Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) akan menghitung ulang biaya produksi gula secara riil untuk mendapatkan harga yang sesuai bagi petani maupun konsumen. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan agar pemerintah menaikkan acuan harga pembelian pemerintah (HPP) gula di tingkat petani menjadi Rp 14 ribu per kilogram (kg), karena biaya pokok produksi gula tebu sudah mencapai Rp 12.772 per kg ditambah keuntungan petani sebesar 10 persen.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Suhanto mengatakan, HET gula yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 sulit dicapai lantaran biaya distribusi yang tinggi. Para petani pun berharap pemerintah bisa menetapkan HPP baru pada bulan ini lantaran musim panen dan penggilingan tebu akan dimulai pada akhir Mei 2020. Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Dhenny Yuartha Junita menilai, menaikkan harga gula dengan wajar bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah yang dihadapi petani gula di Indonesia. Kalau harga acuan di petani tidak ikut disesuaikan berarti ada keuntungan yang tidak bisa dinikmati petani.

Di sisi lain, jika kenaikan harga gula terus terjadi, ada kemungkinan hal ini disengaja oleh spekulan agar pemerintah terus membuka keran impor. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjamin stok beras cukup selama Ramadhan dan Idul Fitri 2020, stok beras nasional tercatat sebesar 3,3 juta ton. Kementerian Perdagangan Suhanto mengatakan, pemerintah akan bekerja keras menjaga stok beras dapat tercukupi dengan harga stabil agar masyarakat tidak perlu khawatir dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan khidmat.

Muchammad Romzi, Direktur Sistem Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) kepada KONTAN, Senin (27/4) mengatakan saat pihaknya ini sedang mendata dampak sosial ekonomi dari krisis akibat pandemi Covid-19 namun belum bisa dipublikasikan karena belum final dan rencananya akan rilis awal Mei mendatang. Berdasarkan saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019 sebesar 5,28% dari angkatan kerja. Versi skenario berat, TPT tahun ini naik menjadi 7,33% dan dalam skenario sangat berat naik menjadi 9,02% dari angkatan kerja. Hal yang serupa juga turut diperkirakan pemerintah melalui estimasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlah pengangguran 2020 bisa bertambah 2,9 juta orang untuk skenario berat. Dan bisa bertambah 5,23 juta orang untuk skenario sangat berat.

Ekonom Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira juga menyarankan agar pemerintah mengalihkan anggaran untuk program Kartu Prakerja menjadi BLT. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy menambahkan, efektivitas program prakerja bergantung pada kesesuaian antara kurikulum dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, terutama oleh industri manufaktur.

Bisnis waralaba bernama Raja Cendol yang Danu Sofwan kembangkan terancam kolaps setelah angka penjualan turun drastis. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota membuat usaha makanan dan minuman nyaris kolaps. Menurut Danu, waralaba yang dia geluti selama lima tahun terakhir sangat mengandalkan penjualan konvensional alias melalui gerai. PSBB pun membuat anjlok penjualan pada 800 outlet Raja Cendol, yang biasanya bisa mencetak omzet Rp 1,2 miliar sebulan. Danu pun mengerahkan karyawan dan mitra waralaba untuk menjajal penjualan secara online. Omzet Raja Cendol perlahan pulih. Terlebih berdagang di gerai online membuat usahanya kian efisien karena tak perlu membayar biaya sewa gedung. 

Hal serupa dilakukan Muhammad Rifky Saleh, pemilik Selawaktu Coffee, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Saat berjualan di gerai online, Rifky bahkan membuat inovasi baru, yaitu membuat kopi ukuran kemasan jumbo yang harganya lebih murah. Pengusaha kuliner lain yang berinovasi ialah Eka Sopian, pemilik gerai Ayam Penyet Si Jagur Bandung. Kini, Eka menjual produk ayam penyet beku yang siap digoreng. Dari inovasi tersebut, Eka bisa menyelamatkan perusahaannya. Marketing Manager Es Teler 77, Arlene Clarissa, mengatakan Es Teler 77 juga mengubah arah bisnisnya menjadi penyedia bahan makanan siap olah sejak akhir Maret lalu. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia,?Adhi S. Lukman, mengatakan kinerja industri makanan dan minuman tidak akan terpuruk dalam jika pelaku usahanya mau berinovasi. Pemerintah, kata dia, hanya perlu menjamin kontinuitas pasokan bahan baku, seperti daging sapi dan gula pasir.

Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni (Persero), Masrul Khalimi, mengatakan terjadi lonjakan volume pemakaian jasa trayek tol laut rata-rata 20 persen dibanding periode yang sama tahun lalu karena menjelang Lebaran, pembatasan juga membuat orang lebih sering berkirim barang.

Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero), Suyoto, mengatakan intensitas layanan trayek tol laut yang dikelola perusahaan meningkat 10 persen dibanding periode lalu. Lima trayek feeder yang dikelola perseroan dominan melayani pengiriman barang pokok pembangunan, misalnya semen. Namun, pada masa Covid-19 ini, pengiriman bahan bangunan mulai tergantikan bahan pokok.

Adapun Direktur Operasional PT Temas Line, Teddy Arief Setiawan, mengatakan kapasitas layanan akan tetap stabil karena pemerintah justru membuka lebar akses logistik di tengah pembatasan mobilitas manusia. 

Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia, Trismawan Sanjaya, mengatakan permintaan pengiriman hanya ramai di beberapa segmen barang, seperti alat kesehatan dan makanan. 

Adapun Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Ilham Masita dan General Manager Sales SiCepat Ekspres, Imam Sedayu, mengeluh soal pembatasan frekuensi penerbangan yang berdampak pada penumpukan barang karena harus antre slot penerbangan. Penumpukan itu terjadi di rute pengiriman dari Sulawesi, Bali, Kalimantan, serta Sumatera Utara ke kota besar di Jawa.

Sejumlah bank nasional mengeluhkan penurunan kinerja kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) di tengah wabah Covid-19. Penyaluran kredit melambat sejak Maret lalu. Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rully Setyawan, mencatat penyaluran kredit perumahan mulai menunjukkan tren perlambatan pada April ini. Bank Mandiri cenderung lebih memfokuskan pada kualitas dibandingkan kuantitas portofolio. Bank Mandiri kian selektif dalam mengucurkan kreditnya, serta menjaga tingkat rasio kredit macet (NPL) agar tak melonjak. Direktur Consumer Banking PT Bank CIMB Niaga (Tbk), Lani darmawan, mengatakan permintaan kredit perumahan merosot sejak beberapa wilayah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). CIMB Niaga kini lebih selektif dan mengutamakan kredit untuk mereka yang sudah menjadi nasabah CIMB Niaga.

Sebanyak 745 jenis usaha akan menerima insentif fiskal dari pemerintah menyusul revisi Peraturan Menteri Keuangan No. 23/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Jumlah sebanyak 745 klasifikasi lapangan usaha (KLU) tersebut diperoleh dari 780 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang dikonversi dari KBLI ke KLU. Dokumen itu mencatat, terdapat 745 KLU yang mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan diskon angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%. Adapun, jenis usaha yang bakal mendapatkan fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat sebanyak 330 KLU. 

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengatakan jumlah jenis usaha yang mendapatkan insentif sesuai dengan PMK 23/2020 terus berubah mengingat adanya penyisiran KBLI oleh tim Kemenko Perekonomian, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, dan kementerian terkait lainnya dan memakan waktu yang cukup lama.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan nilai insentif yang diperluas ini mencapai Rp 35,3 triliun, termasuk UMKM, di mana pajak ditanggung pemerintah sehingga mereka tidak bayar pajak selama 6 bulan. Secara total insentif pajak yang akan digulirkan pada pandemi ini bisa mencapai Rp 58,2 triliun.Saat ini, banyak wajib pajak yang mengajukan permohonan fasilitas pajak dari PMK No. 23/2020.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menuding industri alat kesehatan (alkes) didominasi oleh para mafia dan trader yang menjebak pada kondisi short term policy karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan dalam negeri saat penanggulangan pandemi virus corona di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bergerak meminta klarifikasi khususnya pada Kementerian BUMN terkait dengan pernyataan tersebut. Sekretaris Jenderal Gabungan Alat Kesehatan Indonesia (Gakeslab) Randy H. Teguh justru kebingungan siapa yang dimaksud mafia oleh para pejabat negara tersebut. Dia mengakui industri alkes memang belum memiliki struktur yang kokoh di dalam negeri. Randy pun mengemukakan terdapat hambatan utama yakni terkait soal perizinan. Namun, dia mengapresiasi pemerintah yang telah menjawab tantangan perizinan tersebut dengan Online Single Submission atau OSS. Namun, di luar perizinan usaha banyak sekali persoalan investasi untuk industri alkes yang masih ditemui, membuat industri alkes multinasional enggan membuka pabrik di sini malah lebih memilih Vietnam atau Malaysia.

Industri alkes asing khawatir tingkat kenaikan upah di Indonesia yang setiap tahun terjadi. Selain itu, alkes asing juga sanksi dengan sistem produksi dan sistem pengadaan, yang berupa e-catalog, yang sudah hampir 2 tahun tidak bisa diakses produk dalam negeri. Randy mencontohkan ketika produksi dilakukan di dalam tidak serta merta bisa dituntut untuk mendapat harga yang murah mengingat bahan baku yang digunakan juga harus melalui importasi. Randy memaparkan investasi untuk industri alkes lebih baik diarahkan pada penyedia bahan baku atau alat medis berteknologi tinggi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mencatat pada Januari-Februari 2020, pendaftaran izin usaha industri yang mengalami lonjakan sangat tinggi adalah industri hand sanitizer dan disinfektan, industri baju pelindung, serta masker nonmedis. Mengenai persoalan yang dihadapi industri obat dan alkes, salah satunya ketersediaan bahan baku, pemerintah mengatakan sudah mendapatkan komitmen dari India untuk merelaksasi kegiatan ekspor bahan bakunya ke Indonesia. Agus menyebutkan pemerintah terus mendorong kemandirian dalam negeri. Alasannya, Indonesia dipercaya memiliki SDA seperti kekayaan herbal yang bisa dimanfaatkan untuk obat. Untuk pengembangan APD, industri nasional mampu memproduksi 18,4 juta APD. Untuk itu sisa dari APD yang tak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan dialokasikan ekspor ke Amerika Serikat dan Jepang. 

Wakil Ketua Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin menyatakan pandemi Coronavirus disease 2019 (COVID-19) sifatnya sementara, sehingga tidak menyurutkan minat para investor asing untuk tetap berinvestasi properti di Indonesia. Rusmin menyebutkan, beberapa negara asing yang banyak berinvestasi seperti Korea Selatan, Jepang, dan China secara perlahan kembali beroperasi normal, sehingga hubungan mengenai investasi dengan Indonesia tetap berjalan. Menurutnya, sektor real estat harusnya ke depan bisa makin berkembang.

Menurutnya, investasi properti tidak pernah merugikan dibandingkan dengan produk finansial seperti saham ataupun produk lainnya yang terhantam anjlok seketika, bersamaan dengan pelemahan rupiah. Rusmin juga menyatakan potensi investasi asing di sektor properti masih akan cerah kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi merosot tajam akibat pandemi COVID-19, mengingat investasi properti ini bukan investasi jangka pendek. Dia berharap 2021 pasar properti sudah kembali aktif dan bergerak lebih cepat. Saat ini, lanjutnya, semua berhitung bahwa COVID-19 mungkin sudah selesai pada tahun depan. Dia berharap 2021 pasar properti sudah kembali aktif dan bergerak lebih cepat. Menurut Rusmin, persoalan yang perlu dibenahi masih sama, yakni dari sisi birokrasi, tenaga kerja, infrastruktur, kepastian hukum, dan insentif. Director Advisory Service Colliers International Indonesia Monica Koesnovagril menyebutkan investasi properti di saat seperti ini justru menjadi langkah cerdas karena dalam melakukan pembelian lahan akan perlu waktu tahunan untuk bisa mulai mengolahnya. 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing ditetapkan sebagai lokasi terdaftarnya pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-07/PJ/2020. Pelaku PMSE yang terdaftar pada KPP Badan dan Orang Asing antara lain badan usaha tetap (BUT) penyelenggara PMSE yang berkedudukan di luar DKI Jakarta, wajib pajak badan penyelenggara PMSE dalam negeri, pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan penyelenggara PMSE luar negeri. 

Dirjen Pajak dapat menetapkan tempat terdaftar pelaku usaha melalui sistem elektronik pada KPP melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak, untuk memenuhi kewajiban pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas PMSE serta yang memenuhi ketentuan significant economic presence untuk dikenai pajak penghasilan (PPh). Dalam menetapkan pelaku usaha melalui sistem elektronik sebagai wajib pajak terdaftar pada KPP Badan dan Orang Asing harus memuat setidaknya empat informasi, yaitu nama pelaku usaha luar negeri, nomor identitas perpajakan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pajak di Indonesia, mata uang yang digunakan untuk pembayaran pajak, dan kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha luar negeri. 

Pandemi korona berdampak langsung pada permintaan ekspor. Pemerintah diharapkan membagikan ikan tuna kalengan dalam skema bantuan sosial dan dapur umum. Produk ikan tuna kalengan Sulawesi Utara mencari pasar dalam negeri, seiring anjloknya permintaan ekspor saat pandemi Covid-19. Pemerintah provinsi berupaya mendorong peningkatan konsumsi demi menghindari bertambahnya pengangguran.

Kepala Dinas Perikanan Sulawesi UtaraTienneke Adam, Minggu (26/4/2020) menjelaskan, Tujuh dari 14 pabrik ikan kaleng terbesar di Indonesia berlokasi di Bitung,  banyak pelanggan dari negara tujuan ekspor membatalkan pembelian. Akibatnya, ada overstock (kelebihan pasokan) di Bitung Kendati demikian, kata Tienneke, Pemprov Suluttelah minta pengusaha tidak menghentikan produksi. Setiap pabrik mempekerjakan rata-rata 500 orang. Jika produksi terhenti, beban pengangguran di Sulut akan bertambah. Saat ini saja, lebih dari 250.000 orang tercatat sebagai warga miskin dan warga miskin baru.

Disisi lain, kemampuan perusahaan ada batasnya. Bisa saja pengangguran makin banyak kalau produk ikan kaleng tidak terserap terus. Sebagai alternatif, Tienneke meminta Pemprov Sulut, pemerintah daerah lain, dan pemerintah pusat memasukkan ikan kaleng dalam negeri dalam paket-paket bantuan sosial atau di dapur-dapur umum. Menurutnya, Kebijakan itu tidak hanya akan mencegah bertambahnya pengangguran, tetapi juga menjaga kualitas gizi masyarakat.

Vice President PT Samudra Mandiri Sentosa (SMS), Abrizal Ang, mengatakan produksi susut jadi 20-30 ton per hari. Dari jumlah itu, 95 persen produksi dibeli Uni Eropa dan AS memenuhi kebutuhan hotel dan restoran yang bisnisnya mati, tidak bisa bayar distributor di negaranya sehingga banyak pesanan dibatalkan sehingga stok menumpuk di gudang di Jakarta. Dampaknya, dari total 800-1.000 karyawan, 400-600 pekerja yang masih aktif bekerja. Sebagian besar pekerja harian lepas dirumahkan untuk sementara. Abrizal melanjutkan, Kendati permintaan tuna kaleng besar dari restoran dan hotel di negara lain turun, permintaan tuna kaleng kemasan 200 gram justru meningkat dua kali lipat, baik di dalam maupun di luar negeri. Ia menduga terkait penerapan bekerja dari rumah (WFH) dan pesanan dari Kementerian Sosial dan dinas sosial dari beberapa daerah.

Sementara itu, perusahaan pengalengan ikan yang tak berorientasi ekspor, seperti PT DehoCanningCompany,tidak terimbas Covid-19. Achmad Ichsan, kepala bagian pengalengan perusahaan itu mengatakan perusahaannya konstan memproduksi 3 ton per ikan kaleng ukuran 200 gram per hari. Meski demikian, jumlah pegawai tetap dikurangi dari sekitar 100 jadi 60 orang dan menerapkan berbagai anjuran pemerintah agar menjaga jarak dan mempertahankan kebersihan diri di tempat kerja

Ditempat lain, perusahaan perikanan tangkap turut terdampak penurunan ekspor perusahaan pengalengan ikan. Tedy, pemilik PT Arta SamuderaPasifik yang memasok ikan ke beberapa perusahaan pengalengan ikan tuna mengatakan banyak bahan baku yang tak terserap, bahkan beberapa perusahaan pengalengan ikan terpaksa berutang dalam membeli ikan tuna darinya.