Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus US$ 743,3 juta pada Maret 2020 jauh lebih baik dibandingkan dengan neraca perdagangan kuartal I-2019 yang tercatat defisit sebesar US$ 62,8 juta. Menurut Suhariyanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (15/4) pihaknya mencatat, nilai impor Indonesia pada Maret 2020 turun 0,75% dibanding Maret 2019 (yoy). Tapi naik 15,6% dibandingkan impor Februari 2020 dikarenakan meningkatnya impor nonmigas sebesar 19,83% (43,80% diantaranya barang konsumsi senilai US$ 1,27 miliar). 

Dari sisi ekspor, sepanjang Maret 2020, ekspor Indonesia tercatat naik tipis 0,23% ketimbang Februari 2020, namun turun 0,2% bila dibandingkan Februari 2019. Suhariyanto menambahkan, berbagai harga komoditas migas maupun nonmigas masih dalam tren menurun sehingga mempengaruhi ekspor. Ekonom Senior Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan Eric Sugandi memperkirakan, ekonomi Indonesia akan menghadapi tekanan berat di kuartal kedua tahun ini. Alhasil, aktivitas perdagangan Indonesia juga bakal melambat. Namun, jika pandemi Covid-19 bisa berhenti atau penyebarannya melambat pada kuartal III-2020, aktivitas ekspor dan impor Indonesia juga akan membaik. Ekonomi Indonesia pun bisa meningkat lagi. Pulihnya ekonomi China juga berpeluang mengangkat perdagangan Indonesia dikarenakan pasar ekspor produk Indonesia maupun impor dari China juga bisa terbuka. Pemulihan ini mulai terlihat pada Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur China yang naik ke level ekspansi, yaitu 50,3 Meski begitu, Eric menyatakan masih terlalu dini untuk menyimpulkan ekonomi China sudah pulih. Ia memproyeksikan neraca dagang Indonesia sepanjang tahun ini bisa mencatat surplus sekitar US$ 5 miliar hingga US$ 6 miliar. 

Pandemi Covid-19 semakin menekan perekonomian dalam negeri. Bahkan, ekonomi Indonesia berpotensi besar memasuki resesi mulai periode kuartal II-2020 berdasarkan proyeksi Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dalam dialog daringnya, Rabu (15/4). Tanda-tanda resesi terlihat dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), efisiensi tenaga kerja maupun ketidak mampuan banyak perusahaan membayar utang bank maupun bunganya. Menurutnya Produk Domestik Bruto (PDB) akan jatuh ke level negative disebabkan aktivitas konsumsi yang menjadi penyumbang terbesar dalam tren melemah. Begitu pula dengan investasi, tengah turun dalam meski periode April-Juni merupakan momentum high season, Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya membuat konsumsi rumah tangga paling tinggi.

Perekonomian global terus berada dalam situasi sulit selama vaksin Covid-19 belum ditemukan. Lalu saat anti virus sudah ada, aktivitas bisnis butuh waktu untuk recovery dari dampak pandemi. "Butuh enam bulan sampai satu tahun untuk konsolidasi dari tahap normal ketika vaksinnya ketemu," tambah dia. Meskipun demikian, Chatib melihat situasi ekonomi saat ini berbeda dengan krisis ekonomi 1998 yang diakibatkan situasi ekonomi domestik yang rapuh serta korupsi yang merajalela. Sementara saat ini, resesi dialami secara global akibat adanya pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengamini adanya potensi resesi Indonesia tahun ini. Perkiraannya, tekanan ekonomi paking berat terjadi di kuartal kedua, "Kalau kondisi berat cukup panjang atau bahkan resesi dua kuartal berturut-turut, GDP (gross domestic product) Indonesia bisa negatif. Tapi kami upayakan tidak terjadi," tandas Menkeu. Di kuartal ketiga nanti ekonomi diperkirakan tumbuh lebih baik di kisaran 1,5%-2,8% dalam skenario berat.

Pandemi virus corona (Covid-19) terus mengalami peningkatan di Indonesia. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran skala besar, hal ini sebagaimana disampaikan Center of Reform on Economics (Core) Indonesia dalam pernyataan tertulis yang diterima KONTAN, Rabu (15/4), tambahan jumlah pengangguran terbuka terjadi diproyeksi terutama di Jawa mencapai 6,94 juta orang dengan skenario berat. Disisi lain, pemerintah memperkirakan, jumlah pengangguran 2020 bisa bertambah 2,9 juta orang untuk skenario berat. Dan bisa bertambah 5,2 juta orang untuk skenario sangat berat.

Pemerintah telah menerbitkan tiga seri Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi global berdenominasi dolar Amerika Serikat (US$ bonds) dengan total nominal US$ 4,3 miliar. Obligasi global itu terdiri atas US$ 1,65 miliar untuk tenor 10,5 tahun (seri RI1030), US$ 1,65 miliar untuk tenor 30,5 tahun (RI1050), dan US$ 1 miliar untuk tenor 50 tahun (RI0470). Dari semua tenor atau seri, investor atau pembeli dari Amerika Serikat (AS) muncul sebagai yang terbanyak. Untuk seri RI1030 investor dari AS mencapai 45%, sedangkan untuk seri RI1030 dan RI0470 masing-masing 52% dan 44%. Hal ini dilansir pada laman resmi Direktorat Jenderal  Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Kamis (16/4). Total nominal penerbitan global bonds tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penerbitan global bonds Indonesia. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan menetapkan delapan sektor usaha sebagai pengecualian untuk tetap beroperasi. Menteri Perindustrian (Menperin) , Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam konfrensi pers secara virtual di Jakarta, Kamis (16/4) meminta industri yang masih beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai Surat Edaran Nomor 4 Kemenperin. Jika tidak, pihaknya tidak ragu akan mencabut izin Operasi.

Agus menerangkan, mengacu Peraturan Menkes Nomor 9 tahun 2020 lampiran 3A disebutkan, industri-industri yang produk-produknya esensial dikecualikan dari PSBB. Artinya, bisa melakukan kegiatan proses produksi tanpa izin dari siapapun. Kemudian, pada lampiran 3B, industri lainnya bisa melakukan proses produksi dengan izin Menperin. Untuk itu, lanjut Menperin, pihaknya segera membangun satu sistem yang disebut dengan Izin Operasi Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) yang ada di dalam Sistem Industri Nasional (Siinas). Semua industry yang berniat tetap melakukan kegiatan perlu mendapatkan izin dari Menperin yang dilakukan melalui proses online melalui. Menperin juga menjamin izin itu keluar kurang dari satu jam. 

Tokopedia, salah satu platform e-commerce di Tanah Air, membeberkan tiga kategori produk paling dicari di pasar daring (online) saat pandemi Covid-19 pada Maret 2020, yakni kategori produk kesehatan, keperluan rumah tangga, serta makanan dan minuman. Bahkan, kenaikan transaksi kategori kesehatan hampir tiga kali lipat, Hal ini sebagaimana disampaikan VP of Corporate Communications Tokopedia Nuraini Razak. Menurutnya  aktivitas belanja daring, selain dapat menekan penyebaran Covid-19, bisa mendorong bisnis lokal tetap beroperasi secara online. Hal ini dibuktikan dari peningkatan jumlah penjual baru pada kategori perawatan kesehatan dan pribadi sebesar hampir 2,5 kali lipat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

“Kami juga saat ini mengadakan kampanye #JagaEkonomiIndonesia untuk mendorong lebih banyak lagi masyarakat berani menciptakan peluang di ranah online agar roda ekonomi tetap berjalan di tengah pandemi seperti ini,” tambahnya. Selain itu, selama pandemi Covid-19 berlangsung, Tokopedia membuka dua kanal berdonasi untuk mengajak masyarakat bersama melawan pandemi, yaitu lewat fitur Bantu Pejuang Covid-19 dan halaman Checkout Tokopedia. Sampai akhir Maret, lebih dari 400.000 masyarakat telah berdonasi dan lebih dari Rp 5 miliar donasi terkumpul untuk disumbangkan ke masyarakat terdampak Covid-19, terutama para tenaga medis.Tokopedia juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tanpa harus ke luar rumah lewat program Bebas Ongkir. Selama bulan Maret, Tokopedia juga telah menutup permanen ribuan toko dan melarang tayang puluhan ribu produk yang terbukti melanggar harga, judul, deskripsi yang tidak wajar di kategori kesehatan maupun kebutuhan pokok lain sebagai dampak dari Covid-19, Tokopedia terus melakukan sweeping berkala untuk memastikan produk yang dijual dalam platformnya mematuhi peraturan.

Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif (Kempar Ekraf) memprediksi pandemi virus korona (Covid-19) bakal menggerogoti penerimaan devisa dari sektor pariwisata. Tak tanggung-tanggung, devisa dari sektor pariwisata ini berkurang hingga separuhnya. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio usai mengikuti rapat terbatas secara daring, Kamis (16/4). Agar tidak terpuruk terlalu dalam, Pemerintah tengah menyiapkan stimulus untuk sektor pariwisata. Stimulus ini sedang dikoordinasikan dengan sejumlah kementerian/lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah ingin ada relaksasi bagi keuangan perusahaan yang bergerak disektor pariwisata. Selain itu stimulus bagi sebanyak 1,1 juta pekerja sektor pariwisata untuk menerima kartu pra kerja. Selain itu, Wisnutama juga menyebutkan Kemensos akan memberikan bantuan sosiali bagi 2,1 juta UMKM

Presiden Joko Widodo juga menyatakan optimistis bahwa siklus pariwisata Indonesia akan kembali meledak tahun 2021. "Semua orang pengin menikmati kembali keindahan yang ada di wilayah dan daerah yang ada pariwisatanya sehingga optimisme itu yang harus diangkat," terang Jokowi. Namun untuk saat ini, Jokowi meminta mitigasi agar menjaga sektor pariwisata dan membuat kebijakan yang tepat sasaran dengan menyiapkan stimulus ekonomi bagi para pelaku di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar bisa bertahan dan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Di sisi lain, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira Prawira meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha khususnya sektor perhotelan di tengah pandemi ini. Ia mengusulkan industri perhotelan diikutsertakan dalam menampung pasien Covid-19 agar bisnis tetap berjalan.

Virus korona (Covid-19) tak menghambat rencana merger dan akuisisi (M&A). Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menjanjikan akan mempermudah selama masa pandemik ini dan telah memberikan pelonggaran untuk pelaporan aksi korporasi tersebut, salah satunya, laporan terkait M&A bisa disampaikan setelah periode kebijakan bekerja dari rumah (work from home) berakhir. Hal ini juga berlaku untuk perpindahan aset produktif. Pelonggaran ini merujuk pada keterangan tertulis di situs KPPU dan juga seperti dilansir Salah satu staf Humas KPPU ketika dihubungi KONTAN, Rabu (15/4) yang mengatakan, penyampaian pemberitahuan M&A lebih lanjut akan dijelaskan pada situs dan media sosial KPPU. Meski demikian, sejauh ini KPPU belum membuat kebijakan baru.

Komisi mencatat, pemberitahuan M&A pada tahun ini cukup marak. Hingga 15 April 2020, sudah ada 66 pemberitahuan rencana M&A sedangkan pada tahun lalu hanya 38 perusahaan. Bahkan, pemberitahuan akuisisi tersebut melibatkan perusahaan besar antara lain: 1) PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) mengakuisisi Moka Technology Solutions Pte Ltd.; 2) PT Bio Farma mencaplok PT Indofarma Tbk dan PT Kimia Farma Tbk; 3) Marubeni Corporation mengambil alih operator bengkel merek 1 Station, PT Bquik Otomotif Indonesia; 4) PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), anak usaha Grup Indofood menjajaki akuisisi Pinehill Company Limited atau Grup Pinehill ( produsen mi instan sekaligus pemegang lisensi Indomie di Arab Saudi, Turki dan Afrika ); dan 5) Akuisisi saham PT Link Net Tbk (LINK) oleh PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV).

Beban utang valas dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), berpotensi membuat kantong perusahaan jebol dikarenakan anjloknya nilai tukar rupiah atas dolar AS. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, saat ini penjualan BBM Pertamina turun sangat dalam hingga 34,6 persen secara nasional dan merupakan penurunan penjualan paling rendah dalam sejarah Pertamina. Nicke menjelaskan, ada dua skenario yang dibuat perusahaan sesuai arahan pemerintah. Pertama, skenario berat dengan asumsi Indonesia Crude Price (ICP) 38 dolar AS per barel dan yang kedua, skenario sangat berat ICP diasumsikan turun ke 31 dolar AS per barel.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengakui, mayoritas utang yang dimiliki oleh PLN saat ini berbentuk valas. Zulkifli menjelaskan, adanya kebutuhan dana untuk investasi yang tidak sedikit sementara ruang pinjaman yang di sediakan oleh perbankan nasional hanya maksimal Rp 140 triliun, membuat PLN harus meminjam dari bank di luar domestik. Zulkifli menyebutkan, setiap pelemahan senilai Rp 1.000 per dolar AS, biaya yang ditanggung PLN bisa meningkat Rp 9 triliun.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto ,mengatakan berdasarkan catatan pihakanya, neraca perdagangan selama periode Januari-Maret 2020 surplus sebesar US$ 2,62 miliar dengan nilai ekspor US$ 41,79 miliar dan impor US$ 39,17 miliar atau lebih baik dibanding periode sama tahun lalu. Namun menurutnya, komposisi impor sepanjang triwulan pertama perlu menjadi perhatian dimana Impor barang konsumsi naik berkebalikan dengan turunnya impor bahan baku dan barang modal yang akan berpengaruh pada pergerakan sektor industri perdagangan dan juga pembentukan modal tetap bruto atau investasi.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan, Kasan Muhri dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani ditempat terpisah juga mengatakan hal yang senada, menurut keduanya surplus neraca perdagangan dipicu oleh penurunan impor yang lebih besar dari penurunan ekspor dimana sebagian besar impor bahan baku dan barang modal didominasi dari Cina. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan arus barang dari negara itu dan beberapa negara utama terhambat sehingga menyebabkan impor Indonesia turun. Keduanya menjelaskan mengingat impor didominasi oleh bahan baku dan barang modal yang sangat dibutuhkan industri, penurunan impor ini dikhawatirkan justru akan menurunkan kinerja ekspor beberapa bulan ke depan, bahkan dapat mengancam eksistensi dan pertumbuhan industri dalam negeri dan berdampak terutama ke ekspor produk manufaktur

Shinta menambahkan, Pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan ekspor komoditas mentah sebagai penghasilan karena agregat permintaan dunia juga turun drastic kecuali bahan baku obat-obatan dan alat kesehatan. Berdasarkan data Riset IHS Markit, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia menurun, sehingga menurut Faisal yang perlu dikhawatirkan adalah tekanan kondisi ekonomi dalam negeri akan menekan manufaktur.