Di tengah peningkatan pembayaran utang pemerintah dalam 5 tahun terakhir, kemampuan pemrintah untuk membayar bunga utang justru cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan data Kemenkeu, pembayaran bunga utang secara nominal dalam periode 2014-2019 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 15,7%. Kenaikan ini juga terjadi secara presentase terhadap PDB dari 1,26% pada 2014 menjadi 1,7% pada 2019. Namun, kondisi itu berbanding terbalik dengan kemampuan pemerintah dalam membayar utang yang ditujunjukkan dengan meningkatnya rasio bunga utang terhadap pendapatan negara pada 2014-2019. Pada 2014, rasio tersebut sebesqr 8,6%, 2018 13,3% dan 2019 sedikit turun di angka 12,7%. Rasio tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pendapatan negara untuk menopang pembayaran bunga utang mengalami kemorosotan. Otoritas fiskal berdalih porsi pembayaran bunga utang tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, peningkatan stok utang seiring dengan upaya mendukung kebijakan pemerintah yang ekspansif. Kedua, dinamika likuiditas yang makin ketat sehinga mendorong peningkatan yield.

Pendiri dan Chief executive Officer Huawei Ren Zhengfei mengatakan pelarangan ataupun pembatasan bisnis perseroan oleh otoritas AS hanya berefek kecil bagi Huawei. Aneka persiapan termasuk penyiapan sejumlah skenario telah dilakukan dan dipastikan pihak Huawei.

Pemerintah AS sendiri kemarin memperingan pelarangan terhadap Huawei. Pelarangan bisnis Huawei dengan Google dan pemasok lain yang berasal dari perusahaan AS diperlonggar sementara. Hal itu semata-mata agar pengguna produk Huawei tidak terganggu. Senin lalu, Departemen perdagangan menerbitkan lisensi yang menyatakan, Huawei dapat membeli barang-barang dari AS hingga 19 Asgustus 2019. Hal itu semata-mata guna mempertahankan jaringan Huawei yang sudah ada, sekaligus menyediakan pembaruan perangkat lunak pada ponsel pintar Huawei yang sudah ada.

Namun Huawei tetap dilarang membeli perangkat keras buatan AS. Hal yang sama diberlakukan terhadap perangkat lunak yang dapat ddigunakan untuk membuat atau mengembangkan produk-produk baru. Lisensi atas hal itu diperkirakan susah diperoleh. Menteri perdagangan AS Wilbur Ross dalam pernyataan resminya mengatakan pelonggaran sementara ats Huawei itu sebetulnya ditujukan bagi perusahaan-perusahaan operator rekanan Huawei yang bergantung pada ponsel Huawei. 

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengatakan pesawat nirawak buatan China dikhawatirkan dapat menjadi sarana mata-mata Beijing. Pesawat nirawak buatan China tersebut diduga dapat memberikan akses tidak terbatas bagi Beijing. Intelijen AS percaya Huawei didukung militer China. 

Keputusan pemerintah menurunkan tarif batas atas penerbangan dipatuhi maskapai. Sejauh ini tidak ditemukan pelanggaran batas tarif oleh maskapai berdasarkan pemeriksaan Direktorat jenderal Perhubungan Udara dibeberapa bandara. Pengawasan dilakukan pada 7 badan usaha angkutan usaha yaitu : Garuda Indonesia 12 rute, Batik Air 11 rute, Sriwijaya 10 rute, Citilink 10 rute, Lion Air 18 rute, Indonesia Air Asis 3 rute dan Trigana air 1 rute.

Bandara yang dipantau Ditjen Perhubungan Udara antara lain : Soekarno-Hatta, Kualanamu dan Ngurah Rai. Harga tiket yang diberikan maskapai rata-rata turun 15%. 

Chief Marketing Officer dan Co Founder tiket.com Gaery Undarsa menyatakan kendati harga tiket pesawat naik, permintaan masih tinggi bahkan cenderung meningkat. Memang yang membeli sebagian besar pemerintah dan korporasi, sementara destinasi wisata menurun. Namun, Gaery menolak mengungkapkan kenaikan pendapatan perusahaan akibat harga tiket pesawat yang melonjak. Penjualan tiket naik 2,5 kali dan hotel naik 3 kali. Menjelang lebaran, pemesanan tiket kereta api meningkat 52% dibandingkan tahun lalu, sedangkan pembelian tiket pesawat naik 150%.

KPU sudah mengumumkan secara resmi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang pilpres 2019. Kinerja ekonomi periode pertama Jokowi terbilang standar. Namun, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% di tengah kelesuan ekonomi global masih terbilang lumayan.

Fokus utama yang harus diselesaikan adalah perbaikan regulasi dan perizinan serta harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat yang menjadi penyokong terbesar PDB. Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah mengingatkan, Indonesia butuh pertumbuhan di atas 7% untuk mengimbangi bonus demografi. Jika hanya 5%, Indonesia bisa terjebak dalam kelompok negara berpendapatan menengah.

Kementerian ESDM mengancam akan mencabut izin usaha empat perusahaan tambang jika tidak segera mengajukan penawaran divestasi saham. Keempat perusahaan mineral itu adalah PT Natarang Mining, PT Ensbury Kalteng Mining, PT Kasongan Bumi Kencana serta PT Galuh Cempaka. Pemerintah memberikan tenggat hingga Juni kepada keempat perusahaan untuk menyampaikan penawaran divestasi. Selain keempat perusahaan itu, ada dua perusahaan lainnya yang dalam waktu dekat ini harus melaksanakan divestasi, yaitu PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). INCO wajib mendivestasi 20% saham pada Oktober 2019, sedangkan NHM wajib divestasi 26% saham pada Juni 2020.

Pemerintah perlu memberikan insentif pajak yang lebih atraktif agar industri-industri Tiongkok merelokasi pabriknya ke Indonesia. Selain menyerap banyak tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan penerimaan negara, langkah itu akan lebih efektif menyeimbangkan kembali neraca perdagangan dengan Tiongkok yang selama ini menyumbang defisit terbesar bagi neraca perdagangan Indonesia. Insentif pajak perlu diberikan terutama kepada sektor yang bisa memacu ekspor dan menyerap banyak tenaga kerja, seperti industri tekstil dan produk tekstil serta industri alas kaki.

Bank Sentral Nepal mengeluarkan larangan penggunaan dompet digital asal Tiongkok, Alipay dan WeChat Pay. Negara ini khawatir devisa asing dari puluhan ribu turis Tiongkok akan tergerus. Nepal Rastra Bank mengeluarkan larangan itu pada Senin (20/5) dan dikutip media internasional. Larangan berlaku untuk penggunaan platform pembayaran digital tersebut di hotel, restoran dan toko-toko di lokasi-lokasi kunjungan wisata, terutam yang dikelola oleh orang-orang asal Tiongkok.

Perlindungan terhadap merek dan produk-produk yang diperdagangkan dalam perdagangan elektronik (dagang-el) di Tanah Air dinilai belum maksimal. Hingga kini belum ada payung hukum positif yang lebih tinggi berupa undang-undang (UU) yang memberikan sanksi seperti hukum pidanan atau perdata serta sanksi denda bagi pelanggar merek yang mengedarkan produk palsu dengan beriklan melalui perdagangan online atau dagang-el, seperti di media sosial atau website. Pentingnya payung hukum ini sejalan dengan pola konsumsi masyarakat dalam berbelanja online yang makin meningkat. Dalam dagang-el, setiap pedagang bisa dengan mudah menutup identitasnya sehingga lebih leluasa untuk menjual produk-produk palsu. Tantangan ke depan menghadapi produk palsu sangat besar di Indonesia, mengingat pengguna internet saat ini mencapai 150 juta pengguna dengan 355,5 juta pelanggan seluler. 

Upaya pemerintah untuk mewujudkan target swasembada bawang putih tampaknya masih melalui jalan panjang. Kebijakan wajib tanam menjadi salah satu program unggulan pemerintah melalui Kementan guna mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah hanya membutuhkan 60.000 ha lahan untuk bisa memenuhi kebutuhan bawang putih nasional, dan 13.000 ha perlu disiapkan untuk produksi benih, sedanan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program ini mencapai 600.000 ha. Menilik ke belakang, realisasi tanam bawang putih selalu lebih rendah dari luas wajib tanam yang diperkirakan. Sebagai contoh, periode Juli 2017-Desember 2018, total pengajuan impor mencapai sekitar 1 juta on lebih seharusnya bisa menghasilkan produksi bawang putih hingga 50.000 ton dengan luasan wajib tanam mencapai 8.335 ha. Namun, realisasi wajib tanamnya hanya mencapai 1.297 ha. 

Satu faktor penting yang luput dari perhatian pemerintah yakni masalah biaya produksi bawang putih dalam negeri yang berujung pada tingginya harga wawang pputih produksi lokal dibandingkan dengan bawang putih impor. Hal ini, membuat produksi dalam negerikalah saing dengan produk impor. Salah satu langkah berani yang harus diambil pemerintah adalah denganmeningkatkan tarif impor bawang putih dari luar negeri. Namun, tantangan yang berpotensi adanya perang tarif dengan negara pengimpor.

Diperkirakan ratusan juta pengguna telepon seluler pintar akan terpengaruh oleh keputusan Google memutuskan hubungan sistem operasi Androidnya dengan produsen ponsel China, Huawei. Selain tidak akan mendapatkan pembaruan dari sistem android yang dikembangkan oleh Google, pada saat yang sama pengguna Huawei juga tak akan dapat mengakses layanan yang dikembangkan oleh Google seperti : navigasi, gmail, youtube dan playstore.

Perkembangan baru perang terhadap Huawei oleh AS kali ini bisa berakibat fatal khususnya bagi Huawei. Produsen suku cadang telepon seluler dari AS, Lumentum Holdings Inc senin kemarin, mengumumkan bahwa mereka mulai menghentikan pengiriman suku cadang ke Huawei. Laman berita bloonberg melaporkan perusahaan pembuat cip, termasuk Intel corp, Qualcomm Inc, Xilink Inc dan Broadcom Inc juga memberitahu karyawan mereka perseroan tidak akan memasok perangkat lunak dan kompenen penting ke Huawei sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Manajemen Huawei menyatakan pihaknya akan terus memberikan pembaruan keamanan dan layanan untuk ponsel pintar dan tabletnya setelah pasokan sistem Android dihentikan Google. Namun, Huawei tidak mengatakan apa yang akan terjadi dengan gawai produk mereka di masa depan tanpa akses ke layanan populer Google termasuk Gmail, Youtube dan Chrome kecuali mendapatkan lisensi khusus.