;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Digitalisasi UMKM Diusulkan Masuk RPJMN

12 Apr 2019

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) menargetkan 50% badan usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) bisa masuk ke sektor ekonomi digital pada tahun 2024. Hal itu akan dituangkan pada RPJMN 2020-2024. Mengacu data pada Kemenkop-UKM, terdapat 62 juta badan usaha di Indonesia, usaha menengah sebanyak 58 ribu unit, usaha kecil 757 ribu unit dan usaha skla mikro 62 juta unit.

Direktur Kemitraan Institut Teknologi Surabaya Arman Hakim mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah untuk bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, dimulai dari perusahaan telekomunikasi hingga pasar (market place). Hal itu agar UMKM dapat menjembatani ke teknologi sehingga setidaknya bisa bersaing di pasar nasional. Dengan kata lain, UMKM didorong agar bermitra dengan para penyedia terknologi serta diberi pelatihan yang menunjang.

Tantangan Ekonomi Menanti Presiden Terpilih

12 Apr 2019

Berdasarkan pebisnis yang dihubungi KONTAN, setidaknya ada enam pekerjaan rumah bidang ekonomi dan bisnis yang menanti presiden terpilih. Pertama, bidang perpajakan meliputi: penyederhanaan aturan yang ramah pengusaha, membentuk Badan Penerimaan Negara, ekstensifikasi basis data pajak khususnya sektor informal, dan meningkatkan kesadaran lewat edukasi dan sosialisasi. Kedua, bidang investasi mencakup integrasi perizinan satu pintu pemerintah pusat dan daerah, insentif tax holiday dan tax allowence.

Ketiga, bidang ekspor mencakup membuka akses pasar baru dan menekan bea masuk, membuka akses pembiayaan bagi para eksportir. Keempat, bidang energi meliputi: konsistensi perencanaan dan implementasi sektor energi, membenahi peraturan tumpang tindih, memanfaatkan potensi sumber daya energi dalam negeri untuk menjaga ketahanan energi.

Kelima, bidang industri antara lain: kemudahan perizinan berusaha dengan menghindari segala jenis pungutan liar, membuka akses impor bahan baku industri yang tak tersedia di dalam negeri. Keenam, bidang ketenagakerjaan, meningkatkan produktivitas lewat kebijakan upah yang produktif, membenahi regulasi yang menghambat daya saing.

OECD Tak Sepakat Kontrol Arus Moda

12 Apr 2019

OECD menilai keinginan empat bank sentral di kawasan Asia Tenggara untuk membuat kebijakan pengelolaan lalu lintas modal alias capital flow management (CFM) kurang tepat. Menurut Head of Asia Desk Development Centre, Kensuke Tanaka, isu arus modal asing keluar (outflow) akan mereda. Justru tantangan saat ini muncul dari transaksi e-commerce dan fintech. Kebijakan makroprudensial dalam jangka panjang mesti bisa menangkap masalah perlindungan data dan cyber security.

OECD Tak Sepakat Kontrol Arus Modal

12 Apr 2019

OECD menilai keinginan empat bank sentral di kawasan Asia Tenggara untuk membuat kebijakan pengelolaan lalu lintas modal alias capital flow management (CFM) kurang tepat. Menurut Head of Asia Desk Development Centre, Kensuke Tanaka, isu arus modal asing keluar (outflow) akan mereda. Justru tantangan saat ini muncul dari transaksi e-commerce dan fintech. Kebijakan makroprudensial dalam jangka panjang mesti bisa menangkap masalah perlindungan data dan cyber security.

Ekonomi Indonesia Belum Terbuka Dibandingkan ASEAN

12 Apr 2019

Gejolak nilai tukar dan defisit neraca dagang disebabkan karena perekonomian Indonesia belum sepenuhnya terbuka. Pandangan itu terungkap dalam diskusi Economics Outlook for Southeast Asia, China and India 2019, Kamis (11/04). Keterbukaan ekonomi Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Malaysia yang rasionya mencapai 136%, Thailand 123%, dan Vietnam 200%.

Untuk meningkatkan keterbukaan ekonomi, Indonesia perlu meningkatkan investasi asing langsung (foreign direct investment). Sebab, semakin kecil arus modal atau investasi yang masuk, perputaran makin kecil dan pasar menjadi tipis. Selain itu, perlu upaya menahan portofolio kelua, salah satunya dengan insentif  reverse tobin tax. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan daya saing, antara lain simplifikasi ekspor, percepatan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), pembangunan infrastruktur, hingga pemberian tax holiday bagi industri pionir dan substitusi impor.

Kerja Sama di Sektor Properti, Investor Dubai Biayai Megaproyek Tommy Suharto

12 Apr 2019

Konglomerat Bin Zayed Group asal Dubai siap menggelontorkan dana US$3 miliar-US$5 miliar untuk membiayai proyek perumahan yang dikembangkan oleh perusahaan properti milik Tommy Suharto, PT Berkarya Makmur Sejahtera. Rencananya, dalam proyek kerja sama itu, kedua pihak menargetkan untuk membangun 500.000 hingga 1 juta rumah per tahun. Selain menggarap bisnis properti, kedua belah pihak juga tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerja sama di bidang lainnya.

Ekspansi Bisnis, Geliat Manufaktur Berlanjut

12 Apr 2019

Gelian industri manufaktur akan terus berlanjut hingga kuartal kedua tahun ini, ditopang oleh peningkatan permintaan menjelang pemilihan umum dan bulan Ramadhan. Pengusaha akan terus meningkatkan kapasitas produksi yang sejalan dengan kenaikan konsumsi. Pemerintah juga meyakini manufaktur bakal tumbuh hingga 5,4% pada tahun ini. Geliat bisnis di industri manufaktur juga tercermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI)-BI yang tercatat sebesar 52,65% pada kuartal pertama tahun ini. Ekspansi kinerja industri pengolahan terutama terjadi pada subsektor industri kertas dan barang cetakan serta industri makanan, minuman, dan tembakau. Kendati secara umum industri manufaktur menggeliat, beberapa sektor masih tertekan, salah satunya industri logam dasar besi dan baja. Industri baja nasional tidak akan berkembang jika stok baja impor belum habiz dan izin impor baja masih diberikan. Pemerintah diharapkan melarang dan menghilangkan baja yang diimpor dengan cara-cara yang curang. 

Strategi Bisnis Rintisan, Bisnis Penjual Kopi 'Mengepul' Via Aplikasi

12 Apr 2019

Gaya hidup masyarakat urban yang mementingkan kecepatan dan efisien waktu turut mendorong bisnis perusahaan rintisan kopi berbasis aplikasi dengan konsep penjualan langsung ke konsumen (direct to customer) tumbuh pesat. Perkembangan teknologi di Indonesia membuat masyarakat semakin sensitif terhadap tingkat kecepatan dan pelayanan instan. Hal inilah yang menjadi latar belakang lahirnya bisnis kopi berbasis aplikasi. Salah satunya Fore Coffe. Co-Founder dan CEO Fore Coffee Robin Boe menyatkan, siap membuka 100 gerai pada akhir Juni 2019 berkat kesuksesan aplikasinya. Kehadiran aplikasi mobile mempermudah proses pemesanan untuk para pelanggan. Pada putaran pendanaan Seri A di bulan Januari 2019, Fore Coffee berhasil mengumpulkan total Rp134 miliar. Fore Coffe mencatat pesanan 10.000 gelas kopi sehari. Sejak aplikasinya diluncurkan pada pekan kedua Desember 2018, Fore Coffee berhasil mencatat pertumbuhan penjualan dari 19.000 menjadi 300.000 gelas kopi per bulan. Terpisah CEO Kopi Kenangan James Prananto juga merilis aplikasi sebagai salah satu strategi ekspansi perusahaan yang berambisi tumbuh empat kali lipat tahun ini. Sejauh ini, pihaknya telah melayani rata-rata 750.000 gelas per bulan, dan diharapkan dapat tumbuh mencapai 3 juta gelas per bulan hingga akhir tahun ini. 

KKP Permudah Akses Modal

11 Apr 2019

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng perusahaan teknologi finansial guna menyalurkan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan. Melalui aplikasi Fintag, pelaku usaha perikanan skala mikro, kecil dan menengah dapat mengakses modal dengan bunga pinjaman 4% per tahun. Aplikasi Fintag dibuat oleh PT Fintegra Homido Indonesia.Uji coba pemanfaatan aplikasi Fintag untuk pembiayaan UMKM perikanan dimulai tahun ini . Pembiayaan diprioritaskan bagi pelaku usaha skala mikro dengan nilai di bawah Rp 50 juta per orang.

Pendiri sekaligus direktur utama PT Fintegra Homindo Indonesia Tumbur Pardede menyampaikan penyaluran pembiayaan dari program dana bergulir pemerintah ditargetkan Rp 400 miliar pada tahun ini. Mekanisme pinjaman tersebut umumnya berjangka waktu 3 tahun. Uji coba penyaluran pinjaman telah dilakukan di Meulaboh (Aceh), Lamongan dan Kepulauan Alor dengan sasaran nelayan dan pembudidaya ikan.

China Melarang Bitcoin

11 Apr 2019

Pemerintah China berencana melarang penambangan Bitcoin. Namun, pemerintah akan terlebih dahulu meminta pendapat publik. Pilihannya adalah penambangan Bitcoin akan dibatasi atau dihilangkan sama sekali. Dalam draf tersebut, mata uang kripto harus dihapus, karena tidak mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan. Selain itu, aspek keamanan juga menjadi perhatian.