Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Perang dagang AS-China yang kembali memanas menjadi alasannya. OECD memproyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2019 menjadi 3,2% dari sebelumnya 3,3%. Meski memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi, lembaga itu memperkirakan ada peluang pertumbuhan lebih baik menjadi 3,4% pada tahun 2020. OECD meminta AS-China segera menyelesaikan persoalan yang menghambat negosiasi dagang.

Setelah Huawei Technologies, AS sedang mempertimbangkan sanksi untuk perusahaan pengawas video China Hikvision. Sanksi ini akan membatasi Hikvision membeli teknologi AS. Sebaliknya, perusahaan AS harus mendapat izin pemerintah untuk memasok komponen ke Hikvision. Sama seperti dengan Huawei, Hikvision tak gentar dengan sanksi dari negeri Paman Sam itu. Sebagai informasi, sekitar 42% saham Hikvision dimiliki negara.

Udang menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Namun, produksi udang dari beberapa negara seperti India, Vietnam, dan Ekuador mengalami kenaikan signifikan. India mencatatkan penginkatan produksi hingga lebih dari 60% dalam kurun waktu 2012-2017. Namun, Indonesia masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi udang. Beberapa lokasi pengembangan tambak budi daya udang diantaranya, Sulawesi Barat (Pasang Kayu, mamuju) dengan luas lahan 1.300 ha produksi 20.800 ton/tahun, Sulawesi Tengah (Parigi Montong, Banggai)  dengan luas lahan 900 ha produksi 14.400 ton/tahun, Jawa Barat (Karwang) dengan luas lahan 250 ha produksi 4.000 ton/tahun, Lampung (Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Pesisir Barat)  dengan luas lahan 1.450 ha produksi 23.200 ton/tahun, dan Sulawesi Selatan (Barru, Maros, Pangkep, dan Bulukumba)  dengan luas lahan 475 ha produksi 7.600 ton/tahun. Negara tujuan ekspor udang Indonesia pada 2018  didominasi ke AS dengan jumlah 129,9 ribu ton, kedua Jepang 31,2 ribu ton, dan wilayah Asean 11,6 ribu ton.

Ketergantungan masyarakat terhadap uang tunai masih cukup besar meskipun penggunaan uang elektronik cukup masif. Hal itu terlihat dari peningkatan kebutuhan uang tunai pada musim Lebaran. Berdasarkan data Bank Indonesia, per April 2019, nilai transaksi uang elektronik secara tahunan mencapai Rp10,67 triliun. Menurut Deputi Gubernur BI, tren positif gerakan nontunai tetap diikuti oleh kenaikan kebutuhan uang tunai selama periode idul fitri. Bank sentral mencatat kebutuhan uang pecahan kecil (UPK) tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Secara rata-rata kenaikan UPK berkisar 13,3%, namun tahun ini sebesar 13,5%. Bank sentral menyiapak UPK sebesar Rp 217,1 triliun. Kebutuhan UPK di Jawan non-Jabodetabek Rp84 triliun, Jabodetabek Rp51,5 triliun, Sumatra Rp41,2 triliun, dan kawasan timur Indonesia Rp40,4 triliun.

Di tengah peningkatan pembayaran utang pemerintah dalam 5 tahun terakhir, kemampuan pemrintah untuk membayar bunga utang justru cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan data Kemenkeu, pembayaran bunga utang secara nominal dalam periode 2014-2019 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 15,7%. Kenaikan ini juga terjadi secara presentase terhadap PDB dari 1,26% pada 2014 menjadi 1,7% pada 2019. Namun, kondisi itu berbanding terbalik dengan kemampuan pemerintah dalam membayar utang yang ditujunjukkan dengan meningkatnya rasio bunga utang terhadap pendapatan negara pada 2014-2019. Pada 2014, rasio tersebut sebesqr 8,6%, 2018 13,3% dan 2019 sedikit turun di angka 12,7%. Rasio tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pendapatan negara untuk menopang pembayaran bunga utang mengalami kemorosotan. Otoritas fiskal berdalih porsi pembayaran bunga utang tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, peningkatan stok utang seiring dengan upaya mendukung kebijakan pemerintah yang ekspansif. Kedua, dinamika likuiditas yang makin ketat sehinga mendorong peningkatan yield.

Pendiri dan Chief executive Officer Huawei Ren Zhengfei mengatakan pelarangan ataupun pembatasan bisnis perseroan oleh otoritas AS hanya berefek kecil bagi Huawei. Aneka persiapan termasuk penyiapan sejumlah skenario telah dilakukan dan dipastikan pihak Huawei.

Pemerintah AS sendiri kemarin memperingan pelarangan terhadap Huawei. Pelarangan bisnis Huawei dengan Google dan pemasok lain yang berasal dari perusahaan AS diperlonggar sementara. Hal itu semata-mata agar pengguna produk Huawei tidak terganggu. Senin lalu, Departemen perdagangan menerbitkan lisensi yang menyatakan, Huawei dapat membeli barang-barang dari AS hingga 19 Asgustus 2019. Hal itu semata-mata guna mempertahankan jaringan Huawei yang sudah ada, sekaligus menyediakan pembaruan perangkat lunak pada ponsel pintar Huawei yang sudah ada.

Namun Huawei tetap dilarang membeli perangkat keras buatan AS. Hal yang sama diberlakukan terhadap perangkat lunak yang dapat ddigunakan untuk membuat atau mengembangkan produk-produk baru. Lisensi atas hal itu diperkirakan susah diperoleh. Menteri perdagangan AS Wilbur Ross dalam pernyataan resminya mengatakan pelonggaran sementara ats Huawei itu sebetulnya ditujukan bagi perusahaan-perusahaan operator rekanan Huawei yang bergantung pada ponsel Huawei. 

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengatakan pesawat nirawak buatan China dikhawatirkan dapat menjadi sarana mata-mata Beijing. Pesawat nirawak buatan China tersebut diduga dapat memberikan akses tidak terbatas bagi Beijing. Intelijen AS percaya Huawei didukung militer China. 

Keputusan pemerintah menurunkan tarif batas atas penerbangan dipatuhi maskapai. Sejauh ini tidak ditemukan pelanggaran batas tarif oleh maskapai berdasarkan pemeriksaan Direktorat jenderal Perhubungan Udara dibeberapa bandara. Pengawasan dilakukan pada 7 badan usaha angkutan usaha yaitu : Garuda Indonesia 12 rute, Batik Air 11 rute, Sriwijaya 10 rute, Citilink 10 rute, Lion Air 18 rute, Indonesia Air Asis 3 rute dan Trigana air 1 rute.

Bandara yang dipantau Ditjen Perhubungan Udara antara lain : Soekarno-Hatta, Kualanamu dan Ngurah Rai. Harga tiket yang diberikan maskapai rata-rata turun 15%. 

Chief Marketing Officer dan Co Founder tiket.com Gaery Undarsa menyatakan kendati harga tiket pesawat naik, permintaan masih tinggi bahkan cenderung meningkat. Memang yang membeli sebagian besar pemerintah dan korporasi, sementara destinasi wisata menurun. Namun, Gaery menolak mengungkapkan kenaikan pendapatan perusahaan akibat harga tiket pesawat yang melonjak. Penjualan tiket naik 2,5 kali dan hotel naik 3 kali. Menjelang lebaran, pemesanan tiket kereta api meningkat 52% dibandingkan tahun lalu, sedangkan pembelian tiket pesawat naik 150%.

KPU sudah mengumumkan secara resmi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang pilpres 2019. Kinerja ekonomi periode pertama Jokowi terbilang standar. Namun, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% di tengah kelesuan ekonomi global masih terbilang lumayan.

Fokus utama yang harus diselesaikan adalah perbaikan regulasi dan perizinan serta harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat yang menjadi penyokong terbesar PDB. Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah mengingatkan, Indonesia butuh pertumbuhan di atas 7% untuk mengimbangi bonus demografi. Jika hanya 5%, Indonesia bisa terjebak dalam kelompok negara berpendapatan menengah.

Kementerian ESDM mengancam akan mencabut izin usaha empat perusahaan tambang jika tidak segera mengajukan penawaran divestasi saham. Keempat perusahaan mineral itu adalah PT Natarang Mining, PT Ensbury Kalteng Mining, PT Kasongan Bumi Kencana serta PT Galuh Cempaka. Pemerintah memberikan tenggat hingga Juni kepada keempat perusahaan untuk menyampaikan penawaran divestasi. Selain keempat perusahaan itu, ada dua perusahaan lainnya yang dalam waktu dekat ini harus melaksanakan divestasi, yaitu PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). INCO wajib mendivestasi 20% saham pada Oktober 2019, sedangkan NHM wajib divestasi 26% saham pada Juni 2020.

Pemerintah perlu memberikan insentif pajak yang lebih atraktif agar industri-industri Tiongkok merelokasi pabriknya ke Indonesia. Selain menyerap banyak tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan penerimaan negara, langkah itu akan lebih efektif menyeimbangkan kembali neraca perdagangan dengan Tiongkok yang selama ini menyumbang defisit terbesar bagi neraca perdagangan Indonesia. Insentif pajak perlu diberikan terutama kepada sektor yang bisa memacu ekspor dan menyerap banyak tenaga kerja, seperti industri tekstil dan produk tekstil serta industri alas kaki.