KPU sudah mengumumkan secara resmi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang pilpres 2019. Kinerja ekonomi periode pertama Jokowi terbilang standar. Namun, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% di tengah kelesuan ekonomi global masih terbilang lumayan.

Fokus utama yang harus diselesaikan adalah perbaikan regulasi dan perizinan serta harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat yang menjadi penyokong terbesar PDB. Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah mengingatkan, Indonesia butuh pertumbuhan di atas 7% untuk mengimbangi bonus demografi. Jika hanya 5%, Indonesia bisa terjebak dalam kelompok negara berpendapatan menengah.

Kementerian ESDM mengancam akan mencabut izin usaha empat perusahaan tambang jika tidak segera mengajukan penawaran divestasi saham. Keempat perusahaan mineral itu adalah PT Natarang Mining, PT Ensbury Kalteng Mining, PT Kasongan Bumi Kencana serta PT Galuh Cempaka. Pemerintah memberikan tenggat hingga Juni kepada keempat perusahaan untuk menyampaikan penawaran divestasi. Selain keempat perusahaan itu, ada dua perusahaan lainnya yang dalam waktu dekat ini harus melaksanakan divestasi, yaitu PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). INCO wajib mendivestasi 20% saham pada Oktober 2019, sedangkan NHM wajib divestasi 26% saham pada Juni 2020.

Pemerintah perlu memberikan insentif pajak yang lebih atraktif agar industri-industri Tiongkok merelokasi pabriknya ke Indonesia. Selain menyerap banyak tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan penerimaan negara, langkah itu akan lebih efektif menyeimbangkan kembali neraca perdagangan dengan Tiongkok yang selama ini menyumbang defisit terbesar bagi neraca perdagangan Indonesia. Insentif pajak perlu diberikan terutama kepada sektor yang bisa memacu ekspor dan menyerap banyak tenaga kerja, seperti industri tekstil dan produk tekstil serta industri alas kaki.

Bank Sentral Nepal mengeluarkan larangan penggunaan dompet digital asal Tiongkok, Alipay dan WeChat Pay. Negara ini khawatir devisa asing dari puluhan ribu turis Tiongkok akan tergerus. Nepal Rastra Bank mengeluarkan larangan itu pada Senin (20/5) dan dikutip media internasional. Larangan berlaku untuk penggunaan platform pembayaran digital tersebut di hotel, restoran dan toko-toko di lokasi-lokasi kunjungan wisata, terutam yang dikelola oleh orang-orang asal Tiongkok.

Perlindungan terhadap merek dan produk-produk yang diperdagangkan dalam perdagangan elektronik (dagang-el) di Tanah Air dinilai belum maksimal. Hingga kini belum ada payung hukum positif yang lebih tinggi berupa undang-undang (UU) yang memberikan sanksi seperti hukum pidanan atau perdata serta sanksi denda bagi pelanggar merek yang mengedarkan produk palsu dengan beriklan melalui perdagangan online atau dagang-el, seperti di media sosial atau website. Pentingnya payung hukum ini sejalan dengan pola konsumsi masyarakat dalam berbelanja online yang makin meningkat. Dalam dagang-el, setiap pedagang bisa dengan mudah menutup identitasnya sehingga lebih leluasa untuk menjual produk-produk palsu. Tantangan ke depan menghadapi produk palsu sangat besar di Indonesia, mengingat pengguna internet saat ini mencapai 150 juta pengguna dengan 355,5 juta pelanggan seluler. 

Upaya pemerintah untuk mewujudkan target swasembada bawang putih tampaknya masih melalui jalan panjang. Kebijakan wajib tanam menjadi salah satu program unggulan pemerintah melalui Kementan guna mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah hanya membutuhkan 60.000 ha lahan untuk bisa memenuhi kebutuhan bawang putih nasional, dan 13.000 ha perlu disiapkan untuk produksi benih, sedanan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program ini mencapai 600.000 ha. Menilik ke belakang, realisasi tanam bawang putih selalu lebih rendah dari luas wajib tanam yang diperkirakan. Sebagai contoh, periode Juli 2017-Desember 2018, total pengajuan impor mencapai sekitar 1 juta on lebih seharusnya bisa menghasilkan produksi bawang putih hingga 50.000 ton dengan luasan wajib tanam mencapai 8.335 ha. Namun, realisasi wajib tanamnya hanya mencapai 1.297 ha. 

Satu faktor penting yang luput dari perhatian pemerintah yakni masalah biaya produksi bawang putih dalam negeri yang berujung pada tingginya harga wawang pputih produksi lokal dibandingkan dengan bawang putih impor. Hal ini, membuat produksi dalam negerikalah saing dengan produk impor. Salah satu langkah berani yang harus diambil pemerintah adalah denganmeningkatkan tarif impor bawang putih dari luar negeri. Namun, tantangan yang berpotensi adanya perang tarif dengan negara pengimpor.

Diperkirakan ratusan juta pengguna telepon seluler pintar akan terpengaruh oleh keputusan Google memutuskan hubungan sistem operasi Androidnya dengan produsen ponsel China, Huawei. Selain tidak akan mendapatkan pembaruan dari sistem android yang dikembangkan oleh Google, pada saat yang sama pengguna Huawei juga tak akan dapat mengakses layanan yang dikembangkan oleh Google seperti : navigasi, gmail, youtube dan playstore.

Perkembangan baru perang terhadap Huawei oleh AS kali ini bisa berakibat fatal khususnya bagi Huawei. Produsen suku cadang telepon seluler dari AS, Lumentum Holdings Inc senin kemarin, mengumumkan bahwa mereka mulai menghentikan pengiriman suku cadang ke Huawei. Laman berita bloonberg melaporkan perusahaan pembuat cip, termasuk Intel corp, Qualcomm Inc, Xilink Inc dan Broadcom Inc juga memberitahu karyawan mereka perseroan tidak akan memasok perangkat lunak dan kompenen penting ke Huawei sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Manajemen Huawei menyatakan pihaknya akan terus memberikan pembaruan keamanan dan layanan untuk ponsel pintar dan tabletnya setelah pasokan sistem Android dihentikan Google. Namun, Huawei tidak mengatakan apa yang akan terjadi dengan gawai produk mereka di masa depan tanpa akses ke layanan populer Google termasuk Gmail, Youtube dan Chrome kecuali mendapatkan lisensi khusus. 

Laman pemasaran Bukalapak resmi membuka layanan BukaGlobal. Layanan ini memfasilitasi pelapak UMKM produsen atau reseller produk lokal untuk menjangkau pasar Asia. Ada 5 negara asia menjadi tujuan layanan BukaGlobal yakni Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Hongkong dan Taiwan.

Presiden Bukalapak Fajrin Rasyid menyatakan hanya mitra pelapak yang lolos kurasi yang boleh berjualan di BukaGlobal dan terbatas bagi mereka yang berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya. Penilaian mempertimbangkan kualitas produk dan performa pelapak dalam melayani konsumen. Jenis barangnya antara lain makanan dan minuman, kerajinan dan mode.

Untuk bertransaksi di BukaGlobal, konsumen harus memiliki kartu kredit. Dia pun harus sepakat dengan ongkos kirim rata (flat) yang ditetapkan Bukalapak yaitu 9-11 dollar Singapura. Bukalapak mengusahakan kerjasama dengan bank dan penyedia layanan pembayaran di negara setempat sehingga opsi bayar tak hanya pakai kartu kredit. Bukalapak juga harus mencari mitra perusahaan logistik yang tepat.

Pemerintah menyatakan akan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur pada tahun depan dalam rangka menghadapi pelemahan ekonomi global dan menjaga momentum pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kebijakan APBN terarah y ang dimaksud adalah terarah dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sedangkan, APBN yang terukur artinya defisit APBN dijaga pada level yang tepat sehingga dapat tumbuh pda level yang cukup tinggi. APBN didorong agar makin sehat, ditunjukkan dengan level pendapatan yang efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan tema kebijakan fiskal 2020 pemerintah akan menempuh tiga strategi makro fiskal. Pertama, mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal. Kedua, kebijakan spending better untuk efisiensi belanja dan meningkatkan belanja modal pembentuk aset. Ketiga, mengembangkan pembiayaan yag kreatif serta mitigasi risiko untuk mengendalikan liabilitas. Direktur Eksekutif Indef Enny Sri H., kebijakan fiskal yang ekspansif pada 2020 harus mempertimbangkan realitas perekonomian pada tahun sebelumna.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan penerimaan perpajakan tetap positif untuk mendukung pencapaian target rasio pajak (tax ratio) pada 2020 sebesar 11,8-12,4% terhadap PDB. Sri Mulyani mengharapkan kemampuan dalam penerimaan pajak akan tetap positif, hal ini disampaikanya setelah mengikuti Rapat Paripurna DPR, Senin (20/5).