;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Data Pribadi Dijual Bebas

13 May 2019

Data pribadi dijual bebas untuk kepentingan pemasaran produk perbankan. Tenaga pemasaran kartu kredit dan pegawai bank diduga terlibat. Informasi data pribadi yang diperjualbelikan secara bebas tersebut tak hanya berupa nama, alamat, nomor telepon, dan nama ibu kandung tetapi juga kemampuan finansial. Jenis informasi ini seharusnya hanya dapat diakses dari lembaga resmi.

Di kalangan tenaga pemasaran kartu kredit data pribadi diperjualbelikan dengan harga bervariasi. Data pribadi yang memuat nama, alamat, nomor telepon, hingga nama orang tua tanpa dilengkapi data kemampuan finansial dijual Rp 300 per data. Namun data yang dilengkapi kemampuan finansial pemiliknya dihargai Rp 20.000 hingga Rp 50.000 per data.

Menurut Direktur Asosiasi Kartu Kredit Indonesia Steve Martha, maraknya jual beli data pribadi diduga untuk menjaring minat tenaga pemasaran termasuk tenaga telemarketing produk perbankan. Kepemilikan data pribadi seperti menjadi salah satu syarat penerimaan kerja bagi tenaga alih daya pemasaran produk perbankan. Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rohan Hafas pun mengungkan, selama ini penjualan data pribadi nasabah kartu kredit telah menjadi isu dalam industri perbankan. Namun ditegaskan bahwa data nasabah yang beredar dan diperjualbelikan bukan disebabkan kebocoran sistem bank. Di bank keamanan data nasabah itu 99% terjaga.

Disisi lain, data pribadi diperjualbelikan dengan mudah secara daring. Bahkan di internet setiap data dijual sangat murah mulai dari Rp 0,1 hingga Rp 16 per data. Salah satu laman tempat jual beli data pribadi adalah www.temanmarketing.com 

Permintaan data disitus ini diajukan lewat percakapan whatsapp (wa). Lewat aplikasi WA pembeli bisa mendapatkan 21.441 data seharga Rp 350.000. Operator yang melayani lewat aplikasi percakapan mengklaim seluruh data itu adalah data nasabah kartu kredit.

Cokelat Kalteng Dilirik Eropa

13 May 2019

Di tengah kesulitan akses pasar di dalam negeri, produk cokelat yang dihasilkan petani kakao di Kalimantan Tengah justru mulai merambah pasar di Eropa. Cokelat asal Kabupaten Gunung Mas dan Murung Raya di bawa ke Jerman dan hasilnya memuaskan.

Meskipun cokelatnya sudah sampai di Eropa, petani Kabupaten Gunung Mas dan Puruk Caru masih berharap kakao juga terus dikembangkan untuk kebutuhan pasar lokal di Kalteng dan Tanah Air. Sampai saat ini akses ke pasar lokal masih terbatas dan terkendala infrastruktur.

Ketimbang kesulitan menjual kakao ke kota, sebagian petani terpaksa menjual dengan harga murah ke tengkulak yang datang ke desa-desa. Di tengkulak harga cokelat Rp 15.000 per kg sedangkan di kota Puruk Cahu harga cokelat Rp 30.000 sd Rp 40.000 per kg tergantung musim panen.

Pemerintah Provinsi Kalteng tahun ini menyiapkan lahan seluas 200 hektar khusus untuk perkebunan kopi dan cokelat kakao. Pengembangan itu menggunakan skema perhutanan sosial melalui hutan kemasyarakatan. Luas lahan seluas 200 itu terbagi beberapa wilayah antara lain di Kabupaten Gunung Mas, Seruyan, Kapuas dan Barito Utara. Pembagianya melalui kelompok tani dan setiap kelompok mendapatkan 1 hektar.

Penenggalaman Kapal Ikan, Ekspor Perikanan & Nilai Tukar Nelayan Naik

13 May 2019

Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyebutkan bahwa penenggelaman kapal ikan yang dilakukan selama ini memberikan keuntungan besar bagi negara jika dihitung secara sumber daya maupun bisnis perikanan. Dari sisi sumber daya, tercatat bahwa biomassa laut Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Biomassa laut tumbuh 300% dibandingkan sebelumnya, jadi lebih subur, lebih banyak ikan dan lebih besar ukurannya. Dari segi bisnis, terjadi peningkatan nilai ekspor dan nilai tukar nelayan (NTN) selama 4 tahun terakhir. Menurut Susi, tuna Indonesia menjadi nomor satu dunia. Produksi ekspor Indonesia ini nomor dua yang masuk ke Eropa. Jika dinilai dengan uang pun nilainya bisa mencapai miliaran dolar AS. 

Holding farmasi Rampung Medio Tahun ini

13 May 2019

Induk usaha perusahaan (holding) BUMN dibidang farmasi diproyeksikan akan terbentuk pada pertengahan tahun ini. Induk usaha ini diyakini meningkatkan pangsa pasar induk usaha yang terdiri atas : PT Kimia Farma (Persero) Tbk, PT Bio Farma (persero), dan PT Indofarma Tbk itu. Saat ini proses kajian pembentukan induk usaha BUMN farmasi telah rampung. Proses tengah memasuki tahapan penyusunan pengurusan peraturan pemerintah (PP). Harapanya pada semester I 2019 sudah bisa dibentuk holding.

Kesiapan Kimia Farma dari segi kesiapan dalam induk usaha BUMN farmasi. Sebab perseroan telah memiliki lini bisnis yang kuat mulai dari retail, produksi hingga distribusi (end to end). Kimia Farma juga berada dalam posisi keempat pangsa pasar tertinggi dalam industri farmasi Indonesia. Ditambah lagi dengan telah dilakukanya akuisisi PT Phapros oleh Kimia Farma pada Maret lalu.

Namun sebagai perusahaan publik, posisi Kimia Farma agak sulit, sehingga pemerintah memutuskan menjadikan Bio Farma yang kepemilikan sahamnya 100% oleh pemerintah sebagai perusahaan induk usaha BUMN.

Bergabungnya Kimia Farma, Bio Farma dan Indofarma ke dalam Induk usaha BUMN farmasi akan dapat mendongkrak pangsa pasar perusahaan plat merah dalam industri tersebut.

Efek Perang Dagang, Pertumbuhan Ekonomi Berpotensi Meleset

13 May 2019

Ambisi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3% pada tahun ini dinilai sulit seiring dengan berlarutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Indef memproyeksikan bahwa makin meningkatnya tensi perang dagang AS dan CHina pascarencana Presiden Trump yang menaikkan tarif impor China menjadi 25%, bakal berimbas pada menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Indikasi lemahnya pertumbuhan ekonomi tahun ini terlihat dari kinerja ekspor pada kuartal pertama tahun ini secara year-on-year sudah negatif. Posisi Indonesia dalam rantai pasok global tidak diuntungkan dengan adanya eskalasi perang dagang antara AS versus China. 

Namun, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution masih optimistis target pertumuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,3% tetap bisa diraih dengan baik, meski ditengah tensi perang dagang AS dan China yang makin memanas. Saat ini pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya mendorong ekspor dari sejumlah kelompok industri prioritas, terutama seperti yang telah diputuskan oleh Kemenperin dalam Industri 4.0, yaitu Industri Makanan dan Minuman, Industri Tekstil dan Pakaian, Industri Elektronik, Industri Otomotif, dan Industri Kimia. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pengolahan sumber daya alam seperti pembangunan smelter dan pengolahan kelapa sawit, serta tidak lagi menambah proyeksi infrastruktur strategis terbaru, tetapi hanya penyelesaian sehingga tambahan investasinya tidak terlalu banyak. 

Kendati demikian, pihaknya saat ini mewaspadai perkembangan yang lebih jauh atas keputusan Presiden Trump yang menaikkan tarif impor China sebesar 25%. Apabila berlangsung makin memburuk maka pada ujungnya bisa menimbulkan multiplier efek bagi negara lainnya selaku mitra dagang kedua negara yang sedang bertikai tersebut.

Produk Bahan Baku, Industri Hulu Tekstil Tertekan Produk Impor

13 May 2019

Pertumbuhan industri hilir tekstil atau pakaian jadi pada kuartal I/2019 disebutkan tidak diiringi dengan peningkatan serapan produk industri hulu. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono, mengatakan bahwa industri tekstil menurun 1% karena banyak bahan baku impor, padahal di kuartal akhir tahun lalu sektor ini masih bertumbuh 6%. Salah satu yang menjadi perhatian adalah impor yang masuk melalui pusat logistik berikat (PLB). Banyak impor yang masuk lewat PLB namun apakah benar disalurkan ke industri kecil dan menengah (IKM) atau tidak. Karena saat ini impor dirasakan terlalu banyak sehingga serapan bahan baku tidak optimal. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengatakan, peningkatan impor salah satunya dipicu oleh Permendag No.64 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil. Masalah impor kini tidak hanya dirasa sektor hulu, tetapi juga hilir karena pakaian jadi impor juga banyak masuk. APSyFI dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia sepakat agar pasar dalam negeri dibenahi sehingga produsen dalam negeri bisa menikmati pertumbuhan permintaan, diantaranya melalui revisi Permendag 64/2017 dan perbaikan impor melalui PLB serta perlindungan safeguard untuk produk hulu hingga hilir.

Bank Mandiri Batal Mencaplok Saham Bank Permata

13 May 2019

Upaya Bank Mandiri mencaplok Bank Permata tampaknya terhenti di tengah jalan. Kabar yang beredar, ketidakcocokan harga menjadi sebab mundurnya rencana akuisisi tersebut. Bank Mandiri tetap bersikukuh dengan harga penawaran 1,4 kali dari price to book value (PBV), sedangkan pemegang saham Bank Permata (BNLI) bergeming. Batalnya rencana akuisisi disebut-sebut menjadi penyebab anjloknya harga saham BNLI pekan lalu.

PSAK 71 Akan Gerus Modal Bank

13 May 2019

Sesuai PSAK 71 yang akan mulai berlaku 1 Januari 2020, perbankan harus menyiapkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) alias expected loss, alih-alih menyiapkan cadangan saat terjadi kredit macet atau incurred loss. Standar baru ini akan menggerus modal bank. Dengan konsep expected loss, tambahan CKPN akan mengandalkan tren keuangan perusahaan sebelumnya.

Usai China, Keramik India Mengancam

13 May 2019

Impor produk China menyusut menyusul pemberlakukan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP). Namun, kini produk keramik asal India mulai membanjiri pasar lokal. Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) melihat volume impor keramik asal India meningkat sejak pemberlakuan safeguard terhadap produk keramik China. Oleh karena itu, Asaki membuka peluang untuk mengajukan usulan tambahan safeguard.

Kebijakan Tak Sinkron, Hulu Tekstil Kusut

13 May 2019

Industri hilir tekstik tumbuh 18,98% yoy. Namun industri hulu tekstil turun 1% yoy. Kemperin menduga, produksi kain nasional turun karena kain impor melimpah. Sebab, banyak importir memanfaatkan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk mendatangkan kain dari luar negeri dalam jumlah besar. Padahal, semula kebijakan PLB hanya untuk mendukung kebutuhan bahan baku tekstil pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengamini dugaan Kemperin.

Pendapat berbeda tercetus dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Mereka menilai, produk tekstil impor naik karena tiga sebab. Pertama, tidak ada sinergi antara pelaku usaha sektor hulu, tengah, dan hilir. Kedua, impor kain naik karena kebutuhan konsumen meningkat. Ketiga, kemampuan produsen kain dalam negeri masih kurang. Mereka tidak leluasa mengerek kapasitas produksi karena aturan pengelolaan limbah cair sangat ketat.