Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks inflasi tahunan Januari-April 2020 sebesar 2,60 persen. Rendahnya inflasi tahunan tersebut disebabkan oleh angka inflasi April yang hanya 0,8 persen. 

Menurut Kepala BPS Suhariyanto, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah menekan daya beli masyarakat. BPS mencatat komoditas pangan, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, dan rokok, mengalami kenaikan harga karena kenaikan permintaan. Adapun sektor yang menunjang deflasi atau penurunan harga ialah transportasi, telekomunikasi, dan jasa keuangan.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh, mengatakan sepanjang April terjadi lonjakan permintaan pangan seperti beras. Tri mengatakan kenaikan harga komoditas pangan lain, seperti gula, tak terhindarkan karena pasokan kurang. Impor gula baru tiba pada pekan pertama-ketiga bulan ini.

Untuk menjaga inflasi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan tidak akan mengubah regulasi harga eceran tertinggi (HET) untuk gula. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto menyebutkan HET gula pasir sulit dicapai, khususnya di Indonesia bagian timur, HET gula saat ini sulit dicapai dengan biaya distribusi yang tinggi. Direktur Riset Center of Reform on Economics, Piter Abdullah, mengatakan pemerintah tak bisa berbuat banyak selain mengucurkan bantuan sosial untuk menjaga konsumsi masyarakat. 

Kementerian Keuangan menunda penyaluran dana alokasi umum (DAU) kepada sejumlah daerah karena tak taat melaporkan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Juru bicara Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, mengatakan ada daerah yang bahkan belum menyampaikan laporan APBD. 

Hal yang mesti dipenuhi ialah daerah harus mengurangi belanja barang atau jasa dan belanja modal masing-masing minimal 50 persen. Pengurangan juga berlaku pada belanja pegawai dan belanja lainnya dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah. Daerah yang belum memenuhi ketentuan pelaporan, kata Rahayu, diminta segera memperbaikinya. DAU yang ditunda akan dicairkan jika semua syarat terpenuhi. Namun jika tidak segera menaati ketentuan tersebut, DAU tidak akan cair.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta para menteri yang berwenang untuk menegur kepala daerah yang belum melaporkan perubahan alokasi anggaran untuk penanganan wabah Covid-19. Jokowi mencatat ada 103 daerah yang belum menganggarkan dana penyediaan jaring pengaman sosial.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah meminta pemerintah daerah untuk melaporkan perubahan alokasi anggaran melalui Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2020. Menurut Tito, DAU dan DBH tidak akan disalurkan kembali jika sampai akhir tahun anggaran 2020 daerah yang belum menyampaikan laporan penyesuaian APBD tidak menaati ketentuan tersebut.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau (BEI) Inarno Djajadi mengatakan jumlah investor kian bertumbuh, ditandai dengan kenaikan single investor identification (SID) atau identitas tunggal investor sejak awal tahun.

Menurut Inarno, hal ini terjadi di tengah tingginya arus keluar modal asing (capital outflow) akibat pandemi Covid-19. Kenaikan jumlah investor juga bisa dikaitkan dengan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) beberapa emiten, yang memutuskan pemberian dividen dengan jumlah besar.

Direktur Pengembangan BEI Hasan Fauzi mengatakan SID saham masih terus bertumbuh hingga 6,8 persen. Menurut Hasan, pertumbuhan signifikan tersebut berasal dari minat pembukaan SID oleh investor retail domestik. 

Hasan mengatakan manajemen BEI bersama anggota bursa dan manajer investasi tetap memberikan sosialisasi dan edukasi bagi para investor dan calon investor melalui jaringan Internet. BEI juga menyediakan laman khusus untuk pembukaan rekening efek dan rekening dana investor secara online.

Analis dari OSO Sekuritas, Sukarno Alatas, mengatakan pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan akibat dampak pandemi kini mencari cara untuk menghasilkan dana lewat pasar modal. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan pertumbuhan SID juga terjadi karena makin banyak anak muda yang tertarik untuk mencoba bermain saham. 

Menurut Bhima, ketika IHSG anjlok, dan bahkan hingga di bawah level 4.000, banyak investor pemula yang tertarik membeli saham. Mereka punya pandangan, ketika pandemi berakhir, pasar saham akan rebound.

Niat baik pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang menjadi korban wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ternyata tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Negara, yang berusaha hadir dan peduli pada kesulitan hidup rakyat, ternyata belum didukung dengan validitas data yang memadai.

Di DKI Jakarta, misalnya, dilaporkan, alih-alih diterima rakyat miskin yang membutuhkan, bantuan sosial justru dialokasikan untuk orang-orang kaya yang tidak berhak. Nama salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP dilaporkan juga sempat masuk daftar penerima bantuan. 

Ada beberapa kekisruhan yang selama ini terjadi dalam proses penyaluran bantuan sosial untuk korban Covid-19. Pertama, terjadinya bias dan bahkan tumpang-tindih dalam pendataan siapa orang yang berhak mendapat bantuan. Kedua, terjadinya perkembangan atau dinamika kondisi sosial-ekonomi masyarakat di lapangan yang berubah sangat cepat. Ketiga, proses penyaluran bantuan ada kemungkinan terkontaminasi kepentingan politik sebagian kepala daerah.

Ketika bantuan yang dikucurkan ternyata sebagian besar diwujudkan dalam bentuk natura dan hanya sebagian kecil yang diberikan dalam bentuk uang tunai, skema pemberian bantuan seperti ini dikhawatirkan justru bias dan cenderung lebih menguntungkan kelompok tertentu.

Para pelaku ekonomi berskala kecil dan masyarakat di perdesaan niscaya tidak akan banyak memetik manfaat dari skema penyaluran bantuan dalam bentuk natura. Pengadaan barang seperti beras dan bahan kebutuhan pokok lain hanya menguntungkan pengusaha besar dan para tengkulak.

Bank Indonesia (BI) telah mengumumkan penurunan suku bunga kartu kredit sebesar 0,25 persen menjadi 2 persen yang berlaku terhitung Jumat (1/5) lalu. SVP Credit Card Group Bank Mandiri Lila Noya berujar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menurunkan suku bunga maksimum kartu kredit sebesar 2 persen yang efektif berlaku per Jumat pekan lalu dan telah disosialisasikan kepada nasabah. Selain suku bunga kartu kredit menjadi 2 persen, BI juga menurunkan pembayaran minimum kartu kredit sebesar 5 persen dari total tagihan. Bank sentral juga menurunkan sementara besaran denda ke terlambatan pembayaran kartu kredit menjadi 1 persen atau maksimal Rp 100 ribu. 

Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Corina Ley la Karnelies mengatakan, pihaknya juga mengikuti arahan bank sentral. Namun, ia menegaskan, bunga 2,25 persen akan tetap diberlakukan untuk tagihan atas transaksi yang dilakukan hingga akhir April 2020. Bagi nasabah yang sempat terlambat membayar tagihan pun berlaku keringanan. BNI mencatat sebanyak 50 ribu debitur dengan total nilai Rp 39,4 triliun telah melakukan restrukturisasi kredit karena dampak penyebaran virus korona. 

Para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif dipastikan mendapatkan insentif pajak setelah diterapkan kebijakan perluasan cakupan sektor yang mendapatkan relaksasi dan kemudahan di tengah pandemi Covid-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK yang mengatur tentang pemberian insentif bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Wishnutama mengatakan, insentif ini sekaligus menjadi langkah mitigasi dampak Covid- 19 terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor yang terdampak paling parah. 

Menurut dia, Kemenparekraf akan terus melakukan langkah mitigasi dampak Co vid-19. Ia berharap pada saat pandemi ini berakhir, pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sektor pertama yang pulih. Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kwintarto Heru Prabowo mengatakan, di sektor wisata sampai pekan lalu kerugian kurang lebih Rp 11 miliar, itu dari pembatalan perjalanan wisata, penginapan, hotel, teman pemandu wisata dan order kegiatan di beberapa desa wisata.

Aktivitas ekonomi petani kelapa sawit di Provinsi Riau masih normal meskipun harga tandan buah segar cenderung turun sejak pandemi Covid-19. Kondisi ini akan berlanjut sepanjang pemerintah tidak menerapkan lockdown.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menyampaikan bahwa harga sawit masih berfluktuasi dan cenderung turun sejak pandemi Covid-19 melanda dunia pada awal tahun ini. 

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan harga sawit bergerak turun. Pertama, anjloknya harga minyak mentah, dan kedua, pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown untuk menahan penyebaran virus Covid-19 di China dan India telah memukul ekspor kelapa sawit Indonesia. Di sisi lain, Gulat menambahkan, lockdown yang dilakukan Malaysia justru menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk melebarkan pangsa pasar sawit di luar negeri. 

Selanjutnya, program biodiesel 30% (B30) yang kini mulai dikembangkan untuk B40 juga menjadi angin segar bagi industri sawit dalam negeri dan berhasil mengurangi ketergantungan ekspor di bawah 70%.

Diketahui bahwa sektor perkebunan telah lama menjadi salah satu penopang utama perekonomian Riau. Sebanyak 52% perkebunan sawit di Riau dikelola oleh petani yang terdiri dari petani plasma dan petani mandiri. 

Maria Sidabutar, Head Corporate Communications Asian Agri, menyampaikan perseroan hingga saat ini masih membeli TBS dari petani mitra, baik petani plasma maupun petani swadaya. Berdasarkan Surat Gubernur Riau No. 526/DISBUN/972, Gubernur Riau Syamsuar meminta agar perusahaan perkebunan tetap beroperasi selama pandemi Covid-19 dan selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Sekjen Gabungan Pengusaha kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta mengatakan meski industri sawit terimbas cukup besar akibat wabah Covid-19, tapi pihaknya memastikan belum ada penutupan pabrik sampai saat ini. 

Sementara itu, petani karet di Provinsi Sumatra Selatan sangat terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 lantaran harga yang kian menurun. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Sumsel, Rudi Arpian, mengatakan bahkan harga di tingkat pengepul saat ini sudah ada yang menyentuh Rp3.000 per kg. Dia menjelaskan rendahnya harga karet di tingkat petani tak terlepas dari kondisi di pabrik karet (crumb rubber) di provinsi itu yang mengurangi pembelian lantaran pengurangan produksi. 

Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel Alex K. Eddy menjelaskan permintaan karet di pasar global makin melemah setelah Eropa dan Amerika Serikat situasi darurat terkait Covid-19 tersebut. 

Sementara itu, Ketua Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) Sugeng Hartadi mengatakan saat ini petani karet membutuhkan bantuan sarana produksi berupa zat pembeku dan pupuk untuk agar usaha kebunnya bertahan. 

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel Alex Sugiarto mengatakan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) telah turun 20% sepanjang Januari—Februari 2020.

Maskapai Garuda Indonesia dan Lion Air tetap siap menyediakan penerbangan dengan perizinan khusus untuk pebisnis selama masa pandemi corona jika diizinkan pemerintah. 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. Irfan Setiaputra mengatakan Perseroan sedang berkomunikasi intensif dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan kesiapan kebutuhan aksesibilitas layanan penerbangan selama masa pandemi itu. Irfan menyadari kepentingan publik terkait dengan layanan transportasi udara tetap harus dilayani tetapi tetap memperhatikan kebijakan dari pemerintah.

Hal senada disampaikan Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro. Maskapai ini terus berkoordinasi bersama regulator penerbangan sipil serta berbagai pihak lainnya dengan harapan jika penerbangan dengan izin khusus (exemption flight) dilaksanakan dapat beroperasi lancar. 

Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan tengah menyusun surat edaran (SE) dari Dirjen Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian sebagai aturan turunan dari Permenhub 25/2020. SE itu merespons usulan Kemenko Perekonomian untuk mengakomodasi kebutuhan yang penting dan mendesak bagi masyarakat dengan syarat tetap memenuhi protokol kesehatan.

Realisasi penyampaian SPT Tahunan turun kendati otoritas pajak telah mengguyur banyak relaksasi kepada wajib pajak (WP) sepanjang tahun berjalan.  

Berdasarkan data Ditjen Pajak yang diperoleh Bisnis, realisasi penyampaian SPT Tahunan per 1 Mei 2020 hanya 10,97 juta. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tanggal yang sama tahun lalu yakni mencapai 12,11 juta. 

Baik WP orang pribadi (OP) nonkaryawan maupun WP Badan sama-sama tercatat mengalami kontraksi dalam penyampaian SPT Tahunan. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, mengatakan kondisi ini cukup mengecewakan di tengah banyaknya relaksasi pajak seperti perpanjangan batas penyampaian SPT Tahunan dari 31 Maret menjadi 30 April dan penyederhanaan penyampaian SPT.

Hanya berselang beberapa pekan setelah temuan kasus SARS- CoV-2 di Wuhan, Cina, aktivitas ekonomi tak lagi normal. Ketidakpastian meningkat tajam. Pembatasan diterapkan di mana-mana. WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Kenneth Rogoff (2020) menulis, krisis ini merupakan yang terburuk sejak satu setengah abad lalu. Namun, jika kita mengikuti teori yang disajikan Pierre-Olivier Gourinchas (2020), yang harus dilakukan sekarang adalah mengendalikan persebaran pandemi. Pembatasan mobilitas yang kemudian berimbas pada masalah produksi tentu memiliki implikasi sosial. Yakni, naiknya potensi kemiskinan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan yang tidak sanggup menanggung arus kas keuangan. Selain itu, pagebluk yang menghendaki pembatasan mobilitas manusia dalam skala besar menyebabkan aktivitas ekonomi informal juga terhenti. Inilah kemudian yang membebani potensi lonjakan kemiskinan.

Sebab, pasca pandemi, tentu kita akan menghadapi satu kondisi normal baru yang belum sepenuhnya bisa dimengerti. Dalam hal ini, Cina merupakan contoh yang baik. Yakni, Ketika virus SARS mewabah pada 2002-2003, Cina menjadikannya sebagai momentum reformasi ekonomi dengan membangun infrastruktur ekonomi digital, yang kemudian hari meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan (WEF, 2020). Dalam konteks domestik, penulis melihat setidaknya ada tiga hal penting yang bisa dijadikan fokus setelah wabah mereda. Pertama, inilah saatnya kita mengurai ketimpangan dengan menciptakan struktur ekonomi yang memungkinkan masyarakat memegang kendali produksi. Kedua, pengaturan insentif di sektor pertanian berupa penjaminan harga di tingkat petani. Ketiga, pembangunan lebih berhasilan, yakni keluar dari pakem kebijakan konservatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai pembelajaran, merebaknya pandemi Covid-19 juga akibat ketidakseimbangan ekosistem lingkungan yang dieksploitasi berlebihan.