Pembatasan sosial berskala besar (PSSB) memberikan tekanan pada sejumlah sektor bisnis namun ada juga yang mendulang cuan sebagaimana diutarakan oleh Presiden Direktur CSA Institute Ana Santoso, ia mencontohkan sektor barang konsumsi consumer goods terutama perusahaan makanan atau minuman, bidang farmasi dan telekomunikasi termasuk ke sektor yang meraih keuntungan

Hal serupa disampaikan juga oleh Senior Vice President Research Kanaka Hita Solvera Janson Nasrial yang mengomentari kinerja ciamik emiten retail kelas menengah bawah PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dan Analis Ciptadana Sekuritas Robert Sebastian yang menyebutkan performa baik PT Kimia Farma Tbk (KAEF) yang bergerak di bidang farmasi. 

Di sisi lain, Robert menjelaskan emiten pengelola pusat perbelanjaan mengalami tekanan yang cukup berat, seperti PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) yang bahkan telah menutup gerai sejak 30 Maret lalu, contoh lain PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) yang tidak memasang target pada tahun ini.

Analis Panin Sekuritas William Hartanto menambahkan, investor sebaiknya menghindan saham-saham yang berkaitan dengan sektor otomotif dan transportasi. Misalnya, PT Astra International Tbk (ASII), PT Indomobil Sukses International Indonesia Tbk (IMAS) dan PT Blue Bird Tbk (BIRD),  PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk (WEHA).termasuk juga pengelola jalan tol seperti PT Jasa Marga Tbk (SMR) namun sahamnya masih menarik untuk jangka panjang

Penjualan Panasonic Gobel Indonesia (PGI) di kuartal pertama tahun ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebagaimana disampaikan oleh Head of Corporate Communication PGI, Viya Arsawireja dalam jumpa pers melalui telekonferensi terkait peringatan 60 Tahun Kerja Sama PGI, akhir pekan lalu. Sebagai contoh, ia menyebutkan peningkatan penjualan produk AC sebesar 10 persen, bahkan pembersih udara mencapai 190 persen (menjadi Rp 5 miliar dari sebelumnya hanya sekitar Rp 2,8 miliar)

Namun Assistant General Manager Air Conditioner PGI Heribertus Ronny Ardiyanto menyampaikan pada kuartal kedua penjualan PGI mulai mengalami tekanan yang dipicu tutupnya beberapa pusat perbelanjaan khususnya di Jakarta yang menjadi episentrum wabah, sedangkan untuk luar Jakarta penjualan masih cukup stabil bahkan masih ada peluang untuk meningkatkan pasar.

Sementara itu, Head of Life Solution PGI Rawenda mengatakan, hingga saat ini, pabrik PGI masih terus beroperasi karena komitmen PGI selain untuk Menyediakan produk bagi masyarakat namun juga untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke berbagai negara di Timur Tengah dan Vietnam untuk produk kipas ventilasi udara serta komitmen sebagai sentral ekspor di dunia untuk produk pompa air

Namun demikian, ada perubahan operasional pabrik karena mengikuti regulasi pemerintah akibat wabah korona, seperti mengurangi sif / jam kerja hingga meniadakan waktu lembur, memberlakukan program bekerja dari rumah, dan memberlakukan protokol keamanan dan kesehatan, seperti penggunaan APD

PGI juga mendukung upaya pemerintah melawan Covid-19, melalui aktivitas CSR yang salah satunya menyalurkan alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga kesehatan.

Pemerintah menyiapkan fasilitas berupa keringanan khusus bagi debitor program kredit usaha rakyat (KUR) yang terkena dampak wabah Covid-19. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keringanan berupa pembebasan pembayaran bunga dan pokok angsuran paling lama hingga enam bulan.

Airlangga mengatakan debitor KUR juga akan menerima perpanjangan jangka waktu penambahan limit plafon pinjaman dan keringanan persyaratan administrative, baik debitor yang sudah terdaftar maupun calon debitor. Hal ini berlaku bagi debitor KUR kecil dan mikro sektor produksi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap keringanan ini dapat membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bertahan di tengah pandemi. Untuk keperluan ini, pemerintah mengalokasikan subsidi Rp 6,1 triliun.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto, mengatakan pagu total pokok KUR yang tidak perlu disetor ke lembaga keuangan selama enam bulan bisa bergulir untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Keringanan juga diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM yang tercatat dalam program kredit ultra-mikro (UMi) di bawah Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Rully Setiawan, mengatakan segmen kredit UMKM masuk sektor kredit yang paling banyak direstrukturisasi. Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah, Iwan Abdi, mengatakan nasabah UMKM akan mendapat keringanan jika memenuhi beberapa kriteria, antara lain tempat usahanya terkena dampak penyebaran Covid-19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keringanan juga berlaku bagi nasabah yang mengalami penurunan volume penjualan atau pendapatan akibat lesunya permintaan, seperti sektor pariwisata, transportasi, perdagangan, dan pertanian.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan hingga Jumat (10/4) ada sekitar 1,5 juta tenaga kerja yang dirumahkan dan di-PHK. sebanyak 90% dirumahkan dan 10% terkena PHK sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah Sabtu (11/4). Data ini didapatkan dari perusahaan dan serikat pekerja (SP) atau serikat buruh (SB).

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menambahkan hal ini dipicu salah satunya karena produksi bahan baku terhambat sehingga sangat berpengaruh ke produktifitas perusahaan

Penurunan kinerja keseluruhan industri diakui oleh Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, Menurutnya banyak perusahaan mem-PHK karyawan tidak tetap dan ada juga yang meminta pegawai tetap untuk cuti tak bergaji sampai waktu yang tidak ditentukan. Situasi ini turut di amini para pelaku bisnis dari berbagai sektor industri

Dari sektor Transportasi, Ketua Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja, Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan yang juga Ketua Indonesia National Shipowner’s Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan pukulan terjadi secara merata di seluruh moda transportasi seraya menambahkan saat ini merupakan yang terparah dibandingkan krisis yang pernah dialami sebelumnya sehingga membuat perusahaan mengalami negative cash flow

Dari sektor Pariwisata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani dan Ketua PHRI DKI Jakarta Krishandi menjelaskan, sejauh ini terdapat 1.266 hotel yang terpaksa tutup di 31 provinsi, khusus Jakarta 95 hotel dari total sekitar 200 hotel telah menghentikan operasionalnya dan merumahkan sekitar 20 ribu karyawan. Wakil Ketua Umum PHRI Maulana Yusran turut menyayangkan belum adanya komitmen kepala daerah untuk menyelamatkan industri pariwisata, baik dalam bentuk relaksasi pajak daerah ataupun keringanan lainnya padahal industri pariwisata selama ini berperan sangat besar dalam menyumbang perekonomian daerah.

Dari Industri Otomotif, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memangkas target penjualan mobil tahun ini dari 1,050 juta unit menjadi 600 ribu unit. sebagaimana disampaikan Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto. Tiga pabrikan terpaksa menutup sementara pabrik, yakni PT Honda Prospect Motor (HPM), PT Suzuki Indomobil Sales, dan Wuling Motors (Wuling).

Dari Ritel Modern Wakil Ketua Umum Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) Fernando Repi menyampaikan saat ini pembelian di toko ritel modern seperti supermarket menurun sekitar 20-25% sedangkan untuk fesyen, anjlok hingga 70-80%

Dari Tekstil, Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Rizal Rakhman, produksi tekstil dan produk tekstil (TPT) tahun ini diprediksi merosot lebih dari 50%. Akibat permintaan anjlok dan diperburuk serangan produk impor sehingga menyulitkan pembayaran kredit ke bank dan Ribuan pekerja juga sudah dirumahkan.

Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso juga menuturkan, penjualan semen turun 5,4% dengan kuartal II diprediksi semakin dalam.

Di lain sisi, penjualan properti yang trennya sudah turun 30-50% sejak lima tahun terakhir, kondisinya makin berat dengan adanya pandemi corona sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Theresia Rustandi

Sejumlah bank nasional mulai memberikan fasilitas restrukturisasi atau keringanan pembayaran kredit untuk debitor yang terkena dampak wabah virus Covid-19.

Salah satunya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang telah restrukturisasi kredit 17.481 debitor dengan nilai Rp 2,8 triliun. Direktur Finance, Planning, and Treasury BTN, Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, BTN menerima permohonan restrukturisasi kredit melalui sistem dan platform online, melalui seleksi ketat.

Bank BUMN dengan nilai restrukturisasi kredit terbesar adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, yaitu Rp 14,9 triliun untuk 134 ribu debitor. Sekretaris Perusahaan BRI, Amam Sukriyanto, mengatakan skema restrukturisasi untuk masing masing debitor berbeda, disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi, dan dengan catatan usahanya masih memiliki prospek yang baik.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengklaim tidak ada bank atau lembaga keuangan yang berkeberatan atau menolak kebijakan restrukturisasi kredit yang menjadi bagian dari stimulus ekonomi untuk meminimalkan dampak Covid-19, karena kebijakan ini juga memberikan insentif bagi mereka. Jika bank atau lembaga pembiayaan tidak menjalankan kebijakan ini, pinjaman debitor yang gagal bayar akan menjadi kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), dan bank yang harus menanggungnya.

Berdasarkan catatan OJK, sebanyak 140 bank, yang terdiri atas 56 bank umum konvensional, 13 bank umum syariah, 7 bank pembangunan daerah (BPD), dan 64 bank perkreditan rakyat (BPR), telah menyediakan fasilitas restrukturisasi kredit.

Dampak pandemi corona (Covid-19) ke sektor otomotif tak main-main. Sejumlah agen pemegang merek (APM) menghentikan operasional dan mengurangi jam produksi.
Bukan hanya demi mengikuti anjuran pencegahan virus oleh pemerintah, langkah para APM mengacu pada proyeksi permintaan pasar yang bakal gembos di sepanjang tahun ini. Beberapa pihak menyampaikan pendapat tentang situasi saat ini:

1. PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mengalami penyusutan penjualan 20% pada Maret 2020 ketimbang Februari 2020 dan diperkirakan bulan April akan lebih turun lebih dalam lagi sebagaimana disampaikan Amelia Tjandra, Direktur Marketing Astra Daihatsu Motor
2. PT Isuzu Astra Motor IndonesiaI (AMI) berencana merevisi target penjualan pada 2020 dan memperkirakan puncak penurunan akan terjadi pada April – Mei 2020 seperti dilansir Ernando Demily, Presiden Direktur IAMI
3. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merevisi proyeksi volume penjualan mobil nasional menjadi 600.000 unit dari sebelumnya sebanyak 1,05 juta unit melalui Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto
4. PT Toyota Astra Motor (TAM) pun siap menurunkan target penjualan dengan mengacu pada target revisi (Gaikindo), hal ini berdasarkan keterangan Henry Tanoto, Vice President TAM.
5. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), melalui Direktur Administrasi, Korporasi dan Hubungan Eksternal, Bob Azam, mengatakan arus kas berpeluang menipis. Dia lebih lanjut mengusulkan, pemerintah dapat memberikan stimulus berupa diskon pajak.

Adapun langkah maupun rencana yang di ambil beberapa APM antara lain:

1. PT Honda Prospect Motor (HPM) akan menutup operasional pabrik di Karawang, Jawa Barat, berkapasitas produksi 200.000 unit per tahun selama dua minggu mulai 13 April 2020, dilansir dari Yusak Billy, Marketing Director HPM
2. Wuling Motors sudah menyetop pabrik di Cikarang, Jawa Barat, berkapasitas produksi 120.000 unit per tahun. sejak 6 April hingga 19 April. Dilansir dari Brian Gomgom, Media Relations Supervisor Wuling Motors
3. PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memangkas jam operasional pabrik Astra Daihatsu yang menyebabkan pabrik berkapasitas produksi 530.000 unit per tahun ini diproyeksi turun produksinya lebih dari 40%
4. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), berkapasitas produksi 320.000 unit per tahun. kini hanya bekerja 35% dari waktu kerja secara umum dan tak menutup kemungkinan ke depan mereka menutup sementara operasional pabrik

Serangan pandemi corona (Covid-19) mengharuskan pemerintah merealokasikan prioritas dan fokus anggaran tahun ini untuk penanganan wabah.
Ekonom Institute for Development on Economics dan Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyarankan pemerintah menunda proyek kebutuhan skala menengah- panjang. Misal, pembangunan Ibukota baru, pelabuhan, dan pembangunan ruas jalan tol.

Anggaran proyek bisa direalokasikan untuk menambah belanja perlindungan sosial dan dukungan ke industri. Anggaran infrastruktur dan belanja modal yang ada di postur anggaran harus mendukung pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Sesuai Perintah Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2020, fokus utama saat ini adalah kesehatan dan keselamatan warga, oleh karena itu Kementerian Keuangan memangkas sejumlah anggaran antara lain:

1. Anggaran Belanja pemerintah pusat Rp 87,5 triliun menjadi Rp 1.596 triliun
2. Anggaran belanja modal kementerian dan lembaga sebanyak Rp 62,2 triliun, atau turun 30% dari sebelumnya Rp 209,5 triliun
3. Anggaran proyek infrastruktur, misalnya, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipangkas 20,4% dari semula Rp 120,22 triliun menjadi Rp 95,68 triliun.
4. Anggaran Kementerian Perhubungan digunting 14,2% dari Rp 43,11 triliun menjadi Rp 36,98 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pada Rabu lalu (8/4) menjelaskan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengharuskan warga mengurangi aktivitas di luar rumah, belajar dan bekerja di rumah guna mengurangi penyebaran virus corona, hal ini berdampak pada aktivitas proyek terganggu bahkan tidak bisa berjalan sehingga pemangkasan dapat dilakukan, begitu juga dengan proyek yang sifatnya tak prioritas diusulkan dikurangi volume pengerjaannya untuk dilanjutkan ke tahun berikutnya.

Hal ini senada dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang mengatakan belanja infrastruktur Kementerian PUPR akan dipilih yang berkualitas dengan tujuan bisa menggerakkan sektor riil di tengah di tengah ketidakpastian ekonomi akibat Covid-19. Pada Senin (6/4) juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, pemerintah hingga kini terus menjaga komunikasi dengan investor meski tak menutup kemungkinan beberapa proyek, temasuk Ibukota Negara baru ditunda sampai situasi berjalan normal kembali.
Meski demikian, Kepala Ekonom Center of Reform on Economics Piter Abdullah mengingatkan Penundaan proyek harus selektif karena anggaran infrastruktur penting untuk mempercepat mendorong pemulihan ekonomi akibat krisis.

Bank Indonesia (BI) mencatat, total nilai transaksi empat marketplace terbesar di Indonesia sepanjang Februari 2020 mencapai Rp 19,33 triliun. Nilai tersebut naik tipis hanya 0,94% dibanding dengan bulan Januari 2020. Sementara total nilai transaksi 14 marketplace terbesar di Indonesia pada Februari 2020 lalu, tercatat sebesar Rp 23,31 triliun, hanya naik sebesar 0.17%.

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy, kenaikan nilai transaksi marketplace Januari yang tidak signifikan jika dibandingkan dengan Februari tahun ini lantaran masyarakat cenderung mengalihkan dana konsumsinya untuk menabung. Masyarakat berjaga-jaga menghadapi situasi kondisi ekonomi yang dilihat sedang melambat di tengah wabah virus korona (Covid-19) ini.

Potensi peningkatan penjualan marketplace, akan mencapai puncaknya pada April dan Mei 2020, sejalan dengan dimulainya bulan Ramadan dan adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini juga dipengaruhi oleh sentimen daya beli masyarakat, apalagi masyarakat pendapatan menengah ke bawah yang cukup berpengaruh pendapatannya dengan adanya PSBB tersebut.

Pemerintah merevisi target penerimaan pajak hingga 23,6% terhadap target di APBN 2020 didasari oleh dampak virus korona (Covid-19) terhadap perekonomian. 

Perhitungan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Pemerintah hanya mematok penerimaan pajak sekitar Rp 1.255,05 triliun, setelah dikurangi target penerimaan cukai dan kepabeanan.

Prediksi terbaru pemerintah ini lebih rendah 5,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun lalu yakni Rp 1.332,1 triliun.

Penjualan industri kimia dasar anorganik turun 20% kuartal I-2020, seiring pandemi virus korona (Covid-19). Adapun kuartal II tahun ini, penjualan industri ini ditaksir anjlok hingga 30%. Ketua Umum Asosiasi Kimia Dasar Anorganik (Akida) Michael Susanto Pardi menuturkan, selain penurunan penjualan, industri ini juga terpukul pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang menyebabkan naiknya biaya produksi karena 50-70% bahan baku masih diimpor.
Michael berharap produksi jangan sampai turun lagi hingga 50%, jika itu terjadi, industri manufaktur tidak akan bertahan ketika rupiah berada di level berapapun. 

Michael menyetujui langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mendorong industri manufaktur tetap berjalan dan tidak ada pembatasan logistik. Terkait dengan stimulus ekonomi untuk meredam dampak pandemi korona, Michael menilai, hal itu belum menjangkau industri kimia. Namun, insentif yang bisa dimanfaatkan industri saat ini adalah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah selama enam bulan, pembebasan PPh pasal 22 impor, dan pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30%.

Michael mengatakan, dengan kondisi pandemi seperti saat ini, industri menghadapi tantangan pengaturan arus kas. Kuartal I tahun ini saja, pendapatan sudah turun 10-30% dan hingga akhir 2020 diprediksi turun 20-50%. Sementara itu, biaya operasional tidak bisa diturunkan sesuai penurunan pendapatan perusahaan. Karyawan belum dirumahkan, tetapi beberapa perusahaan sudah menurunkan kapasitas hingga 50%.