Tanda-tanda perlambatan ekonomi kian tampak. Tanda- tanda kuat tersebut, di antaranya harga minyak dunia yang terjun bebas.Pasar global sudah menunjukkan harga minyak acuan Amerika WTI dan internasional Brent jatuh sangat dalam. Jenis WTI bahkan terperosok hingga ke level minus pada 21 April lalu untuk kontrak Mei 2020. Dengan harga minus, artinya penyuplai minyak justru siap membayar kepada pembeli.

Harga minyak dunia terlempar jauh hingga menyentuh angka belasan dolar AS saja per barelnya. Ini fakta yang sangat menakutkan terlebih bagi semua negara yang selalu mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari jualan minyak. Indonesia memang sudah tak masuk dalam daftar negara pengekspor minyak. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kota-kota besar membuat aktivitas ekonomi terganggu. Banyak karyawan yang terpaksa harus libur, bahkan tak sedikit terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal ini menilai laju pertumbuhan ekonomi nasional bakal minus 1,9 persen. Dia pesimistis pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2020 akan mencapai level positif karena daya beli masyarakat memang sedang menurun. Chief Economist CIMB Niaga Adrian Panggabean memprediksi tekanan ekonomi yang terjadi akibat pandemi corona baru akan berhenti pada pertengahan 2021.

Pandemi coronavirus telah mengakibatkan kombinasi berbagai macam dimensi, yaitu dimensi pandemi covid-19, efek virus corona terhadap sosial dan politik, dan aktivitas perekonomian yang terpengaruh oleh penyebaran virus covid-19. Menurut Adrian, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 bisa positif, forecast moderat optimistis ekonomi Indonesia tumbuh 1,8 persen pada 2020 dengan inflasi 2,7 persen.

Ekonom Faisal Basri memperkirakan, pertumbuhan ekonomi nasional paling tinggi hanya menembus angka 0,5 persen pada 2020. Skenario terburuknya bahkan hanya minus 0,25 persen. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua 2020 berada pada level negative karena konsumsi rumah tangga sebagai penyokong produk domestik bruto (PDB) menurun.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, pada triwulan kedua 2020 kemungkinan pertumbuhan ekonomi RI hanya akan menyentuh angka 0,3 persen. Akan tetapi, Menkeu berharap pada kuartal ketiga terjadi rebound minimal pada level 1,5 persen hingga 2,8 persen. Menkeu menggambarkan, akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan hingga 3,78 juta orang.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, sesungguhnya pemerintah sudah menyiapkan tiga skenario, yaitu opsi moderat, berat, dan sangat berat. Tolak ukurnya adalah pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan inflasi.

"Krisis yang terjadi kali ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya."

Perekonomian Asia masih sakit. Seluruh penentu kebijakan di negara-negara di kawasan masih berupaya keras menghentikan penyebaran dan pandemi COVID-19. Pandemi memang melumpuhkan hampir seluruh sektor perekonomian, baik jasa maupun perdagangan ekspor impor. Pandemi bahkan disebut-sebut menyeret perekonomian Asia ke arah krisis dan resesi. Direktur Asia Pasifik Dana Moneter Internasional (IMF), Changyong Rhee, mengatakan segenap penentu kebijakan perlu benar-benar menopang rumah tangga dan dunia usaha yang terpukul keras akibat larangan perjalanan, social distancing, dan tindakan-tindakan lain guna menghentikan pandemi. Secara keseluruhan, perekonomian global diprediksi bakal terkontraksi sampai tiga persen tahun ini, penurunan paling tajam sejak 'Great Depression' di era 1930-an. Sedangkan Asia, jelas Changyong, IMF memproyeksikan perekonomian Asia tahun ini tidak mengalami pertumbuhan sama sekali, alias zero growth. 

Pemerintahan di semua negara Asia tentu saja sudah mengambil sejumlah langkah untuk memitigasi, dengan tetap mengutamakan dukungan langsung pada sektor Kesehatan, yang diperkuat dengan paket-paket stimulus demi menopang sektor-sektor perekonomian yang terimbas. Menurut Changyong, IMF memperkirakan kinerja perekonomian Asia masih lebih baik ketimbang kontraksi ekonomi di kawasan lain. IMF memperkirakan negara-negara dimaksud tak lain Singapura, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Hongkong. 
Cina, perekonomian dunia terbesar kedua, justru disebut IMF mampu menghindari resesi. Meskipun tahun ini hanya mencatat pertumbuhan 1,2 persen. India, perekonomian terbesar ketiga Asia, juga diproyeksikan mencatat pertumbuhan positif tahun ini, di kisaran 1,9 persen. Perekonomian Indonesia, diproyeksikan IMF, juga tetap berada di area positif. Meski hanya mengalami pertumbuhan sedikit di atas nol persen, namun belum sampai mengalami pertumbuhan negatif.

Cina tetap diproyeksikan menjadi pengatrol utama pemulihan ekonomi di kawasan. Muncul pula pandangan yang menyebutkan pemulihan kekuatan perekonomian Cina juga sangat bergantung pada pemulihan di kawasan lain dunia. Arah pertumbuhan ekonomi Asia selama beberapa tahun ke depan, pemulihan bisa saja terjadi dengan cepat seiring pulihnya kegiataan ekonomi dan sosial publik. Semua prediksi memunculkan sebuah konsensus;pemulihan perekonomian bakal sangat bergantung pada berapa lama pandemi virus bisa dihentikan.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) berharap pemerintah bisa melindungi pasar domestik dengan memperketat produk impor masuk ke Indonesia. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, mengatakan garmen Bangladesh, India, dan Vietnam rata-rata di-cancel apabila nanti kondisi normal, garmen mereka bisa masuk Indonesia.

Jemmy mengatakan, beberapa industri yang selama ini berorientasi ekspor pun bisa menjual produknya ke pasar dalam negeri. Saat ini tingkat permintaan dalam negeri anjlok seiring dengan penutupan Pasar Tanah Abang, Jakarta. Tak hanya itu, kegiatan ekspor juga terganggu akibat Covid-19.

Menurut Jemmy, supaya industri TPT bisa terjaga dan bangkit lagi, API mengusulkan sejumlah relaksasi kepada pemerintah. Beberapa di antaranya terkait pembebasan biaya listrik.

Wakil Ketua Umum API Chandra Setiawan menambahkan, penerapan proteksi antidumping dibolehkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Chandra mengungkapkan, biaya sewa penjualan pakaian jadi di mal lebih murah bagi merek luar negeri dibandingkan untuk produk dalam negeri.

Direktur Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Afdhal Aliasar mengatakan, saat ini industri fashion Muslim telah mendapatkan dampak negatif dari pandemi. Meski begitu, Afdhal meyakini, industri fashion Muslim bisa segera bangkit jika ada kepastian ketersediaan bahan baku.

Kementerian Perindustrian mengusulkan industri kecil dan menengah terdampak Covid-19 diberikan bantuan pinjaman lunak senilai Rp 26,9 triliun. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan, ada dua persoalan utama yang dihadapi IKM saat ini yakni terkait dengan bahan baku dan restrukturisasi kredit. Menteri Perindustrian telah memberikan surat pada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar ada pinjaman lunak pada 987.000 IKM terdampak saat ini. Sementara itu, dia menyebut untuk skema pembayaran listrik, THR, dan karyawan yang terdampak PHK telah dibuatkan skema sendiri dari Kemenko Perekonomian. 

Sejumlah sektor masih memiliki prospek positif di tengah pandemi virus corona meskipun penurunan omzet tidak terhindarkan. Kondisi ini memungkinkan bank untuk tetap bisa menyalurkan kredit, tetapi sangat terbatas. Sektor dengan dampak menengah mengalami penurunan omzet antara 10% — 30%, diantaranya multifinance, otomotif, pusat perbelanjaan, peternakan, perikanan, dan komoditas. Direktur Consumer Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan mengatakan permintaan kredit mengalami penurunan hampir 50% dibandingkan kondisi normal. Hal itu terjadi di semua sektor. 

Sementara itu, Direktur Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Alexandra Askandar mengatakan saat ini penyaluran kredit masih dilakukan untuk sektor yang bisnisnya berjalan baik dan fokus pada penyelesaian proyek-proyek yang sudah berjalan. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan masih menyalurkan kredit untuk industri tekstil dan sektor farmasi yang memproduksi vitamin. Senior Faculty LPPI Lando Simatupang pun menyebutkan tidak banyak sektor yang mampu disaluri kredit. Namun, dia mengatakan Industri mamin [makanan dan minuman] kemungkinan masih akan baik karena kebutuhan konsumsi masih ada. Sementara itu, untuk jasa kesehatan, mungkin tidak akan terlalu tinggi.

Pengamat ekonomi dari Perbanas Institute Piter Abdullah mengatakan sebagian besar permintaan kredit kini ditujukan bukan untuk tambahan modal kerja ataupun investasi. Menurutnya, perbankan harus ekstra hati-hati dalam mengevaluasi kelayakan kredit.

Pelaku usaha mengeluhkan adanya kerancuan dalam ketentuan administrasi mengenai pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak badan. Wakil Ketua Tetap Bidang Perpajakan Kadin Herman Juwono menjelaskan, hampir tidak ada penyederhanaan administrasi dalam ketentuan yang termuat dalam Perdirjen No. 6/2020 karena wajib pajak harus melaporkan formulir 1771 induk beserta keenam lampirannya. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya wajib pajak badan yang belum melaporkan SPT Tahunan. 

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani mengeluhkan kebijakan ini karena masih meminta wajib pajak menyiapkan laporan keuangan. Dia mengusulkan agar wajib pajak cukup menyampaikan SPT Tahunan menggunakan formulir 1771 Y. Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama meminta agar Ditjen Pajak memperpanjang batas waktu penyampaian SPT Tahunan dari 30 April 2020 menjadi 31 Mei 2020. Menanggapi hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan relaksasi yang diberikan dalam penyampaian SPT Tahunan sudah cukup sederhana. 

Langkah pelaku industri tekstil dan produk tekstil untuk mendiversifikasi usahanya dengan mulai memproduksi alat pelindung diri, rupanya tak cukup menekan laju pelemahan utilitas sektor itu. Pelonggaran komponen biaya rutin produksi kembali disuarakan. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) periode 2016— 2019 Ade Sudrajat mengatakan pengurangan tenaga kerja tersebut mengakibatkan sisa karyawan yang masih aktif bekerja di industri TPT hanya sekitar 809.000 orang. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Tanzil Rakhman mengakui diversifikasi ke APD saat ini memang cukup menambah napas. Namun, pabrikan garmen saat ini sulit mendapatkan bahan baku. Pasalnya, sebagian besar pusat ritel bahan baku garmen telah tutup.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyfi) Redma Gita Wirawasta juga menyatakan bahwa saat ini seluruh produsen TPT mengalami permasalahan cashflow akibat terhentinya pembayaran dari peritel dan sektor hilirnya sehingga membutuhkan relaksasi kebijakan untuk dapat bertahan. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku telah mendapat laporan terkait dengan kondisi industri TPT itu. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menempatkan TPT sebagai industri yang menderita (suffer) di tengah pandemi Covid-19, meskipun juga mendapatkan permintaan tinggi dari produksi APD. Industri yang masuk dalam kategori suffer bakal diprioritaskan untuk dicarikan jalan keluar. 

Pengamat Ekonomi dari Perbanas Institute Piter Abdullah mengatakan di tengah kondisi saat ini, penerbitan obligasi seharusnya bisa menjadi pilihan alternatif bagi bank untuk menjaga likuiditas. Akan tetapi, di tengah kondisi pasar investasi yang lesu, penerbitan obligasi juga tidak akan mudah dilakukan. Piter mengakui, ada bank yang memang sangat membutuhkan likuiditas dan tidak bisa berharap dari DPK, yakni bank-bank kecil dan menengah selain Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan hingga saat ini DPK masih terus bertumbuh sehingga perseroan tidak berniat untuk menerbitkan obligasi. Menurutnya, selama ini, Bank BCA tidak pernah menerbitkan obligasi. Liabilitas selalu bersumber dari DPK. 

Guyuran insentif bagi wajib pajak badan yang diberikan pemerintah diyakini menjadi ‘jamu mujarab’ dunia usaha di tengah pandemi Covid-19. Jelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan, pemerintah kembali mengeluarkan insentif. 

Ada beberapa relaksasi bagi wajib pajak badan yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu tarif PPh Badan yang selama ini sebesar 25% dipangkas menjadi tinggal 22%, pemerintah memberikan insentif berupa diskon angsuran PPh Badan sebesar 30% bagi 19 sektor manufaktur, dan pemerintah juga merelaksasi aturan mengenai kelengkapan dokumen dalam pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak badan. Penyampaian SPT Tahunan secara lengkap dilaksanakan pada 30 Juni 2020 melalui formulir SPT pembetulan, yang menjadi syarat dari pemerintah bagi wajib pajak untuk bisa menikmati tarif pajak baru sebesar 22% dalam mengangsur PPh Badannya per masa pajak April 2020 ini. 

Research Manager Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, kepatuhan wajib pajak badan kemungkinan besar bakal turun, meski dalam melaporkan SPT Tahunan hanya berupa dokumen pendukung, sedangkan pelaporan SPT masih tetap. Meski ada iming-iming penurunan tarif PPh Badan, hal ini juga kemungkinan tidak akan berpengaruh karena halangan dalam penyampaian SPT bersifat non-fiskal, bukan fiskal. 

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri, Anton Supit, mengatakan pengusaha sulit memenuhi target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah. 

Menurut Anton, pandemi Covid-19 menyebabkan 7.000 badan usaha di sektor pariwisata berhenti beroperasi. Omzet berbagai sektor industri, anjlok hingga 70 persen. Selain itu, ada lebih dari 1 juta orang kehilangan pekerjaan sehingga setoran pajak berkurang drastis.

Anton menyambut baik upaya pemerintah dengan memberi insentif pajak bagi dunia usaha dan tenaga kerja. Tapi, harus ada langkah lanjutan agar dunia usaha dan investasi bisa langsung bergerak begitu wabah selesai. 

Tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 1.642,57 triliun, meningkat dari realisasi tahun. Namun hingga Maret lalu realisasi penerimaan pajak turun 2,47 persen dibanding pada periode yang sama tahun lalu. Menghadapi kondisi ini, pemerintah melonggarkan aturan defisit anggaran dari 3 persen menjadi 5 persen melalui Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Pelebaran defisit ditujukan untuk mengakomodasi insentif fiskal dan bantuan sosial.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Shinta Kamdani, mengatakan beberapa sektor industri strategis sebenarnya masih bisa beroperasi, tapi, menurut dia, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB membuat kinerja industri tak optimal.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengakui bahwa pandemi Covid-19 bakal menyulitkan pencapaian target penerimaan pajak. Karena itu, kata dia, pemerintah menjanjikan keringanan pajak bagi dunia usaha.