Pemberi pinjaman atau lender perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi (tekfin) peer to peer lending (P2P lending) didominasi oleh kawula muda. Imbal hasil investasi dikisaran angka ganda dan kemudahan akses dinilai menjadi faktor pemicunya. 

Perusahaan tekfin Akseleran mencatat komposisi pemberi pinjaman di platform mereka dari kelompok generasi milenial sebesar 77% dari 85 ribu pemberi pinjaman per April 2019. Dari sisi pemberian dana pinjaman, jumlah tersebut berkontribusi terhadap 51% dari total seluruh pemberian dana pinjaman yang diberikan. Sebanyak 50% pemberi pinjaman berada pada usia 26-35 tahun dengan nilai investasi berkisar antara Rp 15 juta per orang. Investasi melalui platform digital ini juga berhasil menarik pemberi pinjaman pada rentang usia lebih muda yakni dibawah 25 tahun, dengan porsi 28% dan rata-rata investasi Rp 11 juta per orang.

Sebanyak 70% (lender) milenial yang terdaftar di Modalku. Total pemberi pinjaman sudah melebihi 80 ribu orang. Modalku memberikan kemudahan pemberi pinjaman dari kalangan milenial untuk berinvestasi dengan nilai deposit yang cukup rendah yaitu minimal Rp 3 juta untuk pertama kali deposit. Untuk pendanaan atau alokasi UMKM jumlahnya bisa dimulai dari 100.000 rupiah saja. 

Baik Akseleran maupun modalku menawarkan imbalan hasil investasi yang cukup menjanjikan yaitu kisaran 18-22% per tahun. Kendati demikian, perusahaan tekfin P2P lending menyarankan pemberi pinjaman untuk mendiversifikasi pinjaman untuk meminimalisir risiko kerugian.

KPK mengingatkan manajemen BUMN agar lebih berhati-hati terkait dengan investasi asing yang berasal dari China. Pasalnya, menurut Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, berdasarkan data Foreign Corruption Practices Act (FCPA), China adalah negara nomor satu dengan tingkat pembayaran tidak wajar paling tinggi. Tak hanya itu, negara Tirai Bambu juga tidak memiliki aturan ketat terhadap praktik suap menyuap terhadap pejabat di negara lain. Hal ini berbeda dengan Amerika atau Eropa. Oleh karena itu dia menegaskan agar perusahaan plat merah di Indonesia harus menjalankan manajemen antisuap yang kompeten. Selain itu harus terbuka saat investor mau menanamkan investasinya di Indonesia, dengan berbisnis secara bersih, transparan serta tidak menyuap. Seperti diketahui, China terus melakukan ekspansi bisnis dan investasi dan pendanaan proyek infrastruktur di dunia, termasuk ke Indonesia melalui Belt and Road Initiative (BRI).

Setelah lima hari uji coba, sebagian masyarakat kota Bekasi tertarik mencoba angkutan umum daring berbasis aplikasi TRON. TRON merupakan program anyar pemerintah Kota Bekasi, dengan mengunduh aplikasi ini calon penumpang bisa memesan angkot untuk menjemput di halte virtual terdekat. 

Juru bicara perusahan aplikasi PT TRON, Andy M Saladin mengatakan sejak aplikasi TRON diresmikan, setiap hari tidak kurang dari 100 penumpang menggunakan angkot TRON. Aplikasi TRON saat ini sudah diunduh lebih dari 2.000 kali.

Aplikasi TRON belum sepenuhnya dimengerti pengguna karena pengguna masih kebingungan mencari halte-halte virtual yang ada di aplikasi. Aplikasi juga belum memiliki fitur chat sehingga susah berkomunikasi dengan pengemudi. Menanggapi keluhan tersebut, fitur chat akan diluncurkan pad bulan ini.

Angkutan daring TRON yang beroprasi di kota Bekasi saat ini berjumlah 30 unit. Perusahaan aplikasi PT TRON menargetkan menggandeng 1.000 angkot pada akhir tahun 2019. 

Bank Indonesia memperkuat stabilitas sistem keuangan dan perlindungan dukungan konsumen dalam transaksi valuta asing. Penguatan ini melalui aturan tentang perizinan penyedia platform transaksi perdagangan secara elektronik di pasar uang. Aturan ini berupa Peraturab Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing. 

Payung hukum yang memayungi perizinan penyedia platform transaksi perdagangan pasar uang elektronik (ETP) dapat meningkatkan transparansi bertransaksi, dengan demikian pembentukan harga mata uang semakin optimal. Transaksi ETP dengan denominasi nilai rupiah sudah berjalan selama 2 tahun. Jika pasar uang bekerja efisien, data pasar akan merefleksikan kinerja mata uang yang sebenarnya. Hal ini kan meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang berfungsi mengatur stabilitas nilai tukar.

Penerbitan aturan BI ini mengakomodasi pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh platform elektronik. Dalam peraturan BI ini, penyedia ETP diharuskan berbentuk badan usaha dengan modal disetor sebanyak Rp 30 miliar dan modal dipelihara sebanyak 10 miliar. Sementara perusahaan pialang diwajibkan beerbadan usaha dengan modal disetor Rp 12 miliar dan modal dipelihara Rp 5 miliar. BI memberi waktu transisi selama 3 tahun bagi penyedia ETP hingga 31 Oktober 2022 untuk memenuhi PBI tersebut.  

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tarif batas atas tiket pesawat akan diturunkan sebesar 15%. Keputusan itu dibuat sebagai upaya untuk mendorong agar maskapai penerbangan di Indonesia menurunkan tarif tiket yang saat ini dinilai masih sangat tinggi.

Luhut mengatakan keputusan tersebut atas usulan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Penurunan TBA pesawat ini juga telah disetujui oleh maskapai penerbangan, salah satunya Garuda Indonesia. Selain itu Menteri BUMN Rini Soemarno juga telah menyetujui kebijakan tersebut.     

Selain menurunkan TBA tiket pesawat, Luhut juga meminta agar harga avtur bisa lebih rendah. Pihaknya ingin agar produsen dan pemasok avtur bukan hanya pertamina tapi juga perusahaan swasta. Sehingga akan terjadi kompetisi harga.                        

Halal local dari PT Astrajingga Inovasi Digital ini adalah aplikasi penyedia informasi terintegrasi gaya hidup halal dari seluruh dunia. Di dalamnya ada informasi restoran halal, hotel syariah, penunjuk arah kiblat, waktu salat dan informasi lain terkait kebutuhan muslim.

Perusahaan rintisan Halal local didirikan oleh Muhammad Senoyodha Brennaf pada 2016 di Inggris. Ia mendirikan Halal local bersama rekanya Nurma Larasati yang ahli membuat aplikasi mobile dan kini dipercaya sebagai CEO Halal local menggantikan Yodha. Sementara Yodha menjadi komisaris dan penasihat. 

Di kancah domestik, Halal local ingin memetakan potensi halal dengan memberi stiker halal di tempat-tempat terverifikasi dengan bantuan teknologi. Halal local sedang mengembangkan pemeriksa bahan baku halal. Fitur ini akan memungkinkan seseorang memeriksa kehalalan produk berdasrkan barcode. Pengguna hanya perlu memindai produk dan aplikasi akan memberi tahu apakah produk ini mengandung unsur haram atau tidak.

Pemerintah berupaya menggenjot konsumsi masyarakat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun ini. Belanja sosial akan digenjot untuk mendongkrak konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara masyarakat berpenghasilan menengah diharapkan meningkatkan konsumsi pada periode Ramadhan-hari raya Idul Fitri.

Langkah lain yang ditempuh pemerintah adalah memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji 13 bagi ASN, TNI dan Polri serta pensiunan. THR dan gaji ke-13 ini diharapkan dapat meningkatkan belanja masyarakat dan berdampak positif terhadap pertumbuhan konsumsi. 

Upaya mendorong belanja masyarakat antara lain dengan menganggarkan Rp 40 triliun untuk THR dan gaji ke-13 bagi ASN, anggota TNI dan Polri serta Pensiunan. Alokasi anggaran untuk keperluan itu lebih tinggi dari 2018 yang sebesar Rp 35,76 triliun. 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan tidak akan memberikan ruang bagi para pengusaha nakal yang mempermainkan harga, termasuk pengimpor bawang putih. "Jangan ada yang bermain-main karena ada Satgas Pangan. Hingga kini, sudah ada 782 pengusaha yang kami proses hukum, 56 diantaranya pengimpor bawang putih dan telah masuk dalam daftar hitam', ujar Amran. Selain mempermainkan harga, ke 56 pengimpor bawang putih yang masuk dalam daftar hitam juga tidak mematuhi aturan wajib tanam dan berproduksi 5% sesuai Permentan No.38 Tahun 2018.

Di tengah makin lesunya kinerja ekspor dari industri makanan dan minuman Indonesia, hambatan perdagangan baru muncul dari salah satu negara tujuan ekspor utama, yaitu India. India baru saja menetapkan kebijakan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap produk sakarin atau pemanis buatan asal Indonesia. Hambatan dagang ini mulai diterapkan sejak 1 Mei 2019 dan berlaku selama 5 tahun ke depan. Sakarin asal Indonesia diganjar tarif senilai US$1.633 per ton, sebagai bentuk proteksi terhadap sakarin produksi India. India merupakan negara tujuan utama ekspor sakarin Indonesia, dengan volume ekspor sakarin yang terus naik dari tahun ke tahun. Pengenaan BMAD oleh India terhadap komoditas ini akan mempengaruhi kinerja ekspor produk mamin secara keseluruhan. Ekspor mamin juga masih tertekan oleh pengenaan bea masuk CPO dan produk turunannya yang relatif tinggi.

Perusahaan multinasional diduga melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satunya perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) diduga melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA). Praktik tersebut diduga merugikan negara US$ 13,7 juta per tahun. Namun, komisaris dan direksi RMBA membantah tuduhan ini.

Dugaan kecurangan ini merupakan hasil penelusuran Tax Justice Network (TJN), lembaga independen berjaringan internasional berpusat di London yang berfokus melakukan penelitian dan kajian terkait kebijakan dan pelaksanaan perpajakan. Menurut TJN, BAT mengalihkan sebagian pendapatannya agar terhindar dari kewajiban perpajakan di Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan tahun 2013 - 2015. Pada tahun itu, Bentoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan terafiliasi, Rothman Far East BV di Belanda. Biaya bunga atas pinjaman itu bisa dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak.

Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan. Bentoel membayar US $ 10,1 juta ke BAT Holding Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike. Bentoel juga membayar US$ 5,3 juta ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd. Selain itu, ada juga biaya IT sebesar US$ 4,3 juta kepada British American Shared Services (GSD). Sehingga jika dihitung, pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US$ 2,7 juta, dengan rincian pajak royalti US$ 1 juta, pajak perusahaan US$ 1,3 juta, dan pajak biaya IT US$ 0,4 juta.

Menanggapi laporan tersebut, Direktur P2Humas Ditjen Pajak mengatakan pihaknya masih akan mempelajari laporan tersebut. Namun ia enggan menjelaskan langkah apa yang akan diambil. Sementara itu, otoritas bursa sudah menaruh curiga atas kinerja perusahaan rokok itu. Perseroan melaporkan rugi padahal pendapatan dari penjualan terus meningkat. Untuk itu, BEI telah meminta penjelasan kepada manajemen.