PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat aktivitas bertransaksi daring para pengguna Mandiri Online tembus Rp 3 triliun per hari pada Maret 2020. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi berharap, frekuensi harian transaksi Mandiri Online dapat terus meningkat terutama setelah adanya inisiatif kami menaikkan limit transfer via Mandiri Online untuk sesama rekening Mandiri dan antarbank menjadi total Rp 400 juta.

Hery menjelaskan, Mandiri Online saat ini menjadi produk utama yang ditawarkan Bank Mandiri kepada nasabah ritel karena menjadi platform yang dapat mendukung berbagai produk perseroan, yang menjadikannya sebagai salah satu alat bayar paling multifungsi.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rully Setiawan Republika mengatakan, perseroan akan terus meningkatkan inovasi pada produk Mandiri Online ini agar bisa memenuhi berbagai kebutuhan nasabah dan masyarakat luas. Terkait transaksi e-money relatif stabil, namun terjadi penurunan e-money sekitar 9 persen karena masyarakat harus bekerja di rumah.

Seiring kampanye social distancing, Bank Mandiri juga memastikan kesiapan seluruh jaringan anjungan tunai mandiri (ATM) untuk mengantisipasi kebutuhan transaksional nasabah.

Pada 14 April, Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan rilis terkait outlook ekonomi dunia yang berjudul “The Great Lockdown”. IMF memperkirakan, the great lockdown saat ini akan menjadi resesi terburuk sejak the great depression pada era 1930-an. IMF juga memberikan sinyal bahwa ekonomi dunia berpotensi pulih pada 2021. Upaya mencegah kebangkrutan di sektor korporasi (swasta dan BUMN) memang perlu menjadi perhatian bagi pemegang otoritas ekonomi. Ini mengingat, kebangkrutan di sektor korporasi dapat menimbulkan dampak turunan (multiplier effect) yang luas.

Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) pada akhir Maret lalu merilis outlook-nya terkait prospek korporasi di tengah Covid-19. S&P banyak melakukan penurunan (downgrade) outlook terhadap korporasi di sejumlah negara. Korporasi yang paling terdampak (highly-impacted) selama Covid-19 ini meliputi penerbangan, otomotif, perhotelan, produk konsumer, gaming, ritel, bahan bangunan, pertambangan, perminyakan, dan infrastruktur transportasi.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai kebijakan dan stimulus ekonomi untuk meminimalisasi dampak Covid-19. Pemerintah telah menerbitkan Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Korona, mengeluarkan stimulus ekonomi sekitar Rp 405 triliun bagi rumah tangga dan dunia usaha, juga memberikan dukungan kebijakan relaksasi kredit perbankan dan perpajakan. BUMN memiliki ULN sebesar 55,41 miliar dolar AS atau sekitar 27,13 persen dari total ULN korporasi. Tingginya ULN tentunya menjadi beban tambahan tersendiri bagi korporasi (termasuk BUMN) dan menekan nilai tukar rupiah.

Analis Republika Sunarsip, mengusulkan perlu diciptakan terjadinya mekanisme lindung nilai di antara korporasi sendiri (mutual hedging), adanya mekanisme fasilitas penyediaan valas oleh BI dengan biaya yang wajar untuk memenuhi kebutuhan impor dan pembayaran ULN, dan perlunya otoritas ekonomi perlu menyiapkan forum yang memungkin kan dilakukan restrukturisasi ULN.

BRI Syariah tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan teknologi finansial (tekfin) dalam penyaluran pembiayaan baik kredit usaha rakyat (KUR) maupun dana bergulir, seiring dengan upaya mitigasi penyebaran wabah dan pemberlakuan pembatasan sosial.  Sekretaris Perusahaan BRI Syariah Mulyatno Rachmanto, mengatakan bahwa BRI Syariah telah menyalurkan Rp 1,28 miliar pembiayaan KUR selama Januari-Maret 2020. Mayoritas KUR disalurkan pada sektor produksi industri pengolahan, jasa-jasa, serta perikanan dan pertanian. Penyaluran KUR BRI Syariah terus meningkat setiap tahunnya.

CEO perusahaan tekfin peer to peer lending, PT Ammana Fintek Syariah, Lutfi Adhiansyah menyampaikan, sudah ada pembicaraan antara pemerintah dengan asosiasi tekfin terkait hal penyaluran dana namun masih harus ada pembahasan terkait sisi regulasi.  Pemerintah bisa menyalurkan dana untuk tekfin melalui perbankan yang sudah memiliki credit scoring sesuai standar pemerintah. 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan, sudah banyak bank yang bekerja sama channeling dengan perusahaan tekfin untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan. Menurut Iskandar, kerja sama yang lebih luas di antara bank dengan tekfin sangat terbuka, termasuk dalam penyaluran KUR syariah.

Perum Bulog akan menyerap langsung gabah ke petani untuk menjaga pasokan pangan selama masa pandemi Covid-19. Badan usaha milik negara ini juga akan mengimpor sejumlah komoditas pangan nonberas. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan Bulog sudah memetakan 10 wilayah produsen gabah. Target pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 950 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan penyaluran program ketersediaan pasokan dan stabilitas harga sebanyak 1,2 juta ton.

Bulog juga bekerja sama dengan pihak swasta dan pembelian gula dari Sugar Group Companies Lampung sebesar 15 ribu ton. Selain itu, Bulog mengajukan impor gula mentah melalui PT Gendhis Multi Manis secara bertahap. Bulog juga akan mendatangkan daging kerbau sebanyak 5.000-ton selama Maret-Mei 2020. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Eko Taufik Wibowo, mengatakan RNI mendapat izin impor gula mentah pada pertengahan April lalu, guna mewaspadai keterlambatan realisasi impor gula dari India. Lelang akan digelar pada pertengahan hingga akhir bulan ini dan realisasi impor bisa dilakukan pada awal Mei mendatang. 

Direktur Utama PT Berdikari, Harry Warganegara, mengatakan telah mendapat penugasan impor daging sebanyak 50 ribu ton pada 2020, meliputi daging kerbau dan daging sapi Brasil. Wakil Ketua Komisi BUMN DPR, Aria Bima, meminta pemerintah tak sekadar menyiapkan pasokan jangka pendek, tetapi juga untuk jangka menengah dan panjang untuk menghitung kebutuhan pangan dalam negeri. Pemerintah diminta mengoptimalkan pasokan dalam negeri sebelum mengimpor.

Pasar Jaya bekerja sama dengan sejumlah perusahaan retail untuk menyiapkan bantuan bahan pokok bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang terimbas Covid-19. Paket berisi beras, sarden, minyak goreng, dan sebagainya itu akan disalurkan untuk 1,2 juta keluarga pada 9-24 April ini. Sekretaris Dewan Pengawas Pasar Jaya Sutrisno Muslimin menyebutkan salah satu mitra mereka adalah Transmart Carrefour. Sutrisno mengatakan walaupun dari sisi harga lebih tinggi, namun langkah itu diambil untuk menjamin suplai bahan pokok sesuai dengan waktu penyaluran yang ditetapkan.

Sutrisno tak menyanggah tudingan bahwa Pasar Jaya sempat telat menyalurkan bantuan sosial ke sejumlah kelurahan. Menurut dia, keterlambatan itu disebabkan adanya kendala teknis. Apalagi, pegawai pengemasan juga harus tetap bekerja dengan menerapkan protokol jaga jarak untuk mencegah penularan Covid-19. Vice President Corporate Communications Transmart Carrefour Satria Hamid membenarkan kerja sama jaringan supermarket itu dengan Pasar Jaya. Transmart Carrefour menyediakan 202 ribu paket bahan pokok yang sudah ditentukan isinya. 

Ketua Komisi Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Abdul Aziz menerima laporan dari masyarakat perihal telatnya penyaluran bantuan sosial oleh Pasar Jaya. Menurut dia, Pasar Jaya bisa lebih kreatif mencari alternatif bahan pokok lain sehingga tidak bergantung pada satu jenis barang saja.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengkaji permohonan revisi rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2020 dari sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sektor hulu minyak dan gas. Deputi Operasi SKK Migas, Julius Wiratno, mengatakan wabah Covid-19 membuat pelaku usaha hulu migas kesulitan mencapai target produksi. Hingga pekan lalu, kata dia, SKK Migas telah menerima permintaan evaluasi dari 14 KKKS. Julius mengatakan SKK Migas masih mengkaji perubahan RKA yang diajukan KKKS dengan berbagai asumsi dan skenario. Ketua SKK Migas Dwi Soetjipto menyatakan telah mengajukan sejumlah stimulus untuk menjaga nilai keekonomian proyek hulu migas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, salah satunya berupa penundaan penempatan dana abandonment site restoration (ASR) tahun 2020. Distribusi material tersendat serta produktivitas juga menurun akibat pergerakan tenaga kerja yang terbatas. 

Di sisi lain, permintaan terhadap minyak dan gas terus menurun di tengah limpahan pasokan. Direktur PT Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf, mengatakan tengah mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan revisi rencana kerja dan anggaran kepada SKK Migas. Pertamina EP tengah mengkaji ulang rencana pengeboran sumur. Adapun PT Medco Energi Internasional Tbk memangkas target produksi dari 110 ribu BOEPD menjadi 100-150 ribu BOEPD. 

Tiga perusahaan negara, yaitu PT Len Industri, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), akan memproduksi massal alat bantu pernapasan atau ventilator. Direktur Utama Pindad Abraham Mose menyatakan perusahaan sedang menunggu lisensi dari Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK). Pindad memiliki tiga jenis ventilator yang siap diproduksi. Salah satunya dibuat menggunakan ambu bag. Adapun dua lainnya berupa fully featured ventilator dan ventilator portabel yang merupakan hasil kerja sama dengan Universitas Indonesia. Abraham menyatakan hasil produksi akan lebih dulu disalurkan ke rumah sakit milik Pindad yang memiliki 70 kamar dan tiga ruang isolasi. 

Direktur Produksi PTDI Ridlo Akbar mengatakan perseroan tidak merancang sendiri alat bantu pernapasan, melainkan menggandeng Institut Teknologi Bandung serta Institut Teknologi Sepuluh Nopember. PTDI menargetkan produksi hingga 500 unit alat bantu pernapasan tiap pekan. Sedangkan untuk PT LEN menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyiapkan rancangan industri purwarupa ventilator. BPPT tengah menunggu hasil uji dari BPFK. Direktur Utama PT LEN Zakky Gamal menargetkan produksi ventilator hingga 50 unit per hari pada Mei.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan hingga saat ini belum ada satu pun perusahaan lokal yang memproduksi ventilator. Bahan baku menjadi salah satu penyebab industri ini belum hadir di Indonesia. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam mengatakan salah satu stimulus dari pemerintah adalah berupa pembiayaan untuk pengembangan purwarupa ventilator yang sesuai dengan standar medis melalui metode rekayasa balik. Stimulus lain yang akan diberikan berupa kemudahan ketentuan larangan terbatas impor bahan baku atau komponen ventilator. Kementerian Perindustrian juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memberi relaksasi uji performa ventilator produk lokal. 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berusaha mengejar penyelesaian rencana induk pemindahan ibu kota negara. Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, meski pemerintah tengah menghadapi pandemi Covid-19, lembaganya harus meneruskan sebagian pekerjaan yang sudah direncanakan agar megaproyek itu tak tertunda terlalu jauh. Rudy menambahkan, kelanjutan proyek pemindahan pusat pemerintahan itu sama sekali tak mengusik alokasi dana untuk pengendalian Covid-19. Rudy memastikan pengerjaan yang tidak krusial bisa ditunda.

Sejak akhir tahun lalu, pemerintah menyusun regulasi ibu kota baru yang akan berada di sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, namun pembangunan infrastruktur dasar tertunda karena wabah merebak. Meski tertunda, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan perencanaan ibu kota baru tak perlu dihentikan. Dengan begitu, persiapan menuju groundbreaking bisa dilakukan pada tahun ini, atau selambat-lambatnya tahun depan.Kepala Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan lembaganya masih melanjutkan penyusunan desain kawasan inti ibu kota seluas 5.644 hektare. Menurut dia, Kementerian PUPR belum mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru.  

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian ikut menambahkan, unitnya juga masih mematangkan rencana jaringan jalan di kawasan ibu kota baru.

Menurut laporan Satuan Petugas Waspada Investasi (SWI), selama periode Januari - Maret 2020 ditemukan 508 entitas Financial technology ( Fintech) lending ilegal. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 399 entitas. Menurut Ketua Tim Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) Tongam Lumban Tobing kepada Bisnis, Minggu (19/4), perusahaan fintech lending ilegal menyasar masyarakat yang memerlukan uang untuk memenuhi keperluan pokok atau yang bersifat konsumtif, kemudian mengenakan bunga tinggi serta jangka waktu pinjaman yang pendek, mereka selalu meminta izin untuk dapat mengakses semua data kontak di handphone peminjam yang sangat beresiko bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tumbur Pardede mengatakan terdapat dua hal mendasar yang mendorong kian maraknya Fintech lending ilegal yaitu akses berbasis daring dan makin dikenalnya industri peer-to-peer (P2P) lending yang hadir di Indonesia sejak 3 tahun yang lalu. Beberapa praktisi fintech ditempat terpisah menyayangkan menyayangkan belum adanya ketentuan pidana terhadap pelaku ?ntech lending ilegal, seperti yang diutarakan secara terpisah oleh Chief Executive Officer (CEO) Kredivo Alie Tan dan CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Tambunan, dan mereka berpendapat saat ini pencegahan berada pada kesadaran pengguna, hal ini juga diutarakan Chief Risk and Sustainability Officer Amartha Aria Widyanto bahwa perusahaan yang ditanganinya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai legalitas Fintech lending.

Pandemi virus corona (Covid-19) mendorong perubahan perilaku konsumen Indonesia terkait gaya hidup dan pola berbelanja. Hal itu terungkap dalam survei Covid-19 Where Consumers Are Heading? yang dilakukan oleh Nielsen. Managing Director Nielsen Connect Indonesia Dede Patmawidjaja menyatakan dengan berkurangnya aktivitas di luar rumah, perencanaan belanja melalui online serta memasak di rumah akan menjadi kegiatan yang lebih sering dilakukan oleh konsumen Indonesia. Ini yang mendorong peningkatan kebutuhan akan produk bahan baku dan segar.

Managing Director Asia Tenggara Nielsen Vaughan Ryan menjelaskan, bahwa di 11 negara Asia, sebagian besar konsumen telah kembali memprioritaskan makan di rumah, meliputi Tiongkok, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, dan Vietnam. Pergeseran dari makan di luar rumah ke pengiriman makanan di rumah, makanan dibawa pulang (takeaways), dan memasak selama periode Covid-19 tidak hanya secara lokal diwarnai oleh kebiasaan konsumsi tradisional, tetapi juga oleh tindakan karantina dan penutupan yang berbeda di masing-masing negara.