Uni Eropa tengah menyiapkan manuver baru untuk menghambat ekspor biodiesel dari Indonesia dengan tuduhan subsisdi. Ketua Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, tuduhan subsidi tersebut bukan hal yang baru. Uni Eropa pernah mengalamatkan tuduhan serupa pada 2013. Dengan begitu harga jualnya bisa lebih murah dibandingkan dengan biodiesel yang berasal dari minyak nabati selain sawit. Namun, setelah konsultasi, investigasi, dan komunikasi, UE mendadak menarik tuduhannya. Namun, isu miring tidak berhenti samapi disitu. Tuduhan dumping pun dilancarkan meski akhirnya tidak bisa dibuktikan di WTO, dan Indonesia diputuskan menang pada 2018. Tuduhan subsidi saat ini kembali diulang. Dan investigasi telah dilakukan kepada beberapa perusahaan-perusahaan besar. Ada indikasi keika pasar sedang berkembang di UE, seketika langsung terdapat ganjalan supaya ekspor biodiesel terhenti. UE kali ini menuduh secara spesifik produsen atau eksportir biodiesel sawit seperti yang dilakukan AS. 

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menegaskan bahwa sejumlah investor tertarik mendanai delapan dari 23 proyek pembangkit listrik energi bersih yang belum menyelesaikan pembiayaan sejak 2017. PLN terus mendorong 23 proyek pembangkit hijau yang belum menyelesaikan pembiayaan agar segera mendapatkan pendanaan dari pihak perbankan. Kendati beberapa investor sudah menyatakan tertarik untuk membiayai proyek itu, proses konstruksi belum mendapatkan kepastian. Delapan proyek itu masih memiliki beberapa kendala lain yang harus diselesaikan. Tiga proyek diantaranya terkednala masalah bisnis, sedangkan lima proyek sisanya terkendala masalah hukum, yakni pada dolumen kontrak. 

Pengembangan energi terbarukan menghadapi tantangan dari harga jual listrik ke PLN yang dinilai masih rendah sehingga tidak layak perbankan. Oleh, karena itu beberapa proyek pembangkit terbarukan terhambat oleh harga jual listrik yang rendah tersebut. Namun, pemerintah ingin mendorong tarif listrik di masyarakat turun sehingga harus menekan harga jual listrik dari pengembang ke PLN.

Utang luar negeri swasta awal tahun ini tercatat mengalami pertumbuhan cukup tinggi. BI mencatat pertumbuhan utang luar negeri swasta ini bersumber dari empat sektor. Pertama, sektor pengadaan listrik, gas, uap atau panas air (LGA) naik 26,8% yoy. Kedua, sektor pertambangan dan penggalian naik 26,8% yoy. Ketiga, sektor jasa keuangan dan asuransi naik 9,34% yoy. Keempat, sektor industri pengolahan naik 0,5% yoy. Dari sisi penggunaan, mayoritas utang luar negeri swasta untuk refinancing atau membayar utang jatuh tempo. Ekonom Core menilai kenaikan ULN swasta seiring dengan aktivitas produksi dan ekspansi tahun ini. Selain itu, likuiditas dalam negeri minim. Pemerintah perlu mewaspadai pertumbuhan ULN swasta karena dua hal. Pertama, meningkatnya utang swasta bisa menjadi preseden buruk bagi penilaian lembaga rating kredit. Kedua, saat ULN swasta naik, kebutuhan dolar juga akan naik, terutama saat jatuh tempo.

Di tengah fluktuasi harga batubara, prospek bisnis jasa pertambangan batubara masih panas. Perusahaan jasa pertambangan meyakini, kinerja mereka bisa tetap positif seperti tahun lalu.

Kinerja bisnis perhotelan belum akan terangkat signifikan hingga semester pertama tahun ini. Penyebabnya antara lain dampak kenaikan tiket pesawat dan tekanan tahun politik. Bahkan, adanya jaringan infrastruktur darat yang masif dibangun pemerintah tidak lantas menggairahkan bisnis perhotelan, meski menjelang Lebaran. Pengusaha hotel khawatir masyarakat cenderung memilih berlibur ke luar negeri lantaran harga tiket pesawat yang lebih murah daripada tiket penerbangan domestik.

Teknologi dalam jaringan ke luar jaringan untuk pedagang mikro sudah mulai dikenalkan sejak dua tahun lalu. Namun dalam perjalanany, akuisisi pengguna baru tidak mudah dilakukan. Akuisisi yang tidak mudah itu disebabkan antara lain : kondisi infrastruktur jalan yang belum merata hingga ke pelosok daerah. Sehingga terdapat inefisiensi waktu yang berdampak terhadap harga jual barang ke konsumen yang tetap mahal.

Sejak didirikan pada November 2017 sampai saat ini, jumlah pedagang mikro berupa warung kelontong mitra warung pintar sekitar 2000 orang, sekitar 90% tergolong aktif. Pedagang tersebut berada di Jabodetabek dan Banyuwangi. Selain lokasi usaha, tantangan lain yang harus dihadapi adalah legalitas lokasi atau tempat yang dijadikan pengusaha untuk mendirikan warung kelontong. Akusisi mitra baru akan dilakukan terhadap pedagang yang telah mengurus izin ke pemerintah daerah setempat.

Menurut founder dan CEO Bukalapak Achmad Zaky, tantangan utama membesarkan bisnis layanan mitra Bukalapak adalah budaya. Pelaku usaha dagang mikro dan produsen harus menambah kultur. Layanan mitra Bukalapak memungkinkan pemilik warung dan toko kelontong lebih mudah memesan barang secaea daring, mendapat harga lebih murah dan mengakses modal. 

Fakta terbaru GoJek :

• aplikasi on demand dengan jumlah pengguna aktif bulanan terbanyak di Indonesia sepanjang tahun 2018
• Gross Transaction value GoJek mencapai 9 miliar dollar AS atau tumbuh sekitar 13,5 kali lipat dari Desember 2016 sd Desember 2018
• GoJek juga menjadi aplikasi ride-sharing yang paling banyak digunakan di Indonesia
• Go-Food, layanan food delivery terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia dengan jumlah order mencapai 30 juta order per bulan pada tahun 2018
• Go-Pay, layanan uang elektronik paling banyak digunakan di Indonesia

Pemerintah menargetkan produksi perikanan tangkap tahun ini sebanyak 8,4 juta ton. Target ini meningkat 25% dibanding tahun 2018 yang hanya 6,7 juta ton. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar mengemukakan, produksi bisa meningkat karena sejumlah hal antara lain stok ikan semakin banyak, lokasi tangkap semakin dekat, serta ukuran ikan makin besar dan kian mudah didapatkan.

Saat ini pembangunan kapal ukuran kecil hingga besar berkembang pesat. Izin kapal berukuran 10-30 gros ton (GT) dalam kewenangan pemerintah daerah, sedangkan  izin kapal-kapal ukuran di atas 30 GT merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal yeng perlu diantisipasi adalah persoalan pendataan. Dengan demikian, data ikan yang masuk melalui berbagai pelabuhan bisa dilaporkan dengan tepat. Oleh karena itu, pelaku usaha diharapkan lebih patuh dalam melaporkan informasi usaha dan kapalnya. 

Ketua Bidang Hukum dan Organisasi Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) Muhammad Billahmar mengatakan, sistem pendataan secara elektronik belum optimal menjamin akurasi data tangkapan. Hal ini karena data tetap dimasukan dan dimutakhirkan secara manual. Lebih lanjut pihaknya menambahkan, perizinan kapal berukuran diatas 30 GT dinilai sangat ruwet, akibatnya pelaku usaha memilih usaha kapal berukuran kecil. 

Overseas Oil & Gas LLC (OOG), Perusahaan asal Oman menambah investasi di Indonesia dengan membangun fasilitas pendukung kilang minyak. Investasi senilai 3 miliar dollar AS ini dilakukan bersama 2 mitra lokal yakni PT Sanurhasta Mitra Tbk dan PT Meta Epsi Tbk.

Kesepakatan kerjasama sudah dilakukan tinggal menyiapkan persyaratan untuk studi kelayakan di perbankan oleh OOG. Menurut Chairman OOG Khalfan Al Riyami, pihaknya tertarik berinvestasi di Indonesia karena pasar yang besar. Hasil kilang minyak ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta diekspor ke Australia dan Papua Nugini.

Kementerian BUMN berambisi membentuk super holding BUMN. Holding ini akan menjadi kendaraan korporasi plat merah berinvestasi dan bersaing di tingkat global. Menteri Negara BUMN mengatakan super holding BUMN mirip dengan Temasek dan Kazanah Nasional. Nantinya, super holding BUMN akan langsung berada di bawah presiden. Jika super holding terwujud, maka Kementerian BUMN akan hilang. Meski kendali tetap di pemerintah, nantinya super holding ini akan terbebas dari ranah birokrasi. Wakil Ketua Kadin bidang Moneter, Fiskal dan Kebijakan Publik, menilai pembentukan super holding ini cukup baik. Hanya saja, sebaiknya BUMN menghindari bisnis yang sudah digarap sektor swasta, dan lebih mengemban peran sektor strategis.