Kementerian Pertanian mengkaji usulan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kementan telah mengadakan rapat yang diikuti 70 peserta dari berbagai instansi seperti BKF, Biro Hukum Kementan, eselon II Ditjen Perkebunan Kementan, serta perwakilan dewan komoditas perkebunan dan asosiai terkait lainnya. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas jenis dan batasan barang hasil perkebunan sebagai implikasi perpajakan. Hal ini terkait dengan putusan MA No.70P/HUM/2013 yang menganulir PP No. 31/2007 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dewan Karet Indonesia Aziz Pane mengatakan kebijakan pembebasan PPN untuk produk perkebunan sudah ditunggu sejak dulu. Pasalnya, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pekebun. Perwakilan dari BKF menyatakan bahwa Kemenkeu mendukung usulan kebijakan yang propetani dan pekebun. Pembebasan PPN akan mengurangi beban pajak yang dialami, terutama oleh pekebun skala kecil. Dalam rapat tersebut, 23 komoditas perkebunan untuk diusulkan dibebaskan dari pengenaan PPN, di luar komoditas kelapa sawit.

Penerapan PSAK 71 membuat rasio kecukupan modal (CAR) perbankan bisa tergerus. Hal ini sebagai imbas penambahan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dipersyaratkan standar baru itu. Akibatnya coverage ratio bisa naik. Beberapa bank sudah mengantisipasi dengan menyiapkan CKPN di atas rasio NPL.

Pelemahan ekspor membuat neraca dagang per April  2019 mengalami defisit US$ 2,5 miliar, terbesar dalam sejarah Indonesia. Berbagai kebijakan yang digagas pemerintah untuk memacu ekspor belum membuahkan hasil. Justru impor semakin besar, terutama komoditas migas. Direkur Eksekutif Departemen Komunikasi BI menyebut pelemahan ekspor sebagai akibat memanasnya perang dagang antara AS dan China.

Secara mengejutkan pertumbuhan penjualan ritel dan produk industri China merosot pada bulan April 2019.  Meskipun masih naik 7,2% dari tahun sebelumnya, namun ini merupakan pertumbuhan terendah sejak Mei 2003. Data menunjukkan, konsumen sekarang mulai mengurangi pengeluaran untuk produk sehari-hari seperti perawatan pribadi dan kosmetik, sambil terus menghindari barang-barang yang lebih mahal seperti mobil. Ekspor China juga menyusut pada bulan April 2019.

WhatsApp, aplikasi perpesanan asal Amerika Serikat dan anak usaha Facebook Group yang telah mendunia, ditemukan memiliki celah keamanan yang mudah diretas dengan menggunakan aplikasi mata-mata (spyware) NSO produk dari Israel. Bahaya ancaman ini bekerja dengan menginfeksi ponsel melalui penggilan telepon, baik diangkat maupun tidak. Modus operandinya, setelah melakukan panggilan telepon, spyware akan mengaktifkan kamera dan mikrofon, memindai email dan pesan, serta mengambil lokasi data pengguna. Namun, WhatsApp sendiri telah melakukan perbaikan dan menghimbau para penggunanya untuk memperbarui aplikasi versi terbaru. Celah keamanan ini sebenarnya telah ditemukan sejak awal Mei. Seorang pengacara kasus hak asasi manusia di Inggris Raya telah diserang oleh program Pegasus dari NSO, menurut Citizen Lab. Menurut sumber yang dirahasiakan, NSO menyatakan bahwa program Pegasus sebenarnya dilakukan khusus kepada lembaga pemerintah dan penegak hukum dengan tujuan utama untuk memerangi tindakan kriminal dan terorisme. Hal ini juga dibenarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara bahwa Whatsapp saat ini mudah diretas. BSSN menyatakan melalui cuitannya di Twitter, celah keamanan Code Excecution (RCE) CVE-2019 3568 pada WhatsApp memungkinkan penyerang mengeksploitasi fungsi panggilan telepon dan menginstalasi malware secara jarak jauh.

Tekanan perang dagang Amerika Serikat-China yang kian memanas berdampak terhadap kondisi global. Bursa saham merosot akibat aksi saling balas dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu. Nilai tukar sejumlah negara tertekan. Investor dan pelaku pasar khawatir perseteruan AS-China berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Nilai tukar rupiah berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank spot dollar rate kemarin Rp 14.444 per dollar AS. Nilai tukar ini terlemah sejak 4 Januari 2019. Pada 3 Januari 2019, nilai tukar Rp 14.474 per dollar AS.

AS menerapkan tambahan tarif dari 10% menjadi 25% atas barang-barang ekspor China ke AS senilai 200 miliar dolar AS. Langkah itu dibalas China yang mengumumkan akan meaikan tarif barang-barang AS senilai 60 miliar dolar AS pada 1 Juni. Menghadapi kondisi ini pemerintah perlu mempertahankan nilai investasi dan daya tarik investasi dalam negeri. Bauran kebijakan fiskal dan moneter perlu diramu agar tetap menarik bagi investor.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan sistem pencaiaran nontunai untuk dana bantuan keuangan dari provinsi maupun pusat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar Dedi Supadi mengatakan, selama ini pencairan dana bantuan desa yang dilakukan secara manual rawan disalahgunakan oleh oknum desa. Saat ini, menurunnya, pemprov sudah menerapkan di sejumlah desa pencairan uang dalam bentuk giro yang disesuaikan dengan progres pekerjaan. Upaya ini guna mencegah praktik yang kerap terjadi juga yaitu saat pergantian kepala desa yang sudah mapan. Jika calon petahana kalah, rekening desa sering hilang yang otomatis aset desa pun ikut raib. Kalau memakai giro, cukup dengan mengganti spesimen tanda tangan.

Terpisah, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan bahwa pihaknya juga terus menggenjot ekonomi digital di leverl desa dengan menggandeng perusahaan e-commerce. Pemprov menggandeng BliBli guna memasarkan produk pertanian Jawa Barat, sekaligus memutus mata rantai tengkulak. Dengan upaya mendigitalisasi perdagangan di desa, pihaknya yakin suatu hari tengkulak akan berkurang. Petani yang tidak sejahtera bisa mengalami lompatan nasib.

Advotics, perusahaan rintisan Software as a Service (SaaS) asal Indonesia yang fokus membantu para pelaku bisnis rantai pasok barang dalam mengambil keputusan berdasarkan data, meraih pendanaan tahap awal senilai Rp39 miliar. Advotics didirikan dengan misi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sebagian besar perusahaan rantai pasok yang masih mengandalkan metode luring dalam mengelola dan melacak operasional penjualan serta distribusi mereka. Klien Advotics dapat membeli solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik berupa solusidigitalisasi yang menyeluruh atau hanya modul-modul tertentu. Selain itu, Advotics juga menyediakan fitur yang sangat diminati oleh pelaku industri, seperti aplikasi produktivitas untuk memantau pekerja di dalam toko dengan sistem pelacakan geografis, sistem pengaturan rute dan pengiriman barang, sistem pemasaran offline-to-online, platform perdagangan business to business (B2B), serta dasbor analitik dan business intelligence untuk tim manajemen. 

Tim Advotics berhasil mengatasi inti masalah dalam pemantauan rantai pasok di Indonesia. Data point yang dikumpulkan bisa digunakan untuk memahami peta persebaran dari distribusi produk dan mengefisienkan rantai pasok. Advotics memperkenalkan platform berbasis komputasi awan mereka untuk mendigitalkan tenaga kerja, jaringan bisnis, serta aset dan produk fisik milik perusahaan. Bagi bisnis distribusi, Advotics berhasil meningkatkan produktivitas para karyawan sales, yang berakibat pada meningkatnya kunjungan ke toko ritel setiap harinya sebesar 49%. Hingga saat ini, Advotics telah memenagi lebih dari 50 kontrak dengan klien korporat, seperti ExxonMobil, HM Sampoerna, Danonde, Mulia Group, Saint Gobin, Nutrifood, dan Indosurya.

Pemerintah lebih percaya untuk mengalokasikan 90% impor bawang putih impor kepada pihak swasta daripada penugasan untuk perusahaan pelat merah. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih menegaskan bahwa pihaknya lebih mempercayai bila kuota impor dipegang penuh oleh pihak swasta. Dengan begitu, pemerintah bisa ikut mengendalikan manajemen stok. Seandainya terjadi gejolak harga seperti sekarang pemerintah akan mudah mewajibkan importir untuk melepas stok dengan harga murah. 

Indonesia dapat lebas dari jebakan impor bawang putih alias swasembada pada 2012. Hal ini mungkin saja terjadi sebab importir diwajibkan tanam untuk mendapatkan rekomendasi impor oleh Kementerian Pertanian.

Pemerintah Provinsi Bali tengah menggodok aturan baru terkait pajak turis atau pungutan kontribusi dari wisatawan. Kebijakan ini terus dikaji sebagai bentuk kontribusi pelancong yang berkunjung ke Pulau Dewata untuk turut menjaga alam dan budaya Bali.

Green tax menjadi contoh kebijakan serupa yang diterapkan Maldives dan Monaco. Saat ini pihak Kemenpar sudah menindaklanjuti rancangan kebijakan tersebut dan melakukan pertemuan dengan berbagai pamangku kepentingan dibidang pariwisata termasuk masyarakat. 

Urgensi penerapan dana kontribusi bagi wisatawan tersebut selain untuk memelihara alam dan budaya juga punya tujuan penting untuk membenahi berbagai sektor untuk menjamin kenyamanan wisatawan. Masalah besaran pungutan kontribusi, Staf ahli bidang pemasaran pariwisata kemenpar Gede Pitana mengusulkan agar bisa disosialisasikan dan dibebankan secara bertahap kepada masyarakat, mulai dari besaran kecil dan meningkat dalam jangka waktu tertentu. Paling masuk akal juga kontribusi ini dibebankan apada akomodasi untuk cakupan wisatawan yang lebih luas.