Ekonomi
( 40460 )Rem Rilis Global Bond Saat Pasar Bergejolak
Kementerian Keuangan mencatat, realisasi pembiayaan utang hingga akhir Maret atau kuartal I 2024 mencapai Rp 104,7 triliun. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Nilainya turun drastis 53,6% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 225,4 triliun," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat (26/4) pekan lalu. Pembiayaan utang meliputi penerbitan SBN dan pinjaman. Nilai penerbitan SBN hingga kuartal I 2024 sebesar Rp 104 triliun setara 15,6% dari target. Adapun pinjaman senilai Rp 600 miliar, turun 91,9% dari periode sama tahun lalu, dan baru 3,4% dari target. "Kami memahami situasi di pasar keuangan dan pasar surat berharga domestik maupun global saling mempengaruhi.
Situasi global sangat dinamis," ungkap Sri Mulyani. Untuk itu, pemerintah akan tetap mengelola secara fleksibel terkait timing, tenor, currency dan instrumen, untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal. "Ini adalah waktu yang dinamis, karena ada perubahan nilai tukar, suku bunga, yield dan guncangan dari negara maju seperti Amerika, Jepang, Eropa dan Timur Tengah yang harus diperhatikan," jelas Menkeu. Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, pemerintah bisa merilis SBN dengan memprioritaskan surat utang berdenominasi rupiah ketimbang valuta asing (valas). Kebijakan ini sebagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian dan volatilitas pasar keuangan global yang saat ini memanas pasca konflik Iran dan Israel.
"Kalau kondisi global memanas, bisa ambil cara dengan optimalisasi obligasi domestik, jadi bisa ambil utang di dalam negeri. Kita bisa mendapatkan pembiayaan tingkat risiko eksternal yang relatif rendah, kalau suku bunga global lagi tinggi," tutur Myrdal, Minggu (28/4).
"Kemudian, saat risiko eksternal meningkat, kita harus rem penerbitan SBN. Kedua, terkait dengan struktur pembiayaan yang tinggi kita mau tidak mau harus menahan penerbitan utang secara agresif," ungkap Myrdal.
Belum lama ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menyampaikan, pihaknya akan menekan porsi penerbitan SBN valas pada tahun ini.
Ia memerinci, porsi utang valas pemerintah pernah mencapai 40,97% pada tahun 2019. Kemudian turun menjadi 33,57% pada tahun 2020, 30,05% pada tahun 2021, dan 29,61% pada tahun 2022.
Menkeu Minta Bea Cukai Memperbaiki Layanan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memperbaiki pelayanannya, sejalan dengan banyaknya isu yang muncul di masyarakat. Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat melakukan pertemuan dengan pimpinan Ditjen Bea dan Cukai serta Kantor Bea Cukai Bandara Sekarno Hatta, Sabtu (27/4) malam. Isu yang dimaksud, pertama, terkait pengiriman sepatu dan pengiriman action figure (robotic) yang terdapat keluhan mengenai pengenaan bea masuk dan pajak.
Dalam kasus tersebut, ditemukan indikasi harga yang diberitahukan perusahaan jasa titipan (PJT) lebih rendah daripada yang sebenarnya (
under invoicing ).
Kedua, pengiriman barang untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), yakni barang impor berupa
keyboard
sebanyak 20 buah yang sebelumnya diberitahukan sebagai barang kiriman oleh PJT pada 18 Desember 2022. Namun, karena proses pengurusan tidak dilanjutkan yang bersangkutan tanpa keterangan apapun, maka barang itu ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai (BTD).
Kinerja LQ45 Belum Berstamina
Identik dengan saham blue chip dan likuid, nyatanya indeks LQ45 tak selalu mentereng. Beberapa waktu belakangan ini, kinerja LQ45 justru tertinggal dari pasar secara umum, yang tercermin dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sejak awal tahun 2024 hingga Jumat (26/4), IHSG terjungkal 3,25%. Namun LQ45 ambles lebih dalam dengan posisi minus 7,40% secara year to date (ytd). Kondisinya tak jauh berbeda dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022, saat IHSG menguat 4,09%, Indeks LQ45 hanya melaju tipis 0,62%. Bahkan pada 2021, saat IHSG mencetak return hingga 10,08%, Indeks LQ45 malah minus 0,37%. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani menyoroti, saham BUMN cukup punya keterkaitan dalam dinamika kinerja LQ45. Terutama tiga bank besar BBRI, BMRI, dan BBNI serta TLKM.
Hingga kuartal I-2024, sejatinya kinerja LQ45 cukup apik dan unggul dibanding IHSG.
Financial Expert
Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih mengatakan, performa IHSG lebih unggul terdorong akselerasi saham
big caps
yang bukan konstituen LQ45. Misalnya beberapa pendatang baru
big caps
seperti BREN dan AMMN.
Meski kinerja LQ45 belakangan ini tertinggal dari IHSG, tapi CEO Pinnacle Persada Investama Guntur Putra menilai LQ45 masih menarik sebagai bagian dari tolok ukur (
benchmark
) bagi investor ritel maupun manajer investasi.
Investment Analyst
Syailendra Capital, Michael Tjandradjaja mengingatkan, meski LQ45 merepresentasikan likuiditas saham, tapi indeks ini tidak mencerminkan prospek kinerja dari emiten tersebut. Lagi pula, secara historis tidak ada
indeks equity
yang memiliki kinerja terbaik secara konsisten.
BBCA Jawara, BREN Kembali ke Posisi Kedua
Peta penguasaan pasar emiten penghuni Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus bergerak dinamis. Sejauh ini emiten berkapitalisasi pasar (market cap) terbesar masih dipegang PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Sementara di posisi kedua bertengger saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). Posisi BREN sejatinya sempat menjadi runner up di akhir 2023. Namun, akhir Maret lalu, market cap BREN longsor ke Rp 719,10 trliun.
Berikutnya ada saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dengan
market cap
Rp 723,03 triliun. Kapitalisasi pasar BBRI sudah tergerus 15,63% dari posisi akhir 2023.
Lalu ada PT Amman Minerals International Tbk (AMMN). Akhir 2023, market cap AMMN Rp 474,99 triliun.
Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer melihat peluang pergeseran
market cap
masih bisa terjadi. Ini dipengaruhi oleh berbagai sentimen yang mewarnai pasar saat ini. Faktor lain adalah mulai bergulirnya rilis laporan kinerja di kuartal I-2024. Hasil dari pencapaian kinerja tersebut, menurutnya, juga akan menentukan posisi kapitalisasi pasar setiap emiten. Direktur Ekuator Swarna Investama Hans Kwee menyarankan
buy on weakness
BBRI dengan target Rp 4.800.
Emiten Properti Terjepit Bunga
Kondisi suku bunga tinggi bakal berefek terhadap permintaan properti. Sehingga, emiten properti dengan portofolio terdiversifikasi lebih disukai di tengah kredit yang akan membebani pembelian rumah ataupun apartemen. Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25% pada pertemuan April 2024. BI menyebut kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global, serta sebagai langkah antisipasi untuk menjaga inflasi. Alhasil, bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) diperkirakan juga bakal meningkat dalam beberapa waktu ke depan. Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Vicky Rosalinda menilai, suku bunga tinggi merupakan kondisi yang kurang baik bagi emiten properti, bahkan dapat membebani kinerja.
Hal itu karena kondisi suku bunga tinggi dapat menekan keinginan masyarakat untuk membeli hunian baru. Emiten properti dengan fokus bisnis rumah tapak atau apartemen akan terpukul saat kondisi suku bunga tinggi. Namun untuk emiten properti pusat perbelanjaan tidak begitu berpengaruh karena masyarakat tetap melakukan aktivitas belanja. Dia turut mengantisipasi tantangan emiten properti karena adanya penurunan anggaran rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun 2024.
FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sementara yang menjadi peluang emiten properti tahun ini yaitu insentif dari pemerintah mengenai PPN DTP yang diperpanjang hingga akhir 2024. Di samping itu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal membuka jalan bagi emiten properti untuk catatkan pertumbuhan kinerja. Analis Sucor Sekuritas Niko Pandowo memperkirakan, kuatnya permintaan perumahan akan terus berlanjut karena adanya lonjakan permintaan di wilayah perkotaan.
Dengan asumsi rata-rata empat orang per rumah, maka Indonesia menghadapi tambahan permintaan sebesar 1 juta unit rumah per tahun di wilayah perkotaan, di luar dari 12,7 juta
Sementara, Analis Ciptadana Sekuritas Asia Yasmin Soulisa menyukai BSDE dan SMRA, PWON karena pertumbuhan pendapatan berulang tahunannya yang solid. Yasmin merekomendasi beli ketiganya dengan target masing-masing Rp 1.370, Rp 940 dan Rp 560 per saham.
Kenaikan Bunga Acuan Belum Mampu Menopang Rupiah
Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) diproyeksi belum akan berdampak signifikan bagi apresiasi rupiah. Tekanan dari eksternal utamanya mengenai arah suku bunga Amerika Serikat (AS) masih menjadi ancaman besar bagi pasar nilai tukar. Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6,25% dalam rapat dewan gubernur (RDG) BI pada Rabu (24/4). Ini merupakan kenaikan bunga acuan perdana, setelah terakhir kali BI menaikkan suku bunga pada Oktober 2023.
Menurut Pengamat Mata Uang dan Komoditas Lukman Leong, efek kenaikan bunga acuan tidak akan bisa serta merta menguatkan rupiah. Tetapi, langkah tersebut paling tidak bisa menghindari rupiah dari kejatuhan yang lebih dalam.
Di sisi lain, fundamental dari angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi AS masih cukup bagus, meski data perdagangan dan penjualan ritel masih lemah. Akibatnya, prospek pemangkasan suku bunga the Fed telah mundur hingga September dari sebelumnya Juni 2024.
Presiden Komisioner HFX International Berjangka, Sutopo Widodo, mencermati, perkiraan suku bunga The Fed yang tinggi dan ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah masih akan mendorong kenaikan signifikan pada dolar AS.
Pengamat Mata Uang Ariston Tjendra mengatakan jika kekhawatiran pasar terhadap eksternal mereda dan dari internal berhasil memperbaiki defisit current account menjadi surplus, maka rupiah bisa menguat lagi ke bawah Rp 16.000 per dolar AS.
Strategi Bank Jaga Kredit Bermasalah
Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps basis poin (bps) ke level 6,25%. Sejumlah bank melihat kebijakan tersebut akan berpotensi mempengaruhi kualitas kredit. Terlebih, kondisi ekonomi global masih belum sepenuhnya pulih. Presiden Direktur CIMB Niaga (BNGA) Lani Darmawan menyebut, kualitas kredit yang tercermin dari non performing loan (NPL) merupakan indikator kinerja yang terus dipantau pasca naiknya BI rate. "Naiknya BI rate mengerek cost of fund , sehingga bunga pinjaman harus naik," kata Lani, akhir pekan lalu.
Per akhir 2023 lalu, NPL CIMB Niaga berada di level 2,0%. Dus, lanjut Lani, CIMB Niaga akan lebih selektif menyalurkan kredit baru, untuk memastikan agar NPL tidak melonjak. "Ini termasuk memastikan nasabah yang mengalami kenaikan bunga pinjaman masih bisa mencicil dengan lancar," imbuh Lani.
Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo menimpali, kenaikan NPL kemungkinan bisa terjadi, meski tidak signifikan. Terlebih, portofolio BTN tidak terpapar depresiasi nilai tukar rupiah secara langsung, seperti industri yang bahan bakunya impor.
Senior Faculty
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin menilai, dalam jangka pendek, kenaikan suku bunga tidak akan berpengaruh ke NPL. "Memang, pasti akan ada tingkat pembayaran kredit yang sulit dilakukan oleh debitur. Jika
account
keterlambatan pembayarannya jatuh setelah 6 bulan, pasti akan meningkatkan NPL," katanya.
Insentif Genjot Likuiditas
Bank Indonesia (BI) kembali menyebar insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk perbankan di Tanah Air. Terbaru, BI memperluas cakupan sektor usaha yang bisa mendapatkan insentif KLM. Insentif KLM ini akan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2024. Kebijakan tersebut merupakan pembaruan dari insentif KLM yang telah digulirkan BI pada Oktober 2023. Kala itu, BI menaikkan besaran insentif pelonggaran giro wajib minimum (GWM) dari 2,8% jadi 4% dari dana pihak ketiga (DPK). Kebijakan ini dilanjutkan BI pada KLM terbaru. Besaran insentif ditetapkan tetap paling tinggi 4%. Insentif penyaluran kredit ditetapkan paling tinggi 2,2%, insentif bagi bank penyalur kredit atau pembiayaan inklusif jadi paling tinggi 1,3%, dan insentif terhadap penyaluran kredit pembiayaan hijau 0,5%.
Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, penguatan dan perluasan insentif KLM sebagai upaya BI mempertahankan tren penyaluran kredit yang tumbuh tinggi pada Maret 2024, yakni mencapai 12,4%.
Ekonom Universitas Bina Nusantara Doddy Ariefianto, menilai, kebijakan BI ini bisa membuka fasilitas pinjaman untuk mengamankan bank yang rentan likuiditas. Ia menilai, kebijakan ini terutama akan berdampak positif bagi bank yang tidak siap dengan kenaikan suku bunga BI.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon Napitupulu juga bilang, insentif KLM bisa membantu melonggarkan likuiditas yang dimiliki bank.
Senada, Direktur Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Vera Eve Lim mengatakan, insentif KLM bisa mendorong pertumbuhan kredit bank. Di kuartal I-2024, total DPK BCA naik 7,9% secara tahunan jadi Rp 1.121 triliun.
Direktur Utama Bank CIMB Niaga Lani Darmawan menimpali, pihaknya akan terus mengawasi perkembangan insentif KLM ke depan.
Asuransi Jasindo Kantongi Laba Rp 102,88 Miliar
PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mengantongi laba bersih sebesar Rp 102,88 miliar di akhir 2023. Perolehan laba tahun ini disebut hasil kinerja Jasindo, tanpa tambahan dari hasil divestasi saham.
"Kinerja tahun buku 2023 merupakan murni
core competence
Asuransi Jasindo. Tahun 2023 juga menjadi tahun di mana Asuransi Jasindo bangkit dari sebelumnya," kata Direktur Utama Asuransi Jasindo Andy Samuel dalam rilis.
Pada periode 2020-2021, Jasindo sempat terpuruk hingga
risk based capital
(RBC) merosot di bawah ketentuan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK). Di 2022-2023, Jasindo fokus melaksanakan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).
Menurut Direktur Keuangan dan Investasi Asuransi Jasindo Jhon Harlen Butar-Butar, hasil
underwriting
Jasindo melesat 44,30% secara tahunan menjadi Rp 420,50 miliar.
BIRD Garap Bisnis Angkutan Jarak Jauh
PT Blue Bird Tbk (BIRD) memperkuat bisnis transportasinya melalui unit bisnis Cititrans. Pihaknya akan mengembangkan Cititrans Busline untuk melayani perjalanan jarak jauh atau bus antar kota antar provinsi (AKAP) premium. Rencana ini disampaikan oleh Direktur Utama Blue Bird, Adrianto Djokosoetono. Namun sayang, ia belum bisa memaparkan terkait target pendapatan Cititrans Busline tahun ini lantaran bisnisnya baru saja diluncurkan. “Pada tahap awal, Cititrans Busline memiliki 10 unit bus yang akan melayani rute Jakarta - Malang dan Bandung - Malang. Kami akan terus melihat potensi pasar ke depan untuk memperluas layanan ini,” ungkap pria yang akrab disapa Andre tersebut, kepada KONTAN pekan lalu. Adapun, nilai investasi yang digelontorkan untuk peluncuran bus ini mencapai kurang lebih Rp 20 miliar dengan kisaran Rp 2 miliar untuk satu per unit bus.
Cititrans Busline juga melayani pengiriman barang dan kargo yang dilengkapi kamera pengawas atau CCTV sebagai komitmen menjaga keamanan setiap barang yang dikirim.
BIRD sendiri sebelumnya telah mengintip potensi pengembangan bisnis bus saat momen mudik Lebaran tahun ini lewat armada Big Bird. Sebagai catatan, BIRD mengerahkan 84 unit bus untuk layanan
corporate
atau layanan kepada perusahaan baik negeri maupun swasta.
Secara keseluruhan, Blue Bird mengincar pertumbuhan bisnis dua digit selama tahun 2024. Manajemen BIRD optimis dapat menjaga tren kinerja positif seiring dengan ekspansi bisnis dan pulihnya mobilitas masyarakat.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









