Pengamat Ekonomi Digital Universitas Indonesia Fithra Faisal menegaskan dalam situasi bisnis yang tengah dihantam efek pandemi seperti saat ini perusahaan Fintech lending dapat melakukan penyederhaan skema pinjaman, baik itu bunga mau pun tenor pinjaman, sekaligus meningkatkan proses edukasi ke masyarakat. Ia memperkirakan permintaan restrukturisasi pinjaman akan meningkat signifikan. Hal tersebut tidak lepas dari skenario terburuk bahwa akan ada peningkatan sekitar 8 juta pengangguran hingga akhir 2020.

Ketua Bidang Humas dan Kelembagaan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tumbur Pardede sepakat dengan perkiraan lonjakan permintaan restrukturisasi, berdasarkan hasil survei AFPI terdapat 52% platform Fintech lending yang mengaku sudah mendapat permohonan restrukturisasi dari peminjam. Disisi lain, meski mengakui adanya persoalan penyederhaan skema pinjaman, menurutnya penyelenggara P2P lending saat ini hanya dapat melakukan penilaian terhadap ajuan yang disampaikan peminjam lantaran belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur perihal restrukturisasi pinjaman P2P lending.

Harga minyak mentah Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (20/4) jatuh hingga US$ 11 per barel atau terendah dalam 22 tahun. Selain karena pasar kelimpahan pasokan, juga karena permintaan merosot di tengah wabah virus corona Covid-19.

Analis Rystad Bjornar Tonhaugen, mengatakan masalah riilnya adalah produksi terus bertambah sedangkan penggunaan di dunia semakin berkurang, sehingga yang merasakan dampaknya dari sisi harga adalah para produsen. Para investor lebih mencemaskan kondisi fasilitas-fasilitas penyimpanan minyak yang tidak mampu lagi menampung.

Sukrit Vijayakar, analis dari Trifecta Consultants mengatakan, kilang-kilang yang ada juga tidak cukup cepat mengolah minyak mentah itu menjadi produk-produk turunan.

Stephen Innes dari AxiCorp menambahkan, stok terus menumpuk karena tidak ada yang menginginkan pengiriman minyak. Sementara fasilitas penyimpanan di Cushing, AS terus terisi setiap menitnya. Pasar saham juga sebagian besar berada di level rendah, meskipun sebagian pemerintah mulai mempertimbangkan bagaimana dan kapan untuk melonggarkan karantina yang telah melumpuhkan ekonomi global.

Perdana Menteri (PM) Prancis Edouard Philippe melaporkan penurunan angka kematian setiap hari dan laju infeksi melambat, tetapi ia berkeras negaranya belum keluar dari krisis Kesehatan.

Bukti-bukti semakin menunjukkan bahwa langkah-langkah karantina dan jarak sosial telah memperlambat penyebaran virus tersebut.

Utang luar negeri Indonesia per Februari 2020 tumbuh sebesar 5,4 persen atau senilai 407,5 miliar dollar AS terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral 203,3 miliar dollar AS serta utang sektor swasta 204,2 miliar dollar AS. Dikutip dari Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko di laman BI, pada Kamis (16/4). Per Februari 2020, rasio utang luar negeri lebih rendah yaitu sebesar 5.4% dibandingkan dengan Januari yang sebesar 7,6 persen secara tahunan. Dan, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 35,9 persen

Sejumlah maskapai penerbangan berjadwal nasional mulai mengubah strategi bisnis dengan melayani penerbangan kargo secara carter untuk bertahan hidup selama masa pandemi virus corona. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. Irfan Setiaputra mengatakan telah menggelar pembicaraan dengan sesama para pemain kargo dan menawarkan jasa carter, dengan penerbangan tanpa penumpang. Maskapai juga mulai beralih melayani penerbangan sewa atau carter pesawat dari selama ini penerbangan berjadwal. Hal serupa juga dilakukan oleh Citilink, Sriwijaya Air dan AirAsia.

Direktur Utama Citilink Juliandra Nurtjahjo berpendapat bahwa Citilink berupaya untuk mendukung proses distribusi logistik ke masyarakat melalui penerbangan kargo ke berbagai daerah sehingga ketersediaan pasokan logistik di daerah-daerah tetap terjamin. Juliandra menyatakan pihaknya memanfaatkan jenis pesawat Airbus A320 hingga Boeing 737-500 untuk memaksimalkan layanan kargo rute domestik. Direktur Utama AirAsia Indonesia Veranita Yosephine Sinaga mengatakan, penerbangan khusus AirAsia mencakup carter penumpang, carter kargo, maupun carter pribadi guna mendukung agar rantai pasokan logistik tetap terjamin.

Direktur Operasi dan Komersial PT Angkasa Pura Kargo (AP II Group) Riyanto H. Cahyono menambahkan benar adanya bahwa maskapai menggunakan pesawat komersial berpenumpang dan berjadwal mereka untuk mengangkut barang logistik di bandara. Pihaknya juga menyesuaikan waktu dari pemerintah daerah setempat membuka akses jalur distribusi agar sesuai dengan aturan PSBB. Sebaliknya, VP Corporate Secretary AP I Handy Heryudhitiawan menyatakan masih mengamati pergerakan aktivitas logistik di semua bandara yang dikelolanya menyusul penerapan PSBB. Bandara tetap beroperasi baik untuk penumpang maupun angkutan logistik dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19.

Pandemi Covid-19 yang menghantam berbagai sektor perekonomian telah menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menambah jumlah pekerja yang dirumahkan. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta pekerja informal juga terkena
dampaknya karena kehilangan pendapatan harian sampai mengalami

”Garis pertahanan pertama adalah stabilitas sosial. Artinya, pemerintah harus memberi makan warga yang kehilangan pekerjaan dan membantu UMKM yang bangkrut,” kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Gita Wirjawan dalam diskusi terbatas secara daring dengan Kompas, Kamis (16/4/2020). Perbincangan itu juga diikuti Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia MS Hidayat dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani.

Keadaan ini diperkuat dengan keterangan Rosan, menurutnya sektor usaha yang melakukan pengurangan jam kerja, merumahkan karyawannya bahkan terpaksa melakukan PHK. “Pemulihan sektor riil harus dilakukan dalam tiga bulan ini agar krisis kesehatan dan kemanusiaan tidak meluas menjadi krisis social”, MS Hidayat menambahkan. Langkah yang diambil oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengantisipasi hal ini seperti yang disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo, pada Selasa (14/4) adalah melonggarkan giro wajib minimum rupiah untuk bank umum konvensional maupun syariah. Stimulus yang berlaku 1 Mei 2020 ini akan menambah likuiditas diperbankan Rp 102 triliun. Gita mendukung langkah ini dengan berpendapat bahwa alternatif pelonggaran kuantitatif ini seperti juga yang dilakukan bank sentral AS, The Fed

Di sisi lain, Kementerian Pertanian merealokasi dan memfokuskan ulang anggaran Rp 1,85 triliun untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan kegiatan dalam jaring pengaman sosial sebagian besar berupa program padat karya, antara lain padat karya perkebunan dan padat karya rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Dwi Andreas Santosa secara terpisah menyarankan, fokus sebaiknya berupa penyaluran dana langsung bagi produsen pangan agar dapat dibelanjakan. Hal ini disepakati juga oleh Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani) Guntur Subagja yang berharap realokasi anggaran Kementerian Pertanian diarahkan untuk modal bagi petani.

Di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas secara virtual yang diikuti Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan para menteri. Presiden menyampaikan, mitigasi untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berupa program perlindungan sosial bagi pekerja di sector pariwisata perlu segera dilakukan dan harus sampai pada sasaran. Termasuk stimulus bagi pelaku usaha di sektor tersebut yang bertahan dan tidak melakukan PHK besar-besaran. Hal ini turut dikonfirmasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio seusai rapat terbatas, bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan berbagai program padat karya

Berbagai inisiatif menggeliatkan usaha bermunculan. Upaya itu guna menjaga usaha, membuka peluang usaha, dan mempertahankan pekerja yang pada umumnya menyasar para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpotensi atau sudah gulung tikar karena kondisi usaha yang melesu selama pandemi. Upaya ini sebagai alternative mengimbangi langkah kebijakan stimulus yang ditempuh pemerintah. Pemilik-pemilik jenama atau merek lokal, misalnya, akan menggelar Hari Belanja Brand Lokal pada 25-27 April 2020 yang digagas Pendiri Hypefast Achmad Alkatiri, Pendiri Brodo Muhammad Yukka Harlanda, Pendiri Torch.id Ben Wiriawan, Managing Director Ria Miranda Pandu Rosadi, dan Pendiri Cottonink Carline Darjanto

Ben memaparkan saat dihubungi, Kamis (16/4/2020), di Jakarta., “Anjloknya penjualan mereka (UMKM) tergolong parah atau di atas 30 persen. Di sisi lain, kami tidak ingin merumahkan karyawan yang hidup dari brand lokal”. Ia menambahkan, perdagangan daring tak terdampak signifikan oleh pandemi. Sayangnya, sebanyak 70 persen yang dijajakan adalah produk impor. Public Relations and Media Relations Hari Belanja Brand Lokal Indonesia Bonita Ayu laras menambahkan, produk dengan jenama lokal pun mengandalkan penjahit, jasa pengemasan, bahkan tenaga administrasi dari dalam negeri. 

Disi lain, sejumlah platform e-dagang menginisiasi gerakan itu dengan berbagai program, diantaranya: 1) Program ”Stimulus Dukungan Covid-19 100 Miliar Shopee” seperti dikonfirmasi Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja; 2) Bukalapak memiliki program ”One Click Online”. Program berupa ajakan bagi masyarakat untuk menambah pemasukan dengan menjadi pelapak seperti dilansir Head of Corporate Communications Bukalapak Intan Wibisono; 3) Tokopedia membuat kampanye #JagaEkonomiIndonesia guna mengajak masyarakat menjadi wirausaha untuk menyediakan kebutuhan masyarakat melalui

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan dan perkantoran selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka menaati Peraturan Gubernur DKI Nomor 33 Tahun 2020 sebagai Penanganan Covid-19. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Andri Yansyah mengatakan pemeriksaan lapangan itu dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja. Pengecualian berlaku untuk industri kesehatan, bahan pangan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, serta penyediaan kebutuhan sehari-hari serta industri yang usahanya mendapat izin operasi dari Kementerian Perindustrian.

Selasa lalu, PT Panasonic Manufacturing Indonesia mendapatkan surat teguran meski telah mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian, hal ini karena tidak melakukan pembatasan karyawan di bagian produksi dan apabila teguran tidak dilaksanakan maka Dinas akan melayangkan surat ke Menperin untuk mengajukan pencabutan izin kerja. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengkonfirmasi industri yang tidak dikecualikan dalam kebijakan PSBB masih bisa melakukan aktivitasnya atas izin Menperin dengan tetap wajib mematuhi protokol dan pedoman selama pandemi Covid-19 dalam proses kerjanya, dan pemantauan dilakukan dengan kerjasama dengan pemerintah daerah. Ditempat terpisah, Manajer Komunikasi Korporat PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Santi Krisanti membenarkan adanya kunjungan dadakan dari Dinas Tenaga Kerja pada Selasa lalu dan pihaknya akan menambahkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran Dinas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor besi dan baja pada triwulan melonjak drastis ke US$ 2,26 miliar dari US$ 610 juta pada Februari dan US$ 649 juta pada Maret tahun lalu. Namun Menurut pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazir, kenaikan ini terjadi lantaran kinerja industri dan dampak pandemi Covid-19 belum terlihat ke ekonomi internasional. Kenaikan ekspor besi dan baja ditopang oleh permintaan baja ke Amerika Serikat yang berasal dari Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah; serta Kawasan Industri Bantaeng, Sulawesi Selatan, yang meningkat dimana ada sejumlah perusahaan dengan penyertaan modal asing asal Cina yang memiliki smelter dengan nilai ekspor yang cukup besar. 

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan,?Kasan?Muhri, mengatakan pernyataan senada dimana kenaikan ekspor tersebut diperkirakan karena pemenuhan kontrak yang sudah ditandatangani pada tahun lalu. Sedangkan Ketua Cluster Flat Product Asosiasi Besi dan Baja Indonesia (IISIA), Purwono Widodo menambahkan, kenaikan ekspor juga dipicu karena produsen mulai mengarahkan orientasinya untuk ekspor akibat permintaan domestik anjlok hingga 40 persen. Menurut mereka, pada triwulan kedua, sudah pasti ekspor besi dan baja akan turun baik domestic maupun ekspor lantaran penyerapan baja untuk konstruksi dan otomotif juga turun karena ada beberapa perusahaan yang berhenti sementara sampai Covid-19 mereda atau selesai

Sejumlah perusahaan pengiriman ekspres menuai berkah dengan melonjaknya volume paket seiring dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah kota/kabupaten. Chief Executive Of? cer J&T Express Robin Lo menuturkan volume pengiriman barang meningkat secara nasional dari tra?k normal setelah pandemi virus corona merebak di Indonesia. Dimana volume pengiriman barang  mengalami peningkatan secara keseluruhan di Indonesia meski hanya 15% dari volume pengiriman normal.

Optimisme senada disampaikan Chief Marketing Of?cer (CMO) SiCepat Ekspres Wiwin Dewi Herawati. Pasalnya, aktivitas pengiriman perusahaan terus mengalami peningkatan. Bisa dikatakan penerapan PSBB di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya justru berdampak positif dengan kenaikannya sekitar 20,3%

Pemerintah memberikan perluasan akses pasar di dalam negeri bagi pelaku usaha yang memanfaatkan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Selain itu, wajib pajak KITE juga mendapatkan keringanan pajak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)   No .31/2020 tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Covid-19. Dari sisi ?skal, wajib pajak KITE mendapatkan insentif berupa pembebasan PPN dan PPnBM untuk pemasukan barang dari dalam negeri yang diolah untuk dieskpor. 

Plt. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) Rishdianto Budi Irawan menilai, kebijakan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha, ia beranggapan kemudahan ini akan menggerakkan ekonomi yang telah lesu dalam beberapa bulan terakhir, serta mendongkrak daya beli masyarakat dengan akan membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan menurunkan biaya logistik

Lebih lanjut, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea dan Cukai Syarif Hidayat menjelaskan tujuan klausul ini adalah untuk memberikan persamaan perlakuan antarpengusaha KITE yang tidak mendapatkan fasilitas sejenis dan produknya dijual di dalam negeri.