Menurut Kepala Ekonom PT Bank CIMB Niaga Tbk Adrian Panggabean dan Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan, krisis ekonomi tahun ini berbeda dengan krisis yang dihadapi Indonesia tahun 1998 dan 2008. Krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 saat ini memiliki tiga dimensi, yaitu virus korona, pengendalian penyebaran virus, dan dampak ekonominya.

Sejumlah analisis menunjukkan, vaksin Covid-19 diperkirakan butuh waktu 12-18 bulan untuk dapat diterapkan ke manusia. Artinya, kemungkinan pandemi Covid-19 baru selesai semester I-2021. Semakin lama PSBB, pemulihan ekonomi perlu waktu yang lebih lama. Disisi lain, pemulihan ekonomi bisa berlangsung lebih cepat jika ada kerja sama global yang dilakukan banyak negara. Sayangnya, penuntasan krisis kali ini tampak lebih sulit lantaran timbulnya polarisasi, seperti Rusia dengan negara anggota OPEC (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak), persaingan China dengan Amerika Serikat, ataupun kelompok negara kaya dengan negara miskin

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas, Rabu (22/4) mengatakan, Pemerintah memutuskan untuk menambah 1.088 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang akan mendapat insentif pajak, baik itu Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21), PPh 22, dan PPh 25. Tambahan sektor usaha ini akan membuat anggaran insentif naik sekitar Rp 35,5 triliun. Ia menambahkan, hingga saat ini pemerintah masih menghitung kedalaman efek pandemi Covid-19. "Ini untuk melihat kebutuhan industri dan masyarakat," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas, Rabu (22/4). Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, sejalan dengan tambahan insentif, pemerintah juga akan mengetatkan pengawasan penggunaan anggaran Covid-19. Selain penggunaan pemerintah juga hati hati dalam menentukan pembiayaannya.

Karena semua masih berjalan dan belum final, pengamat pajak Darussalam memproyeksi bahwa insentif pajak lanjutan masih bisa terus bertambah bagi sektor usaha lain, menurutnya efek dari wabah korona belum berakhir dan belum jelas. Yusuf Rendy, peneliti Core berharap, perusahaan yang menerima insentif adalah yang terkena dampak berat dari virus korona Covid-19 dan memberikan manfaat signifikan ke perekonomian. Sedangkan ekonom Raden Pardede berharap pemerintah juga fokus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah, krisis seperti ini.

Mengutip artikel yang dimuat Reuters, Rabu (22/4) Senat Amerika Serikat (AS) telah sepakat menyetujui rancangan undang-undang (RUU) dan tinggal menunggu tahap persetujuan DR AS. Presiden Donald Trump mengajukan RUU untuk menghadapi virus korona (Covid-19) berbentuk paket stimulus yang nilainya mencapai US$ 484 miliar atau sekitar Rp 7.531 triliun. Dana tersebut nantinya akan fokus untuk menyokong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan rumah sakit yang terkena dampak wabah. Sejauh ini stimulus yang dijalankan pemerintah AS secara keseluruhan berjumlah sekitar US$ 3 triliun, sedangkan jumlah korban meninggal akibat Covid-19 di AS sudah menembus 43.000 orang.

Donald Trump dengan tegas mendesak kongres agar segera menyetujui paket stimulus tersebut, terutama untuk mempercepat pinjaman dana untuk sektor UMKM. Serta memberikan bantuan tambahan kepada pemerintah negara bagian dan lokal dari sisi anggaran. Kebijakan stimulus ke UMKM juga merupakan langkah pemerintah agar tidak hanya perusahaan besar saja yang mendapat aliran pinjaman. Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan, bahwa sekitar US$ 125 miliar dana usaha kecil dalam paket terbaru akan digunakan untuk jenis usaha rumah tangga dan toko-toko kecil. Adapun, sisa anggaran akan mencakup biaya sebesar US$ 321 miliar untuk program usaha kecil, US$ 60 miliar untuk program pinjaman dana darurat bencana. Serta sebesar US$ 75 miliar untuk rumah sakit dan US$ 25 miliar untuk tes massal virus korona secara nasional.

Pemerintah kembali memperluas sektor usaha yang mendapatkan insentif perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pihaknya akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Menkeu menyampaikan, dalam revisi PMK nanti akan ditetapkan sebanyak 18 sektor usaha yang mencakup 749 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang akan mendapatkan insentif perpajakan. Insentif ini juga menyentuh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang pajaknya akan ditanggung pemerintah selama enam bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, insentif pajak tersebut akan diperluas, antara lain kepada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan. Sektor informasi dan komunikasi serta sektor industri pariwisata juga termasuk dalam kandidat penerima insentif tersebut. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, sampai Selasa (21/4), sudah lebih dari 9.000 badan usaha yang mendapatkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan. 

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, sejak PMK 23/2020 resmi diundangkan pada akhir Maret, hanya 9.610 permohonan yang mendapatkan persetujuan dan sisanya ditolak. Suryo mengatakan, pengajuan permohonan dilakukan secara daring melalui situs resmi DJP.  Research Coordinator DDTC Fiscal Research Denny Vissaro mengatakan, aktivitas ekonomi para pelaku usaha banyak yang terhambat akibat keterbatasan mobilitas, baik dalam negeri maupun antarnegara menyebabkan penerimaan pajak tahun ini, yang hanya akan mencapai Rp 1.218,3 tri liun sampai Rp 1.223,2 triliun. Meski demikian, Denny menambahkan, PPN dan PPh Pasal 21 untuk pekerja diperkirakan berpotensi masih dapat menjadi andalan, dengan syarat Pemerintah mampu mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Nilai tukar rupiah dalam tren menguat selama dua pekan terakhir dan berada di posisi Rp 15.567 per dollar AS pada Rabu (22/4/2020) berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau Jisdor. Tren penguatan nilai tukar ini melegakan karena sejak awal Maret 2020 hingga pekan pertama April 2020 rupiah terjerembab begitu dalam. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada Maret 2020, investor asing melepas SBN Rp 112,74 triliun. Kondisi ini mengakibatkan permintaan dollar AS di pasar keuangan Indonesia meningkat tajam sehingga nilai tukar dollar AS terhadap rupiah melonjak signifikan. Nilai tukar yang pada 4 Maret masih Rp 14.171 per dollar AS, sempat menyentuh Rp 16.741 per dollar AS pada 2 April 2020.

Untuk mencegah pelemahan lebih dalam, Bank Indonesia mengintervensi valuta asing senilai 7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 112 triliun selama Maret 2020. Tentu tidak hanya rupiah yang terpuruk. Berdasarkan konsensus investor global, risiko investasi di negara-negara berkembang meningkat sehingga investor asing ramai-ramai melepas portofolio investasi mereka di negara berkembang dan memindahkannya ke aset-aset safe-haven di AS yang dianggap lebih aman meski tidak menguntungkan dibandingkan dengan Indonesia yang imbal hasil surat utangnya relatif tinggi.

Di sisi lain, akibat pandemi Covid-19, pemerintah membutuhkan utang yang sangat besar untuk menutup defisit fiskal yang melebar. Tidak semua utang bisa dipenuhi dari dalam negeri sehingga pemerintah membutuhkan dana dari luar negeri. Maka, investor asing harus ditarik kembali untuk masuk ke pasar domestik. Pemerintah tak punya pilihan selain menawarkan obligasi dengan imbal hasil yang diinginkan investor asing.

Untuk itu pada 7 April 2020 Pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi global senilai total 4,3 miliar dollar AS atau setara Rp 70 triliun dengan imbal hasil yang relatif lebih tinggi. Surat utang global yang diterbitkan terdiri atas tiga tenor, yakni 10,5 tahun, 30,5 tahun, dan 50 tahun. Untuk yang berjangka waktu 10,5 tahun, nilai yang dilepas 1,65 miliar dollar AS dengan imbal hasil 3,9 persen. Imbal hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan imbal hasil global bond 10 tahun RI pada Januari 2020 yang sebesar 2,88 persen. Dengan penyesuaian imbal hasil surat utang ini, rupiah perlahan-lahan mulai kembali menguat. Selama periode 13-20 April 2020, dana investor asing yang masuk ke SBN tercatat Rp 4,37 triliun.

Operator jalan tol menanggung kerugian besar akibat larangan mobilitas kendaraan umum dan pribadi antarkota atau mudik yang berlaku mulai hari ini. Pengamat ekonomi sekaligus dosen Perbanas Institute, Piter Abdullah, mengatakan pendapatan operator jalan tol pada mudik Idul Fitri tahun ini bisa anjlok hingga 250 persen dibanding masa mudik tahun lalu. Kerugian itu, kata Piter, diperparah oleh volume lalu lintas harian yang sudah tergerus sejak masa awal darurat pandemi Covid-19 pada pertengahan bulan lalu. Awalnya larangan mudik hanya berlaku untuk aparat sipil negara, tentara, polisi, dan pegawai badan usaha milik negara.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, mengatakan PT Jasa Marga (Persero) Tbk menjadi operator yang paling kehilangan potensi pendapatan karena posisinya sebagai pengelola utama sejumlah pintu tol keluar-masuk Jakarta dan sekitarnya. Head Regional Division Jasa Marga Metropolian Tollroad, Reza Febriano, tak memberikan tanggapan soal potensi penurunan pendapatan akibat larangan mudik. Tapi dia mengakui arus kendaraan menurun drastis sejak awal penetapan masa darurat Covid-19. Sedangkan, Presiden Direktur PT Lintas Marga Sedaya yang mengelola jalan tol Cikopo Palimanan, Firdaus Azis, mengatakan masih mengkaji dampak larangan mudik terhadap kinerja perusahaan.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk meredam penularan Covid-19 dinilai telah mengganggu distribusi pangan. Dengan teknologi, rantai distribusi bisa dipotong sehingga logistik jadi lebih efisien. Teknologi juga memungkinkan pelaku usaha di hulu menjangkau konsumen secara langsung melalui aplikasi berbasis ponsel. Sejumlah instansi, lembaga, dan usaha rintisan berupaya menempuh cara ini.  Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono menyatakan, Kementerian Pertanian tengah menjalankan program darurat yang berorientasi pada ketersediaan pangan selama pandemi Covid-19. Namun, upaya ini membutuhkan peran usaha rintisan di bidang pertanian yang memanfaatkan teknologi digital, khususnya dalam hal pemasaran dan distribusi. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi menambahkan, peran tersebut bisa menjadi peluang bisnis bagi pelaku usaha sektor pertanian. Direktur Mitra Tani Parahyangan, Sandi Octa Susila, mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Kedai Sayur Indonesia menyiapkan sistem penyediaan pangan, pemberdayaan petani di Cianjur, Jawa Barat, serta mekanisme distribusi melalui aplikasi ponsel.

Beberapa pekan terakhir, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan sejumlah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (e-dagang) untuk terlibat dalam distribusi pangan. Momon menyebutkan, penyelenggara e-dagang dan usaha rintisan teknologi itu antara lain Lazada, Tokopedia, Grab Indonesia, dan Gojek. Usaha rintisan bidang pertanian, TaniHub Group, juga digandeng Kementerian Pertanian untuk menjaga pasokan pangan. Direktur TaniSupply, Sariyo, menyatakan, TaniHub Group diminta memperluas jangkauan hingga ke 34 provinsi. Saat ini, mayoritas wilayah operasional TaniHub berada di Pulau Jawa dan Bali. Menurut Sariyo, Tantangan yang dihadapi dalam distribusi antarpulau ialah ongkos logistik, utamanya lewat udara. Harga jasanya bisa sama dengan harga beli komoditas pangan di tingkat petani. 

Di tempat terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, penyerapan ikan dari nelayan dan pembudidaya akan ditingkatkan dengan memasukkan ikan sebagai paket bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 sekaligus menyikapi harga ikan yang anjlok di sejumlah wilayah akibat kendala distribusi. Selain itu pemasaran ikan secara digital akan ditingkatkan untuk mengatasi problem distribusi sebagaimana dinyatakan Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Machmud Sutedja bahwa pihaknya mendorong keterlibatan pelaku usaha pemasaran ikan daring serta mengoptimalkan pemanfaatan gudang-gudang pendingin.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo, mengatakan di tengah kondisi darurat akibat wabah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhak memerintahkan bank untuk melakukan konsolidasi, tidak lagi sebatas imbauan. Ini tindak lanjut kewenangan OJK dalam melaksanakan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Aturan itu menyatakan konsolidasi paksa dapat dilakukan berdasarkan penilaian OJK kepada indikator kesehatan dan permodalan bank. Ada dua kriteria yang menjadi acuan, yaitu bank yang dinilai OJK mengalami permasalahan keuangan sehingga mengganggu kelangsungan usaha dan bank yang pemegang saham pengendalinya tak memiliki kemampuan untuk melakukan penguatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, menegaskan kewenangan itu merupakan langkah pre-emptive, terlebih saat ini industri perbankan menghadapi kondisi penuh tantangan. Heru menambahkan, konsolidasi antar bank diyakini dapat meningkatkan daya saing dan memperbesar skala ekonomi bank tersebut.

Menurut Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Aviliani, di tengah maraknya permintaan restrukturisasi kredit, perbankan dihadapkan pada persoalan baru, yaitu kekuatan permodalan dan likuiditas. Menurut Aviliani, permintaan restrukturisasi masih akan melonjak dalam beberapa waktu ke depan sehingga likuiditas perbankan harus selalu dipastikan memadai agar tak kolaps. Kekuatan permodalan juga menjadi fokus perbankan agar tetap berdaya tahan di tengah ancaman berlanjutnya pelemahan ekonomi akibat wabah. Direktur Keuangan PT Bank Sahabat Sampoerna, Henky Suryaputra, berujar salah satu opsi yang akan ditempuh adalah penyuntikan modal tambahan dari pemegang saham.

Tidak semua industri terkena pukulan hebat akibat pandemi Covid-19. Analytic Data Advertising (ADA) mencatat pada Maret 2020 penggunaan aplikasi belanja online naik hingga 300% sejak kebijakan social distancing diumumkan. Kondisi ini menguntungkan emiten pergudangan. Karena itu, para pengelola pergudangan juga yakin kinerja tahun ini masih positif. Memang, saat ini, emiten pengelola kawasan pergudangan belum merasakan dampak signifikan dari tren kenaikan belanja online seperti dilansir dari Head of Corporate Finance & Investor Relations PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) Asa Siahaan. Meski begitu, ia menegaskan belum mengubah arah ekspansi hingga akhir tahun dimana Rp 600 miliar akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan empat proyek pergudangan dan belum berencana mengubah target kinerja keuangan tahun ini. PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (BBSS) memiliki optimisme serupa dan belum berencana mengubah target. Menurut Sekretaris Perusahaan BBSS Andrew Djauhary, optimisme tersebut didorong oleh adanya peningkatan bisnis e-commerce.

Analis Jasa Utama Capital Sekuritas Chris Apriliony menjelaskan, saham emiten pergudangan kurang menarik dan dari sisi likuiditas saham emiten pergudangan dianggap kurang likuid, ia beranggapan, sejauh ini baru PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) yang terbilang likuid, sedangkan saat dikonfirmasi terpisah, Erlin Budiman, Vice President of Investor Relations SSIA, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih dalam proses pembukuan sehingga belum bisa memberikan detail dampak kenaikan belanja online.

General Manager Departemen Perkeretaapian PT Adhi Karya (Persero) Tbk Isman Widodo mengatakan proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) telah mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid- 19, dengan berkoordinasi dengan pemilik atau tim pengelola kegiatan (TPK) pelaksanaan pembangunan, dalam hal ini dari Kementerian Perhubungan. Isman mengatakan, pelaksanaan pekerjaan yang bersifat administratif atau pertemuan dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa diterapkan untuk pekerjaan dari rumah atau work from home (WFH). Untuk pekerjaan-pekerjaan yang langsung ditangani oleh orang, Adhi Karya melaksanakan jaga jarak dari satu pekerja dengan pekerja lainnya. Progres masing-masing lintas pelayanan adalah lintas pelayanan I mencapai 88 persen, kemudian lintas pelayanan II 67 persen, dan lintas pelayanan III 64 persen, ujar Isman. Pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT wilayah Jabodebek tahap I sejak September 2015 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 22,8 triliun (termasuk pajak). LRT Jabodebek ditargetkan rampung pada Juli 2021. Corporate Secretary Adhi Karya Parwanto Noegroho menjelaskan, kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru pada Maret 2020 meliputi lini bisnis konstruksi dan energi sebesar 94 persen, properti sebesar 5 persen, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.