Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mengatakan bisnis kapal penyeberangan makin terpuruk setelah pemberlakuan larangan mudik sejak 24 April lalu. Okupansi penumpang terus merosot dan hanya tersisa maksimum 10-25 persen di setiap trip, sebagian besar adalah layanan kendaraan barang.

Menurut Khoiri, kapal berukuran di atas 5.000 gross tonnage (GT) di lintasan Pelabuhan Merak (Banten)-Pelabuhan Bakauheni (Lampung) bisa membawa hingga 200-600 unit kendaraan roda empat campuran. Adanya 24 persen warga yang nekat tetap mudik akhirnya memaksa pemerintah membatasi transportasi keluar-masuk kawasan PSBB, khususnya Jabodetabek. 

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengatakan larangan mudik transportasi laut akan berlaku hingga akhir Mei 2020. Perlintasan penumpang tak diperbolehkan, kecuali untuk sejumlah ketentuan, seperti untuk pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar negeri dan kepentingan medis.

Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai mengatakan operator kini kesusahan memenuhi biaya operasional lantaran tarif dasar penumpang tak juga dinaikkan. Tarif baru yang sudah dibahas panjang dan dijamin Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 belum terealisasi hingga munculnya pandemi.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Imelda Alini mengakui pembatasan mobilitas manusia membuat trafik layanan perusahaannya anjlok hingga 40 persen. ASDP berupaya menggenjot penyeberangan kendaraan logistik di rute padat.

Pemindahan fokus layanan pada kendaraan logistik pun dilakukan para pengelola jalan tol.

Analis Danareksa Sekuritas Stefanus Darmagiri dalam risetnya, baru-baru ini menilai, meski terdampak pandemi Covid-19, Bukit Asam tetap memiliki kekuatan dan keunggulan yang bisa menjadi sentimen positif terhadap pergerakan harga saham PTBA ke depan. Semisal, berlanjutnya investasi pembangkit listrik dan upaya perseroan untuk efisiensi dengan memangkas stripping ratio serta pembagian dividen yang atraktif (rasio dividen berkisar 75-80%). Hal ini membuat Danareksa Sekuritas tetap mempertahankan rekomendasi beli saham PTBA dengan target harga Rp 3.200, meskipun pandemi Covid-19 masih melanda dunia yang berimbas terhadap penurunan harga jual batu bara ke depan.

Terkait kinerja keuangan Bukit Asam, Stefanus menyebutkan, laba bersih diperkirakan turun tipis menjadi Rp 3,95 triliun tahun ini dibandingkan raihan tahun lalu senilai Rp 4,05 triliun. Sedangkan penjualan diperkirakan naik dari Rp 21,78 triliun menjadi Rp 22,53 triliun.

Sementara itu, analis Maybank Kim Eng Sekuritas Isnaputra Iskandar menyebutkan bahwa realisasi laba bersih Bukit Asam saat ini setara dengan 113,6% dari target yang di tetapkan awal tahun 2019 sedangkan penjualan pendapatan perseroan setara dengan 103,8% dari target yang telah ditetapkan. Meski begitu, Bukit Asam masih menghadapi tantangan berat tahun ini, khususnya perkiraan penurunan rata-rata harga jual batu bara. Kondisi ini mendorong Maybank Kim Eng Sekuritas untuk mempertahankan rekomendasi hold saham PTBA dengan target harga Rp 2.500.

Sebelumnya, Direktur Keuangan Bukit Asam Mega Satria mengatakan bahwa Bukit Asam berkeinginan untuk mengusulkan rasio pembagian dividen yang dinilai cukup tinggi (sekitar 75%) dari laba bersih tahun 2019 dan menjadi koridor pemegang saham perseroan. Sedangkan untuk kebutuhan ekspansi, perseroan akan mengandalkan kas internal. Tahun ini, perseroan mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 4 triliun. Perseroan mengalokasikan dana capex sebesar Rp 3,8 triliun untuk kebutuhan investasi pengembangan dan sisanya Rp 200 miliar untuk investasi rutin.

Pandemi Covid-19 membuat industri manufaktur melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Contohnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah merumahkan 80% karyawan atau 2,1 juta orang dari total tenaga kerja 2,6 juta orang, sedangkan industri makanan dan minuman (mamin) olahan hanya bisa bertahan 1-5 bulan. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, sejak minggu lalu, banyak order TPT dibatalkan, pada saat yang sama, pasar dalam negeri sebagai contoh di Tanah Abang tutup, sehingga pasar baik ekspor maupun local habis. Rata-rata perusahaan tekstil akan kehabisan arus kas pada Juni, ditambah pembayaran dari departement store yang mundur sejak Maret sampai saat ini. Untuk itu, Jemmy meminta pemerintah dapat membantu arus kas pengusaha TPT dengan membebaskan biaya listrik dan gas saat tidak digunakan, pembayaran PPN April yang harus dibayar Mei bisa diberikan kelonggaran.

Jemmy mengingatkan, jika pasca-pandemi, industri TPT tidak diproteksi pemerintah, pasar garmen dalam negeri akan dibanjiri produk impor dari Bangladesh, India, dan Vietnam. Untuk itu, API sudah usulkan ke pemerintah agar garmen bisa dikenakan safeguard sehingga barang impor tidak mudah masuk ke Indonesia dan TPT yang tadinya orientasi ekspor bisa memenuhi permintaan local. Ketua Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) Dwi Ranny Pertiwi mengatakan, saat ini sudah 30% industri jamu yang merumahkan karyawan. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat distribusi dan pemasaran barang ke wilayah ikut terdampak, khususnya di wilayah Kalimantan dan Indonesia timur, yang pada ujungnya membuat penurunan penjualan.

Sementara, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya, para pelaku industri makanan dan minuman hanya mampu bertahan antara 1-5 bulan jika tidak ada pertolongan dari pemerintah. Pelaku industri mamin mengaku penjualan mereka turun 20-40% akibat pandemi Covid-19 dan menyatakan ragu dan tak yakin dalam menjamin pembayaran upah karyawan dan tunjangan hari raya (THR) secara utuh. Dilain tempat, Ketua Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Vincent Harjanto mengingatkan, harga obat dapat terus meningkat yang dipicu kenaikan harga bahan baku ditambah dengan ongkos angkut bahan obat-obatan yang juga terkerek naik selama merebaknya virus corona. 

Sejumlah bank mencatat lonjakan transaksi secara online selama masa pandemi virus corona (Covid-19), dan akan terus meningkat sejalan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah di Indonesia. SVP Transaction Banking and Retail Sales PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Thomas Wahyudi mengungkapkan, sejak adanya imbauan dari pemerintah untuk #dirumahaja dan bekerja dari rumah (work from home/WFH) pada Februari 2020, perseroan sudah melihat adanya peningkatan transaksi sejak minggu pertama. Pasalnya, nasabah diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah untuk meminimalkan penyebaran virus corona.

Rata-rata transaksi Mandiri Online mencapai  2 juta transaksi per hari pada Maret 2020 dengan nominal lebih dari Rp 3 triliun dengan 5 juta pengguna Mandiri Online yang Mayoritas transfer dan pembayaran bill payment. Pihaknya memprediksi jumlah tersebut akan terus meningkat selama PSBB diberlakukan. Sebab, kantor cabang bank juga mulai disesuaikan jam operasionalnya dan sudah memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Untuk meningkatkan transaksi Mandiri Online Bank mandiri mengeluarkan kampanye promo #antimatigaya di rumah dengan meningkatkan kenyamanan dan memberikan benefit lebih dalam bertransaksi online untuk nasabah.

Hal yang sama juga terjadi di bank – bank lain, sebut saja PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagaimana dikonfirmasi Direktur Santoso Liem. Di sisi lain, ia mengatakan BCA juga tengah memproses bank hasil akuisisinya yakni PT Bank Royal Indonesia sebagai bank digital yang akan melengkapi kebutuhan masyarakat yang dinamis. Sementara itu, Direktur Bisnis Konsumer PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darma dengan mengatakan dengan adanya virus corona saat ini mendorong nasabah lebih peka terhadap layanan digital perbankan dan CIMB Niaga sendiri meyakini capabilities Go Mobile milik mereka yang sudah digunakan nasabah secara luas dapat melayani dan memenuhi kebutuhan nasabah.

Pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir terkait dengan adanya mafia alat kesehatan akan didalami oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha guna mengusut dugaan permainan di balik bisnis itu. 

Juru bicara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengatakan bahwa pihaknya akan meminta Menteri BUMN melakukan klarifikasi sebagai bahan lembaga itu melakukan penyelidikan. Setelah melakukan klarifikasi, KPPU akan melakukan penelitian guna memastikan ada tidaknya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.

KPPU memang telah melakukan penelitian terkait dengan alat kesehatan khususnya produksi masker di Tanah Air. Hasilnya, komisi belum menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. 

M. Zulfirmansyah, Direktur Ekonomi KPPU, mengatakan bahwa penelitian tersebut dilakukan sejak awal Februari 2020 ketika harga masker mulai mengalami peningkatan.

Usai mengakuisisi lahan di Los Angeles (LA), Amerika Serikat (AS) perusahaan pengembang properti berbasis di Australia, Crown Group, berencana mengembangkan proyek mixed use kondominium dan hotel di AS senilai Rp 8 triliun. CEO Crown Group Iwan Sunito mengatakan, proyek pertama Crown Group di AS ini akan membawa gaya hidup dan sentuhan Australia ke kawasan distrik keuangan, mode, dan South Park di pusat kota LA. Saat ini, Crown Group mengurus perizinan dan tahap pembahasan dengan Los Angeles City Hall untuk proyek yang akan dikembangkan. 

Di dalam proyek mixed use ini akan dibangun kondominium setinggi 43 lantai yang didesain oleh Koichi Takada Architects dengan kapasitas 319 unit. Proyek di 1111 Hill Street ini diharapkan selesai pada 2024. Kantor perwakilan Crown Group di LA juga tengah berdiskusi dengan beberapa merek hotel mewah. Menurut Head of US Development Crown Group, Patrick Caruso, pengembangan ini akan menawarkan hal berbeda dan yang menarik bagi pembeli di Downtown LA, karena ini adalah bagian kota yang berkembang cepat namun memiliki pilihan terbatas.

Pemerintah berniat menggenjot ekspor di tengah masa pandemi virus corona (Covid-19) melalui relaksasi aturan Surat Keterangan Asal (SKA) barang. Ini dilakukan dengan merilis Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 39 Tahun 2020. Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menjelaskan, diterbitkannya Permendag ini merupakan salah satu upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam meningkatkan kelancaran arus barang dan efektivitas penerbitan SKA barang asal Indonesia dalam rangka penguatan ekspor di tengah kondisi sulit. Peraturan ini memfasilitasi pencantuman tanda tangan pejabat penerbit SKA dan stempel instansi penerbit SKA (IPSKA) yang diaplikasikan secara elektronik (affixed signature and stamp/ ASNS) melalui laman resmi kemendag.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menyebutkan, beberapa negara mitra dagang Indonesia seperti Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang, dan Chili juga telah menerapkan ASNS, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerbitan SKA seiring dengan kebijakan penerapan PSBB dan lockdown di berbagai negara.  Sebelumnya, Kemendag menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2020, dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 80 Tahun 2018. Menurut Agus, melalui penyempurnaan Permendag ini, Kementerian Perdagangan berharap peran serta angkutan laut nasional dalam kegiatan ekspor impor akan meningkat, sekaligus mendorong tumbuhnya industri galangan kapal nasional.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menambahkan, perusahaan yang menggunakan angkutan laut berkapasitas sampai 15 ribu DWT wajib menyampaikan data penggunaan angkutan laut tersebut kepada Kemendag secara elektronik melalui Inatrade, mencantumkan cost dan freight serta data polis asuransi dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Dirut Urban Jakarta Bambang Sumargono mengatakan, pemegang saham PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN) menyetujui akuisisi sebanyak 51% saham PT Jakarta River City (JRC) dari PT Ciptaruang Persada Properti senilai Rp 633 miliar. Usai aksi ini dirampungkan, JRC segera meluncurkan proyek properti berkonsep transit-oriented development (TOD) senilai Rp 10 triliun tahun 2021. Usai proses akuisisi dituntaskan, Bambang mengatakan, Urban Jakarta segera mematangkan business plan JRC dan mengurus semua perijinan yang dibutuhkan. Perseroan juga akan melakukan normalisasi sungai Ciliwung sebagai pintu masuk untuk mendapatkan insentif peningkatan KLB dan perubahan zona peruntukan lahan guna mendapatkan perizinan. Terkait bisnis properti tahun ini, menurut Bambang, mendapatkan dukung positif penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia. Perseroan juga akan mendapatkan sentimen positif dari progres penyelesaian proyek LRT.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (22/4) mengatakan Industri alas kaki nasional hanya mampu bertahan hingga tiga bulan ke depan untuk mempertahankan karyawan tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan belum termasuk dengan kewajiban untuk Tunjangan Hari Raya (THR) di masa pandemi virus corona (Covid-19). Anjloknya permintaan produk alas kaki hingga pembatalan order dari buyer membuat utilisasi pabrik merosot tajam.

Firman mengungkapkan, penurunan penjualan produk alas kaki di dalam negeri membuat kapasitas produksi pabrik merosot tajam menjadi hanya 41%. Penurunan penjualan, lanjut Firman, terutama terjadi di pasar domestik namun industri orientasi ekspor masih banyak menyelesaikan sisa ordernya, sehingga jumlah karyawan bekerja masih cukup banyak. Aprinsindo berharap, pemerintah dapat mempercepat penanganan wabah Covid-19 hingga tuntas. Dan diharapkan juga memberikan sejumlah insentif untuk menyelamatkan industri melalui insentif pajak, stimulus dana kemudahan perizinan serta menjaga pasar domestik, khususnya pasar offline untuk menjaga nilai tambah pada sektor distribusi dan padat karya,

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memprediksi pertumbuhan industri manufaktur tahun ini hanya berkisar 2,5-2,6% sementara itu, apabila mengikuti proyeksi terburuk Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), ekonomi Indonesia hanya tumbuh 0,5%. Agus menambahkan, Pandemi Covid-19 menghantam kinerja 60% sektor industri sehingga pertumbuhan industri manufaktur tertekan, berdasarkan  data per Selasa (21/4) industri tekstil sudah merumahkan sekitar 1,5 juta karyawan. Namun, ada juga perusahaan TPT yang mampu melakukan diversifikasi produk.

PT Kino Indonesia Tbk (KINO) mengalihkan fokus produksinya dengan merambah bisnis pembersih tangan (hand sanitizer). Bisnis baru tersebut diharapkan menjadi bantalan terhadap ekspektasi penurunan permintaan di sejumlah segmen usaha perseroan, semisal produk perawatan tubuh, minuman, dan farmasi.

Analis Trimegah Sekuritas Darien Sanusi mengungkapkan, produksi hand sanitizer setelah wabah Covid-19 melanda Indonesia menjadi peluang baru bagi perseroan di tengah tingginya permintaan dan kekurangan pasokan produk pembersih tangan dalam beberapa bulan terakhir. Ia menambahkan, Produk hand sanitizer diperkirakan menjadi andalan perseroan tahun ini. Peningkatan permintaan juga dipengaruhi oleh penguatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan diri dan hampir 72,4% konsumen telah menganggarkan dana khusus untuk pembelian produk pembersih tangan, hal ini bakal membuat kontribusi hand sanitizer terhadap pendapatan perseroan melonjak dari 0,1% menjadi 8% tahun ini dan diproyeksikan terus bertumbuh, meskipun sejumlah daerah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Meski demikian, Trimegah Sekuritas menyoroti dampak negatif pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan memperkirakan kontraksi margin laba kotor perseroan sebesar 40 bps tahun ini akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan diharapkan efisiensi perseroan bisa mengimbangi peningkatan biaya tersebut. Berbagai faktor tersebut mendorong Trimegah Sekuritas tetap merevisi turun target kinerja keuangan Kino tahun 2020 dan 2021 berdasarkan pertimbangan tren penjualan produk perseroan di tengah pandemi Covid-19 yang berimbas terhadap daya beli masyarakat