Para pengusaha batubara mulai gusar lantaran pemerintah tak kunjung merampungkan revisi PP 23 Tahun 2010. Sebab, beleid tersebut merupakan bentuk kepastian bagi pemilik lisensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk mengajukan perpanjangan izin usaha sekaligus mengubah status mereka menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Termasuk izin beberapa pemilik PKP2B generasi pertama yang sebentar lagi akan berakhir.

Kegusaran para pengusaha ini didasari adanya usulan Menteri BUMN untuk mengakomodasi dan memperkuat peran BUMN dalam revisi PP 23/2010. Salah satu permintaan Menteri BUMN, luas wilayah tambang PKP2B yang memperoleh perpanjangan tidak boleh melebihi 15.000 hektare (ha).

Pemprov DKI Jakarta terus berupaya merealisasikan rencana pengurangan polusi kendaraan. Salah satunya dengan penggunaan angkutan umum ramah lingkungan. Setelah mengoperasikan Moda Raya Terpadu (MRT), pemprov DKI Jakarta siap mengoperasikan bus listrik untuk digunakan Transjakarta.

Saat ini, PT Transjakarta tengah melakukan pra uji coba terhadap bus listrik sebelum memutuskan mengoperasikan secara reguler. Transjakarta akan melihat beberapa aspek seperti cara pengisian daya, ketahanan waktu, daya jelajah dan biaya operasional. Uji coba dilakukan sembari menunggu perizinan penggunaan bus listrik yang selesai Juni atau Juli 2019.

Penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu membawa dampak pada tren beriklan di sejumlah media. Pada kuartal-I tahun 2019, porsi belanja iklan terbesar datang dari kategori Pemerintahan dan Organisasi Politik dengan total belanja iklan mencapai Rp 2 Triliun, naik 11%, disusul oleh kategori layanan Online dengan total belanja iklan Rp 1,9 Triliun. Demikian menurut hasil temuan Nielsen Advertising Intelligence yang dirilis oleh Nielsen Indonesia pada Selasa (30/4). Media Massa yang disurvei oleh Nielsen mencakup 15 stasiun televisi nasional, 98 surat kabar serta 65 majalah/tabloid. Sementara itu kategori produk Perawatan Rambut dengan total belanja iklan mencapai Rp 1,8 Triliun. Kategori Rokok Kretek menghabiskan belanja iklan sebesar Rp 1,7 Triliun dengan pertumbuhan 29%. Di urutan ke lima ada kategori Mie Instan yang tumbuh 37% dengan nilai total Rp 1,5 triliun. Dari sisi merek yang beriklan, Mi Sedaap, Counterpain dan Gudang Garam Move masih mendominasi iklan televisi. Sementara untuk media cetak, kategori Pemerintahan diantaranya, Pemda Sumatera Selatan, Pemda Riau, Pemda Lampung. Iklan di media radio didominasi oleh Shell, Belimobilgue.co.id dan Gulates.

Presiden Joko Widodo menegaskan, rencana pemindahan ibu kota pemerintahan merupakan bagian dari perencanaan dalam mempertimbangkan kebutuhan nasional di masa mendatang. Jokowi mengatakan bahwa rencana pemindahan ibu kota untuk kebutuhan 10, 50 hingga 100 tahun mendatang. Hal ini menjadi pertimbangan karena selama ini Indonesia memiliki 17 ribu pulau tapi 57% dari total penduduk Indonesia, yang kurang lebih sekitar 169 juta jiwa. Akan tetapi perlu pertimbangan daya dukung kota yang menjadi kandidat sebagai calon kota ibu kota baru baik terhadap air, lingkungan, lalu lintas dan kesiapan infrastruktur. Diharapkan dengan adanya pemindahan ibu kota maka akan mampu membuat pemerataan penduduk, pemerataan infrastruktur, pendidikan dan akan membuat ibu kota yang lebih representatif bagi Indonesia.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan melakukan evaluasi terhadap berbagai instrumen kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menarik investasi asing pada sektor riil. Evaluasi itu dilakukan seiring laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait penurunan investasi asing ke Indonesia sepanjang kuartal I 2019.

Kemenkeu juga akan bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk dapat meningkatkan daya tarik serta daya saing Indonesia dari sisi kemudahan investasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong optimis, pertumbuhan investasi pada tahun ini mencapai 12% hingga 13%. Angka tersebut melebihi target awal yang pernah disampaikan Thomas yakni 10% hingga 11%.

Ada beberapa faktor yang dapat membantu pertumbuhan investasi melebihi target awal, salah satunya siklus politik yang memperlihatkan adanya pemulihan investasi setelah pelaksanaan pemilu. Dibutuhkan juga terobosan reformasi ekonomi yang dapat kembali menggairahkan semangat investor internasional maupun domestik. Salah satunya merevisi terhadap daftar negatif investasi (DNI). Thomas mencontohkan, dampak positif terhadap industri perfilman dan bioskop sejak larangan investasi asing mulai dicabut pada 2 tahun lalu, sektor ini mampu menyentuh level 20% atau jauh melebihi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan segera mengatur pencegahan transaksi mencurigakan yang rentan terjadi di industri teknologi finansial dan virtual asset. Ada beberapa isu yang patut diwaspadai terkait dengan perkembangan tekfin di dalam negeri yang membuat industri ini rentan terhadap terjadinya transaksi mencurigakan. Pertama, jika tekfin tidak dikelola dengan baik, kasus seperti bunga yang tinggi, penyalahgunaan data pribadi, penagihan kasar, dan rasio kredit bermasalah tinggi dapat merusak industri. Kedua, rentannya terjadi smurfing atau tindak pemecahan transaksi lantaran transaksi tekfin yang terjadi sebagian besar kurang dari ambang batas transaksi yang harus dilaporkan atau kurang dari Rp100 juta. Ketiga, banyaknya peringatan yang salah dalam mendeteksi tindakan pencucian uang dan terorisme. Sistem yang ada pada saat ini hanya dapat mendeteksi sebagian kecil dari sampel, tanpa mampu melihat gambaran secara keseluruhan. Selain tekfin, industri seperti blockchain juga berpotensi menjadi celah terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisem (TPPT).

Penyaluran dana layanan pinjam meminjam uang melalui teknologi finansial (tekfin) paling tinggi terjadi menjelang lebaran. Permintaan pembiayaan dalam periode itu bisa 10-15% dibandingkan dengan bulan biasa.

Perusahaan tekfin harus mengantisipasi potensi kenaikan permintaan kredit konsumsi menjelang lebaran tahun 2019. Salah satunya dengan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman. 

Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat kredit konsumtif mendorong penyaluran dana dari perusahaan tekfin meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir. Yang perlu menjadi perhatian adalah ketika kredit sektor konsumsi naik, risiko kredit macet ikut tinggi. Selama satu atau dua tahun terakhir, kredit macet perusahaan tekfin naik pesat karena perusahaan agresif menyalurkan dana dengan tenor pendek dan bunga tinggi. Risiko kredit macet (NPL) rata-rata industri penyedia layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi menunjukan tren meningkat. NPL pada Desember 2018 tercatat 1,45% sedangkan Januari 2019 sudah 1,68%.

Menurut Bhima, perusahaan tekfin perlu lebih cermat menyalurkan kreditnya kepada calon debitor. OJK juga diharapkan memperketat pengawasan agar industri tekfin tumbuh secara sehat. Juru bicara OJK, Sekar Putih menyampaikan bahwa dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 telah mewajibkan penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasik tekfin mewajibkan penyelenggara melakukan mitigasi risiko. Penyelenggara wajib menggandeng penilaian kredit (credit scoring) yang punya izin OJK. Disisi lain masyarakat juga diminta tidak langsung tergiur dengan berbagai pinjaman yang ditawarkan. Masyarakat perlu menimbang kondisi kemampuan membayar serta legalitas perusahaan tekfin yang menawarkan. 

Presiden ketiga BJ Habibie meminta Batam dikembalikan sebagai ujung tombak pembangunan. Penerimaan devisa dari kawasan tersebut perlu ditingkatkan dengan membangun lebih banyak industri penghasil barang ekspor.

Habibie juga hendak memindahkan pusat industri pesawat terbang ke Batam. Infrastruktur dan zona perdagangan bebas di sana dinilai bersahabat bagi investor asing yang akan masuk dan memasok 60% komponen pesawat. 

Peneliti pada Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan bahwa Batam belum memberikan sumbangan signifikan bagi penerimaan devisa negara.

Buruh meminta Peraturan Presiden (PP) nomor 78 Tahun 2015 segara dicabut karena tidak berpihak pada mereka. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) said Iqbal mengatakan ada beberapa hal yang dibahas terkait isu kesejahteraan buruh antara lain :

• Mencabut PP No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan dinaikanya kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi 84 item
• Peningkatan layanan jaminan kesehatan dan pensiun
• menghapus outsoucing
• kesejahteraan ojek daring dan guru honorer
• kebebasan berserikat para buruh

Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan dibutuhkan anggaran hingga Rp 466 triliun untuk membangun ibu kota baru seluas 40 ribu ha dengan jumlah penduduk 1,5 juta orang. Opsi lain, dibutuhkan Rp 323 triliun untuk membangun ibu kota seluas 30 ribu ha dengan 900 ribu penduduk.

Ada empat sumber pembiayaan pemindahan ibu kota yakni :

• APBN yang akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pokok termasuk gedung pemerintahan dan gedung parlemen
• BUMN yang akan membiayai pembangunan infrastruktur utama dan fasilitas sosial
• Kerjasama pemerintah dan Badan usaha (KPBU) yang akan melibatkan pemerintah dan swasta sekaligus, nantinya akan membiayai infrastruktur utama dan fasilitas sosial
• Pembiayaan swasta termasuk pembangunan properti, perumahan dan fasilitas sosial

Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan, anggaran yang disebutkan di atas bukan masalah besar karena masih ada sumber pembiayaan non-APBN. Proyeksi pemindahan antara kurun waktu 4 hingga 5 tahun. Sesuai perencanaan dibagi dengan 2 skema, yaitu :

• skema pertama memindahkan seluruh ASN dari Jakarta ke kota yang baru. skenario ini membutuhkan 40 ribu ha lahan dan memindahkan 1,5 juta jiwa
• skema kedua, tidak seluruh ASN pindah ke kota yang baru dengan jumlah penduduk 900 ribu jiwa di 30 ribu ha lahan