Ekonomi
( 40460 )IBU KOTA NUSANTARA : JOKOWI BENTUK TIM INVESTASI
Presiden Joko Widodo memutuskan membentuk tim percepatan investasi Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur guna menggenjot penanaman modal di Nusantara. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan keputusan itu merupakan hasil pembahasan seusai dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (24/4). “Mungkin bulan ini akan ada tim yang dibentuk oleh Pak Presiden, yakni tim percepatan investasi di IKN [Ibu Kota Negara] karena kemarin itu timnya lagi dirumuskan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Senin (29/4). Nantinya, tim investasi tersebut bertugas mempercepat laju realisasi investasi di IKN. Kebijakan itu merupakan keresahan Presiden Jokowi yang mendapat banyak keluhan dari para investor terkait lambatnya proses investasi di IKN. Secara teknis, tim tersebut akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait mulai dari pemerintah daerah (Pemda), masyarakat adat, hingga para calon investor.
Selain pembentukan tim, Bahlil memastikan perusahaan kelas kakap yakni Grup Djarum dan Wings Group bakal ikut menyuntik dana pembangunan IKN. Dia memastikan kedua perusahaan jumbo itu akan mulai menyuntik dana pembangunan IKN pada tahun ini, seiring dengan rampungnya gelaran pemilihan umum (pemilu). “Sukanto Tanoto, Grup Djarum dan Wings Group tahun ini [masuk IKN], yang saya dapat laporan tahun ini,” tegasnya. Bahlil menerangkan salah satu alasannya yakni karena adanya perbedaan timelinetarget investasi antara Djarum dan Wings Group dengan Konsorsium Nusantara. Head of Corporate Communications & CSR WINGS Group Indonesia Sheila Kansil sempat menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membangun kebun raya (botanical garden) yang sifatnya non-profit di IKN.
Sementara itu, Djarum Group juga menyampaikan minatnya menggarap kebun raya di IKN yang akan dilakukan oleh Bakti 5 Djarum Foundation bukan dengan Konsorsium Nusantara.
PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) juga menyebutkan proyek investasinya di IKN belum memasuki tahap konstruksi hingga kini.
Presiden Direktur Pakuwon Jati Alexander Stefanus Ridwan Suhendra mengatakan, desain proyek perusahaan bernama Pakuwon Nusantara telah disetujui oleh Kurator IKN, Ridwan Kamil.
Ridwan belum dapat menyebutkan secara terperinci target dimulainya pembangunan Pakuwon Nusantara tersebut. Namun, dia menyebut proyek investasi ini akan berdampak positif kepada perusahaan dalam jangka panjang. Sebagai informasi, PWON melalui anak usahanya PT Pakuwon Nusantara Abadi (PNA) akan membangun proyek superblok di IKN. Proyek ini telah mencapai tahap groundbreaking pada 1 November 2023.
JARINGAN NIRKABEL : EXCL DAN ISAT RAJIN PERLUAS 4G
Sejumlah operator seluler terus memperluas layanan telekomunikasi nirkabel generasi keempat atau 4G dengan menambah jumlah base transceiver station di Tanah Air. Dua operator yang giat menambah alat penerima dan pemancar sinyal atau base transceiver station (BTS) 4G adalah PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Indosat Tbk. (ISAT). Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan XL mengoperasikan 163.106 BTS pada kuartal I/2024 dengan 66,6% merupakan BTS berteknologi 4G. Menurutnya, porsi BTS 4G yang dioperasikan XL Axiata meningkat 220 basis poin (bps) dari sebelumnya 63,4% pada kuartal I/2023. Dia menegaskan pertumbuhan masif BTS 4G XL Axiata sejalan dengan laju lalu lintas data yang meningkat hingga 18,4% secara tahunan (year-on- year /YoY) pada kuartal I/2024 menjadi 2.609 Petabyte (PB). Dari sisi infrastruktur, kata Dian, BTS perusahaan memiliki tingkat keterhubungan dengan jaringan fiber optik (fi berized) mencapai 62%.
Secara teknis, fiberisasi merupakan upaya modernisasi jaringan dengan cara menghubungkan BTS melalui jalur fi ber, termasuk melakukan regenerasi perangkat BTS. Merujuk pada laporan presentasi korporasi, XL Axiata juga menambah 2G dari 53.136 BTS pada kuartal I/2023 bertambah 1.687 unit menjadi 54.823 unit pada kuartal I/2024. Untuk BTS 3G, imbuhnya, XL Axiata menyisakan 377 unit pada kuartal I/2024 dari sebelumnya 1.252 BTS pada kuartal I/2023. Untuk kinerja keuangan, XL berhasil meraih total pendapatan sebesar Rp8,4 triliun, meningkat 12% dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya. Sementara itu, PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison mengungkapkan tetap mengelar ekspansi jaringan 4G, di tengah upaya memperluas wilayah jaringan 5G di Indonesia.
SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang mengatakan bahwa jaringan 5G Indosat kini telah menjangkau wilayah Solo, Karawang, Bandar Lampung, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Bali.
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyebut lelang spektrum 700 MHz yang akan digelar paling lambat Juni 2024 akan mengubah peta persaingan 5G di Indonesia. Saat ini, cakupan jaringan 5G belum berjalan optimal meski Indonesia telah mengadopsi jaringan ini, sebab kebutuhan spektrum yang belum terpenuhi. Sebab, 5G membutuhkan setidaknya minimal 100 MHz agar berjalan optimal.
Di samping itu, menurut Heru, pemanfaatan jaringan 5G perlu didorong untuk berkembang. Begitu pun dengan harga smartphone (ponsel pintar) yang mendukung jaringan 5G bisa lebih terjangkau.
Angin Segar Kembalinya Artefak Majapahit ke Nusantara
Kolonialisme Eropa dan perdagangan ilegal merupakan sumber
masalah hilangnya artefak-artefak dari sejumlah negara. Repatriasi artefak curian
butuh kolaborasi dan komitmen. Saat ini, Kejaksaan Negeri New York di AS dalam
proses mengembalikan 30 artefak kuno kepada Indonesia dan Kamboja. Di dalam
artefak-artefak itu, ada tiga arca dari zaman Kerajaan Majapahit di Nusantara.
Keseluruhan benda bersejarah itu diperoleh secara ilegal oleh para kolektor. Jaksa
Negeri New York A vin Bragg memimpin upacara penyerahan 30 artefak tersebut
pada Sabtu (27/4) siang waktu setempat atau Minggu (28/4) dini hari waktu Indonesia.
Secara keseluruhan, nilai artefak-artefak itu 3 juta USD (Rp 48,6 miliar).
”Kami mengembalikan 27 artefak yang dirampas dari Kamboja,
termasuk ukiran Dewa Shiwa, dan tiga arca Majapahit dari Indonesia ke negara masing-masing,”
ujar Bragg. Menurut VOA, 27 April 2024, salah satu artefak dari Indonesia
berupa sebuah batu relief yang menggambarkan dua patung kerajaan dari zaman
Majapahit (abad ke-13 hingga ke-16). Bragg mengungkapkan, dua warga AS, Subash
Kapoor dan Nancy Wiener, merupakan pelaku kejahatan internasional tersebut.
Benda-benda kuno tersebut disita oleh Kejaksaan New York pada tahun 2023 dalam
penyelidikan sindikat kejahatan internasional yang menyelundupkan benda-benda warisan
budaya negara-negara lain.
”Penyelidikan belum selesai karena sindikat ini harus dicabut
hingga ke akar-akarnya,” tutur Bragg. Artefak bersejarah menjadi polemik dunia
modern. Kebanyakan artefak ini merupakan hasil jarahan para penjajah Eropa dari
negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika. Terdapat perdebatan yang mengatakan
bahwa Barat harus mengembalikan artefak-artefak itu ke negara asal. Namun, juga
ada perdebatan bahwa Barat jangan merepatriasi artefak itu sebelum negara asal
memiliki kemampuan menyimpan, merawat, dan mengembangkan kajian atas
benda-benda tersebut. (Yoga)
Menjinakkan Gejolak Nilai Tukar Rupiah
Rapat Dewan Gubernur BI April 2024 menaikkan bunga acuan BI
Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25 %. Pertama kalinya sejak BI Rate dipertahankan
pada level 6 % selama enam bulan berturut-turut sejak Oktober 2023. Dinamika
global mendorong keputusan BI menaikkan BI Rate dan ini masih konsisten dengan
stance kebijakan moneter pro-stability. Tak dapat dimungkiri, dunia masih
bertaut pada hegemoni USD sebagai mata uang global (reserve currency). Inflasi AS
pada tiga bulan pertama 2024 justru lebih tinggi dari prakiraan dengan tren
peningkatan ke level 3,5 % pada Maret 2024. Ditambah lagi, performa ekonomi AS
tetap resilien. Alhasil, USD tetap kuat akibat imbal hasil (yield) yang menarik
dari suku bunga tinggi di AS. Dampak penguatan USD dirasakan banyak negara di kawasan
Asia.
Kenaikan BI Rate kali ini terbaca lebih mengantisipasi
stabilitas nilai tukar di tengah risiko global yang meningkat. Bunga acuan
merupakan instrumen penting kebijakan moneter dalam meredam gejolak nilai
tukar. Pasar keuangan secara natural memiliki kecenderungan mengarahkan modal
menuju imbal hasil yang lebih tinggi (flight to quality). Bank sentral
menaikkan bunga acuan guna menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk
portofolio asing ke aset keuangan domestik. Efek bunga acuan di pasar harus
didukung dengan jalur transmisi yang efektif. BI tetap berada di pasar melalui
intervensi pasar valas dan surat berharga negara dipasar sekunder.
BI terus mendorong pendalaman pasar uang yang berorientasi pada
mekanisme pasar (pro-market) guna mendukung efektivitas kebijakan moneter. Instrumen
sekuritas valas BI dan sukuk valas BI memungkinkan pelaku pasar bertransaksi
dengan BI untuk mengelola risiko valas. Inovasi ini juga dapat menarik arus modal
masuk (inflows) yang makin besar karena instrument valas itu bisa
diperdagangkan di pasar sekunder dan boleh dimiliki oleh investor asing. Selain
itu, transaksi dengan menggunakan mata uang lokal (local currency transactions)
yang diinisiasi BI saat ini makin luas terjalin dengan tujuh negara mitra, bermanfaat
mengurangi dependensi ekonomi domestik terhadap penggunaan USD dalam transaksi
antarnegara.
Diperlukan dobrakan inovatif pelaku pasar serta sinergi bersama
otoritas guna membentuk disiplin pasar (market discipline) yang resilien dalam mendukung
perkembangan pasar derivatif. Respons tepat BI Seiring meningkatnya yield di AS
dan premi risiko global, kenaikan BI Rate kali ini dapat dipandang sebagai
langkah tepat dalam upaya menjaga stabilitas nilaitukar rupiah dari tekanan
global. Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan moneter yang kokoh dan
resilien serta transparan dan jelas. Fakta ini pun memberikan dorongan positif
bahwa salah satu prasyarat perkembangan pasar keuangan domestik telah terpenuhi.
Tugas selanjutnya menggarap struktur pasar yang efisien dan merangsang permintaan
sehingga pada akhirnya pasar keuangan bisa mendukung penguatan transmisi
kebijakan (Yoga)
Akses KPR Subsidi Diusulkan Diperluas
Sejumlah kalangan mengusulkan agar masyarakat berpenghasilan maksimal
Rp 15 juta per bulan dapat ikut mengakses subsidi rumah. Untuk itu, mereka mendorong
skema subsidi selisih bunga untuk pembiayaan perumahan. Program subsidi
perumahan yang berlaku saat ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah
dengan penghasilan bulanan Rp 8 juta-Rp 10 juta menurut zonasi. Adapun harga
rumah tapak bersubsidi dipatok Rp 166 juta hingga Rp 240 juta, menurut zonasi. Direktur
Consumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Hirwandi Gafar mengemukakan,
subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 15 juta per bulan dan
skema subsidi selisih bunga kini dalam tahap pembahasan dengan pemerintah.
BTN mengusulkan cakupan subsidi rumah diperluas hingga menyasar
masyarakat berpenghasilan tanggung, dengan batasan harga rumah maksimal Rp 300
juta per unit yang bertujuan mendorong pasokan rumah bersubsidi tidak terlalu
jauh dari kota serta memiliki ukuran bangunan lebih luas. Ia mencontohkan, harga
unit rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Jabodetabek
saat ini maksimum Rp 180 juta. Namun, pasokan hunian bersubsidi itu berlokasi
jauh dari pusat kota. Luas bangunan rata-rata hanya 27 meter persegi. ”Rumah
bersubsidi diharapkan bisa dibangun di dekat-dekat kota, tidak terlalu jauh,” kata
Hirwandi, akhir pekan lalu, di sela-sela rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun
Ke-52 Realestat Indonesia (REI) diLabuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. (Yoga)
Pemerintah Cabut Status Internasional 17 Bandara
Kemenhub baru saja merampingkan bandara internasional, dari
34 menjadi 17 bandara. Tujuannya untuk mendorong sektor penerbangan nasional
yang sempat terpuruk saat pandemi Covid-19. Hal ini tertuang dalam Kepmen (KM)
No 31/2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional pada 2 April 2024. Keputusan
ini disambut positif Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia Alvin
Lie. Berdasarkan data yang ia himpun, selama ini, dari 34 bandara internasional
yang beroperasi di Indonesia, hanya 15-17 bandara yang aktif memiliki jadwal.
Sisanya hanya tersemat status ”internasional” tanpa memiliki penerbangannya.
”Jadi, hanya statusnya bandara internasional, tapi enggak ada
penerbangannya. Kemudian, dari 15-17 bandara yang aktif ini, hanya segelintir yang
melayani penerbangan sejumlah negara,” ujar Alvin saat dihubungi dari Jakarta,
Sabtu (27/4). Dalam penilaiannya, selama ini bandara yang melayani beragam rute
internasional terbatas pada sejumlah bandara. Sejumlah bandar udara itu adalah
Bandara Soekarno-Hatta (Banten), Bandara I Gusti Ngurah Rai (Bali), Bandara
Kualanamu (Sumut), dan Bandara Sam Ratulangi (Sulut). Selain keempat bandara tersebut,
Alvin melanjutkan, hanya melayani penerbangan internasional ke Singapura dan
Malaysia. Kondisi ini dinilai tak ideal bagi Indonesia, baik secara politik
maupun ekonomi.
”Bandara-bandara kita hanya jadi pengumpan atau feeder untuk
bandara-bandara di Singapura dan Malaysia. Hal ini diperkuat dengan data pihak
imigrasi yang menunjukkan, dari total penumpang, 60-90 % berpaspor Indonesia,”
kata Alvin. Bandara-bandara berstatus internasional itu pada akhirnya hanya
memfasilitasi pelaku perjalanan Indonesia ke luar negeri. Namun, mereka tak
mendatangkan warga negara asing ke Indonesia. Alvin menambahkan, regulasi ini
merupakan proses penyederhanaan agar rute-rute penerbangan internasional dapat
dikonsentrasikan dengan lebih optimum. Bandara-bandara Indonesia juga tak hanya
menjadi pengumpan bagi negara tetangga. Harapannya, efektivitas perjalanan
udara ini juga dapat mendukung maskapai-maskapai penerbangan Indonesia. (Yoga)
Ekonomi Tak Pasti, Defisit APBN Berisiko Melebar
Kinerja keuangan negara sepanjang triwulan I-2024 terdampak
oleh dinamika politik dalam negeri serta volatilitas keuangan global dan
ketidakpastian geopolitik. Tanpa perbaikan di sisi penerimaan dan belanja
negara, defisit APBN 2024 berisiko melebar di atas target. Sepanjang
Januari-Maret 2024, realisasi penerimaan negara tercatat Rp 620 triliun, turun
4,1 % secara tahunan. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara turun 8,8 %
menjadi Rp 393,9 triliun. Sementara kepabeanan dan cukai turun 4,5 % menjadi Rp
69 triliun. Di sisi lain, belanja justru meningkat. Kemenkeu mencatat, belanja
pemerintah naik 18 % dibanding 2023 senilai Rp 611,9 triliun akibat penyelenggaraan
pemilu dan penyaluran bansos pada awal 2024.
Sebagai perbandingan, belanja pemerintah pada periode yang sama
pada 2023 adalah Rp 518,6 triliun. Memasuki triwulan II-2024, kondisi
perekonomian global justru makin bergejolak, menyusul sinyal The Fed bahwa
mereka akan mempertahankan tingkat suku bunga di level tinggi lebih lama dari
rencana awal. Langkah di luar ekspektasi pasar ini menyebabkan penguatan USD
terhadap berbagai mata uang lain, termasuk rupiah. Gejolak ekonomi semakin
bertambah dengan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah setelah serangan
udara Iran ke Israel pada 14 April 2024.
Kondisi ini semakin menekan nilai tukar rupiah yang sebelumnya
sudah melemah terhadap USD akibat keputusan The Fed, serta mendorong risiko
kenaikan harga minyak mentah dunia. Peneliti dari Center for Indonesia Taxation
Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengatakan, tekanan bertubi-tubi di awal 2024
mesti diantisipasi dengan strategi penerimaan dan belanja yang tepat. Tanpa
terobosan penerimaan dan belanja yang lebih berhati-hati, defisit anggaran bisa
melebar daritarget 2,29 % terhadap PDB di APBN 2024. ”Jika tidak ada perbaikan,
defisit anggaran sudah pasti melebar. Sebab, sampai Maret ini kinerja
penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) terkontraksi sampai minus 8,2 %,
sedangkan asumsi kenaikan target penerimaan pajak dalam APBN 2024 sebesar 9 %,”
kata Fajry, Minggu (28/4). (Yoga)
Perubahan Iklim Ancam Keselamatan Kaum Pekerja
Minggu (28/4) adalah Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Internasional. Sejumlah PR klasik masih menghantui para pekerja. Namun,
belakangan muncul ancaman lain yang membuat persoalan semakin kompleks: perubahan
iklim. Organisasi Buruh Internasional (ILO), dalam laporan ”Ensuring Safety and
Health at Work in A Changing Climate” yang dirilis guna memperingati Hari
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Internasional pada 28 April 2024, memaparkan
ancaman perubahan iklim terhadap keselamatan dan kesehatan kaum pekerja. Suhu
rata-rata permukaan bumi pada 2023 mencatatkan rekor terpanas dan Juli 2023 menjadi
bulan terpanas yang pernah terekam. Selama periode 2011-2020, suhu rata-rata permukaan
bumi 1,1 derajat celsius lebih hangat dibanding suhu rata-rata akhir abad
ke-19.
Situasi ini menyebabkan perubahan yang luas dan cepat pada
atmosfer, daratan, lautan, dan wilayah es. Perubahan iklim telah mengakibatkan
cuaca dan iklim ekstrem di semua benua sehingga meningkatkan risiko K3 bagi
pekerja. ILO membagi enam risiko perubahan iklim yang berdampak pada K3 secara
global, meliputi panas berlebihan, paparan sinar ultraviolet, peristiwa cuaca
ekstrem, polusi udara, penyakit yang ditularkan lewat vektor, dan agrokimia. ”Keenam
risiko K3 yang ada dalam laporan tersebut sangat dekat dengan kehidupan pekerja. Semuanya bisa mengganggu
produktivitas dalam bekerja,” ujar National Programme Officer ILO untuk
Indonesia dan Timor Leste Abdul Hakim, Jumat (26/4) di Jakarta. Dalam laporan
yang terbit Senin (22/4) itu, ILO memperkirakan lebih dari 2,4 miliar orang
akan terpapar panas berlebih selama bekerja.
Jika dihitung sebagai bagian dari angkatan kerja global,
proporsinya meningkat dari 65,5 % menjadi 70,9 % sejak 2000. Pada 2020 saja 26,2
juta orang di seluruh dunia menderita penyakit ginjal kronis akibat tekanan
panas di tempat kerja, sekitar 1,6 miliar pekerja diperkirakan terpapar radiasi
ultraviolet, dengan lebih dari 18.960 kematian terkait pekerjaan setiap
tahunnya akibat kanker kulit nonmelanoma. Pekerja usia muda, misalnya, sering
kali terpapar panas berlebih. Apalagi, jika mereka bekerja di sektor-sektor
seperti pertanian, konstruksi, dan pengelolaan limbah. Dalam Laporan ”Working
on a Warmer Planet” yang dirilis pada 2019, ILO memproyeksikan, pada 2030, 2,2
% total jam kerja di seluruh dunia akan hilang akibat suhu tinggi. ”Selain
penyakit fisik, risiko panas berlebih yang ditimbulkan perubahan iklim juga
berdampak terhadap mental. Pekerja lebih rentan stres dan akhirnya
produktivitasnya menurun,” ucapnya. (Yoga)
Pungutan Tambahan Tiket Pesawat
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi mewacanakan pungutan
tambahan pada tiket pesawat untuk dana pariwisata Indonesia atau ”Indonesia
tourism fund” (ITF). Sejumlah pemangku kepentingan bersuara. “Apabila kenaikan
harga tiket cukup tinggi, tentu akan memberatkan masyarakat. Hal ini juga jauh
dari harapan bahwa pungutan pariwisata dapat meningkatkan sektor pariwisata.
Justru, harga yang terlalu tinggi dapat menekan pergerakan wisatawan. Meski pungutan
pariwisata diberlakukan kepada wisatawan mancanegara pun, semestinya aspek ini
bisa disisipkan dalam komponen visa wisata. Jadi, mereka pun tidak kebingungan
dengan banyaknya komponen biaya,” ucap AB Sadewa, Corporate Strategy Panorama
Group.
Tri Wahyuni, karyawan swasta di Bekasi, mengatakan “Sebagai
orang yang doyan jalan-jalan, wacana ini menyebalkan. Harga tiket pesawat, sudah
ada hitung-hitungannya, ada pajaknya, iuran asuransinya, sampai biaya tambahan.
Sudah ada biaya tambahan, masih juga ditambah-tambahin? Tahun 2022 KPPU sudah
menetapkan tujuh maskapai melakukan kartel tiket dan tahun ini dugaan kartel
itu ada lagi. Bagaimana kalau pemerintah selesaikan masalah itu dulu?”
Denon Prawiraatmadja, Ketua Umum Asosiasi Maskapai Penerbangan
Nasional Indonesia, mengatakan “Pungutan pariwisata di tiket pesawat berimbas pada
bertambahnya beban bagi penumpang dan maskapai penerbangan. Pengenaan pungutan
pariwisata pada tiket pesawat menjadi kontraproduktif karena menyebabkan harga
tiket naik, jumlah penumpang turun, dan kondisi bisnis maskapai penerbangan
turun. Program perluasan konektivitas transportasi udara dari pemerintah
menjadi tidak tercapai.” (Yoga)
Warung Madura Boleh Buka 24 Jam
Kemenkop dan UKM menegaskan, warung madura boleh beroperasi 24 jam. Kemenkop dan UKM bahkan Sekretaris Kemenkop dan UKM Arif Rahman Hakim menyatakan telah meninjau Perda Kabupaten Klungkung No 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Pihaknya menyimpulkan tidak ada aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi 24 jam. ”Dalam perda tersebut, pengaturan terkait jam operasional justru berlaku bagi pelaku usaha ritel modern, minimarket, hypermarket, department store, serta supermarket, dengan batasan jam operasional tertentu,” kata Arif dalam keterangan resmi pada Sabtu (27/4).
Pihaknya akan segera meminta penjelasan lebih lanjut kepada pemda ter kait aturan pembatasan jam operasional yang sedang berkembang di masyarakat. ”Kami juga akan mengevaluasi kebijakan daerah yang kontraproduktif dengan kepentingan UMKM, termasuk evaluasi program dan anggaran pemda untuk mendukung UMKM,” kata Arif. Ia membantah adanya keberpihakan Kemenkop dan UKM terhadap minimarket atau usaha besar lainnya. Bahkan, ia menegaskan, Kemenkop dan UKM akan melindungi UMKM dari ancaman ritel modern yang ekspansif sekaligus mengajak masyarakat untuk berbelanja di warung-warung milik pelaku UMKM. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









