Kondisi suku bunga tinggi bakal berefek terhadap permintaan properti. Sehingga, emiten properti dengan portofolio terdiversifikasi lebih disukai di tengah kredit yang akan membebani pembelian rumah ataupun apartemen. Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25% pada pertemuan April 2024. BI menyebut kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global, serta sebagai langkah antisipasi untuk menjaga inflasi. Alhasil, bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) diperkirakan juga bakal meningkat dalam beberapa waktu ke depan. Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Vicky Rosalinda menilai, suku bunga tinggi merupakan kondisi yang kurang baik bagi emiten properti, bahkan dapat membebani kinerja. 

Hal itu karena kondisi suku bunga tinggi dapat menekan keinginan masyarakat untuk membeli hunian baru. Emiten properti dengan fokus bisnis rumah tapak atau apartemen akan terpukul saat kondisi suku bunga tinggi. Namun untuk emiten properti pusat perbelanjaan tidak begitu berpengaruh karena masyarakat tetap melakukan aktivitas belanja. Dia turut mengantisipasi tantangan emiten properti karena adanya penurunan anggaran rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun 2024. 

FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sementara yang menjadi peluang emiten properti tahun ini yaitu insentif dari pemerintah mengenai PPN DTP yang diperpanjang hingga akhir 2024. Di samping itu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal membuka jalan bagi emiten properti untuk catatkan pertumbuhan kinerja. Analis Sucor Sekuritas Niko Pandowo memperkirakan, kuatnya permintaan perumahan akan terus berlanjut karena adanya lonjakan permintaan di wilayah perkotaan. 

Dengan asumsi rata-rata empat orang per rumah, maka Indonesia menghadapi tambahan permintaan sebesar 1 juta unit rumah per tahun di wilayah perkotaan, di luar dari 12,7 juta Sementara, Analis Ciptadana Sekuritas Asia Yasmin Soulisa menyukai BSDE dan SMRA, PWON karena pertumbuhan pendapatan berulang tahunannya yang solid. Yasmin merekomendasi beli ketiganya dengan target masing-masing Rp 1.370, Rp 940 dan Rp 560 per saham.

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) diproyeksi belum akan berdampak signifikan bagi apresiasi rupiah. Tekanan dari eksternal utamanya mengenai arah suku bunga Amerika Serikat (AS) masih menjadi ancaman besar bagi pasar nilai tukar. Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6,25% dalam rapat dewan gubernur (RDG) BI pada Rabu (24/4). Ini merupakan kenaikan bunga acuan perdana, setelah terakhir kali BI menaikkan suku bunga pada Oktober 2023. 

Menurut Pengamat Mata Uang dan Komoditas Lukman Leong, efek kenaikan bunga acuan tidak akan bisa serta merta menguatkan rupiah. Tetapi, langkah tersebut paling tidak bisa menghindari rupiah dari kejatuhan yang lebih dalam. Di sisi lain, fundamental dari angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi AS masih cukup bagus, meski data perdagangan dan penjualan ritel masih lemah. Akibatnya, prospek pemangkasan suku bunga the Fed telah mundur hingga September dari sebelumnya Juni 2024. Presiden Komisioner HFX International Berjangka, Sutopo Widodo, mencermati, perkiraan suku bunga The Fed yang tinggi dan ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah masih akan mendorong kenaikan signifikan pada dolar AS. Pengamat Mata Uang Ariston Tjendra mengatakan jika kekhawatiran pasar terhadap eksternal mereda dan dari internal berhasil memperbaiki defisit current account menjadi surplus, maka rupiah bisa menguat lagi ke bawah Rp 16.000 per dolar AS.

Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps basis poin (bps) ke level 6,25%. Sejumlah bank melihat kebijakan tersebut akan berpotensi mempengaruhi kualitas kredit. Terlebih, kondisi ekonomi global masih belum sepenuhnya pulih. Presiden Direktur CIMB Niaga (BNGA) Lani Darmawan menyebut, kualitas kredit yang tercermin dari non performing loan (NPL) merupakan indikator kinerja yang terus dipantau pasca naiknya BI rate. "Naiknya BI rate mengerek cost of fund , sehingga bunga pinjaman harus naik," kata Lani, akhir pekan lalu. 

Per akhir 2023 lalu, NPL CIMB Niaga berada di level 2,0%. Dus, lanjut Lani, CIMB Niaga akan lebih selektif menyalurkan kredit baru, untuk memastikan agar NPL tidak melonjak. "Ini termasuk memastikan nasabah yang mengalami kenaikan bunga pinjaman masih bisa mencicil dengan lancar," imbuh Lani. Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo menimpali, kenaikan NPL kemungkinan bisa terjadi, meski tidak signifikan. Terlebih, portofolio BTN tidak terpapar depresiasi nilai tukar rupiah secara langsung, seperti industri yang bahan bakunya impor. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin menilai, dalam jangka pendek, kenaikan suku bunga tidak akan berpengaruh ke NPL. "Memang, pasti akan ada tingkat pembayaran kredit yang sulit dilakukan oleh debitur. Jika account keterlambatan pembayarannya jatuh setelah 6 bulan, pasti akan meningkatkan NPL," katanya.

Bank Indonesia (BI) kembali menyebar insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk perbankan di Tanah Air. Terbaru, BI memperluas cakupan sektor usaha yang bisa mendapatkan insentif KLM. Insentif KLM ini akan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2024. Kebijakan tersebut merupakan pembaruan dari insentif KLM yang telah digulirkan BI pada Oktober 2023. Kala itu, BI menaikkan besaran insentif pelonggaran giro wajib minimum (GWM) dari 2,8% jadi 4% dari dana pihak ketiga (DPK). Kebijakan ini dilanjutkan BI pada KLM terbaru. Besaran insentif ditetapkan tetap paling tinggi 4%. Insentif penyaluran kredit ditetapkan paling tinggi 2,2%, insentif bagi bank penyalur kredit atau pembiayaan inklusif jadi paling tinggi 1,3%, dan insentif terhadap penyaluran kredit pembiayaan hijau 0,5%. 

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, penguatan dan perluasan insentif KLM sebagai upaya BI mempertahankan tren penyaluran kredit yang tumbuh tinggi pada Maret 2024, yakni mencapai 12,4%. Ekonom Universitas Bina Nusantara Doddy Ariefianto, menilai, kebijakan BI ini bisa membuka fasilitas pinjaman untuk mengamankan bank yang rentan likuiditas. Ia menilai, kebijakan ini terutama akan berdampak positif bagi bank yang tidak siap dengan kenaikan suku bunga BI. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon Napitupulu juga bilang, insentif KLM bisa membantu melonggarkan likuiditas yang dimiliki bank. Senada, Direktur Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Vera Eve Lim mengatakan, insentif KLM bisa mendorong pertumbuhan kredit bank. Di kuartal I-2024, total DPK BCA naik 7,9% secara tahunan jadi Rp 1.121 triliun. Direktur Utama Bank CIMB Niaga Lani Darmawan menimpali, pihaknya akan terus mengawasi perkembangan insentif KLM ke depan.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mengantongi laba bersih sebesar Rp 102,88 miliar di akhir 2023. Perolehan laba tahun ini disebut hasil kinerja Jasindo, tanpa tambahan dari hasil divestasi saham. "Kinerja tahun buku 2023 merupakan murni core competence Asuransi Jasindo. Tahun 2023 juga menjadi tahun di mana Asuransi Jasindo bangkit dari sebelumnya," kata Direktur Utama Asuransi Jasindo Andy Samuel dalam rilis. Pada periode 2020-2021, Jasindo sempat terpuruk hingga risk based capital (RBC) merosot di bawah ketentuan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK). Di 2022-2023, Jasindo fokus melaksanakan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). Menurut Direktur Keuangan dan Investasi Asuransi Jasindo Jhon Harlen Butar-Butar, hasil underwriting Jasindo melesat 44,30% secara tahunan menjadi Rp 420,50 miliar.

PT Blue Bird Tbk (BIRD) memperkuat bisnis transportasinya melalui unit bisnis Cititrans. Pihaknya akan mengembangkan Cititrans Busline untuk melayani perjalanan jarak jauh atau bus antar kota antar provinsi (AKAP) premium. Rencana ini disampaikan oleh Direktur Utama Blue Bird, Adrianto Djokosoetono. Namun sayang, ia belum bisa memaparkan terkait target pendapatan Cititrans Busline tahun ini lantaran bisnisnya baru saja diluncurkan. “Pada tahap awal, Cititrans Busline memiliki 10 unit bus yang akan melayani rute Jakarta - Malang dan Bandung - Malang. Kami akan terus melihat potensi pasar ke depan untuk memperluas layanan ini,” ungkap pria yang akrab disapa Andre tersebut, kepada KONTAN pekan lalu. Adapun, nilai investasi yang digelontorkan untuk peluncuran bus ini mencapai kurang lebih Rp 20 miliar dengan kisaran Rp 2 miliar untuk satu per unit bus. 

Cititrans Busline juga melayani pengiriman barang dan kargo yang dilengkapi kamera pengawas atau CCTV sebagai komitmen menjaga keamanan setiap barang yang dikirim. BIRD sendiri sebelumnya telah mengintip potensi pengembangan bisnis bus saat momen mudik Lebaran tahun ini lewat armada Big Bird. Sebagai catatan, BIRD mengerahkan 84 unit bus untuk layanan corporate atau layanan kepada perusahaan baik negeri maupun swasta. Secara keseluruhan, Blue Bird mengincar pertumbuhan bisnis dua digit selama tahun 2024. Manajemen BIRD optimis dapat menjaga tren kinerja positif seiring dengan ekspansi bisnis dan pulihnya mobilitas masyarakat.

Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, masih perlu diwaspadai untuk memastikan berbagai indikator yang dipatok dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024, sesuai dengan sasaran. Maklum, sejumlah pos di APBN dipatok dengan asumsi nilai tukar dolar terhadap rupiah. Alhasil, melemahnya rupiah yang sejak awal tahun ini sudah melampaui asumsi dalam APBN 2024, dapat memengaruhi komponen penerimaan maupun belanja. Satu pos yang rawan memantik polemik yakni subsidi energi yang berkontribusi sekitar 8% dari total belanja pemerintah pusat di APBN 2024. Kebijakan mengenai subsidi energi ini bisa merembet ke sektor lain dan paling sensitif memengaruhi laju inflasi. Pemangku kepentingan mesti cermat dalam mengelola gejolak kurs agar tak mengganggu sasaran ekonomi.

Eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah membuat ketidakpastian pasar keuangan global bertambah buruk. Investor global berbondong-bondong memindahkan portofolionya ke aset yang lebih aman, khususnya dolar AS dan emas. Dampaknya pun terasa terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia. Nilai tukar mata uang kita, rupiah terhadap dolar AS melemah, terdepresiasi tajam. Sepanjang tahun ini, nilai tukar rupiah melemah mendekati 5% dari posisi Rp15.516 per dolar AS pada 2 Januari 2024, menuju ke level Rp16.289 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, 26 April 2024. Imbas dari nilai tukar rupiah yang melemah tentu akan terlihat dalam pengelolaan anggaran negara. Kebijakan fiskal menghadapi tantangan yang tak sederhana. Sejak awal tahun pula, rupiah sudah diperdagangkan di atas kurs yang dipatok dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 senilai Rp15.000 per dolar AS. 

Perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh minyak dan gas (migas) dan penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam migas. Tak hanya penerimaan, kenaikan harga minyak mentah (crude oil) tentu menyita perhatian berbagai kalangan. Kajian yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia US$5 per barel, maka akan menambah subsidi BBM sebesar Rp0,19 triliun. Mengutip Nota Keuangan APBN 2024, pos subsidi energi pada tahun ini dipatok senilai Rp185,88 triliun, tak jauh berbeda dengan outlook APBN 2023 senilai Rp185,36 triliun. 

Porsi belanja subsidi energi itu mencakup sekitar 8% dari total belanja pemerintah pusat yang diproyeksikan menyentuh Rp2.446,54 triliun pada 2024. Jika menempuh jalan penyesuaian harga BBM, ongkos ekonomi, sosial hingga politik biasanya berubah. Rentetan efeknya akan panjang, mulai dari potensi kenaikan harga pangan, peningkatan ongkos transportasi, inflasi, termasuk keriuhan politik. Sebaliknya, jika memilih kebijakan menambal anggaran, tentu saja bakal memengaruhi pos belanja negara lainnya. Ini tentu harus jadi perhatian pula bagi pemerintah terpilih selanjutnya. Bank sentral telah merespons dengan kenaikan suku bunga acuan menjadi 6,25% guna meredam inflasi dan tetap aktif di pasar untuk untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

Empat bulan pertama tahun ini, perjalanan perekonomian di dalam negeri dibayangi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tak pelak, situasi tersebut membuat pengelolaan anggaran negara, utamanya pos subsidi energi, makin menantang. Bicara saat konferensi pers bulanan APBN Kita periode April 2024, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata tak menyinggung banyak perihal subsidi energi yang berpotensi tambah gemuk menyusul melemahnya rupiah. Isa sekadar menjelaskan kebijakan yang sifatnya normatif yakni mengikuti perkembangan yang terjadi, baik itu dari sisi pegerakan nilai tukar dan harga patokan minyak atau Indonesia Crude Price (ICP). “Kami tidak melakukan ear marking [mengalokasikan anggaran]. Tetapi pendapatan migas [minyak dan gas] juga akan ada peningkatan kalau kurs dan ICP meningkat. Ini bisa menjadi keleluasaan untuk melonggarkan anggaran untuk subsidi,” ujar Isa sembari menyatakan penyesuaian anggaran subsidi energi menjadi kebijakan menteri keuangan. Saat pelemahan rupiah, kebijakan subsidi energi memang paling menyita perhatian berbagai kalangan. 

Saat nilai tukar rupiah makin melemah dan harga minyak dunia meningkat, hal tersebut dapat memengaruhi pos anggaran subsidi. Sebaliknya, jika memilih kebijakan menambal anggaran, tentu saja bakal memengaruhi pos belanja negara lainnya. Mengutip Nota Keuangan APBN 2024, pos subsidi energi pada tahun ini dipatok senilai Rp185,88 triliun, tak jauh berbeda dengan outlook APBN 2023 senilai Rp185,36 triliun. Porsi belanja subsidi energi itu mencakup sekitar 8% dari total belanja pemerintah pusat yang diproyeksikan menyentuh Rp2.446,54 triliun pada 2024. Sepanjang tahun ini, nilai tukar rupiah melemah mendekati 5% dari posisi Rp15.516 per dolar AS pada 2 Januari 2024, menuju ke level Rp16.289 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, 26 April 2024. Pengaruh pelemahan rupiah sejatinya tidak hanya menyangkut subsidi energi. Dalam Nota Keuangan disebutkan sensitivitas nilai tukar memengaruhi a.l. penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional, seperti PPh Pasal 22 impor, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) impor, bea masuk, dan bea keluar.

Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, menguatnya dolar AS secara luas menjadi penyebab anjloknya nilai tukar rupiah. “Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama [DXY] menguat tajam mencapai level tertinggi 106,25 pada tanggal 16 April 2024 atau mengalami apresiasi 4,86% dibandingkan dengan level akhir tahun 2023,” ujar Perry saat Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan April 2024, Rabu (24/4). Dalam Rapat Dewan Gubernur tersebut, BI menempuh kebijakan dengan mengerek suku bunga acuan atau BI Rate dari level 6% menjadi 6,25%. Pelemahan nilai tukar yang melampaui asumsi kurs yang dipatok di APBN 2024, menjadi sorotan Komisi XI DPR.Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara menilai perlu adanya penanganan yang intensif agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap dalam kondisi aman.

Pihaknya mendorong Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia segera merespons pelemahan rupiah serta segera mengantisipasi potensi anjloknya nilai tukar rupiah yang telah menembus level Rp16.000 per dolar AS. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharapkan bisa melonggarkan aturan dalam pemberian kredit. Terutama kebijakan kredit tanpa jaminan harus diperluas untuk sektor-sektor produktif usaha kecil menengah rakyat (UMKM)Belum lagi konfl ik antara Iran dan Israel langsung memicu gejolak di seluruh dunia, termasuk di Tanah Air. Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Partai Golkar Puteri Komarudin meminta pemerintah melakukan serangkaian uji daya tahan atau stress test untuk mengukur dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap nilai tukar rupiah beserta efeknya bagi APBN, khususnya di pos belanja subsidi energi.

Gejolak nilai tukar rupiah yang melemah menjadi perhatian para kalangan pelaku bisnis. Berbagai upaya mitigasi disiapkan guna memastikan daya tahan bisnis terjaga. Salah satu pelaku industri yang memperkuat strategi mitigasi dalam menjaga fluktuasi nilai tukar yakni PT Pertamina (Persero). Selain menghadapi pelemahan nilai tukar, korporasi minyak dan gas milik negara itu harus memastikan cadangan minyak di dalam negeri terpenuhi, khususnya dalam menghadai konflik geopolitik. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, pasokan bahan bakar minyak atau BBM untuk Indonesia saat ini dalam kondisi aman dan belum terpengaruh dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. 

Selain itu, perseroan juga melakukan langkah mitigasi risiko nilai tukar rupiah yang tengah melemah di antaranya adalah dengan melakukan transaksi lindung nilai valuta asing (valas) dan menyeimbangkan aset moneter untuk mengurangi paparan risiko nilai tukar translasi. Selain itu Pertamina juga melakukan upaya renegosiasi terkait dengan kewajiban dalam mata uang dolar menjadi rupiah dan melakukan pembayaran dengan menggunakan Local Currency Settlement (LCS). Demikian halnya dengan Perum Bulog yang menyebut depresiasi nilai rupiah berdampak langsung terhadap biaya importasi, seperti beras dan jagung. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan kenaikan nilai kurs, berimbas pada kebutuhan biaya impor. 

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) Yushi Sandidarma mengatakan pelaku usaha di industri alat berat mesti memutar otak untuk merancang strategi agar usahanya selamat. “Dampaknya pastinya kalau situasi seperti ini saya rasa pasti akan berdampak ke kenaikan harga, karena rata-rata transaksi yang dilakukan dengan dolar AS,” kata Yushi kepada Bisnis, Rabu (24/4). Kondisi tersebut membuat ongkos importasi semakin mahal sehingga akan berdampak ke harga jual. Meskipun, dia memastikan saat ini bahwa perusahaannya belum mengalami dampak signifi kan. Namun, dia tak memungkiri bahwa depresiasi rupiah merupakan tantangan besar bagi pengusaha alat berat. Terlebih, mengingat permintaan alat berat dari domestik terus melemah.