Ditjen Pajak menggandeng pemerintah daerah di seluruh provinsi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pajak ingin membidik setoran perusahaan sawit yang banyak beroperasi ilegal di Riau. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau 2018 terdapat sejuta hektar perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki izin. Nah, dengan kesepakatan ini, Pemda berkomitmen melakukan tukar menukar data untuk mendukung pengumpulan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Pemda juga akan memastikan perusahaan yang beroperasi memiliki izin.

Kementerian ESDM mencatat, investasi minyak dan gas bumi, baik subsektor hulu maupun hilir, cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Kondisi tersebut dipicu oleh penurunan harga minyak mentah di pasar global. Pengamat Migas dari Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto menilai, kebijakan pemerintah turut memengaruhi penurunan investasi.

Dua pasangan capres-cawapres menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Lewat bendahara TKN Jokowi-Amin, Wahyu Trenggono, pasangan 01 melaporkan dana kampanye mencapai Rp 606,78 miliar. Menurut Wahyu, dana yang masuk mayoritas berasal dari kantong pengusaha. Lebih terperinci dana berasal dari badan usaha non pemerintah. Dari angka tersebut, total nilai pengeluaran kampanye TKN Jokowi-Amin sebesar Rp 601,35 miliar.

Sementara itu, pasangan nomor urut 02 memiliki dana kampanye Rp 213,2 miliar. Dana tersebut didominasi sumbangan pribadi Prabowo dan Sandi sebesar Rp 192,5 miliar. Dari jumlah tersebut, pengeluaran terbesar adalah untuk dana kampanye yang mencapai Rp 60,8 miliar saat kampanye.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Bambang Prihartono, memperkirakan pemindahan ibu kota hanya menurunkan 10% kemacetan Jakarta. Rencana pemindahan ibu kota tidak boleh menurunkan semangat untuk membentuk badan otoritas yang mengelola transportasi di Jakarta dan sekitarnya. Menurut Bambang, masalah kemacetan Jakarta sudah pada taraf gawat. Indikasinya, pertama, kemacetan di simpang Semanggi dampaknya bisa sampai jalan tol Cibubur. Kedua, rekayasa lawan arah (contraflow) yang dilakukan di jalan tol dalam kota di sekitar Semanggi hingga Cawang tak mampu memberi solusi.

Harga tiket mahal sudah menyeruak sejak akhir tahun lalu dan berlanjut hingga kini Kementerian Perhubungan menghimbau semua maskapai menurunkan harga tiket. Sebatas menghimbau karena harga tiket dinilai menjadi ranah bisnis yang menjadi hak pelaku usaha. Selain itu, harga tiket belum melewati batas atas ketetapan pemerintah.

Awalnya, Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) mendeklarasikan akan menurunkan harga. Memang ada yang turun, tetapi tak semua maskapai menurunkan harga tiketnya. Garuda Indonesia tetap menggunakan tarif Y  atau tarif tertinggi. Kalaupun turun tak sepenuhnya turun karena dikemas dengan pameran perjalanan daring dalam kurun waktu tertentu atau hanya di rute terbatas. Problemnya, Garuda Indonesia adalah price setter , patokan harga bagi maskapai lain. Jadi semua maskapai juga mematok harga tinggi.

Garuda bersikukuh di harga tinggi, barangkali karena pasarnya pegawai pemerintahan dan BUMN. Jadi negara yang membayar. Namun, tingginya harga tiket berdampak cukup luas bagi ekonomi, terutama di daerah. Tak hanya ke penumpang, tingginya harga tiket pesawat berdampak ke kargo. Perdagangan yang sedang tumbuh pesat dengan adanya e-dagang kini mulai berhitung kembali. 

Skema perpajakan digital belum juga mendapatkan lampu hijau dalam pembahasan di Task Force on Digital Economy (TFDE) yang akan berakhir pada 2020. Namun demikian, Organization for Economic Co-operation Development (OECD) belum lama ini mengumumkan adanya perkembangan baru pada proses pemajakan ekonomi digital yang dimuat dalam Policy Note yang terdiri dari dua pilar utama. Pilar pertama bertujuan untuk mengatur alokasi pemajakan secara lebih adil dengan memperluas hak pemajakan bagi yurisdiksi pasar melalui pendekatan user participation, marketing intangibles, dan sufficient economic presense. Pilar yang kedua adalah fokus terhadap keberadaan global anti-base erosion rule. 

Konsep user participation menekankan penetapan keberadaan suatu entitas digital di suatu negara didasarkan pada ada tidaknya atau seberapa besar pengguna dari produk digital di suatu yurisdiksi. Marketing intangibles adalah suatu keberadaan entitas digital akan dilihat berdasarkan faktor pasar dari entitas tersebut. Sufficient economic presense diukur dari dampak entitas tersebut ke ekonomi di satu yurisdiksi pajak. Menurut Partner Fiscal Research DDTC, Bawono Kristiaji, pada prinsipnya ketiga bentuk proposal tersebut sangat menguntngkan Indonesia sebagai yurisdiksi pasar. Meski demikian, setiap opsi tersebut memiliki keuntungan dan kesulitan yang berbeda-beda.

Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan diminta untuk segera menindaklanjuti kasus penolakan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk, kendati saat ini OJK dan BEI telah melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain menjaga kasus itu agar tidak terus bergulir menjadi bola liar, keterlibatan dua kementerian tersebut diperlukan. Sebab, jika terbutki ada rekayasa keuangan, kasus ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan penipuan yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Garuda Indonesia. Polemik Lapkeu Garuda mencuat setelah dua komisaris Garuda Indonesia menolak pencatatan laporan keuangan tahun buku 2018. Penolakan ini terkait perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi, dimana terjadi piutang yang diakui dalam laporan sebagai pendapatan perusahaan. Apabila tidak ada pengakuan pendapatan itu, perseroan akan mengalami kerugian senilai US$ 244,95 juta. Atas persoalan tersebut, manajemen Garuda Indonesia menyakan, kebijakan memasukkan piutang menjadi pendapatan dalam laporan keuangan tahun 2018 tidak melanggar PSAK 23.

Ada sejumlah kriteria menteri ekonomi pada kabinet baru menurut pengusaha dan ekonom. Pertama, menteri ekonomi diisi kalangan profesional dan steril dari politisi. Kedua, kabinet mendatang harus solid dan koordinasi baik. Tidak seperti sekarang, Mendag dan Mentan acap bertikai terkait urusan regulasi pangan. Ketiga, menteri di bidang ESDM lebih pro pengembangan energi baru dan terbarukan. Keempat, investor dan pebisnis ingin kepastian, oleh karena itu kabinet baru harus meneruskan proyek infrastruktur.

Target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi di atas 10% makin jauh panggang dari api. BKPM mencatat realisasi investasi kuarta I-2019 sebesar Rp 195,1 triliun atau naik 5,3% yoy. Kepala BKPM mengklaim angka ini sebagai pemulihan. Ia melihat ada sentimen pemulihan gairah investor lokal dan global. Di sisi domestik, setelah tahun pemilu, tren investasi biasanya meningkat. Kendati demikian, ekonom meminta pemerintah harus jemput bola, bukan sekedar menyediakan karpet merah bagi investor. Selain itu, pemerintah harus mencari pengganti investasi di sektor sumber daya alam. Misalnya, investasi untuk substitusi bahan baku impor.

Pala organik dari Maluku untuk pertama kalinya diekspor ke Belanda, Uni emirat Arab dan India senilai Rp 24 miliar. Jika dirinci, nilai untuk biji pala Rp 11,4 miliar dan fuli (bunga pala) Rp 12,6 miliar. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono menyatakan bahwa saat ini permintaan sejumlah negara terhadap komoditas pala dari Indonesia sangat tinggi. Pemerintah terus mendampingi petani agar dapat menjaga kualitas produksi. Pihaknya mendorong agar produksi pala terus meningkat lewat penyediaan bibit dan pupuk organik. 

Berdasarkan data Kemeterian Pertanian, pada tahun 2017 luas perkebunan pala Indonesia 196.983 ha dengan jumlah produksi 32.805 ton. Perkebunan pala itu tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Ketua Dewan Rempah Maluku Djalaludin salampessy mengatakan, ekspor perdana tersebut menjadi angin segar bagi petani pala di Maluku. Belakangan ini, para petani hilang harapan lantaran harga biji pala terus merosot hingga di bawah Rp 50.000 per kg.