Pemerintah meluncurkan masterplan ekonomi syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Rencana induk yang disusun Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menjadi acuan pengembangan sektor riil dan keuangan syariah di dalam negeri. Sejumlah target besar MEKSI adalah meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah menjadi 20% pada 2024. Selain itu menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri halal dunia.

Pemerintah membagi fokus pengembangan ekonomi syariah tanah air menjadi lima sektor yakni :

• industri makanan dan minuman
• tata busana
• pariwisata
• media dan rekreasi
• farmasi dan kosmetik

PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) akan bekerjasama dengan tiga bank syariah anak perusahaan BUMN dan satu unit usaha syariah bank BUMN untuk meluncurkan platform uang elektronik LinkAja Syariah. LinkAja syariah akan diluncurkan pada Agustus 2019.

Penandatanganan MoU antara PT Finarya dan bank-bank syariah berlangsung kemarin bersamaan dengan peluncuran masterplan ekonomi syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. MoU termasuk kesepakatan pengembangan LinkAja dengan skema syariah. Ini merupakan upaya salah satu upaya KNKS untuk mengembangkan keuangan sektor ritel.

Selain berfungsi sebagai uang elektronik, LinkAja Syariah juga akan dikemas terhubung dengan sistem perdagangan niaga daring, produk keuangan syariah, pariwisata halal serta melayani transaksi dana sosial keagamaan seperti zakat, infak,sedekah dan wakaf.

Jual beli data pribadi diduga tak hanya dilakukan tenaga pemasaran produk perbankan dan asuransi. Sektor ritel kini juga secara masif menghimpun data pribadi konsumenya. Padahal, belum ada regulasi yang benar-benar dapat menjamin keamanan data pribadi.

Pendaftaran kartu kredit bukan hanya satu-satunya pintu masuk menghimpun data pribadi, sekaligus pintu masuk penyalahgunaan data untuk dimonetisasi guna pemasaran produk perbankan. Di sektor ritel, permintaan data pribadi masih cukup masif dilakukan oleh kasir pada sejumlah kafe, restoran atau toko perbelanjaan. Data yang diminta meliputi nama dan nomor ponsel. Kerap kali kasir tak memberikan alasan yang jelas.

Penghimpunan data pribadi juga dilakukan di toko dan di pasar daring, aplikasi pemesanan tiket, serta angkutan daring. Pengguna aplikasi memasukan data pribadinya untuk memperoleh layanan. Namun nyaris tak diperoleh informasi terkait penggunaan data pribadi itu dikemudian hari. Perkembangan sistem belanja daring menyebakan data pribadi rentan beredar. Namun hal itu belum disadari oleh masyarakat.

Pemerintah sebenarnya menyiapkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi sejak 2016. Sejak 2017 dilakukan harmonisasi RUU dnegan meliatlan banyak kementerian dan lembaga terkait. Namun terhadap RUU itu masih dilakukan harmonisasi di Kemeterian hukum dan HAM karena pembahasanya cukup panjang.

Hasil pemataan lembaga studi dan advokasi masyarakat (Elsam) ditemukan aturan terkait perlindungan data pribadi disejumlah pasal yang tersebar di 30 UU seperti UU perbankan serta UU ITE. Namun dari sekian banyak pasal, belum ada yang mengatur terkait sanksi pidana bagi orang yang memperjualbelikan data pribadi.

Kebijakan pemerintah menurunkan tarif batas atas mendesak maskapai penerbangan mencari strategi untuk bertahan ditengah biaya operasional yang makin tinggi.

Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan mengakui kebijakan penurunan TBA akan membuat maskapai pelat merah itu makin tertekan. Harga avtur dunia naik, nilai tukar rupiah naik, apalagi biaya lain makin meningkat. Ikhsan menegaskan biaya yang tidak bisa ditekan berkaitan dengan unsur keselamatan dan kesejahteraan karyawan. Kemungkinan Garuda akan mengacu kepada biaya lain untuk ditekan , misalnya : pelayanan mungkin akan disesuaikan dengan penekanan tarif batas atas ini.

Sementara itu maskapai Lion Air juga tengah memutar otak untuk bisa bertahan ditekakan biaya operasional saat ini. Managing Director Lion Air Group Daniel Putut menilai, pemerintah perlu memberikan dukungan. Salah satunya dengan membantu penurunan biaya-biaya operasional yang mendukung industri penerbangan di Indonesia. Hal ini seperti sewa di bandara, tarif pelayanan pada navigasi, BBM, pajak dihapuskan, pemerintah menekan mata uang dolar dan lain-lain.

Terkait dengan penurunan tarif batas atas, PT Angkasa Pura II memang akan memberikan insentif-insentif untuk maskapai. AP II saat ini sudah memberikan insentif untuk rute baru yang dibuat maskapai ke bandara yang dikelola AP II kecuali rute dalam negri ke bandara Soekarno-Hatta. Insentif tersebut berupa cashback sebesar 100% dari jasa pendaratan pesawat selama 1 tahun.

Industri perbankan harus bersiap. Bank-bank akan dikenakan pungutan atau premi tambahan yang akan dikumpulkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Premi tambahan ini akan digunakan untuk program restrukturisasi perbankan sesuai tuntutan UU 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Aturan tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya krisis keuangan yang bersumber dari bank-bank sistemik. Industri perbankan merasa bahwa tambahan premi itu berpotensi menambah biaya bank dan menggerus profitabilitas bank.

Harga tiket angkutan udara menjadi penyumbang inflasi sejak awal tahun. Keputusan pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat diperkirakan tidak banyak mengurangi tekanan inflasi Mei dan Juni. Direktur Riset CORE, Pieter Abdullah, menilai keputusan pemerintah menurunkan tarif batas atas hanya sekedar meredam isu. Pemerintah harusnya mengambil langkah ke pokok persoalan, yaitu inefisiensi dalam industri penerbangan.

Bank sentral AS, The Fed, mewaspadai kondisi ekonomi global yang terjadi beberapa pekan terakhir. Gejala yang patut diwaspadai adalah kian panasnya hubungan dagang AS-China dan penurunan prospek inflasi konsumen. Kondisi ini akan menciptakan volatilitas pasar baru dan serangkaian risiko baru. Jika tensi perang dagang meningkat terus, sangat mungkin The Fed memangkas bunga beberapa bulan lagi.

Bank-bank syariah yang merupakan unit usaha dari bank BUMN menandatangani nota kesepahaman dengan PT Fintek Karya Nusantara (Finarya), pengelola platform pembayaran digital LinkAja. Bank-bank syariah itu adalah  PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah Tbk, dan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara Tbk. Penandatanganan itu menandai pembangunan ekosistem digital bagi industri perbankan syariah. LinkAja Syariah akan melakukan transaksi digital biasa mirip konvensional, namun secara teknis prinsip-prinsip transaksinya akan dijalankan secara syariah.

Setelah pemerintah memaksa maskapai penerbangan full services menurunkan tarif batas atas 12% - 16% mulai 16 Mei 2019, ada kemungkinan tarif maskapai penerbangan murah juga ikut turun. Menteri Perhubungan mengklaim penurunan tarif maskapai low cost carrier (LCC) bisa turun sampai dengan 50%.  Menhub tidak mempermasalahkan maskapai yang tidak menurunkan tarif selama masih dalam koridor batas atas. Menteri Pariwisata menyambut positif penurunan tarif batas atas penerbangan tersebut. Ia berharap, kebijakan ini bisa mendorong mengurangi tekanan bisnis pariwisata. Meskipun demikian, ia memperkirakan penurunan tarif tiket ini belum mampu membalikkan industri pariwisata menjadi tumbuh positif.

Perusahaan e-commerce berada di bawah bayang-bayang aksi kejahatan para peretas. Korban terbaru adalah peritel terbaru asal Jepang, Fast Retailing Co. Hacker meretas sebanyak 460.000 akun di portal e-commerce Uniqlo dan GU. Informasi pribadi, riwayat pembelian dan nomor kartu kredit para pengguna kemungkinan telah diakses. Akun mudah dibobol karena memakai ID dan password yang sama di beberapa situs e-commerce.