INDUSTRI ALAT KESEHATAN - Ada Mafia di Sekitar Kita?
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menuding industri alat kesehatan (alkes) didominasi oleh para mafia dan trader yang menjebak pada kondisi short term policy karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan dalam negeri saat penanggulangan pandemi virus corona di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bergerak meminta klarifikasi khususnya pada Kementerian BUMN terkait dengan pernyataan tersebut. Sekretaris Jenderal Gabungan Alat Kesehatan Indonesia (Gakeslab) Randy H. Teguh justru kebingungan siapa yang dimaksud mafia oleh para pejabat negara tersebut. Dia mengakui industri alkes memang belum memiliki struktur yang kokoh di dalam negeri. Randy pun mengemukakan terdapat hambatan utama yakni terkait soal perizinan. Namun, dia mengapresiasi pemerintah yang telah menjawab tantangan perizinan tersebut dengan Online Single Submission atau OSS. Namun, di luar perizinan usaha banyak sekali persoalan investasi untuk industri alkes yang masih ditemui, membuat industri alkes multinasional enggan membuka pabrik di sini malah lebih memilih Vietnam atau Malaysia.
Industri alkes asing khawatir tingkat kenaikan upah di Indonesia yang setiap tahun terjadi. Selain itu, alkes asing juga sanksi dengan sistem produksi dan sistem pengadaan, yang berupa e-catalog, yang sudah hampir 2 tahun tidak bisa diakses produk dalam negeri. Randy mencontohkan ketika produksi dilakukan di dalam tidak serta merta bisa dituntut untuk mendapat harga yang murah mengingat bahan baku yang digunakan juga harus melalui importasi. Randy memaparkan investasi untuk industri alkes lebih baik diarahkan pada penyedia bahan baku atau alat medis berteknologi tinggi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mencatat pada Januari-Februari 2020, pendaftaran izin usaha industri yang mengalami lonjakan sangat tinggi adalah industri hand sanitizer dan disinfektan, industri baju pelindung, serta masker nonmedis. Mengenai persoalan yang dihadapi industri obat dan alkes, salah satunya ketersediaan bahan baku, pemerintah mengatakan sudah mendapatkan komitmen dari India untuk merelaksasi kegiatan ekspor bahan bakunya ke Indonesia. Agus menyebutkan pemerintah terus mendorong kemandirian dalam negeri. Alasannya, Indonesia dipercaya memiliki SDA seperti kekayaan herbal yang bisa dimanfaatkan untuk obat. Untuk pengembangan APD, industri nasional mampu memproduksi 18,4 juta APD. Untuk itu sisa dari APD yang tak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan dialokasikan ekspor ke Amerika Serikat dan Jepang.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023