Dewan Pimpinan Pusat Organda menilai terlambat jika pemerintah meluncurkan insentif bagi pelaku usaha transportasi skala menengah dan besar pada 2 bulan mendatang. Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Haryono menyatakan dalam situasi saat ini tidak ada pelaku usaha yang tidak menderita, baik pengusaha kecil maupun besar akibat pandemi virus corona. Dia mengapresiasi langkah pemerintah memberikan insentif pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan ukuran kredit di bawah Rp10 miliar. 

Ketua Bidang Advokasi Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno mengemukakan hal senada bahwa saat ini diperlukan dukungan dan kebijakan dari pemerintah untuk penyelamatan sektor transportasi. Masing-masing sektor telah mengusulkan beragam stimulus. Sejak sudah ada 6.328 pekerja transportasi umum yang terkena pemutusan hubungan kerja. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan bagi pelaku usaha seperti operator bus yang memiliki nilai pembiayaan lebih dari Rp10 miliar terdapat dua skema yang diberikan, yakni cost sharing dan resharing dengan perbankan agar bisa mendapatkan dukungan atas restrukturisasi. 

Pembebasan pajak bagi UMKM yang terdampak Covid-19 berlaku sejak April hingga September mendatang atau selama 6 bulan. Pembebasan pajak tersebut diberikan kepada UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun yang selama ini menikmati pajak penghasilan (PPh) final 0,5% sebagaimana tertuang dalam PP No. 23/2018. 

Namun demikian, sejauh ini pemerintah belum menerbitkan beleid khusus yang mengakomodasi pembebasan PPh untuk UMKM tersebut. Berdasarkan catatan Ditjen Pajak dalam Laporan Kinerja 2019, realisasi PPh Final UMKM terkontraksi hingga 15,3% (year-on-year/yoy). Artinya, realisasi penerimaan PPh Final UMKM pada 2018 mampu mencapai Rp 5,6 triliun. 

Bagaikan dua sisi mata uang, mendinginnya harga minyak membuat emiten pertambangan migas merana tetapi membuat emiten manufaktur berbahan baku minyak bisa tersenyum

Direktur Utama PT Barito Pacific Tbk. Agus Salim Pangestu mengatakan bahwa penurunan harga minyak berpotensi memperbaiki kinerja keuangan perseroan. Dampaknya dirasakan langsung oleh entitas anak usaha Barito Pacific, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA). Pasalnya, harga bahan baku naphta juga ikut turun sehingga ongkos produksi menjadi lebih murah. 

Lukman Hakim, Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Panca Budi Idaman Tbk., mengatakan bahwa penurunan harga minyak mentah dunia akan berpengaruh terhadap harga bahan baku perseroan sehingga tentu akan menekan beban pendapatan perseroan. 

SVP Research PT Kanaka Hita Solvera Janson Nasrial mengatakan bahwa setidaknya terdapat tiga sektor yang akan mendapatkan keuntungan di tengah pelemahan harga minyak, yaitu industri petrokimia, otomotif, dan sektor industri berbasis pembangkit listrik. Setidaknya penurunan minyak dan penurunan pajak corporate dari 25% ke 20% bisa menahan penurunan pendapatan yang tajam pada kuartal kedua dan ketiga tahun ini.

Sementara itu, Vice President Research Artha Sekuritas Frederik Rasali mengatakan bahwa penurunan harga minyak dunia berpeluang membuat emiten-emiten di sektor manufaktur, transportasi, dan petrokimia memperbaiki kinerjanya. 

VP Senior Credit Officer Moodys Investor Service Elena Nadtotchi mengatakan prospek pelemahan ekonomi global akan menekan permintaan minyak signifikan sepanjang 2020 sebelum akhirnya pulih pada 2021.

Indonesian National Shipowners’ Association meminta pemerintah menambah stimulus khusus untuk perusahaan pelayaran yang terdampak langsung akibat pandemi virus corona.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menyatakan pendapatan pelayaran nasional mengalami kemerosotan tajam bahkan hingga 75%—100% khususnya angkutan penumpang/roll on roll off (ro-ro).

Merosotnya harga minyak dunia, paparnya, telah berdampak pada pelaku usaha pelayaran supporting di sektor migas, seperti penurunan sewa atau renegosiasi kontrak 30%—40%, bahkan terminasi awal. jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga mengakibatkan beban biaya naik signifikan.

Menurut Carmelita, sejumlah stimulus lain yang dibutuhkan dari sisi fiskal antara lain pembebasan pemotongan PPh 23 atas sewa kapal. Dari moneter, pemberian penjadwalan ulang pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman ringan.

Pandemi Covid19 telah memunculkan perkiraan terhadap penurunan ekonomi global di kisaran 3%—5% tahun ini saja. Ini semua imbas dari banyak negara yang melakukan social distancing hingga lockdown. Akibat pembatasan kegiatan yang terjadi di China, negara-negara Asia, Eropa dan Amerika sebagai pusat perkembangan ekonomi dunia tentu bisa menghadapi masalah yang lebih besar, terutama terkait dengan logistik. Pelajaran menarik dari kasus ini adalah ke depan setiap negara perlu mulai mencari keseimbangan antara globalisasi dan berdikari alias swasembada dalam negeri. Pandemi ini membuktikan bahwa globalisasi ekonomi, global supply-chain, international cooperation dan sebagainya ternyata mengandung risiko sangat besar. 

Keluhan pengusaha nasional karena kekurangan bahan baku impor dari China menjadi contoh buruk akibat ketergantungan. Selama ini global supply-chain diyakini begitu kuat, sehingga pemikiran tentang swasembada sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak modern. Salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian untuk dijaga adalah perbankan dan industri keuangan pada umumnya. Perbankan merupakan urat nadi ekonomi modern. Industri ini adalah cermin kondisi ekonomi suatu negara. Keadaan ekonomi saat ini akan menjadi lebih ringan ketika pemerintah, rakyat, dunia usaha, LSM, politisi dan komponen lainnya bekerja bersama untuk menyelamatkan ‘perahu Indonesia’. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meminta bank melakukan keberpihakan kepada konsumen dengan melakukan restrukturisasi kredit harus dilakukan secara berhati-hati serta dengan kriteria yang jelas. 

Debitur harus sadar ketika krisis terjadi maka akan memicu kebangkrutan bank. Ketika bank mengalami kesulitan, fasilitas perbankan tidak bisa dinikmati lagi. Dalam kondisi ini hadir Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan dana siap pakai Rp123 triliun untuk berjaga jaga. Bentuk gotong royong yang cukup monumental adalah rencana merger antara Bank Banten dan Bank Jabar Banten (BJB) sebagaimana disampaikan OJK. Meski murni aksi korporasi biasa tetapi langkah ini dapat dipandang sebagai wujud gotong royong dalam rangka penyehatan perbankan. Langkah pemerintah membantu ekonomi pihak terdampak seperti golongan miskin dan pengangguran dalam bentuk penyediaan kebutuhan pokok, jangan didorong hanya dari sisi demand saja tetapi sisi supply juga perlu dibantu.

Pandemi Covid-19 di beberapa belahan dunia berangsur mulai reda. Sejumlah aktivitas bisnis pun perlahan kembali normal, termasuk di antaranya industri otomotif. Dilansir dari Car Advicepada Selasa (28/4), sejumlah jenama yang mulai mengaktifkan kembali fasilitas produksinya, adalah Volkswagen, Renault, Toyota, Jaguar Land Rover, dan Mercedes-Benz. 

Dari semua brand itu, pabrikan per tama yang memastikan untuk kembali beroperasi adalah Volkswagen (VW). Pabrikan Jerman ini resmi membuka kembali pabriknya pada 20 April di Zickau, Jerman dan Bratislava, Slovakia. Selain itu, hampir semua fasiltias produksi VW di Cina juga telah kembali beroperasi.

Sementara itu, Mercedes Benz juga tengah bersiap untuk kembali membuka tiga fasilitas produksi di Jerman. Kemudian, jenama Toyota pun telah kembali membuka pabrik di Prancis yang digunakan untuk memproduksi Yaris. Namun, pada tahap awal, Toyota masih memangkas kapasitas produksinya, demi tetap menjaga kesehatan dan keselamatan para pegawai.

Nissan pun mulai melakukan persiapan untuk mengaktifkan kembali fasilitas produksi di Inggris. Sejumlah fasilitas yang berada di Amerika Serikat (AS) saat ini belum dapat dibuka lantaran masih adanya pembatasan aktivitas. Beberapa pabrikan yang masih menangguhkan produksi di AS, di antaranya adalah Honda, Toyota, Hyundai, dan Nissan.

Meski demikian, pemerintah AS memberikan izin bagi General Motors dan Ford untuk membuka fasilitas produksinya karena tengah berkontribusi dalam pembuatan ventilator untuk para pasien korona.

Tak heran, selama pendemi, diler berhenti beroperasi dan masyarakat pun lebih fokus pada kesehatan dan keperluan pokok yang lebih urgen. Kondisi ini pun membuat penjualan mobil anjlok di awal 2020.

Pandemi yang terjadi di Indonesia telah memaksa Daihatsu melakukan penutupan sementara pada fasilitas produksinya. Senior Executive Director ADM, Erlan Krisnaring, mengatakan, pembukaan kembali fasilitas produksi diawali dengan melatih karyawan pabrik sehingga proses produksi ADM akan dilakukan sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19.

Setelah seluruh persiapan dipastikan sesuai dengan protokol Covid-19, ADM akan mempertimbangkan untuk memulai kembali produksi. Namun, pada tahap awal, produksi di- lakukan guna memenuhi permintaan pasar ekspor saja.

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi Tanah Air akan membaik pada kuartal ketiga tahun 2020.BI pun memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh di atas tiga persen pada kuartal IV.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah sebagai salah satu upaya menekan penyebaran wabah virus korona juga masuk dalam kalkulasi bank sentral.

Selama beberapa hari terakhir, tren kasus baru virus korona menunjukkan penurunan, sedangkan kasus sembuh lebih tinggi dibandingkan kasus meninggal dunia. Meski begitu, BI tidak mengubah perkiraan pertumbuhan ekonomi RI tahun ini yang mencapai 2,3 persen dengan mencermati dampaknya ke pada sektor investasi, produksi, dan pariwisata.

Peneliti Pusat Kajian Visi Teliti Saksama Widyar Rahman memperkirakan, kinerja perekonomian Indonesia dapat pulih sepenuhnya pada 2022. Ini dengan asumsi pandemi Covid-19 reda pada pertengahan 2020.

Kondisi permintaan barang dan jasa yang belum pulih dalam waktu dekat masih memperlambat pertumbuhan industri pengolahan nasional yang juga dipengaruhi oleh kinerja perdagangan global. Peneliti Senior Visi Teliti Sak sama Sita Wardhani menambahkan, dari sisi produksi, rata- rata produsen dalam negeri hanya memiliki stok bahan baku hingga Maret dan April 2020. Jika pasokan dari Cina terhambat, pemenuhan barang baku impor dapat tertunda lebih lama.

Sita mengatakan, kelangkaan bahan baku bisa memengaruhi beberapa industri unggulan yang tidak lagi mampu memenuhi permintaan, seperti sektor makanan dan minuman. Kelangkaan pasokan itu diperkirakan dapat memicu terjadinya inflasi tinggi sehingga sektor rumah tangga akan menurunkan konsumsi.

Sebanyak 23 juta UMKM mendapatkan program pembiayaan modal kerja. Program perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di gulirkan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Salah satu fokus perlindungan ekonomi dalam kebijakan pemerintah, yakni melindungi UMKM dengan beberapa kebijakan, yaitu pertama, program untuk pelaku UMKM yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan yang terdampak dari pandemi ini. Kelompok ini akan menjadi bagian dari penerima bansos maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan kartu prakerja.

Kedua, skema program insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omzetnya masih di bawah Rp 4,8 miliar pertahun. Insentif ini diberikan dengan menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 persen menjadi 0 persen selama enam bulan. Ketiga, yakni program relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM dengan berbagai skema program. Presiden juga meminta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas lagi untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah.Skema selanjutnya, program mengenai perluasan pembiayaan UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Presiden juga meminta agar realokasi anggaran pemda diarahkan pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM tersebut. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan, bantuan modal kerja bagi pelaku UMKM agar mereka mampu menjalankan kembali usahanya.

Corporate Affairs Director PTSumber Alfaria Trijaya Tbk,Solihin menjelaskan, Alfamart dan Alfamidi menggratiskan biaya sewa tenant bagi mitra UMKM yang berjualan di depan gerai mereka. Pembebasan biaya sewa berlaku untuk periode April sampai Mei 2020. Solihin berharap inisiatif ini setidaknya bisa meringankan beban mitra UMKM. Sebelumnya, lembaga filantropi Dompet Dhuafa (DD) bersama Ok Oce bekerja sama memberikan modal usaha bagi pengusaha mikro. Ketua Umum Ok Oce Indonesia, Iim Rusyamsi, mengatakan, pembiayaan ini berasal dari wakaf bersama Dompet Dhuafa. Beberapa sektor yang akan diutamakan untuk dibantu, yakni kuliner dan fesyen.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy mengatakan permintaan bahan pangan, seperti beras, terus meningkat selama Ramadan ini. Meski pasokan beras diperkirakan surplus hingga Juni nanti, melonjaknya konsumsi masyarakat bisa memicu krisis pangan di kemudian hari.

Menurut catatan Kementerian Pertanian, dari 34 provinsi, ada tujuh provinsi yang rawan krisis pangan, seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan separuh wilayah Kepulauan Papua, karena ada masalah di pemerataan logistik.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan wajar jika konsumsi beras pada bulan Ramadan meningkat tajam. Tapi, dia mengatakan, permintaan beras bakal lebih tinggi karena banyaknya permintaan di kalangan swasta dan lembaga swadaya masyarakat yang dialokasikan untuk bantuan sosial. 

Direktur Operasional dan Pelayanan Masyarakat Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan serapan Bulog sudah cukup meningkat di kisaran 5.000 ton per hari dari sebelumnya 2.000-3.000 ton. Menipisnya stok beras terjadi karena Bulog gencar melakukan operasi pasar dan penyaluran bantuan sosial di berbagai wilayah.

Selain beras, pemerintah berupaya menggenjot pasokan gula. Menurut Tri, stok gula saat ini masih kosong karena persoalan administrasi yang telat diproses di Kementerian Perdagangan. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengklaim importasi 150 ribu ton gula kristal putih akan mulai masuk ke Indonesia pada awal Mei mendatang, produsen yang menjual di atas harga eceran tertinggi akan diberi sanksi.

Bank Indonesia telah melakukan pelonggaran kuantitatif (quantitative easing) sebesar Rp 503,8 triliun sejak awal tahun. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan kebijakan tersebut masih perlu ditunjang oleh kebijakan fiskal untuk bisa menggerakkan ekonomi. 

Menurut Perry, kebijakan moneter tidak bisa langsung masuk ke sektor riil dan membutuhkan stimulus fiskal agar langsung menyentuh masyarakat. Saat ini, kata Perry, pemerintah dan OJK sedang menerapkan pelonggaran agar dana perbankan segera mengalir.

Pelonggaran moneter sebesar Rp 386 triliun berasal dari pembelian surat berharga negara di pasar sekunder yang dilepas asing dan dari term repo perbankan.