DKI Jakarta mengalami defisit kebutuhan bawang putih sebanyak 2.930 ton untuk selama bulan puasa dan lebaran. Di tengah defisit pasokan itu, PT Food Station Tjipinang Jaya belum juga memperoleh rekomendasi impor produk holtikutura (RPIH) dari Kementerian Pertanian. Untuk mengatasi kelangkaan sembari menunggu RPIH, DKI membeli barang dari importir.

Pasokan bawang putih dari importir mulai masuk ke pasar Jakarta kemarin sebanyak 1 kontainer atau 29 ton. Harga bawang itu ditetapkan Rp 30.000 per kilogram . Harga bawang putih di pasaran Jakarta sekarang Rp 60.000 sd Rp 100.000 per kilogram Saat ini, ada setidaknya 5 kontainer atau 145 ton yang akan didatangkan secara bertahap. Direktur Utama PT Food station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengakui, jumlah pasokan tersebut masih belum memenuhi selama puasa dan lebaran tahun ini. Oleh sebab itu diperlukan izin impr bagi  PT Food station Tjipinang Jaya tetap dibutuhkan DKI untuk dapat memenuhi kebutuhan bawang putih.

Analisis daur hidup biodiesel menunjukan emisis bahan bakar nabati dari pengolahan minyak kelapa sawit lebih rendah jika bukan dari deforestasi. Emisi bisa ditekan lebih rendah jika produktivitas optimal dan limbah cair dari pabrik kelapa sawit tak melepas gas metana setara 20 kali emisi gas karbon dioksida.

Di Indonesia, petani kelapa sawit yang mengelola 40,28% dari total luas lahan sawit menjaga biodiesel Indonesia rendah emisi. Caranya pabrik kelapa sawit didekatkan dengan kebun warga, efisien memakai pupuk, dan meningkatkan produktivitasnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bersama BRI Syariah memfasilitasi UMKM binaan yang memproduksi produk halal untuk go online melalui halal mall di Tokopedia. Halal Mall menjadi offiial store berbasis halal pertama di Tokopedia. 

Selain produk makanan dan minuman yang telah bersertifasi halal, saat ini masyarakat juga dapat menemukan produk-produk busana muslim di halal mall. Untuk tahap awal akan ada 50 UMKM yang akan dimasukan ke dalam Halal Mall. UMKM ini akan dibantu pemasaran produk daring mulai dari menyiapkan foto produk, mengunggahnya ke Tokopedia hingga melayani pertanyaan dan pesanan dari calon pembeli. Semua diurus oleh BRI. 

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah mengalami minus. Misalnya pertumbuhan ekonomi di Pulau Papua minus 10,44% secara tahunan. Penyebabnya sektor tambang yang menjadi andalan sedang melemah. Kondisi ini disebabkan penurunan produksi emas Freeport Indonesia yang mencapai 72% yoy. Tak hanya itu, tembaga juga anjlok 53% secara tahunan. Selain Papua, masih ada wilayah yang kondisinya rentan karena bergantung pada tambang, seperti NTB dan Kalimantan Timur.

Apakah setan gundul di industri keuangan kita? Meski tidak kelihatan, namun adanya dugaan penipuan di industri finansial menandakan adanya setan gundul. Sebut saja, dugaan manipulasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), perusahaan pembiayaan furnitur legendaris merek Columbia. Korbannya mayoritas kalangan perbankan dengan nilai mencapai Rp 2,4 triliun yang nyaris macet. Mirisnya, melebarnya efek dugaan penipuan SNP Finance itu justru akibat keterlambatan dan kendornya mekanisme pengawasan industri keuangan.

Persoalan SNP Finance hanya satu dari sekian contoh. Kita belum lupa dengan dugaan "pembobolan" keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA). Kini bola penyelesaiannya ada di tangan otoritas. Yang jadi pertanyaan, mengapa berbagai "kejahatan" di industri pasar keuangan dan pasar modal itu nyaris tidak pernah dituntaskan dengan aturan pasar modal? Mayoritas kasus itu diselesaikan melalui jalur pidana umum, bukan delik pidana pasar modal. Akibatnya, UU Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal bak mandul tanpa gigi.

Moral ceritanya, inilah saat yang tepat untuk merevisi UU Pasar Modal. Selain tak relevan dengan laju zaman, UU Pasar Modal baru harus mempertajam taring otoritas bisa lebih tegas. Kita berharap, beleid baru nantinya bisa mencukur gundul para setan gundul di industri keuangan dalam negeri.

Kementerian Perhubungan hadapi dilema kepentingan konsumen dan kelangsungan industri. Pemerintah berencana menurunkan tarif batas atas tiket (TBA) pesawat seminggu ke depan. Namun, punurunan TBA tak sejalan dengan tren kinerja perusahaan penerbangan. Meskipun demikian, perusahaan penerbangan mau tak mau harus mengikuti kebijakan tersebut. Pemerintah perlu melibatkan maskapai dalam merumuskan struktur dan komponen biaya.

Beberapa investor asing tertarik untuk membangun pabrik pakan udang dan ikan di Indonesia dengan upaya pemerintah meningkatkan produksi perikanan. Beberapa calon investor itu berasal dari China, Taiwan, Inggris, dan Belanda. Bahkan, minat mereka untuk masuk ke Indonesia sudah diutarakan sejak akhir 2016. Pada 2016, ada tiga perusahaan asing yang berniat mendirikan pabrik pakan ikan di Indonesia, yakni Royale De Heuss dari Belanda, Tong Wei dan Haid Group dari China. Selain itu masih ada sejumlah perusahaan lainnya, yaiut Skretting dari Inggris, Thai Union dari Thailand, dan Evergreen dari Taiwan. Namun, hingga saat ini baru dua perusahaan yang telah merealisasikan yaitu Tong Wei yang sudah memulai produksi awal tahun ini, dan Evergreen akan segera merampungkan konstruksi pabrik dan diprediksi mulai beroperasi September atau Oktober 2019.

Tingginya minat investor asing untuk menanamkan dananya di sektor pakan perikanan budi daya dalam negeri, katanya, dipicu oleh produksi perikanandi dalam negeri yang sangat tinggi. KKP menyadur data dari Food and Agriculture Organization (FAO) mencatat bahwa produksi udang budi daya Indonesia pada 2018 mencapai 733.600 ton atau meningkat 6,07% dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya 691.603,98 ton.

Lonjakan harga tiket pesawat mulai berdampak negatif pada ekonomi Indonesia. Bukan hanya merugikan konsumen, industri terkait seperti perhotelan, pariwisata dan ekonomi daerah ikut terdampak. Puncaknya, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2019 hanya 5,07% jauh di bawah prediksi 5,2%. BPS mencatat, penumpang domestik kuartal I-2019 hanya 18,32 juta penumpang atau turun 17,66% dibanding periode sama tahun lalu.

Pemerintah masih mencari solusi. Salah satu opsinya adalah menurunkan tarif batas atas. Untuk itu, pemerintah akan membahas dengan pelaku usaha. KPPU saat ini juga sudah menurunkan investigator untuk mengusut dugaan kartel dalam menetapkan harga tiket. Namun, menurut Komisioner KPPU Guntur Saragih, hingga kini belum ada kesimpulan KPPU.

Istilah tsunami digunakan untuk menggambarkan besarnya dampak implementasi serentak PSAK 71, 72, dan 73 mulai 1 Januari 2019. Jika tidak diantisipasi, penerapan ketiga standar itu akan menjadi bencana bagi korporasi. Dampak besar itu karena dua hal. Pertama, ketiganya menuntut perubahan pelaporan akuntansi yang mendasar. Berdasarkan PSAK 71 (tentang Instrumen Keuangan), sebuah bank atau multifinance harus menyediakan pencadangan kerugian semua jenis kredit, bahkan yang berstatus lancar sekalipun. PSAK 72 mensyaratkan korporasi mengenali semua kontrak sebelum mengakui pendapatan atas kontrak-kontrak itu. Sementara, PSAK 73 mendorong korporasi mencatat transaksi sewa sebagai financial lease bukan sekedar operating lease, sehingga akan memengaruhi aset dan liabilitas di neraca.

Kedua, ketiga PSAK akan memengaruhi banyak sektor. PSAK 72 misalnya, sudah pasti akan memengaruhi semua perusahaan, karena hampir semua perusahaan punya kontrak dengan pelanggannya. Masalahnya, mayoritas korporasi belum siap menerapkan ketiga standar baru itu. Oleh karena itu, OJK, DSAK, asosiasi-asosiasi industri, serta para stakeholder lain harus berteriak lebih keras agar korporasi segera mempersiapkan diri.

Pembentukan holding BUMN sektor keuangan hingga kini masih terkatung-katung. Kabar terakhir, Kemkeu sebagai salah satu anggota KSSK belum memberi lampu hijau pembentukan holding keuangan BUMN. Kendati pembentukan holding belum tuntas, Kementerian BUMN sudah menyiapkan tiga agenda yang bakal digulirkan, meliputi: permodalan, pendalaman pasar, dan big data di industri keuangan.