhan perekonomian penyewaan yang menjadi tren kekinian itu didorong oleh beberapa faktor, termasuk perubahan demografi, kondisi ekonomi, dan kemajuan teknologi. Salah satu pendorong utama perekonomian penyewaan adalah meningkatnya jumlah generasi muda yang menunda kepemilikan rumah karena tingginya harga lahan dan rumah serta pengaruh gaya hidup baru yang menginginkan fleksibilitas dan mobilitas yang lebih luas.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian penyewaan adalah bangkitnya gig economy, yaitu membeludaknya pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas (freelancer). Mereka memiliki pendapatan yang tidak dapat diprediksi dan sering kali harus berpindah-pindah kota untuk bekerja. Menyewa rumah menjadi pilihan lebih menarik daripada memiliki rumah. Menyewa rumah turut menjadi bagian dari kampanye hidup hijau di perkotaan. Menyewa berarti memanfaatkan bangunan yang telah ada dan kecenderungan pelaku mengontrak tempat lebih kecil daripada jika membeli atau memiliki sendiri. Di samping itu, biasanya penyewa memilih rumah di pusat kota yang lebih dekat dengan tempat kerja serta sekolah dan pasar. Akses ke berbagai tujuan bisa dengan berjalan kaki atau memanfaatkan angkutan umum. Biaya pembelian bahan bakar yang lebih kecil, bahkan tidak ada, ikut mengurangi polusi udara dan kemacetan kota. Dengan pembayaran sewa secara periodik yang stabil dan pengeluaran lain lebih kecil, pengontrak dapat mengatur keuangannya secara lebih baik. (Yoga)

Munculnya warung yang buka 24 jam sehari di sejumlah tempat di Tanah Air belakangan telah menjadi sorotan. Bukan hanya karena keberadaannya yang baru dan langsung mencuri hati masyarakat, melainkan karena ada sebagian orang yang menolak. Penolakan terbaru muncul di Bali terkait jam operasional 24 jam. Satpol PP Kota Denpasar mengimbau pengelola warung kelontong membatasi jam buka warung. Usaha berbentuk warung kelontong, yang dibuka selama 24 jam sehari, dinilai rawan memunculkan gesekan sosial, bahkan rentan terjadi tindakan kriminalitas. Kepala Satpol PP Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Bawa Nendra mengatakan, pemerintah tidak melarang warga membuat dan membuka usaha ekonomi asalkan mengikuti peraturan dan memenuhi ketentuan, termasuk perizinan.

”Secara umum, usaha warung, termasuk usaha perdagangan, memerlukan perizinan, di antaranya SIUP (surat izin usaha perdagangan),” kata Bawa Nendra, Jumat (26/4). Bawa Nendra menambahkan, meskipun termasuk kategori usaha mikro, yang tidak wajib memiliki SIUP, warung kelontong tetap harus didaftarkan izin berusahanya. Pendaftaran izin berusaha bagi usaha mikro itu juga berkaitan dengan pendataan daerah. Kepala Satpol PP Kabupaten Klungkung I Dewa Putu Suwarbawa menyampaikan hal senada. Menurut Suwarbawa, Perda Kabupaten Klungkung No 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Swalayan hanya mensyaratkan jam kerja usaha minimarket, hypermarket, department store, dan supermarket.

Ketiganya dibatasi buka sampai pukul 22.00 Wita pada Senin sampai Jumat atau sam- pai pukul 23.00 Wita pada Sabtu dan Minggu. Ia menambahkan, keberadaan warung kelontong, yang dibuka selama 24 jam sehari dan dikelola warga pendatang, memiliki kerawanan dari sisi sosial. ”Munculnya gesekan sosial inilah yang perlu dicegah dengan membatasi jam buka warung kelontong,” ujar Suwarbawa. Menanggapi perda tersebut, Sekretaris Kemenkop dan UKM Arif Rahman Hakim, Sabtu (27/4) mengatakan telah meninjau Perda Kabupaten Klungkung tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Pihaknya menyimpulkan tak ada aturan melarang secara spesifik warung 24 jam. (Yoga)

Perubahan status Bandara Supadio Pontianak, Kalbar, sangat disayangkan warga karena penerbangan menuju Kuching, Malaysia, diperlukan, khususnya untuk hal-hal kedaruratan. Sebelumnya, Kemenhub mengubah status 17 bandara, salah satunya Bandara Supadio, dari internasional ke domestik. Loren (50), warga Kelurahan Batu Layang, Pontianak, menuturkan, dengan menutup penerbangan langsung dari Pontianak ke Kuching dan Kuala Lumpur, akan menimbulkan biaya mahal. Sebab, warga Kalbar jika ingin ke luar negeri harus ke Jakarta. ”Saya sangat terbantu saat masih ada penerbangan Pontianak-Kuching untuk pelayanan kesehatan dan bisnis,” kata Loren, Sabtu (27/4).

Yustinus (46), warga yang berdomisili di Kelurahan Sungai Bangkong, Pontianak, menuturkan, rute penerbangan internasional dari Pontianak ke luar negeri justru harus ditambah, misalnya ke Singapura. Dengan demikian, penumpang dari luar negeri ke Pontianak dan sebaliknya tidak direpotkan dengan transit. ”Apalagi di Kalbar ada agenda pariwisata budaya, misalnya Cap Go Meh. Wisatawan dari China bisa langsung ke Kalbar jika ada penerbangan internasional,” kata Yustinus. Pj Gubernur Kalbar Harisson saat ditemui, Sabtu (27/4) pagi menuturkan, berdasarkan SK Menhub No 31 Tahun 2024, Bandara Supadio Pontianak termasuk bandara internasional yang dikembalikan statusnya menjadi domestik. Harisson telah berdiskusi dengan Menhub Budi Karya Sumadi terkait itu.

Salah satu penyebab bandara internasional dikembalikan menjadi bandara domestik adalah karena banyak bandara internasional malah mempermudah warga negara Indonesia ke luar negeri. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan amanat presiden bahwa sebenarnya bandara (internasional) dibuka guna mempermudah wisatawan luar negeri ke Indonesia untuk menginap dan berbelanja di Indonesia. ”Dengan demikian, uang mereka (wisatawan asing) berputar di kita (dalam negeri). Namun, yang terjadi kebalikannya. Warga negara kita malah mudah ke luar negeri sehingga menggerus devisa negara kita,” kata Harisson. (Yoga)

Catur Nugroho (36) supervisor RM Ayam Goreng Bahagia 71 Hj Sunarti, mengenang saat pertama mengenal baju bermerek internasional. Bukan dari butik aslinya yang ternama, melainkan di pasar baju second (bekas) di Cirebon yang dikenal dengan nama Cimol. ”Cimol, ’Cirebon Mal’ bekas gitu. Bukan jualan barang-barang cacat, tapi barang bekas pakai orang-orang luar yang masih bagus,” tuturnya, Jumat (29/3) sore, di Cirebon, Jabar. Ia berburu kaus second branded itu karena tak mungkin membeli di gerai aslinya. Harganya mahal.  ”Di sana ada pengepulnya. Jadi, kalau kita beli, ada satu karung gede terus kita disuruh cari sendiri. Ada Uniqlo, Adidas, macam-macamlah,” ujar Catur. Ia membeli baju-baju itu dengan harga Rp 15.000 atau Rp 20.000 per potong. Kualitasnya, tak jauh beda dengan produk merek-merek itu saat ini. ”Saya ngumpulin, dipakai, habis itu dijual. Kalau sudah bosan tawarin ke teman-teman sendiri,” katanya seraya tertawa.

Uniqlo adalah salah satu produk yang disukai Catur. Menurut dia, bahannya enak dan modelnya simpel. Saking fanatiknya, ia masih menyimpan satu jaket dan dua kaus Uniqlo second. ”Enggak nyangka, setelah 10 tahun, Uniqlo buka juga tokonya di Cirebon. Hari ini pun ramai banget karena pembukaan Uniqlo. Jalanan sampai macet,” ucap Catur. Waktunya pas karena orang-orang juga baru saja menerima THR. Tak ayal, hari itu, Cirebon macet laiknya Jakarta. Pengunjung memadati Mal CSB, parkiran penuh sesak. Jalan Dr Cipto Mangunkusumo yang berada di depan mal padat kendaraan sejak pagi hingga jelang tengah malam. Pengunjung, tua, muda, dan anak-anak, antre sejak pagi dan keluar menenteng tas belanja berlogo Uniqlo. Sebagian mengenakan sarung dan peci, menyuguhkan pemandangan khas santri ”Kota Udang”.

Sukma (22) pegawai perusahaan konfeksi di Cirebon asal Bekasi sudah tiba di Mal CSB sejak pukul 08.00. Bersama seorang teman, dua jam sebelum mal buka untuk menyambut pembukaan gerai Uniqlo. Ia antre panjang di pintu masuk gerai toko itu bersama pengunjung lain. Wajah-wajah mereka semringah, berpadu dengan raut penasaran dan antusiasme di tengah hawa Cirebon yang gerah dan lembab. Sukma mengaku ingin menjadi orang yang pertama menyaksikan pembukaan gerai merek populer asal Jepang itu di Cirebon. Katanya, biar tak ketinggalan tren. Rupanya Sukma dijangkiti sindrom FOMO alias fear of missing out. Takut ketinggalan. Ia juga tak khawatir lagi ketinggalan mode. Sebagai pencinta mode, ia bisa tetap terlihat keren seperti anak-anak muda di kota lain.

Ahmad Dailami (20) dan Ibnu (21) tak sungkan berjejalan dengan ratusan pengunjung lain di toko baru tersebut. Kedua pemuda yang bermukim di Talun, Cirebon Selatan itu, berangkat pukul 07.00 demi menyambut pembukaan gerai merek tersebut. ”Bukan karena gengsi, tapi lebih karena bahannya yang enak, adem, kayak premium gitu. Biarpun harganya enggak murah-murah banget, tapi worth it sih harganya,” kata Ahmad. Meski antrean di kasir mengular panjang, Ahmad dan Ibnu tak gentar. Keranjang mereka penuh dengan kemeja untuk menyambut Lebaran. Lidia Rosdiana (20) datang ke CBS dari rumahnya di Kabupaten Cirebon bersama kakak dan ibunya, menempuh perjalanan satu jam mengendarai mobil.  Menurut dia, kehadiran merek Uniqlo di Cirebon menjadi bukti kemajuan Cirebon. Ini juga membuktikan bahwa Cirebon sudah dikenal banyak orang, sekaligus sebagai tujuan investasi. (Yoga)

Indeks Harga Saham Gabungan kembali tertekan pada hari terakhir perdagangan pekan ini, Jumat (26/4). Perkembangan ekonomi AS menimbulkan ketakutan pasar akan dampaknya pada ekonomi global, termasuk Indonesia. IHSG ditutup ambrol 119 poin atau 1,67 % ke level 7.036. Harga 422 saham turun dibandingkan dengan 153 harga saham yang mengalami kenaikan. Secara sektoral, seluruh indeks saham tumbuh negatif dengan sektor teknologi mengalami pelemahan terdalam sebesar 40,93 poin atau 1,23 %. Penurunan ini menggagalkan tren kenaikan melewati level 7.100 sejak Selasa (23/4), yang terjadi bersamaan dengan keluarnya penolakan MK terhadap tuntutan sengketa Pemilihan Presiden 2024 yang disusul penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wapres terpilih oleh KPU.

Penguatan IHSG di atas 7.150 juga terjadi setelah BI memutuskan menaikkan suku bunga acuan dari 6 % menjadi 6,25 % pada Rabu (24/4). Kebijakan ini diputuskan sebagai strategi moneter dalam menghadapi pelemahan rupiah yang terjadi pada dua minggu belakangan. Phintraco Securitas, dalam laporan analisisnya, Jumat, membaca bahwa pasar mengkhawatirkan tren perekonomian di luar negeri, khususnya dari AS. Tren ini terbaca dari rilis terkait indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) yang mencapai 3,4 % pada triwulan pertama 2024.

”Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan inflasi yang lebih persisten dan memperkuat pandangan bahwa Bank Sentral AS (Federal Reserve/The Fed) akan menahan suku bunga acuan lebih lama,” kata mereka. Situasi ini juga terbaca pada kinerja pasar saham AS yang bergerak melemah sejak Kamis (25/4). Kombinasi pertumbuhan ekonomi yang lamban dan tingkat inflasi yang tinggi menambah ketidakpastian mengenai arah kebijakan The Fed. Ekonomi AS tercatat hanya tumbuh sebesar 1,6 % secara tahunan pada triwulan I-2024 dibandingkan 3,4 % pada triwulan sebelumnya. Angka pertumbuhan di bawah perkiraan sebesar 2,5 % ini merupakan yang terendah sejak paruh pertama 2022. (Yoga)

Otoritas fiskal optimistis bahwa musim panen raya pada kuartal II/2024 bakal menjadi kado manis untuk meredakan inflasi akibat gejolak harga pangan terutama beras. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memandang bahwa inflasi Indonesia akan mulai melandai seiring dengan penurunan harga beras pada kuartal II/2024. Dia menjelaskan bahwa meski inflasi pangan sempat meningkat, tetapi ia melihat tren penurunan harga beras terjadi sejalan dengan masuknya musim panen di sentra-sentra produksi beras. 

Pasalnya, beras menjadi komoditas utama penyumbang inflasi dalam komponen volatile food (VF). “Inflasi tetap terkendali baik, headline inflation kita adalah di 3,05% per Maret, nanti mengalami penurunan, harga beras sudah mulai menunjukkan tren penurunan,” dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi April, Jumat (26/4). 

Adapun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri mematok inflasi umum dalam asumsi ekonomi makro 2024 di angka 2,8% YoY. Artinya, capaian inflasi Maret telah meleset dari target yang telah ditetapkan. Dalam paparannya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa rata-rata harga beras premium menunjukkan tren penurunan sejak mencapai puncaknya pada Februari 2024 hingga Rp15.415 per kilogram (kg). Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P. Joewono memandang bahwa pada pertengahan April ini sejumlah komoditas penyumbang inflasi mulai mengalami koreksi harga, seperti beras hingga telur ayam. 

Bank Sentral juga telah melakukan langkah dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25% guna memastikan inflasi terus terjaga pada rentang sasaran. Direktur Riset Makroekonomi Center of Reform on Economics (Core) Ahmad Akbar Susamto menilai bahwa inflasi pangan yang tinggi pada kuartal I/2024 menggerus daya beli dan memiliki konsekuensi terhadap upah riil. “Untungnya, inflasi pangan yang tinggi akan mulai mereda pada kuartal II/2024 sesudah lebaran. Dan kuartal III/2024 inflasi akan lebih rendah dari yang sudah terjadi dari kuartal I/2024,” katanya.

Kekhawatiran akan dampak kenaikan suku bunga acuan BI pada pertumbuhan ekonomi memunculkan kebutuhan akan stimulus bagi sektor riil terdampak. Rapat Dewan Gubernur BI hari Rabu (24/4) menaikkan bunga acuan 25 basis poin menjadi 6,25 %, kenaikan pertama sejak Oktober 2023. Kebijakan menaikkan BI Rate ditempuh karena kuatnya tekanan terhadap rupiah yang kian mendekati level Rp 16.500/USD. BI dalam situasi dilematis karena kenaikan suku bunga acuan ibarat pedang bermata dua: di satu sisi bisa membantu memperkuat nilai tukar, tetapi di sisi lain akan mengerem laju pertumbuhan ekonomi.

Pertimbangan ekonomi jangka panjang dan stance kebijakan moneter BI yang pro-stability membuat BI memilih opsi menaikkan BI Rate untuk meredam gejolak nilai tukar di tengah meningkatnya risiko global. Pelemahan rupiah berkepanjangan akan memukul ekonomi domestik. Namun, selain menahan eksodus dana keluar, kenaikan bunga acuan BI juga akan mendorong naiknya suku bunga kredit, yang akhirnya tertransmisi ke sektor riil dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, ada kekhawatiran, tanpa stimulus, pertumbuhan bisa di bawah 5 % tahun ini. Di sini pentingnya kebijakan kenaikan suku bunga acuan dibarengi dengan stimulus atau insentif fiskal dan nonfiskal lain guna meredam dampaknya pada sektor riil.

Stimulus itu bisa berupa kebijakan untuk mengatasi beban kenaikan biaya akibat naiknya suku bunga, insentif pajak, atau pengurangan hambatan impor bahan baku dan penolong. Perlu pula diantisipasi potensi meningkatnya gagal bayar dan kredit macet UMKM akibat kenaikan suku bunga kredit. Kebijakan fiskal untuk bantalan sosial masyarakat yang terdampak mungkin juga diperlukan guna menjaga daya beli. Tak kalah penting, mengurangi ketergantungan pada penggunaan dollar AS. Pendalaman pasar uang dan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara menjadi penting di sini. (Yoga)

Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tambang ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk periode 2015-2022. Tiga tersangka di antaranya bekas Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung. Jadi, total sudah 21 tersangka dalam kasus tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi, menyampaikan, penyidik memeriksa 13 dari 14 saksi yang direncanakan diperiksa. Salah satunya urung hadir karena sakit. ”Setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini kami tetapkan lima tersangka,” kata Kuntadi, dalam jumpa pers pada Jumat (26/4) malam.

Mereka adalah HL selaku beneficial owner PT Tinindo Inter Nusa (PT TIN) dan FL selaku pegawai pemasaran PT TIN. Tiga tersangka berikutnya berinisial SW selaku Kadis ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015-Maret 2019; BN selaku Plt Kadis ESDM Kepulauan Bangka Belitung pada Maret 2019; dan AS selaku Plt Kadis ESDM Kepulauan Bangka Belitung yang kini menjadi Kadis ESDM Bangka Belitung. Kuntadi mengatakan, tersangka SW, BN, dan AS selaku pimpinan di Dinas ESDM Bangka Belitung diduga sengaja menerbitkan dan menyetujui Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diajukan lima perusahaan pengolah bijih timah atau smelter meskipun dokumen RKAB itu tak memenuhi syarat.

Kelima perusahaan dimaksud adalah PT Tinindo Inter Nusa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Bina Sentosa. ”Selain itu, RKAB tidak digunakan untuk menambang di wilayah IUP, tetapi sekadar untuk melegalkan aktivitas perdagangan timah yang diperoleh di wilayah IUP PT Timah Tbk,” katanya. Dua tersangka lainnya, FR dan HL, diduga turut serta mengondisikan kerja sama penyewaan alat pengolahan timah. Untuk itu, keduanya membentuk dua perusahaan boneka untuk memperlancar aktivitas ilegal itu. Menurut Kuntadi, salah seorang tersangka, yakni HL, tidak memenuhi panggilan penyidik karena sakit. (Yoga)