Kabar tak sedap dari Negeri Ginseng Korea Selatan. Ekonomi Korea Selatan melambat pada kuartal I 2019 ini. Kondisi ini akan berdampak bagi negara lain karena Korea Selatan merupakan importir yang menopang pertumbuhan ekonomi dunia. Tak cuma Korea Selatan, perlambatan ekonomi di sejumlah negara importir lain di kawasan Asia Pasifik juga perlu diwaspadai. Hanya indikasi perlambatan masih sulit dibaca penyebabnya, apakah penurunan terjadi karena siklus ekonomi atau akibat adanya ketegangan perdagangan.

Chief Business Development iGrow Jim Oklahoma memproyeksikan, potensi bisnis jasa keuangan berbasis teknologi informasi atau teknologi finansial (tekfin) pertanian dari tahun ke tahun akan tumbuh secara eksponensial. Tren tersebut dikarenakan semakin banyak orang yang membutuhkan investasi aman atau risiko ditekan serendah mungkin.

Berdiri sejak September 2014, iGrow menyediakan sistem untuk melakukan supervisi dan administrasi dalam kegiatan pertanian. Melalui platform itu, pengguna dapat menanam, mengembangkan dan memantau tanaman sebagai sebuah investasi. Pengguna iGrow dapat disebut sebagai sponsor. Animo dan respons masyarakat sangat baik untuk mendanai komoditas, terlebih sistem yang dikembangkan iGrow merupakan social investment. Sampai Januari 2019, iGrow sudah menyalurkan Rp 130 miliar kepada 7.500 petani yang tersebar paling banyak di Jawa dan Bali. Tahun ini iGrow baru mulai melakukan penetrasi ke NTT dan Sulawesi.

Dari segi peminjam, iGrow sudah berhasil menarik 50rb orang untuk melakukan registrasi. Dari total tersebut 6.000 orang secara aktif melakukan pendanaan dengan berbagai komoditas. Dalam waktu dekat, iGrow akan melakukan ekspansi ke Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand.

Hingga Maret, penerimaan bea dan cukai tumbuh 73% yoy. Cukai rokok mengepulkan penerimaan cukai. Lonjakan ini karena pendapatan cukai hasil tembakau tumbuh 189,14% yoy.  Hal ini disebabkan oleh pergeseran pola pelunasan pembelian pita cukai sebagai dampak penerapan PMK-57/2017.

Namun, kenaikan pendapatan cukai hasil tembakau tidak sejalan dengan kondisi pelaku industri. Menurut Philip Morris International, penjualan industri rokok pada kuartal I 2019 sebesar 68,7 miliar batang atau turun 0,8% yoy.

Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menyisakan catatan khusus. Dua komisaris mereka, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak meneken laporan keuangan. Chairal dan Dony masing-masing adalah perwakilan dari PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd. Kedua perusahaan itu menguasai 28,08% dari saham GIAA.

Pemicu perbedaan pendapat adalah perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dan pengelolaan inflight entertainment dan manajemen konten antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia. Perjanjian yang ditandatangani pada 31 Oktober 2018 itu bernilai sekitar US$ 239,94 juta. Perjanjian tersebut juga memuat US$ 28 juta bagi hasil Garuda Indonesia dari PT Sriwijaya Indonesia.

Secara tertulis, kedua komisaris tadi menyatakan, hingga tutup buku 2018, Garuda Indonesia belum menerima sepeser pun pembayaran dari Mahata Aero. Sementara tidak ada kepastian pembayaran yang jelas dalam perjanjian kerja sama dengan Mahata Aero, termasuk jaminan pembayaran yang tidak bisa ditarik kembali.

Para Menteri Perdagangan di kawasan ASEAN sepakat meneken Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN atau ASEAN Trade In Service Agreement (ATISA). Penandatanganan ATISA ini akan membuka akses pasar industri jasa di negara-negara ASEAN. Perjanjian ini bisa menjadi pisau bermata dua bagi Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk terbanyak di ASEAN, Indonesia akan menjadi pasar utama bagi para penjaja jasa di ASEAN. Namun di sisi lain, Indonesia bisa mengekspor jasa unggulan. Empat sektor unggulan antara lain pariwisata, teknologi informasi dan telekomunikasi, konstruksi, dan jasa tenaga profesional berbagai bidang.

Persatuan Badan Intelijen Internasional yang tergabung dalam The Five Eyes berencana melakukan pertemuan puncak di Glasgow, Skontlandia untuk membahas cara memerangi kejahatan siber dan terorisme. Melansir Bloomberg, Rabu (24/4/) pertemuan ini sebagai respons terhadap tuduhan intelijen AS bahwa Huawei Technologies telah memasukkan perangkat mata-mata sebagai cara pemerintah China untuk mengawasi negara lain. Peralatan teknologi dari China menjadi bagian penting bagi jaringan terbesar di Inggris. Dengan kondisi tersebut pejabat setempat tampaknya berencana membatasi sekaligus melarang secara penuh terhadap perangkat teknologi buatan China. Ini dikhawatirkan akan mengganggu hubungan internasional dengan China.

PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) membagikan dividen tahun buku 2019 sebanyak US$ 72,6 juta atau 92% dari perolehan laba bersih tahun lalu sebesar US$ 79 juta. Dividen yang disepakati tersebut setara dengan Rp 66 per saham. Perusahaan sejauh ini memiliki dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), 10 turbin gas dan tiga turbin uap. Kemudian secara keseluruhan kapasitas listrik yang disediakan mencapai 1.144 mW. Pembangkit listrib berbahan gas berada di Jababeka, Bekasai dan pembangkit listrib batu bara terletak di Babelan, Bekasi.

Pimpinan Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tujuannya untuk menggalang kerja sama ekonomi kedua negara. Kunjungan ini setelah KTT AS-Kore Utara gagal membuahkan hasil terkait denuklirisasi di negara Semenanjung Korea itu. Rusia terlibat dalam upaya membujuk Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya.

Suku bunga kredit diproyeksi bakal terkerek baik memasuki naik memasuki kuartal II-2019. Bank sentral meramal, berdasarkan jenis kreditnya, peningkatan bunga akan terjadi pada kredit konsumsi dan kredit modal kerja. Pada kredit konsumsi, kenaikan suku bunga terjadi pada kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kartu kredit. Sementara suku bunga kredit kepemilikan rumah/apartemen (KPR/KPA) dan multiguna diproyeksi turun secara kuartalan menjadi 11,22% dan 12,77%.

Pemerintah mengatur pembagian kawasan hutan untuk perkebunan sawit dengan proporsi 80% digunakan oleh perusahaan dan 20% untuk masyarakat dalam hal ini petani plasma. Kendati demikian, KPPU meragukan pelaksanaannya di lapangan. Komisioner KPPU, Guntur S. Saragih, mengatakan bahwa Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian tidak memiliki data anggota petani plasma. Untuk itu, KPPU akan melayangkan surat permohonan resmi kepada pemerintah dan menduga ada praktik maladministrasi dalam kebijakan ini.