Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, masih perlu diwaspadai untuk memastikan berbagai indikator yang dipatok dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024, sesuai dengan sasaran. Maklum, sejumlah pos di APBN dipatok dengan asumsi nilai tukar dolar terhadap rupiah. Alhasil, melemahnya rupiah yang sejak awal tahun ini sudah melampaui asumsi dalam APBN 2024, dapat memengaruhi komponen penerimaan maupun belanja. Satu pos yang rawan memantik polemik yakni subsidi energi yang berkontribusi sekitar 8% dari total belanja pemerintah pusat di APBN 2024. Kebijakan mengenai subsidi energi ini bisa merembet ke sektor lain dan paling sensitif memengaruhi laju inflasi. Pemangku kepentingan mesti cermat dalam mengelola gejolak kurs agar tak mengganggu sasaran ekonomi.

Eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah membuat ketidakpastian pasar keuangan global bertambah buruk. Investor global berbondong-bondong memindahkan portofolionya ke aset yang lebih aman, khususnya dolar AS dan emas. Dampaknya pun terasa terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia. Nilai tukar mata uang kita, rupiah terhadap dolar AS melemah, terdepresiasi tajam. Sepanjang tahun ini, nilai tukar rupiah melemah mendekati 5% dari posisi Rp15.516 per dolar AS pada 2 Januari 2024, menuju ke level Rp16.289 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, 26 April 2024. Imbas dari nilai tukar rupiah yang melemah tentu akan terlihat dalam pengelolaan anggaran negara. Kebijakan fiskal menghadapi tantangan yang tak sederhana. Sejak awal tahun pula, rupiah sudah diperdagangkan di atas kurs yang dipatok dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 senilai Rp15.000 per dolar AS. 

Perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh minyak dan gas (migas) dan penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam migas. Tak hanya penerimaan, kenaikan harga minyak mentah (crude oil) tentu menyita perhatian berbagai kalangan. Kajian yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia US$5 per barel, maka akan menambah subsidi BBM sebesar Rp0,19 triliun. Mengutip Nota Keuangan APBN 2024, pos subsidi energi pada tahun ini dipatok senilai Rp185,88 triliun, tak jauh berbeda dengan outlook APBN 2023 senilai Rp185,36 triliun. 

Porsi belanja subsidi energi itu mencakup sekitar 8% dari total belanja pemerintah pusat yang diproyeksikan menyentuh Rp2.446,54 triliun pada 2024. Jika menempuh jalan penyesuaian harga BBM, ongkos ekonomi, sosial hingga politik biasanya berubah. Rentetan efeknya akan panjang, mulai dari potensi kenaikan harga pangan, peningkatan ongkos transportasi, inflasi, termasuk keriuhan politik. Sebaliknya, jika memilih kebijakan menambal anggaran, tentu saja bakal memengaruhi pos belanja negara lainnya. Ini tentu harus jadi perhatian pula bagi pemerintah terpilih selanjutnya. Bank sentral telah merespons dengan kenaikan suku bunga acuan menjadi 6,25% guna meredam inflasi dan tetap aktif di pasar untuk untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

Empat bulan pertama tahun ini, perjalanan perekonomian di dalam negeri dibayangi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tak pelak, situasi tersebut membuat pengelolaan anggaran negara, utamanya pos subsidi energi, makin menantang. Bicara saat konferensi pers bulanan APBN Kita periode April 2024, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata tak menyinggung banyak perihal subsidi energi yang berpotensi tambah gemuk menyusul melemahnya rupiah. Isa sekadar menjelaskan kebijakan yang sifatnya normatif yakni mengikuti perkembangan yang terjadi, baik itu dari sisi pegerakan nilai tukar dan harga patokan minyak atau Indonesia Crude Price (ICP). “Kami tidak melakukan ear marking [mengalokasikan anggaran]. Tetapi pendapatan migas [minyak dan gas] juga akan ada peningkatan kalau kurs dan ICP meningkat. Ini bisa menjadi keleluasaan untuk melonggarkan anggaran untuk subsidi,” ujar Isa sembari menyatakan penyesuaian anggaran subsidi energi menjadi kebijakan menteri keuangan. Saat pelemahan rupiah, kebijakan subsidi energi memang paling menyita perhatian berbagai kalangan. 

Saat nilai tukar rupiah makin melemah dan harga minyak dunia meningkat, hal tersebut dapat memengaruhi pos anggaran subsidi. Sebaliknya, jika memilih kebijakan menambal anggaran, tentu saja bakal memengaruhi pos belanja negara lainnya. Mengutip Nota Keuangan APBN 2024, pos subsidi energi pada tahun ini dipatok senilai Rp185,88 triliun, tak jauh berbeda dengan outlook APBN 2023 senilai Rp185,36 triliun. Porsi belanja subsidi energi itu mencakup sekitar 8% dari total belanja pemerintah pusat yang diproyeksikan menyentuh Rp2.446,54 triliun pada 2024. Sepanjang tahun ini, nilai tukar rupiah melemah mendekati 5% dari posisi Rp15.516 per dolar AS pada 2 Januari 2024, menuju ke level Rp16.289 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, 26 April 2024. Pengaruh pelemahan rupiah sejatinya tidak hanya menyangkut subsidi energi. Dalam Nota Keuangan disebutkan sensitivitas nilai tukar memengaruhi a.l. penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional, seperti PPh Pasal 22 impor, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) impor, bea masuk, dan bea keluar.

Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, menguatnya dolar AS secara luas menjadi penyebab anjloknya nilai tukar rupiah. “Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama [DXY] menguat tajam mencapai level tertinggi 106,25 pada tanggal 16 April 2024 atau mengalami apresiasi 4,86% dibandingkan dengan level akhir tahun 2023,” ujar Perry saat Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan April 2024, Rabu (24/4). Dalam Rapat Dewan Gubernur tersebut, BI menempuh kebijakan dengan mengerek suku bunga acuan atau BI Rate dari level 6% menjadi 6,25%. Pelemahan nilai tukar yang melampaui asumsi kurs yang dipatok di APBN 2024, menjadi sorotan Komisi XI DPR.Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara menilai perlu adanya penanganan yang intensif agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap dalam kondisi aman.

Pihaknya mendorong Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia segera merespons pelemahan rupiah serta segera mengantisipasi potensi anjloknya nilai tukar rupiah yang telah menembus level Rp16.000 per dolar AS. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharapkan bisa melonggarkan aturan dalam pemberian kredit. Terutama kebijakan kredit tanpa jaminan harus diperluas untuk sektor-sektor produktif usaha kecil menengah rakyat (UMKM)Belum lagi konfl ik antara Iran dan Israel langsung memicu gejolak di seluruh dunia, termasuk di Tanah Air. Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Partai Golkar Puteri Komarudin meminta pemerintah melakukan serangkaian uji daya tahan atau stress test untuk mengukur dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap nilai tukar rupiah beserta efeknya bagi APBN, khususnya di pos belanja subsidi energi.

Gejolak nilai tukar rupiah yang melemah menjadi perhatian para kalangan pelaku bisnis. Berbagai upaya mitigasi disiapkan guna memastikan daya tahan bisnis terjaga. Salah satu pelaku industri yang memperkuat strategi mitigasi dalam menjaga fluktuasi nilai tukar yakni PT Pertamina (Persero). Selain menghadapi pelemahan nilai tukar, korporasi minyak dan gas milik negara itu harus memastikan cadangan minyak di dalam negeri terpenuhi, khususnya dalam menghadai konflik geopolitik. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, pasokan bahan bakar minyak atau BBM untuk Indonesia saat ini dalam kondisi aman dan belum terpengaruh dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. 

Selain itu, perseroan juga melakukan langkah mitigasi risiko nilai tukar rupiah yang tengah melemah di antaranya adalah dengan melakukan transaksi lindung nilai valuta asing (valas) dan menyeimbangkan aset moneter untuk mengurangi paparan risiko nilai tukar translasi. Selain itu Pertamina juga melakukan upaya renegosiasi terkait dengan kewajiban dalam mata uang dolar menjadi rupiah dan melakukan pembayaran dengan menggunakan Local Currency Settlement (LCS). Demikian halnya dengan Perum Bulog yang menyebut depresiasi nilai rupiah berdampak langsung terhadap biaya importasi, seperti beras dan jagung. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan kenaikan nilai kurs, berimbas pada kebutuhan biaya impor. 

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) Yushi Sandidarma mengatakan pelaku usaha di industri alat berat mesti memutar otak untuk merancang strategi agar usahanya selamat. “Dampaknya pastinya kalau situasi seperti ini saya rasa pasti akan berdampak ke kenaikan harga, karena rata-rata transaksi yang dilakukan dengan dolar AS,” kata Yushi kepada Bisnis, Rabu (24/4). Kondisi tersebut membuat ongkos importasi semakin mahal sehingga akan berdampak ke harga jual. Meskipun, dia memastikan saat ini bahwa perusahaannya belum mengalami dampak signifi kan. Namun, dia tak memungkiri bahwa depresiasi rupiah merupakan tantangan besar bagi pengusaha alat berat. Terlebih, mengingat permintaan alat berat dari domestik terus melemah.

Pelemahan rupiah dan fluktuasi harga minyak mentah dunia semakin menjauh dari asumsi dasar ekonomi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pemerintah hampir pasti akan menghadapi tren ruang fiskal yang ketat pada periode ini. Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada pertengahan April 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan upaya yang akan ditempuh pemerintah menyikapi gejolak geopolitik dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Setidaknya, sampai dengan Juni mendatang, pemerintah terus memonitor dinamika yang terjadi yang berpotensi memengaruhi berbagai indikator ekonomi di dalam negeri. 

Menurut Airlangga, pemerintah sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi situasi geopolitik tatkala konflik Rusia-Ukraina. Dalam situasi konflik itu, pemerintah relatif mampu memitigasi dampak konflik. Situasi geopolitik diakui dapat memengaruhi kondisi APBN. Pemerintah berupaya menjaga supaya APBN dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai shock absorber guna meredam berbagai sentimen, termasuk dampak kenaikan harga minyak global akibat konflik Iran dan Israel. Koordinasi lebih lanjut pun akan dilakukan bersama otoritas moneter dan fiskal untuk menghasilkan bauran kebijakan dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyampaikan bahwa proporsi utang pemerintah dalam mata uang asing adalah sebesar 28,08% dari total outstanding utang pemerintah sebesar Rp8.319 triliun tersebut. Jumlah utang dalam denominasi valas tersebut, jelasnya, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan proporsi utang dalam mata uang rupiah sebesar 71,92%, sehingga dampak terhadap beban utang atau belanja bunga dapat lebih diminimalisir. Kepala Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan bahwa risiko pembengkakan anggaran subsidi dan kompensasi energi sudah berada di depan mata. Saat ini, nilai tukar rupiah masih di sekitar Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS) kendati otoritas moneter telah mengerek suku bunga. Pada saat bersamaan, fl uktuasi harga minyak dunia makin parah dari hari ke hari, dipengaruhi konfl ik geopolitik di Timur Tengah. 

Adapun, asumsi dasar ekonomi makro APBN 2024 dipatok memiliki pertumbuhan ekonomi 5,2%, dengan nilai tukar rupiah Rp15.000/dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$82 per barel, dan lifting minyak sebesar 635.000 barel per hari. Lantas, apabila minyak mentah ICP tembus US$100 per barel ditembah nilai tukar rupiah di level Rp16.000, tambahan belanja subsidi dan kompensasi bisa mencapai Rp156,5 triliun atau rata-rata Rp7,8 triliun setiap kenaikan US$1 per barel. Oleh sebab itu, di tengah keputusan pemerintah yang sudah telanjur berjanji untuk menahan harga BBM tak naik sampai Juni 2024, Abra melihat revisi Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, berkaitan dengan kriteria konsumen yang layak menerima BBM dan LPG bersubsidi makin relevan untuk diwacanakan. 

“Survei BPS membuktikan bahwa banyak kelas menengah atas di Indonesia yang ikut menikmati subsidi energi, karena memang BBM dan LPG itu masih dijual secara bebas. Kriteria masyarakat yang bisa mendapat subsidi perlu diwacanakan secara bertahap.,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufi kurahman menyatakan nilai tukar rupiah semakin tertekan walaupun suku bunga telah dikerek, sebab perekonomian Indonesia sangat terintegrasi dengan negara Asia, terutama China dan negara-negara Asean, yang sangat terdampak memanasnya konfl ik Timur Tengah. Berdasarkan data US Energy Information Administration Analysis, beberapa negara Asia seperti China, Jepang, Korea Selatan, India, dan Filipina tercatat akan sangat terdampak gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah. Menurut Rizal, kondisi rupiah yang masih lemah juga mencerminkan prospek perekonomian Tanah Air yang kurang menarik, seiring daya saing komoditas ekspor Indonesia yang masih minim.

Sentra batik di Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Cirebon, Jabar, Sabtu (30/3) siang, lengang. Tempat parkir sejumlah toko batik pun tampak kosong. Padahal, hari itu adalah libur panjang akhir pekan. Di toko EB Batik Traditional Cirebon, hanya ada dua pengunjung yang datang dalam satu jam. Para karyawan terlihat hanya melipat kain. ”Memang sekarang enggak seramai seperti sebelum pandemi,” ucap Nurniati, supervisor produksi EB Batik. Pandemi Covid-19 memukul usaha batik di wilayah itu. Nia, sapaan akrab Nurniati, tak menyebut penurunan jumlah pengunjung atau angka penjualan. Namun, kelompok wisatawan yang pelesir ke Cirebon tak sesering dulu, termasuk menjelang Idul Fitri saat orang berbelanja baju Lebaran.

”Kalau Lebaran itu ramainya H plus karena orang cari (kain batik) buat oleh-oleh,” ujarnya. Upaya mereka menarik perhatian konsumen sudah maksimal. Tak Cuma menyediakan kain batik tulis dan cap aneka motif, EB Batik juga memajang gamis, blus, hingga luaran batik model terkini untuk Lebaran. Inovasi menggabungkan megamendung yang ikonik dengan motif lain pun dilakukan. ”Minat pada megamendung sudah turun. Makanya, kami coba kombinasi dengan motif lain,” kata Nia. Ia memperlihatkan contoh batik motif megamendung yang dipadu motif parang liris, motif keraton seperti kereta paksi naga liman, dan motif khas Tionghoa berlatar merah berupa angkin. Warna batiknya pun tak melulu cerah.

Adaptasi juga terlihat dari pilihan material kain. Tidak melulu katun, ada juga dobi, sampai sutra. Perajin pun membuat kain yang sudah berpola sehingga para pelanggan lebih mudah menjahitnya menjadi kemeja. Mulai tahun ini, setiap kain yang dijual di EB Batik memiliki kode batang (barcode). Dengan memindai kode itu, pengunjung terhubung dengan akun Instagram yang menampilkan aneka produk jadi dari kain batik mulai dari kemeja, kaus, hingga jaket. EB Batik adalah satu dari sekian banyak jenama batik di Cirebon yang tumbuh bak cendawan di musim hujan sejak UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Batik Cirebon, dengan motif megamendungnya yang ikonik, termasuk di dalamnya.

Tahun 2012, megamendung tampil di halaman depan buku Batik Design karya Pepin van Roojen (Belanda). Motif ini juga digunakan desainer Inggris, Julien Macdonald, untuk busana rancangan koleksi musim seminya. Pengakuan pada batik Cirebon pun terus meningkat. Sayang, popularitas batik Cirebon redup akibat pukulan pandemi. Ketua Umum Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) Komarudin Kudiya, mengungkapkan, saat ini pemasaran batik makin sepi. Tak hanya di Cirebon, sentra batik lain seperti Pekalongan pun sama. ”Pascapandemi, hampir 10-20 showroom tutup. Perajin batik turun 50 % dari kisaran 131.568 perajin. Kini, kalaupun sudah naik lagi, tetapi masih di bawah 75 % dari kondisi awal,” tuturnya. Barang kali persoalan mendasar yang perlu ditelisik adalah strategi pemasaran, terutama cara memanggil kembali pelanggan untuk berbondong-bondong memborong batik motif megamendung. (Yoga)

Kabar tentang potensi kenaikan bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) sebagai dampak kebijakan BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25 % memunculkan lagi opsi lebih baik menyewa daripada membeli hunian. Mengontrak rumah diperbincangkan karena dinilai lebih ekonomis daripada membeli rumah baru ataupun bekas. Menjadi penyewa makin disanjung karena disebut bagian dari gaya hidup hijau dan berkelanjutan. Terdeteksi naik daun di masa sekarang, tetapi sebenarnya bisnis penyewaan tempat tinggal dan tempat usaha dipercaya telah ada sejak ratusan hingga ribuan tahun silam. Di perkotaan, usaha menyewakan tempat untuk berbagai kebutuhan tak bisa dipisahkan dari ledakan jumlah kelas menengah dari kalangan pekerja. Saat ini, perekonomian penyewaan menjadi lebih kompleks dan beragam.

Selain penyewaan rumah ataupun hunian vertikal reguler, ada juga penyewaan jangka pendek untuk liburan atau keperluan singkat lain. Ada pula konsep ruang hidup berbagi (co-living) yang bisa diterjemahkan dengan menyewa tempat bersama untuk tinggal ataupun berbisnis. Pertumbuhan perekonomian penyewaan yang menjadi tren kekinian itu didorong oleh beberapa faktor, termasuk perubahan demografi, kondisi ekonomi, dan kemajuan teknologi. Salah satu pendorong utama perekonomian penyewaan adalah meningkatnya jumlah generasi muda yang menunda kepemilikan rumah karena tingginya harga lahan dan rumah serta pengaruh gaya hidup baru yang menginginkan fleksibilitas dan mobilitas yang lebih luas.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian penyewaan adalah bangkitnya gig economy, yaitu membeludaknya pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas (freelancer). Mereka memiliki pendapatan yang tidak dapat diprediksi dan sering kali harus berpindah-pindah kota untuk bekerja. Menyewa rumah menjadi pilihan lebih menarik daripada memiliki rumah. Menyewa rumah turut menjadi bagian dari kampanye hidup hijau di perkotaan. Menyewa berarti memanfaatkan bangunan yang telah ada dan kecenderungan pelaku mengontrak tempat lebih kecil daripada jika membeli atau memiliki sendiri. Di samping itu, biasanya penyewa memilih rumah di pusat kota yang lebih dekat dengan tempat kerja serta sekolah dan pasar. Akses ke berbagai tujuan bisa dengan berjalan kaki atau memanfaatkan angkutan umum. Biaya pembelian bahan bakar yang lebih kecil, bahkan tidak ada, ikut mengurangi polusi udara dan kemacetan kota. Dengan pembayaran sewa secara periodik yang stabil dan pengeluaran lain lebih kecil, pengontrak dapat mengatur keuangannya secara lebih baik. (Yoga)

Munculnya warung yang buka 24 jam sehari di sejumlah tempat di Tanah Air belakangan telah menjadi sorotan. Bukan hanya karena keberadaannya yang baru dan langsung mencuri hati masyarakat, melainkan karena ada sebagian orang yang menolak. Penolakan terbaru muncul di Bali terkait jam operasional 24 jam. Satpol PP Kota Denpasar mengimbau pengelola warung kelontong membatasi jam buka warung. Usaha berbentuk warung kelontong, yang dibuka selama 24 jam sehari, dinilai rawan memunculkan gesekan sosial, bahkan rentan terjadi tindakan kriminalitas. Kepala Satpol PP Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Bawa Nendra mengatakan, pemerintah tidak melarang warga membuat dan membuka usaha ekonomi asalkan mengikuti peraturan dan memenuhi ketentuan, termasuk perizinan.

”Secara umum, usaha warung, termasuk usaha perdagangan, memerlukan perizinan, di antaranya SIUP (surat izin usaha perdagangan),” kata Bawa Nendra, Jumat (26/4). Bawa Nendra menambahkan, meskipun termasuk kategori usaha mikro, yang tidak wajib memiliki SIUP, warung kelontong tetap harus didaftarkan izin berusahanya. Pendaftaran izin berusaha bagi usaha mikro itu juga berkaitan dengan pendataan daerah. Kepala Satpol PP Kabupaten Klungkung I Dewa Putu Suwarbawa menyampaikan hal senada. Menurut Suwarbawa, Perda Kabupaten Klungkung No 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Swalayan hanya mensyaratkan jam kerja usaha minimarket, hypermarket, department store, dan supermarket.

Ketiganya dibatasi buka sampai pukul 22.00 Wita pada Senin sampai Jumat atau sam- pai pukul 23.00 Wita pada Sabtu dan Minggu. Ia menambahkan, keberadaan warung kelontong, yang dibuka selama 24 jam sehari dan dikelola warga pendatang, memiliki kerawanan dari sisi sosial. ”Munculnya gesekan sosial inilah yang perlu dicegah dengan membatasi jam buka warung kelontong,” ujar Suwarbawa. Menanggapi perda tersebut, Sekretaris Kemenkop dan UKM Arif Rahman Hakim, Sabtu (27/4) mengatakan telah meninjau Perda Kabupaten Klungkung tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Pihaknya menyimpulkan tak ada aturan melarang secara spesifik warung 24 jam. (Yoga)

Perubahan status Bandara Supadio Pontianak, Kalbar, sangat disayangkan warga karena penerbangan menuju Kuching, Malaysia, diperlukan, khususnya untuk hal-hal kedaruratan. Sebelumnya, Kemenhub mengubah status 17 bandara, salah satunya Bandara Supadio, dari internasional ke domestik. Loren (50), warga Kelurahan Batu Layang, Pontianak, menuturkan, dengan menutup penerbangan langsung dari Pontianak ke Kuching dan Kuala Lumpur, akan menimbulkan biaya mahal. Sebab, warga Kalbar jika ingin ke luar negeri harus ke Jakarta. ”Saya sangat terbantu saat masih ada penerbangan Pontianak-Kuching untuk pelayanan kesehatan dan bisnis,” kata Loren, Sabtu (27/4).

Yustinus (46), warga yang berdomisili di Kelurahan Sungai Bangkong, Pontianak, menuturkan, rute penerbangan internasional dari Pontianak ke luar negeri justru harus ditambah, misalnya ke Singapura. Dengan demikian, penumpang dari luar negeri ke Pontianak dan sebaliknya tidak direpotkan dengan transit. ”Apalagi di Kalbar ada agenda pariwisata budaya, misalnya Cap Go Meh. Wisatawan dari China bisa langsung ke Kalbar jika ada penerbangan internasional,” kata Yustinus. Pj Gubernur Kalbar Harisson saat ditemui, Sabtu (27/4) pagi menuturkan, berdasarkan SK Menhub No 31 Tahun 2024, Bandara Supadio Pontianak termasuk bandara internasional yang dikembalikan statusnya menjadi domestik. Harisson telah berdiskusi dengan Menhub Budi Karya Sumadi terkait itu.

Salah satu penyebab bandara internasional dikembalikan menjadi bandara domestik adalah karena banyak bandara internasional malah mempermudah warga negara Indonesia ke luar negeri. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan amanat presiden bahwa sebenarnya bandara (internasional) dibuka guna mempermudah wisatawan luar negeri ke Indonesia untuk menginap dan berbelanja di Indonesia. ”Dengan demikian, uang mereka (wisatawan asing) berputar di kita (dalam negeri). Namun, yang terjadi kebalikannya. Warga negara kita malah mudah ke luar negeri sehingga menggerus devisa negara kita,” kata Harisson. (Yoga)

Catur Nugroho (36) supervisor RM Ayam Goreng Bahagia 71 Hj Sunarti, mengenang saat pertama mengenal baju bermerek internasional. Bukan dari butik aslinya yang ternama, melainkan di pasar baju second (bekas) di Cirebon yang dikenal dengan nama Cimol. ”Cimol, ’Cirebon Mal’ bekas gitu. Bukan jualan barang-barang cacat, tapi barang bekas pakai orang-orang luar yang masih bagus,” tuturnya, Jumat (29/3) sore, di Cirebon, Jabar. Ia berburu kaus second branded itu karena tak mungkin membeli di gerai aslinya. Harganya mahal.  ”Di sana ada pengepulnya. Jadi, kalau kita beli, ada satu karung gede terus kita disuruh cari sendiri. Ada Uniqlo, Adidas, macam-macamlah,” ujar Catur. Ia membeli baju-baju itu dengan harga Rp 15.000 atau Rp 20.000 per potong. Kualitasnya, tak jauh beda dengan produk merek-merek itu saat ini. ”Saya ngumpulin, dipakai, habis itu dijual. Kalau sudah bosan tawarin ke teman-teman sendiri,” katanya seraya tertawa.

Uniqlo adalah salah satu produk yang disukai Catur. Menurut dia, bahannya enak dan modelnya simpel. Saking fanatiknya, ia masih menyimpan satu jaket dan dua kaus Uniqlo second. ”Enggak nyangka, setelah 10 tahun, Uniqlo buka juga tokonya di Cirebon. Hari ini pun ramai banget karena pembukaan Uniqlo. Jalanan sampai macet,” ucap Catur. Waktunya pas karena orang-orang juga baru saja menerima THR. Tak ayal, hari itu, Cirebon macet laiknya Jakarta. Pengunjung memadati Mal CSB, parkiran penuh sesak. Jalan Dr Cipto Mangunkusumo yang berada di depan mal padat kendaraan sejak pagi hingga jelang tengah malam. Pengunjung, tua, muda, dan anak-anak, antre sejak pagi dan keluar menenteng tas belanja berlogo Uniqlo. Sebagian mengenakan sarung dan peci, menyuguhkan pemandangan khas santri ”Kota Udang”.

Sukma (22) pegawai perusahaan konfeksi di Cirebon asal Bekasi sudah tiba di Mal CSB sejak pukul 08.00. Bersama seorang teman, dua jam sebelum mal buka untuk menyambut pembukaan gerai Uniqlo. Ia antre panjang di pintu masuk gerai toko itu bersama pengunjung lain. Wajah-wajah mereka semringah, berpadu dengan raut penasaran dan antusiasme di tengah hawa Cirebon yang gerah dan lembab. Sukma mengaku ingin menjadi orang yang pertama menyaksikan pembukaan gerai merek populer asal Jepang itu di Cirebon. Katanya, biar tak ketinggalan tren. Rupanya Sukma dijangkiti sindrom FOMO alias fear of missing out. Takut ketinggalan. Ia juga tak khawatir lagi ketinggalan mode. Sebagai pencinta mode, ia bisa tetap terlihat keren seperti anak-anak muda di kota lain.

Ahmad Dailami (20) dan Ibnu (21) tak sungkan berjejalan dengan ratusan pengunjung lain di toko baru tersebut. Kedua pemuda yang bermukim di Talun, Cirebon Selatan itu, berangkat pukul 07.00 demi menyambut pembukaan gerai merek tersebut. ”Bukan karena gengsi, tapi lebih karena bahannya yang enak, adem, kayak premium gitu. Biarpun harganya enggak murah-murah banget, tapi worth it sih harganya,” kata Ahmad. Meski antrean di kasir mengular panjang, Ahmad dan Ibnu tak gentar. Keranjang mereka penuh dengan kemeja untuk menyambut Lebaran. Lidia Rosdiana (20) datang ke CBS dari rumahnya di Kabupaten Cirebon bersama kakak dan ibunya, menempuh perjalanan satu jam mengendarai mobil.  Menurut dia, kehadiran merek Uniqlo di Cirebon menjadi bukti kemajuan Cirebon. Ini juga membuktikan bahwa Cirebon sudah dikenal banyak orang, sekaligus sebagai tujuan investasi. (Yoga)