Freeport McMoRan, salah satu pemegang saham PT Freeport Indonesia (PTFI), memproyeksikan target penjualan tembaga pada tahun ini terkoreksi. 

Executive Vice President and Chief Financial Officer Freeport McMoran Kathleen Quirk memaparkan bahwa telah mengurangi produksi tembaga (secara global) sebesar 400 juta pon sebagai upaya untuk mengurangi biaya dan modal belanja guna merespons kondisi pasar.

Berdasarkan data Freeport McMoRan, harga tembaga anjlok menjadi 2,32 dolar AS per pon pada April ini. Realisasi penjualan tembaga dan emas Freeport Indonesia sampai akhir kuartal pertama 2020 masih lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu.

Meski mengalami penurunan penjualan, President and Chief Executive Officer Freeport McMoRan, Richard Adkerson, menjelaskan, produksi bijih dari tambang bawah tanah di Papua sepanjang kuartal I 2020 melebihi target yang dicanangkan.

Mulai 2020, Freeport Indonesia telah mengalihkan seluruh kegiatan produksinya ke tambang bawah tanah. Hal itu setelah cadangan tembaga dan emas tambang terbuka terkuras habis.

Penjualan emas dan tembaga diproyeksikan baru mulai naik signifikan pada tahun depan, selanjutnya penjualan mulai mencapai puncak tertinggi pada 2023.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, menghentikan sementara pengoperasian pabrik PT EDS Manufacturing Indonesia (PEMI) pasca meninggalnya dua pekerja yang diduga positif terjangkit Covid-19. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, perintah penghentian pabrik itu berlaku selama 14 hari ke depan sejak Senin (27/4), sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus korona.

Ahmed mengatakan, penghentian pabrik itu sebagai bukti Pemkab Tangerang hadir untuk melindungi masyarakat. Meski begitu, pihaknya memberikan kebijakan kepada pekerja maksimal 10 orang bagian administrasi maupun akunting untuk tetap masuk kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang Jarnaji mengatakan, pihaknya sudah memberikan kebebasan kepada manajemen perusahaan, namun, menurut Jarnaji, saat jam kerja berlangsung, perusahaan harus mematuhi aturan dan protokol Kesehatan. 

Salah seorang manajemen PT PEMI, Sugeng Harianto mengaku, pimpinan perusahaan sudah menginstruksikan aturan protokol kesehatan dipatuhi semua pekerja.

Pemerintah dinilai melanggar larangan perdagangan gula rafinasi di pasar eceran gula konsumsi. Realokasi dikhawatirkan makin menekan harga gula produksi petani. Sebanyak 99.000 ton gula konsumsi hasil realokasi gula rafinasi dijadwalkan mengalir ke ritel modern dan pasar tradisional mulai Rabu (29/4/2020). Akan tetapi, pemerintah dinilai melanggar sendiri Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi yang dilarang untuk dijual dipasar konsumsi, distributor, pedagang pengecer, ataupun kepada konsumen, tetapi langsung ke industry pengguna.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Ke menterian Perdagangan Suhanto, Selasa (28/4), menjelaskan bahwa pengalihan itu diambil demi mengisi kekurangan gula konsumsi di pasar serta menstabilkan harga gula yang telah melonjak hingga lebih dari Rp 18.000 perkilogram di pasaran.  Saat ini, produsen gula rafinasi sudah memproduksi 99.000 ton dari target 250.000 ton. Akan tetapi, jumlah itu dinilai belum cukup untuk mengisi kekurangan dan menstabilkan harga gula yang rencananya akan dijual dengan harga Rp 12.500 per kilogram (kg) ditingkat konsumen. Menurut Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) Bernardi Dharmawan, ada sembilan perusahaan anggota yang mendapat penugasan dari pemerintah. Produsen siap memacu realokasi gula rafinasi. Namun, AGRI tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan industri makanan dan minuman.

Di sisi lain, Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan, Khudori, berpendapat, langkah pemerintah itu akan semakin menekan petani gula. Gula hasil produksi petani berpotensi tidak terserap oleh pasar dalam 12 bulan ke depan karena gula impor akan menumpuk dan membuat pasokan melimpah. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M Nur Khabsyin, langkah pemerintah itu membuat kompetisi menjadi tidak seimbang. Gula kristal putih dari industri rafinasi yang berbahan baku impor lebih efisien 30 persen dibandingkan dengan gula dari tebu petani.

Pemerintah memberikan insentif berupa bantuan tunai dan sarana produksi untuk mendorong petani menanam seusai panen. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, seusai rapat terbatas, Selasa (28/4), menyebutkan, ada 2,44 juta petani berkategori miskin. Insentif Rp 600.000 per bulan akan diberikan dalam bentuk tunai Rp 300.000, separuhlainnya dalam bentuk sarana produksi, seperti bibit dan pupuk. Insentif diberikan selama tiga bulan dan ditangani oleh Kementerian Pertanian. Namun, menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan, insentif itu tidak akan bermanfaat signifikan bagi petani. Pemerintah semestinya segera menyerap gabah di tingkat petani agar tidak semakin turun. Dalam kondisi rugi, insentif tak akan membuat petani semangat kembali ke sawah di masa tanam berikut. Kalaupun tak memiliki anggaran untuk menyerap gabah dari petani, pemerintah bisa mencoret alokasi Rp 5,7 triliun untuk pelatihan di program prakerja. Anggaran ini akan sangat menyelamatkan pemerintah dalam mengantisipasi bahaya pangan.

Ditengah pandemi dan keterbatasan anggaran untuk penanganan dampak Covid-19, desakan meniadakan kelas-kelas pelatihan daring yang tidak relevan kian menguat apalagi perusahaan platform digital selaku mitra diketahui boleh mendapat komisi dari biaya pelatihan program berdasarkan Pasal 52 Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini turut dikonfirmasi Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji W Ruky yang dikonfirmasi, Senin (27/4/2020), Dari anggaran Rp 20 triliun Kartu Prakerja, sebanyak Rp 5,6 triliun dialokasikan untuk biaya pelatihan daring. Ada delapan perusahaan platform digital yang menjadi mitra Program Kartu Prakerja, Delapan mitra itu adalah Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) Kementerian Ketenagakerjaan.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, sumber persoalan Kartu Prakerja adalah kelas-kelas pelatihan daring yang tidak efektif dan tidak relevan di tengah pandemi Covid-19 dan cara terbaik untuk menyudahi polemik Kartu Prakerja adalah menghapus kelas-kelas pelatihan itu. Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia Andi W Sinaga setuju dengan pendapat tersebut dan mengatakan Kartu Prakerja terbukti tidak membantu perekonomian, ia berpendapat bantuan tunai lebih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus memutar otak menggali penerimaan pajak di tengah pandemi Covid-19, Salah satunya, rencana pemajakan atas perusahaan berbasis digital dalam maupun luar negeri berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan yang mengatur pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) dalam perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE) alias e-commerce.

Untuk menindaklanjuti Perpu, pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah (PP) sebagai payung hukum pemungutan PPh dan atau pajak transaksi elektronik (PTE) dalam PMSE yang saat ini sedang menunggu konsensus The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang ekonomi digital, seperti dikonfirmasi Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kemkeu John Hutagaol. Ia menambahkan pemerintah menunggu konsensus global dikarenakan pengenaan pajak atas penghasilan dari kegiatan digital ekonomi bisa menimbulkan pengenaan pajak berganda.

Walaupun jadwal akhir konsensus internasional semakin dekat, nampaknya kesepakatan tersebut akan tertunda dikarenakan beberapa agenda pertemuan terpaksa dibatalkan dan sebagian lagi ditunda termasuk kemungkinan jadwal the Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shiftinga (BEPS) pada awal Juli 2020 di Berlin karena pandemi Covid-19. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan, langkah Indonesia membuat unilateral measure melalui konsep significant economic presence sejatinya sudah ada dalam usulan konsensus global terkait pajak digital. Jika konsensus tidak tercapai maka konsep BUT akan tetap seperti yang tertuang di kebanyakan tax treaty, ia menerangkan dalam skenario itu Indonesia bisa menggunakan pajak transaksi elektronik merujuk India dan Inggris

Pebisnis batubara memproyeksikan adanya penurunan permintaan yang cukup tajam dari negara utama tujuan ekspor batubara Indonesia. Kondisi ini merupakan imbas pandemi korona (Covid-19). Hal ini sebagaimana diutarakan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia yang menyebutkan ekspor sedikit menurun karena melemahnya permintaan dan pasokan batubara di China masih berlimpah. Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo menilai, permintaan batubara dari China ditaksir tidak naik signifikan dalam waktu dekat setidaknya baru terlihat setelah Juni.

Kondisi ini diamini Direktur & Corporate Secretary BUMI Dileep Srivastava PT Bumi Resources Tbk (BUMI), menurutnya pihaknya masih mencatatkan kinerja operasional memuaskan pada periode kuartal I-2020 namun masih wait and see untuk kuartal II-2020. Senada dengan pendapat ini, Direktur PT ABM Investama Tbk (ABMM) Adrian Erlangga juga menyebutkan hal senada seraya menambahkan China dan India memegang porsi dominan sekitar 80% ekspor batubara ABMM, untuk menyiasati berkurangnya penjualan ekspor kedua negara tersebut ABMM kini mengalihkannya ke negara lain terutama Thailand dan Vietnam.

Selain Netflix, bermain game menjadi pilihan saat wabah virus corona. Total belanja video game mencapai US$ 1,6 miliar. Nintendo Switch menjadi perangkat video game yang paling laris terjual.

Pandemi Covid-19 dinilai akan membawa perubahan tren pariwisata dunia. 

Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ni Wayan Giri Adnyani menjelaskan, tengah menyiapkan destinasi sesuai dengan kondisi new normal. Destinasi itu disiapkan dengan mengedepankan prinsip sustainable tourism, termasuk di dalamnya soal kesehatan dan keamanan.

Giri menjelaskan, pemerintah juga telah merealokasi anggaran dan menerapkan program khusus selama masa tanggap darurat Covid-19. Realokasi akan diarahkan untuk berbagai macam program yang sifatnya pendukung masa tanggap darurat untuk membantu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Founder dan Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya mengatakan, semua baru sadar pariwisata adalah tulang punggung ekonomi, karena Covid-19 pariwisata tak akan pernah sama lagi.

Hermawan mengatakan, Bali merupakan contoh yang baik dalam menerapkan pariwisata berbasis budaya dan alam. Bali jadi contoh dan punya ketahanan. Nusa Tenggara Barat juga sekarang sedang bersiap karena melihat potensi di masa depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata akan menjadi sektor yang terlebih dahulu mengalami pemulihan karena paling terkait dengan kebijakan pembatasan mobilisasi manusia yang sekarang dilakukan untuk menekan penyebaran virus.

Sri menuturkan, mobilisasi masyarakat akan meningkat setelah melakukan aktivitas dari rumah atau work from home (WFH) setelah pandemi berhasil diatasi. Sektor transportasi dan tingkat konsumsi masyarakat akan recover.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) akan menghitung ulang biaya produksi gula secara riil untuk mendapatkan harga yang sesuai bagi petani maupun konsumen. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan agar pemerintah menaikkan acuan harga pembelian pemerintah (HPP) gula di tingkat petani menjadi Rp 14 ribu per kilogram (kg), karena biaya pokok produksi gula tebu sudah mencapai Rp 12.772 per kg ditambah keuntungan petani sebesar 10 persen.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Suhanto mengatakan, HET gula yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 sulit dicapai lantaran biaya distribusi yang tinggi. Para petani pun berharap pemerintah bisa menetapkan HPP baru pada bulan ini lantaran musim panen dan penggilingan tebu akan dimulai pada akhir Mei 2020. Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Dhenny Yuartha Junita menilai, menaikkan harga gula dengan wajar bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah yang dihadapi petani gula di Indonesia. Kalau harga acuan di petani tidak ikut disesuaikan berarti ada keuntungan yang tidak bisa dinikmati petani.

Di sisi lain, jika kenaikan harga gula terus terjadi, ada kemungkinan hal ini disengaja oleh spekulan agar pemerintah terus membuka keran impor. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjamin stok beras cukup selama Ramadhan dan Idul Fitri 2020, stok beras nasional tercatat sebesar 3,3 juta ton. Kementerian Perdagangan Suhanto mengatakan, pemerintah akan bekerja keras menjaga stok beras dapat tercukupi dengan harga stabil agar masyarakat tidak perlu khawatir dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan khidmat.

Muchammad Romzi, Direktur Sistem Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) kepada KONTAN, Senin (27/4) mengatakan saat pihaknya ini sedang mendata dampak sosial ekonomi dari krisis akibat pandemi Covid-19 namun belum bisa dipublikasikan karena belum final dan rencananya akan rilis awal Mei mendatang. Berdasarkan saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019 sebesar 5,28% dari angkatan kerja. Versi skenario berat, TPT tahun ini naik menjadi 7,33% dan dalam skenario sangat berat naik menjadi 9,02% dari angkatan kerja. Hal yang serupa juga turut diperkirakan pemerintah melalui estimasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlah pengangguran 2020 bisa bertambah 2,9 juta orang untuk skenario berat. Dan bisa bertambah 5,23 juta orang untuk skenario sangat berat.

Ekonom Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira juga menyarankan agar pemerintah mengalihkan anggaran untuk program Kartu Prakerja menjadi BLT. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy menambahkan, efektivitas program prakerja bergantung pada kesesuaian antara kurikulum dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, terutama oleh industri manufaktur.