Perlambatan ekokomi global berdampak pada perekonomiam Indonesia. Kemkeu mencatat, defisit anggaran Rp 101 triliun atau 0,63% dari PDB. Angka ini melebar dibanding periode sama 2018 sebesar Rp 54,9 triliun atau 0,37% dari PDB. Perlambatan ekonomi setidaknya memengaruhi dua hal: penerimaan pajak dan PNBP. Direktur Jenderal Pajak menjelaskan, melambatnya penerimaan pajak terutama PPN dipengaruhi perlambatan ekspor. Sementara itu, sektor jasa keuangan dan transportasi tumbuh positif, namun tidak mampu mem-boost penerimaan dikarenakan tidak kena PPN. Selain itu, pelemahan harga komoditas memengaruhi penerimaan PNBP. Menkeu mengatakan pihaknya mulai mewaspadai ancaman perlambatan ekonomi global yang semakin nyata. Pemerintah menjaga agar defisit anggaran tetap dalam kisaran target 1,84% dari PDB.

Kementerian ESDM tetap mempertahankan porsi pasokan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 25% dari total produksi batubara. Menanggapi kebijakan itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai sebagian perusahaan batubara masih akan kesulitan memenuhi target itu karena sulitnya mencari pembeli. Pasalnya, spesifikasi kalori yang dibutuhkan pasar dalam negeri berbeda dengan kalori yang dihasilkan perusahaan batubara. Kondisi itu semakin sulit dengan penjualan yang sudah terkontrak. Kemudian, harga batubara untuk kelistrikan sudab dipatok US$ 70 per ton.

AS melarang Huawei dan afiliasinya membeli komponen dari perusahaan Amerika. Keputusan ini diambil untuk mencegah teknologi Amerika digunakan oleh entitas asing yang berpotensi merusak keamanan nasional atau kepentingan kebijakan luar negeri AS. ZTE juga pernah terkena sanksi serupa. Tapi sanksi itu hanya berlaku dalam jangka pendek.

LinkAja akan mendapatkan suntikan dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan menyuntikan dana sebesar Rp 300 miliar kepada PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) yang merupakan pengelola platform LinkAJa. Dengan suntikan dana tersebut, Bank BRI akan memiliki sekitar 19% saham LinkAja. 

Beberapa BUMN transportasi juga akan menjadi pemegang saham LinkAja, perusahaan tersebut seperti : PT Kereta Api Indonesia (persero), PT Jasa Marga (persero), PT ASDP (persero) dan Perum Damri. 

Sementara itu, LinkAja telah menandatangani kerjasama dengan empat bank syariah anak perusahaan Bank BUMN terkait pengembangan LinkAja syariah. 

Menteri Perhubungan memastikan aturan baru tarif batas atas tiket pesawat akan berlaku mulai hari ini. Aturan tersebut akan menggantikan keputusan Menteri perhubungan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Dengan adanya penurunan tarif batas atas pemerintah juga meminta dukungan dari operator bandara dan pemangku kepentingan lainnya di industri penerbangan. Pelaku industri penerbangan siap memberikan insentif untuk mendukung kebijakan penurunan tarif batas atas. 

Maraknya impor sepeda dari China menyebabkan situasi dalam negeri tidak kondusif untuk pengembangan industri. Produsen pun mempertimbangkan untuk banting setir menjadi importir. Ketua Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia (AIPI) Rudiyono mengatakan persaingan dagang dengan produk asing dirasakan semakin berat ketika penurunan bea masuk impor sepeda dari China dari 10% menjadi 5% mulai berlaku pada tahun lalu. Penurunan ini merupakan implementasi perjanjian dagang antara Asean dan China. Dengan bea masuk sebesar 5%, produsen sepeda dalam negeri kesulitan bersaing dengan produk sepeda asal China karena harus memperhitungkan biaya tenaga kerja, risiko investasi, dan biaya lainnya. Bahkan dengan tarif impor bahan baku 0%, industri dalam negeri masih belum mampu menandingi harga produk impor yang lebih murah. Dari data yang dihimpun dari UN Comtrade, impor sepeda dengan harmonized system (HS) number 871200 mengalami kenaikan signifikan. Pada 2016, impor tercatat senilai US$13,81 juta, 2017 US$31,53 juta, dan 2018 semakin tinggi menjadi US$91,57 juta.

Kementerian Pertanian mengkaji usulan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kementan telah mengadakan rapat yang diikuti 70 peserta dari berbagai instansi seperti BKF, Biro Hukum Kementan, eselon II Ditjen Perkebunan Kementan, serta perwakilan dewan komoditas perkebunan dan asosiai terkait lainnya. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas jenis dan batasan barang hasil perkebunan sebagai implikasi perpajakan. Hal ini terkait dengan putusan MA No.70P/HUM/2013 yang menganulir PP No. 31/2007 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dewan Karet Indonesia Aziz Pane mengatakan kebijakan pembebasan PPN untuk produk perkebunan sudah ditunggu sejak dulu. Pasalnya, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pekebun. Perwakilan dari BKF menyatakan bahwa Kemenkeu mendukung usulan kebijakan yang propetani dan pekebun. Pembebasan PPN akan mengurangi beban pajak yang dialami, terutama oleh pekebun skala kecil. Dalam rapat tersebut, 23 komoditas perkebunan untuk diusulkan dibebaskan dari pengenaan PPN, di luar komoditas kelapa sawit.

Penerapan PSAK 71 membuat rasio kecukupan modal (CAR) perbankan bisa tergerus. Hal ini sebagai imbas penambahan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dipersyaratkan standar baru itu. Akibatnya coverage ratio bisa naik. Beberapa bank sudah mengantisipasi dengan menyiapkan CKPN di atas rasio NPL.

Pelemahan ekspor membuat neraca dagang per April  2019 mengalami defisit US$ 2,5 miliar, terbesar dalam sejarah Indonesia. Berbagai kebijakan yang digagas pemerintah untuk memacu ekspor belum membuahkan hasil. Justru impor semakin besar, terutama komoditas migas. Direkur Eksekutif Departemen Komunikasi BI menyebut pelemahan ekspor sebagai akibat memanasnya perang dagang antara AS dan China.

Secara mengejutkan pertumbuhan penjualan ritel dan produk industri China merosot pada bulan April 2019.  Meskipun masih naik 7,2% dari tahun sebelumnya, namun ini merupakan pertumbuhan terendah sejak Mei 2003. Data menunjukkan, konsumen sekarang mulai mengurangi pengeluaran untuk produk sehari-hari seperti perawatan pribadi dan kosmetik, sambil terus menghindari barang-barang yang lebih mahal seperti mobil. Ekspor China juga menyusut pada bulan April 2019.