Kementerian ESDM mengungkapkan adanya penyelewengan izin ekspor bauksit yang diberikan kepada PT Gunung Bintan Abadi. Perusahaan tambang yang beroperasi di Kepulauan Riau tersebut kini sudah diberi sanksi tegas berupa pencabutan izin ekspor. PT Gunung Bintan Abadi mengantongi kuota ekspor sekitar 1,2 juta ton bauksit dari Maret 2018-Maret 2019. Dari hasil evaluasi kemajuan smelter per enam bulan terungkap adanya penyimpangan rekomendasi izin ekspor yang diberikan. Gunung Bintan menerima bahan galian dari pihak lain yang tidak dikerjasamakan dan tidak memenuhi minimal 90% pembangunan smelter sesuai rencana kerja karena berdasarkan hasil evaluasi masih di angka 75%. Lebih lanjut, sebanyak lima perusahaan yang mendapatkan sanksi penghentian sementara ekspor diantaranya PT Genba Multi Mineral, PT Surya Saga Utama, PT Modern Cahaya Makmur, PT Lobindo Nusa Persada dan PT Integra Mining Nusantara. Sanksi diberikan lantaran progres smelter belum mencapai minimal 90%.

Pemerintah harus menyiapkan langkah yang cukup ambisius untuk memperbaiki kinerja investasi sektor padat karya atau manufaktur yang setiap tahun terus kedodoran. Pasalnya, kebijakan yang lebih komprehensif diperlukan karena insentif fiskal yang digelontorkan pemerintah belakangan ini belum mampu mendorong minat investasi di sektor tersebut. Data BKPM menunjukkan, tren investasi di sektor padat karya khususnya manufaktur cenderung tak konsisten. Pada tahun 2014 s.d. 2016 investasi di sektor ini mampu merangkak naik dari 43% menjadi 54,8% dari total keseluruhan investasi. Namun pada 2017 dan 2018, justru mengalami penurunan menjadi 39,7% dan 30,8%. Padahal, tahun lalu pemerintah telah menerbitkan berbagai macam aturan untuk mengungkit kinerja investasi, mulai dari relaksasi perolehan libur pajak atau tax holiday hingga tax allowance. Selain faktor-faktor fiskal, persoalan tenaga kerja masih menjadi hambatan bagi kalangan investor untuk berinvestasi di sektor industri padat karya. Pemerintah juga dituntut untuk lebih mempercepat proses penyederhanaan regulasi termasuk perpajakan untuk memperbaiki daya saing investasi. Khususnya soal perpejakan, bisa dilakukan dengan menurunkan PPh korporasi. 

Pengamat DDTC Bawono Kristiaji dalam Indonesia Taxation Quarterly Report  (Q1-2019) menyebut bahwa reformasi pajak umumnya mengarah pada upaya meningkatkan daya saing. Dari sisi kebijakan, mendorong daya saing dapat dilakukan melalui berbagai opsi terkait dengan subjek, objek, dan tarif. Akan tetapi, satu hal yang kerap dilupakan adalah bahwa daya saing suatu negara juga dipengaruhi oleh bagaimana sistem pajak di suatu negara juga bisa menjamin kepastian. Kepastian dalam sistem pajak juga dipengaruhi oleh administrasi pajak yang mudah, berbiaya rendah, jelas, serta menjamin hak-hak wajib pajak. Kepastian juga berkaitan erat dengan desain dan implementasi upaya mencegah dan menyelesaikan sengketa pajak.

Industri pakaian jadi segmen besar dan sedang mencatatkan pertumbuhan produksi paling tinggi di antara sektor lainnya sepanjang kuartal I/2019. Berdasarkan data BPS, pada 3 bulan pertama tahun ini produski industri pakaian jadi tumbuh sebesar 29,19% secara tahunan, secara quarter to quarter (q-t-q). sektor ini tumbuh sebesar 8,79%, kedua tertinggi setelah industri furnitur. Sementara itu, industri tekstil besar dan menengah mencatatkan pertumbuhan produksi sebesar 8,77% secara tahunan dan turun 1,74% secara q-t-q. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menjadi salah satu sektor yang tumbuh tinggi pada semester I tahun ini bersama industri makanan dan minuman.

Pertumbuhan sektor makanan dan minuman dan TPT ditopang karena adanya peningkatan investasi, termasuk di industri alas kaki. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan kemudahan dalam perijinan usaha.

Bisnis startup digital di bidang logistik diyakini makin moncer pada tahun ini, seiring dengan kian tinginya tren penggunaan layanan pengiriman sampai pada hari y ang sama di berbagai platform dagang-el. Dalam beberapa waktu ke depan pun, diperkirakan mayoritas pembeli dan penjual di platform dagang-el yang sebelumnya menggunakan jasa pengiriman barang reguler beralih ke jasa pengiriman sampai pada hari yang sama (same day delivery). Meskipun memiliki tarif lebih mahal, jumlah pendapatan para pelapak yang menggunakan layanan same day delivery diperkirakan jauh lebih besar.  Layanan same day delivery diyakini dapat mendongkrak return on investment para pelaku bisnis serta meningkatkan produktivitas seller sampai dengan empat kali lipat. 

Kementerian Perhubungan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pembahasan tarif batas atas tiket pesawat. Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya terus berdiskusi untuk mencari solusi terkait keluhan mahalnya harga tiket pesawat domestik. Meskipun pembahasan penurunan tarif batas atas dilakukan, Budi menegaskan pemerintah juga tetap adil dan akan membela kepentingan maskapai. 

Kendati demikian, Budi mengatakan fokus pemerintah adalah merealisasikan dorongan dari masyarakat. Terlebih pada masa Ramadhan hingga mudik lebaran Idul Fitri banyak masyarakat yang membutuhkan tiket pesawat dengan harga lebih terjangkau. Mengenai persoalan tiket cukup dilematis, saat ini tugas Kemenhub sudah menetapkan tarif batas atas dan bawah tiket pesawat agar harga tetap terkendali dan membuat persaingan bisnis maskapai berjalan sehat.

Sebelumnya, Kemenhub telah menerbitkan dua aturan baru terkait tarif pesawat yakni PMK Nomor 20 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2019. Dalam beleid tersebut, salah satu hal yang diubah adalah ketentuan tarif batas bawah menjadi sebesar 35% dari sebelumnya 30%.

Pertumbuhan penjualan sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor ritel melambat. Hal ini diperkirakan terjadi karena masyarakat mengalihkan prioritas belanja ritel ke hal lain. Meski demikian konsumsi masyarakat diyakini masih berpotensi menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengajar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih memperkirakan alokasi dana untuk belanja ritel dialihkan untuk mudik termasuk tiket pesawat. Hal ini tercermin dari inflasi pada sektor transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Peralihan konsumsi tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi  hanya saja ke pertumbuhan ritel sebagai salah satu komponen konsumsi masyarakat. 

Kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance mulai digelar di persidangan. Jaksa mendakwa Komisaris Utama SNP Finance, Leo Chandra, mengabaikan, tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK. Menariknya, sejatinya OJK sudah mengendus ada yang tidak beres dari SNP Finance mulai Desember 2017, tapi tidak berindak tegas. OJK sudah mendengar informasi tentang kondisi kesehatan SNP Finance. Waktu itu, SNP Finance mendadak gencar menerbitkan surat utang berjangka menengah atau medium term notes (MTN). Sepanjang tahun 2017, SNP Finance merilis MTN senilai Rp 1,3 triliun.

Pemerintah mulai berusaha menurunkan harga bawang putih melalui operasi pasar. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mewajibkan importir bawang putih segera menurunkan harga yang kini melambung tinggi. Jika gagal, importir dikenai sanksi. Jika menemukan importir yang melanggar harga dan menyebabkan operasi pasar tak efektif, perusahaan itu akan dimasukkan ke daftar hitam. Mereka selamanya tidak akan mendapat rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) bawang putih.

Jadwal peluncuran LinkAja yang awalnya pertengahan April kembali ditunda hingga awal Juni mendatang. Alasannya pemerintah ingin meluncurkan layanan dompet digital plat merah ini secara besar-besaran. Sebenarnya LinkAja sudah berfungsi sejak awal Februari 2019. Terkait rencana masuk bisnis pinjaman online, LinkAja masih terganjal izin. Saat ini, PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) baru mengantongi izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit uang elektronik. Sementara untuk menyelenggarakan pinjaman online, Finarya harus mengajukan izin ke OJK. Kedepannya, Finarya akan tergabung dalam holding perusahaan keuangan yang dipimpin PT Danareksa. Selain itu, masalah pembagian saham di Finarya pun belum akan rampung dalam waktu dekat. Saat ini 100% saham Finarya masih milik Telkomsel.

Pengusaha pertambangan masih mengandalkan pendanaan perbankan untuk mendukung ekspansi usaha. Mengacu data OJK pada kuartal pertama tahun ini, penyaluran kredit perbankan ke sektor pertambangan meningkat 11,55%. Produsen pertambangan menilai, kredit perbankan masih menarik meski suku bunga acuan (BI rate) dipatok sebesar 6%.