Program Pra-Kerja yang awalnya terbatas di sejumlah wilayah kini terbuka untuk peserta di seluruh Indonesia. Pemerintah mengubah akses pelatihan tatap muka menjadi online.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto menuturkan, meski sifat pelatihan terbuka, tetapi program hanya berlaku untuk warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang menempuh pendidikan serta belum bekerja, atau pekerja yang dirumahkan atau kehilangan pekerjaan akibat Covid-19.

Pendaftaran program ini telah dibuka sejak 11 April 2020 dan terbagi menjadi 30 gelombang, dengan total target peserta sebanyak 5,6 juta orang. Proses seleksi akan mengandalkan basis data dari Kementerian Tenaga Kerja, BP Jamsostek, hingga Kementerian Sosial.

Peserta yang terpilih mengikuti program Pra-Kerja akan menerima dana untuk membeli modul pelatihan. Bahan pelatihan dapat diakses di sejumlah platform, seperti Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu, dan Sisnaker. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk program ini, dan akan disalurkan melalui mitra pembiayaan yang telah digandeng pemerintah.

Namun, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira, menilai program ini tak tepat untuk menanggulangi PHK akibat Covid-19. Bhima melihat, masyarakat yang ekonominya tertekan akibat Covid-19 lebih butuh bantuan tunai untuk bisa makan, ketimbang mendapat pelatihan. Dia khawatir masyarakat juga kesusahan bisa mendaftar dan mengikuti pelatihan karena semuanya serba online.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, Subandi, berharap pemerintah kembali melonggarkan impor untuk pasokan bahan baku industri makanan dan minuman dalam negeri di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Adhi Lukman, memperkirakan industri berpotensi kekurangan bahan baku, khususnya garam, gula, dan daging pada Juni mendatang atau setelah Lebaran berakhir. 

Wakil Ketua Umum Gapmmi Rachmat Hidayat dan Direktur Jenderal Industri Kecil-Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih mengatakan selain kesulitan mendapatkan bahan baku impor, pengusaha juga dipusingkan oleh fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS), dan memerlukan relaksasi untuk komoditas lain, misalnya susu dan turunannya, kedelai, serta daging.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Suhanto, mengatakan harga rata-rata nasional barang kebutuhan pokok saat ini umumnya relatif stabil dibanding bulan lalu, tetapi diperkirakan akan masih ada harga komoditas yang naik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Dody Dalimunthe, mengatakan sebagian besar tertanggung asuransi terkena dampak penyebaran Covid-19, yang mengakibatkan kegiatan usaha dan pendapatannya menurun, menyebabkan kemampuan untuk membayar premi asuransi juga berkurang.

Perpanjangan maksimal waktu pembayaran premi yang diberikan adalah empat bulan, untuk tagihan premi yang jatuh tempo setelah Januari 2020. Industri juga tetap menjalankan bisnis seperti biasa, tak terkecuali pemenuhan kewajiban pembayaran klaim.

Direktur Utama BCA Finance Roni Haslim mengatakan permohonan penundaan pembayaran dari nasabah melonjak. Industri pembiayaan juga melakukan penyesuaian termasuk merevisi target penyaluran pembiayaan secara online.

Industri pinjam-meminjam berbasis teknologi (fintech peer-to-peer lending) berstrategi dengan cara mengoptimalkan kolaborasi dengan platform e-commerce untuk menjaring calon borrower potensial, dikarenakan transaksi bisnis melalui e-commerce melonjak signifikan.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, Tumbur Pardede, menuturkan siasat lain yang dilakukan perusahaan fintech lending adalah mengubah target sasaran penerima peminjam, di antaranya sektor yang bergerak di bidang kesehatan, pertanian, maupun perdagangan besar dan eceran.

Sejak Maret 2020, International Data Corporation (IDC) International memproyeksikan pandemi corona bakal membuat anjlok belanja korporasi untuk keperluan teknologi informasi (TI) di kawasan Asia Pasifik dari 5,2% menjadi 1,2% pada 2020 dari tahun sebelumnya dan diperkirakan bisa makin tajam sepanjang tahun ini.

Menanggapi proyeksi tersebut, Ketua Bidang Industri 4.0 Masyarakat Telematika (Mastel) Indonesia Teguh Prasetya  memperkirakan belanja TI di Tanah Air tahun ini bisa anjlok hingga 0% dengan salah satu faktor utama penurunan tersebut adalah peralihan ke perangkat lunak komputasi awan (Cloud) yang dapat mengurangi anggaran korporasi hingga 80%.

Ketua umum Mastel Indonesia, Kristiono dan Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute  Heru Sutadi menambahkan, meski permintaan dan konsumsi mengalami pertumbuhan sejak imbauan beraktivitas dari rumah namun tidak diiringi kenaikan daya beli akibat terganggunya dunia usaha dan produksi, dimana hal ini akan berdampak kepada kelangsungan bisnis vendor penyedia perangkat TI

Namun disisi lain, Kristiono juga berpendapat  wabah COVID-19 justru akan mengakselerasi proses transformasi digital di banyak sektor dan berkontribusi pada penguatan industri TI nasional.

Ekonom senior Australia & New Zealand Banking Group Betty Wang, dilansir Bloomberg, Senin (13/4) mengatakan Kendati pulih dari wabah COVID-19, kontraksi perdagangan luar negeri China diperkirakan berlanjut dan tidak akan mengejutkan melihat ekspor China turun dua kali lipat pada kuartal kuartal II/2020 meskipun peningkatan pengiriman obat-obatan sedikit mengimbangi kerugian.

Hal senada diuatarakan Larry Hu dari Macquarie Group Ltd yang mengatakan pertumbuhan ekspor dapat turun lebih jauh pada April-Juni yang dapat membuat kinerja tahunan terjungkal 13% akibat langkah-langkah domestik untuk mengekang wabah. Ekonom UBS Ning Zhang juga memperkirakan ekspor menurun 20% antara April dan Juni dengan potensi resesi di AS, Eropa, Jepang, dan beberapa negara berkembang.

Wang menambahkan, permintaan global tertekan oleh langkah-langkah pencegahan penyebaran virus corona di berbagai negara utamanya pasar ekspor Utama China termasuk Uni Eropa dan AS yang diperkirakan akan merosot sedikitnya 10% pada Maret 2020.

Ironisnya, tepat ketika pasar luar negeri mereka tutup, menurut Kementerian Perdagangan China, mayoritas eksportir telah kembali ke kapasitas produksi 70% namun sayangnya pabrik-pabrik menghadapi banyak pembatalan pesanan.

Sementara itu, Dirjen WTO Roberto Azevedo dalam ke-terangan resmi pekan lalu. menyatakan 2020 bisa menjadi pukulan terbesar bagi perdagangan internasional sejak Depresi Besar atau the Great Depression pada 1930-an melebihi kemerosotan perdagangan yang terjadi saat krisis ?nansial global 2008-2009 dan melihat ekspektasi pemu-lihan pada 2021 sesungguhnya tidak pasti dengan hasil bergantung pada durasi wabah dan efektivitas respons kebijakan.

Di sisi lain, ia mengatakan jika negara-negara bekerja sama, pemulihan akan jauh lebih cepat ketimbang masing-masing negara bertindak sendiri, perdagangan akan menjadi unsur penting, bersama dengan kebijakan fiskal dan moneter.

Penyedia layanan fintech peer to peer (P2P) lending PT Lunaria Anua Teknologi atau KoinWorks meraih dana sebesar US$ 20 juta dalam bentuk ekuitas dan pendanaan pinjaman.

Melalui keterangan tertulis yang diterima Investor Daily, Senin (13/4) Executive Chairman and Co-Founder KoinWorks Willy Arifin menyebutkan dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan memfasilitasi penyaluran pembiayaan  untuk mendukung UKM digital selama Covid-19 mewabah.

Masih berdasarkan keterangan Willy, dari sisi ekuitas, KoinWorks telah mengumumkan penerimaan pendanaannya dari investor seperti Quona Capital, EV Growth, dan Saison Capital, bersama dengan investor lainnya salah satunya perbankan global asal Belanda, yaitu Triodos Bank.

CEO and Co-Founder KoinWorks Benedicto Haryono menambahkan , investasi dari Tridos menunjukan kepercayaan diri atas kemampuan perseroan ketika kondisi perekonomian tengah bergejolak.

Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra mengatakan, OVO terus berupaya sekuat tenaga untuk membantu pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. OVO akan berperan untuk mendistribusikan dana bantuan pemerintah guna meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja muda Indonesia setelah sebelumnya menjadi mitra resmi uang elektronik, bersama dengan bank badan usaha milik negara BNI, untuk Program Kartu Prakerja yang diluncur-kan pemerintah.

Sebelumnya, OVO telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman pada 20 Maret 2020 dengan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, turut hadir pada acara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Nota kesepahaman ditandatangani bersamaan dengan peluncuran situs resmi Kartu Prakerja, yakni prakerja.go.id.

Menurut Direktur Jenderal Industri Kecil-Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih, sekitar 20 persen industri kecil dan menengah (IKM) harus tutup akibat dari dampak wabah Covid-19. IKM juga mengalami penurunan permintaan hingga 70 persen.

Kementerian Perindustrian, kata Gati, telah mengatur ulang alokasi anggaran untuk membantu IKM dan membangun pusat bahan baku yang akan dijalankan secara digital. Pemerintah juga akan merevitalisasi sentra industri dengan memperbarui alat produksi pelaku usaha, agar meningkatkan kapasitas produksi dan jenis produk yang dihasilkan.

Ketua Bidang IKM Asosiasi Pengusaha Indonesia, Nina Tursina, mengatakan pelaku usaha sangat menantikan stimulus pembiayaan dari pemerintah.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunadi dan Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah, Iwan Abdi, menyatakan akan membantu nasabah UMKM dengan menawarkan keringanan pembayaran angsuran serta perpanjangan jangka waktu pinjaman, termasuk penyesuaian bunga dengan syarat tempat usahanya terkena dampak penyebaran Covid-19.

Di tengah momen 22 tahun Kementerian BUMN, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan jatah satu persen dari setoran dividen BUMN diberikan kepada Kementerian BUMN agar Kementerian BUMN tidak hanya sekadar mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memberikan suntikan motivasi serta apresiasi bagi para pekerja yang telah memberikan hasil terbaik. Ia menuturkan, apa yang Kementerian BUMN pelajari tujuh bulan ini dengan pakar independen mengeluarkan kenyataannya yang cukup menyedihkan dimana 68 persen BUMN di anjurkan berkonsolidasi, hanya 10 persen yang siap berdiri tegak, yang lainnya tidak siap.

Di sisi lain, Erick menambahkan, Kementerian BUMN mempelajari sesuatu yang baru dalam meningkatan kinerja perusahaan pelat merah di tengah pandemi Covid-19, kejadian ini mengajarkan agar tidak bergantung pada bangsa lain, sebagai contoh rantai pasokan yang terganggu. BUMN perlu mengubah cara pandang dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tidak terjebak pada layanan birokrasi sehingga mengabaikan aksi korporasi. Perlu adanya keseimbangan dari sisi bisnis perusahaan dan layanan publik.

Pengamat BUMN sekaligus Direktur utama Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI), Toto Pranoto, mengapresiasi keinginan Kementerian BUMN mekanisme peningkatan kinerja pegawai seraya mengingatkan diperlukan penyesuaian secara regulasi. Ia mengambil contoh di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah masuk kategori sangat memadai.

Kementerian BUMN memprediksi dividen perusahaan pelat merah pada 2020 tidak akan tercapai, bahkan pada 2021 hanya tercapai 50 persen. Menanggapi hal ini, Direktur Utama Kraka tau Steel Silmy Karim pada keterangannya beberapa waktu lalu menjelaskan, perencanaan terhadap langkah-langkah pascakorona sangat penting karena harus mengembalikan putaran roda ekonomi, saat ini perusahaan memprioritaskan keselamatan pekerja atau karyawannya dari penyebaran virus korona.

India dan Pakistan berencana mengaktifkan secara parsial “mesin” ekonomi negara, guna mengurangi beban ekonomi yang ditanggung warga. India telah menerapkan kebijakan pembatasan dengan adanya pandemi Covid-19, namun kebijakan tersebut telah menyebabkan hilangnya lapangan kerja bagi jutaan warga, terutama di sektor informal.

Perdana Menteri India Narendra Modi meminta kepada kabinet untuk membuat rencana pengaktifan sejumlah sektor terutama otomotif, tekstil, pertahanan dan elektronika.

Pemimpin Negara Bagian Haryana Manohar Lal Khattar, menuturkan perusahaan dapat memulai seperempat operasi sembari menjaga penutupan wilayah dan jarak sosial dengan membagi negara menjadi tiga zona guna membedakan wilayah mana yang paling banyak terdampak Covid-19.

Dua Menteri Pakistan secara anonim mengungkap bahwa Pakistan masih mempertimbangkan apakah akan memperpanjang kebijakan pembatasan setelah 15 April. Di dalam pertemuan yang digelar oleh Perdana Menteri Imran Khan dan pihak aparat, menyatakan kekhawatiran terbesar sekarang adalah orang mati kelaparan. Perdana Menteri menyusun rencana bertahap untuk membuka beberapa sektor industri dengan tetap mematuhi langkah-langkah keselamatan.