;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Dampak Perang Dagang Memukul Banyak Sektor

17 May 2019

Sektor moneter dan kemampuan fiskal negara semakin terbatas akibat perang dagang. Ekspor Januari - April 2019 turun 9,39% dibanding periode sama tahun lalu. Defisit neraca dagang pun membengkak menjadi US$ 2,56 miliar. BI juga memangkas pertumbuhan ekonomi di bawah 5% - 5,4%. Menkeu mewaspadai eskalasi perang dagang AS - Tiongkok. Menkeu melihat situasi ini mirip 2014-2015. Dampak langsungnya pendapatan negara dari ekspor impor tahun ini turun. Terlebih harga komoditas murah. Alhasil penerimaan negara dari perpajakan juga seret.

BI merespon dengan menahan suku bunga acuan. Investasi langsung (foreign direct investment) juga terganggu. Upaya mendorong FDI juga tidak mudah. Pemerintah pusat tidak bisa mengontrol pemerintah daerah, karena itu banyak aturan penghambat investasi. Karena itu perlu skema insentif melalui dana alokasi khusus (DAK).

Gerbang Pembayaran Nasional, Migrasi Melaju, Pemakaian Masih Terbatas

17 May 2019

Migrasi dan distribusi kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) terus mengalami peningkatan. Namun, penggunaan kartu tersebut untuk transaksi masih terbatas. Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia Rahmat Hernowo mengatakan, kartu berlogo GPN yang telah dicetak hingga April 2019 sudah mencapai 56% dari total target pada tahun ini sebesar 47 juta keping kartu. Transaksi melalui kartu GPN mengalami pertumbuhan yang signifikan, terlihat dari peningkatan volume dan nominal transaksi (off-us) atau interkoneksi antarjaringan dan interkoneksi dalam jaringan (on-network). Dalam implementasi kartu GPN, masih ditemukan adanya kendala, diantaranya beberapa kantor bank penerbit khususnya di daerah masih belum melakukan kegiatan penukaran kartu, ketersediaan stok kartu GPN di daerah terbatas, dan masih belum memadainya pengetahuan masyarakat terkait dengan GPN. Selain itu, teridentifikasi bahwa masyarakat mengharapkan adanya promo dalam transaksi menggunakan kartu GPN.

Digital Mudahkan Investor

17 May 2019

Teknologi digital memudahkan investor mengakses produk-produk investasi. Kemudahan akses itu membuat jumlah investor reksa dana meningkat. Sejumlah perusahaan manajer investasi juga membuat platform digital untuk mempermudah investor. Berdasarkan data OJK yang dikutip kamis lalu ada 50 platform digital penjual reksa dana per akhir April 2019.

Pada awal Mei PT BNI sekuritas meluncurkan inovasi teknologi berbasis telepon seluler pintar yakni Innovative Online Trading System (BIONS). Melalui aplikasi ini nasabah dapat bertransaksi berbagai instrumen investasi antara lain : reksadana, obligasi dan saham. Ada 88.000 investor pasar modal yang dikelola BNI sekuritas. Namun yang aktif hanya sekitar 6.000 investor. 

Direktur utama PT Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan, pihaknya tengah mengembangkan platform digital untuk memudahkan investor memantau hasil investasi dan kinerja reksa dana. Eko endarto pendiri Financia Consulting mengatakan, kemudahan mengakses produk investasi mesti diikuti sikap masyarakat untuk lebih tekun menggali informasi produk yang akan dibeli. Karaniya Dharmasaputra co Founder dan CEO Bareksa.com mengatakan bahwa jumlah investor reksa dana naik melesat naik setelah kanal penjualan bertransformasi dari konvensional ke digital. Dhinda Arisyiya, Head of Investment solutions Bukalapak mejelaskan setelah 1,5 tahun berdiri, BukaReksa mempresentasikan 15% dari total investor reksa dana Indonesia. Sebagian besar investor berusia 20-35 tahun dengan rata-rata pembelian Rp 500.000 per orang.

Transaksi platform digital

  • jumlah transaksi platform digital reksadana meningkat sepanjang tahun 2016 hingga 2018 yakni berturut-turut 1,2 triliun rupiah, 3,2 triliun rupiah dan 5,4 rupiah
  • jumlah platform digital penjual reksadana tumbuh 66,67% dari 30 platform pada tahun 2017 menjadi 50 platform digital pada akhir April 2019
  • jumlah investor reksadana tumbuh 93,3% dari 623,510 identifikasi investor tunggal reksa dana pada tahun 2017 menjadi 1.205.489 pada April 2019


Perang Dagang Bikin BI Tahan Suku Bunga

17 May 2019

Meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global menjadi alasan BI untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate di level 6%. Eskalasi perang dagang dan perlambatan ekonomi global membuat BI melebarkan perkiraan current account deficit (CAD) menjadi 2,5-3% dari PDB. Ekonom Core Piter Abdullah mengatakan langkah BI ini realistis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Defisit Anggaran Melebar

17 May 2019

Perlambatan ekokomi global berdampak pada perekonomiam Indonesia. Kemkeu mencatat, defisit anggaran Rp 101 triliun atau 0,63% dari PDB. Angka ini melebar dibanding periode sama 2018 sebesar Rp 54,9 triliun atau 0,37% dari PDB. Perlambatan ekonomi setidaknya memengaruhi dua hal: penerimaan pajak dan PNBP. Direktur Jenderal Pajak menjelaskan, melambatnya penerimaan pajak terutama PPN dipengaruhi perlambatan ekspor. Sementara itu, sektor jasa keuangan dan transportasi tumbuh positif, namun tidak mampu mem-boost penerimaan dikarenakan tidak kena PPN. Selain itu, pelemahan harga komoditas memengaruhi penerimaan PNBP. Menkeu mengatakan pihaknya mulai mewaspadai ancaman perlambatan ekonomi global yang semakin nyata. Pemerintah menjaga agar defisit anggaran tetap dalam kisaran target 1,84% dari PDB.

Produsen Batubara Masih Kesulitan Memenuhi DMO

17 May 2019

Kementerian ESDM tetap mempertahankan porsi pasokan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 25% dari total produksi batubara. Menanggapi kebijakan itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai sebagian perusahaan batubara masih akan kesulitan memenuhi target itu karena sulitnya mencari pembeli. Pasalnya, spesifikasi kalori yang dibutuhkan pasar dalam negeri berbeda dengan kalori yang dihasilkan perusahaan batubara. Kondisi itu semakin sulit dengan penjualan yang sudah terkontrak. Kemudian, harga batubara untuk kelistrikan sudab dipatok US$ 70 per ton.

Huawei dan 70 Afiliasi Masuk Daftar Hitam

17 May 2019

AS melarang Huawei dan afiliasinya membeli komponen dari perusahaan Amerika. Keputusan ini diambil untuk mencegah teknologi Amerika digunakan oleh entitas asing yang berpotensi merusak keamanan nasional atau kepentingan kebijakan luar negeri AS. ZTE juga pernah terkena sanksi serupa. Tapi sanksi itu hanya berlaku dalam jangka pendek.

BUMN Patungan Danai Link Aja

16 May 2019

LinkAja akan mendapatkan suntikan dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan menyuntikan dana sebesar Rp 300 miliar kepada PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) yang merupakan pengelola platform LinkAJa. Dengan suntikan dana tersebut, Bank BRI akan memiliki sekitar 19% saham LinkAja. 

Beberapa BUMN transportasi juga akan menjadi pemegang saham LinkAja, perusahaan tersebut seperti : PT Kereta Api Indonesia (persero), PT Jasa Marga (persero), PT ASDP (persero) dan Perum Damri. 

Sementara itu, LinkAja telah menandatangani kerjasama dengan empat bank syariah anak perusahaan Bank BUMN terkait pengembangan LinkAja syariah. 

Revisi Tarif Batas Atas Berlaku Hari Ini

16 May 2019

Menteri Perhubungan memastikan aturan baru tarif batas atas tiket pesawat akan berlaku mulai hari ini. Aturan tersebut akan menggantikan keputusan Menteri perhubungan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Dengan adanya penurunan tarif batas atas pemerintah juga meminta dukungan dari operator bandara dan pemangku kepentingan lainnya di industri penerbangan. Pelaku industri penerbangan siap memberikan insentif untuk mendukung kebijakan penurunan tarif batas atas. 

Serangan Produk Impor, Produsen Sepeda Lokal Kewalahan

16 May 2019

Maraknya impor sepeda dari China menyebabkan situasi dalam negeri tidak kondusif untuk pengembangan industri. Produsen pun mempertimbangkan untuk banting setir menjadi importir. Ketua Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia (AIPI) Rudiyono mengatakan persaingan dagang dengan produk asing dirasakan semakin berat ketika penurunan bea masuk impor sepeda dari China dari 10% menjadi 5% mulai berlaku pada tahun lalu. Penurunan ini merupakan implementasi perjanjian dagang antara Asean dan China. Dengan bea masuk sebesar 5%, produsen sepeda dalam negeri kesulitan bersaing dengan produk sepeda asal China karena harus memperhitungkan biaya tenaga kerja, risiko investasi, dan biaya lainnya. Bahkan dengan tarif impor bahan baku 0%, industri dalam negeri masih belum mampu menandingi harga produk impor yang lebih murah. Dari data yang dihimpun dari UN Comtrade, impor sepeda dengan harmonized system (HS) number 871200 mengalami kenaikan signifikan. Pada 2016, impor tercatat senilai US$13,81 juta, 2017 US$31,53 juta, dan 2018 semakin tinggi menjadi US$91,57 juta.