Harga minyak dunia kembali tertekan sekalipun negara-negara produsen yang tergabung dalam Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC) menyepakati pemangkasan produksi. Hal itu mengindikasikan kesepakatan itu diproyeksikan belum cukup untuk mengatasi tekanan akibat lemahnya permintaan meski pemotongan produksi kali ini tercatat empat kali lebih besar dibandingkan dengan saat krisis keuangan glo bal 2008.

Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman menyebut Riyadh akan memangkas total produksi 3,8 juta barel minyak per hari, dari produksi harian sebelumnya, yaitu 12,3 juta barel. Kuwait dan Uni Emirat Arab (UEA) disebut akan memangkas melebihi kesepakatan OPEC sedangkan pemangkasan oleh Brasil, Kanada, Indonesia, dan Norwegia akan mengurangi pasokan hingga 5 juta barel per hari.

Namun menurut analis Aspek Energi, Virendra Chauhan dan Takashi Tsukioka, Presiden Asosiasi Perminyakan Jepang (PAJ) ditempat terpisah, pemotongan tidak akan dapat mendorong harga mengingat skala inventaris dunia dan tidak adanya komitmen dari Amerika Serikat atau anggota G-20 lainnya, Takashi mengharapkan OPEC terus melanjutkan pembicaraan untuk menstabilkan pasar minyak. Sejumlah pengamat menambahkan, tekanan akan menguat jika pemerintah di mayoritas negara di dunia memperluas langkah pemba tasan perjalanan.

Disisi lain American Petroleum Institute-perkumpulan perusahaan penambang minyak AS-mengatakan, kesepakatan OPEC terjadi karena produsen di AS telah lebih dulu menyesuaikan produksi di tengah penurunan permintaan.

Para analis mengamati juga kenaikan cadangan minyak juga berpeluang menekan harga karena menurunkan permintaan. Diperkirakan cadangan minyak di negara-negara maju akan tumbuh pada triwulan II-2020. China juga diperkirakan bakal meningkatkan cadangan minyak hingga 10 persen dibandingkan dengan posisi Maret setelah memulihkan aktivitas ekonomi. Seorang pelaku pasar minyak yang menolak disebutkan namanya mengatakan, cadangan minyak di perusahaanannya akan terus tumbuh, namun relatif lambat Karena kesepakatan pemotongan produksi oleh OPEC.

Setelah itu, fokus utama para pelaku pasar adalah data cadangan strategis AS sebagaimana dicatat Departemen Energi AS.

Implementasi program Kartu Pra kerja, Padat Karya Tunai, serta berbagai bantuan sosial diharapkan dapat dipercepat untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah pandemi.

Berdasarkan data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (8/4/2020) dini hari, total jumlah pekerja dan buruh yang mengalami PHK dan dirumahkan sebanyak 1,2 juta orang dari 74.430 perusahaan. Sektor formal. Sebanyak 1,01 juta orang dari total 39.977 perusahaan sedangkan sektor informal, sebanyak 189.452 orang dari 34.453 perusahaan.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengingatkan perusahaan hendaknya tidak memanfaatkan pandemi ini untuk mem-PHK sepihak, hal ini sebagaimana yang telah terjadi di sebuah department store di Depok, Jawa Barat, yang menutup toko dan mem-PHK 128 karyawan dalam satu hari karena terdampak pandemi Covid-19. Ia menambahkan, beberapa perusahaan telah menempuh jalur lain seperti merumahkan pekerja dengan tetap membayar upah meski tidak lagi utuh, tanpa uang transportasi dan uang makan, ada juga yang melakukan efisiensi biaya operasional, seperti biaya listrik dan air.

Pernyataan di dukung Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan PHK seharusnya merupakan langkah terakhir setelah menempuh opsi yang lain, ia menambahkan pemerintah berupaya melindungi pekerja yang kehilangan nafkah akibat Covid-19 dengan mempercepat program Kartu Prakerja serta program bantuan lain seperti program padat karya.

Survei Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) per 2 April 2020 menunjukkan, sebanyak 60 persen penjualan anggotanya turun 20-40 persen sedangkan sisanya menyatakan turun 10-20 persen. Kenaikan penjualan relatif hanya terjadi untuk beberapa produk di pasar modern, supermarket, dan minimarket yang tetap buka. Ketua Umum Gapmmi, Adhi S Lukman menambahkan jumlah tenaga kerja pada industri makanan minuman sekitar 4,5 juta orang.

Di sektor industri telekomunikasi, Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) mencatat, lalu lintas penggunaan data setelah Covid-19 melonjak 12-16 persen setelah kebijakan berkegiatan dari rumah. Di sisi lain, perusahaan telekomunikasi juga diminta memberikan ke ringanan bagi pelanggan, sepert kuota gratis ke platform pendidikan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum ATSI Ririek Adriansyah

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang diselenggarakan secara teleconference di Jakarta, Senin (6/4) menyampaikan bahwa beban pembayaran bunga utang negara tahun ini diproyeksi naik Rp 40 triliun menjadi Rp 335,2 triliun. “Harga saham kita mengalami penurunan dan nilai tukar alami tekanan. Terjadi arus modal keluar sangat tinggi terutama di pasar SBN hingga Rp 126,8 triliun. Ini bisa dibayangkan, BI sudah melakukan intervensi lewat pembelian SBN untuk menstabilkan harga yang mengalami kejatuhan atau yield dari SBN naik akibat adanya ketakutan, dan capital outflow,” jelas dia.

Kenaikan bunga utang ini antara lain disebabkan oleh:

1. Peningkatan kebutuhan utang, di antaranya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam bentuk pandemic bond serta pinjaman program
2. Lonjakan imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun, dipicu oleh ketakutan investor di pasar keuangan terkait penyebaran Covid-19. Note: Yield SUN tenor 10 tahun per Senin (6/4) mencapai 8,18%. Semenjak Februari hingga akhir Maret 2020, yield SBN sudah mengalami kenaikan 130 bps.
3. Penawaran yang masuk dalam lelang SBN mengalami tren yang menurun, sebagai contoh, penawaran masuk dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) pad a 31 Maret lalu tercatat hanya sebanyak Rp 33,52 triliun dengan Rp 22 triliun diambil atau dimenangkan oleh pemerintah
4. Kondisi nilai tukar rupiah mengalami depresiasi cukup besar menjadi Rp 16 ribu per dolar AS
5. Yield US Treasury (UST) Note 10 tahun Amerika Serikat (AS) turun menjadi di bawah 1% (Termasuk yang terendah dalam sejarah ekonomi AS)

Dengan situasi keuangan dan gejolak ekonomi global seperti saat ini, Sri Mulyani mengakui, perekonomian Indonesia tidak imun meski memiliki fundamental makroekonomi yang cukup kuat dan mempunyai kinerja ekonomi yang cukup baik.

Dikesempatan yang sama, Sri Mulyani memastikan akan berkoordinasi secara erat dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mengantisipasi perubahan minat (mood) investor dan gejolak yang sangat tinggi terkait penyebaran Covid-19 sangat cepat dan luas.

Melalui konfirmasi terpisah, Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan aliran modal asing keluar (capital outflow) dari Indonesia mencapai Rp 167,9 triliun, sebagian besar didominasi pelepasan surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp 153,4 triliun dan saham mencapai Rp 13,4 triliun.

Intervensi BI dan total injeksi ke pasar keuangan dan perbankan telah mencapai Rp 300 triliun, diantaranya:

1. Memutuskan menurunkan tingkat suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate menjadi 4,5% untuk memberikan keringanan kepada dunia usaha.
2. Membeli SBN senilai Rp 166 triliun di pasar sekunder
3. Menurunkan giro wajib minimum (GWM) untuk valas dari 8% menjadi 4% sehingga menambah likuiditas hingga mencapai sekitar US$ 3,2 miliar.
4. Menurunkan GWM rupiah 50 basis poin dengan tambahan likuiditas sekitar Rp 22 triliun dan ditambah awal tahun yang sudah dikendorkan 100 basis poin sehingga menambah likuiditas Rp 50 triliun.

Kementerian Perdagangan baru menghapus sementara larangan terbatas (lartas) bagi komoditas bawang putih dan bawang bombai, dan pada sejumlah alat kesehatan dan bahan baku alat pelindung diri (APD) demi menjamin pasokan dalam negeri. Namun, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi menilai cakupan pelonggaran impor tersebut belum cukup, pemerintah didesak menambah jumlah komoditas yang mendapatkan fasilitas relaksasi impor demi mengamanakan pasokan di dalam negeri selama pandemi COVID-19 berlangsung.

Menurut Subandi, banyak komoditas yang memerlukan pengurangan lartas juga. Misalnya, gula, beras, dan kentang. Menjelang Ramadan, kebutuhan untuk bahan baku ini akan meningkat. Menurutnya, pembebasan sementara syarat laporan surveyor (LS) dan persetujuan impor (PI) untuk produk hortikultura pun dinilai belum memperlihatkan efektivitas, importir masih saja menghadapi sejumlah kendala birokrasi di lapangan.

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat, yang juga dikonfirmasi oleh Sekjen Kemendag Oke Nurwan membenarkan bahwa resminya berupa peraturan pengurangan lartas impor belum diterima, para pelaku usaha masih harus menyertakan PI saat hendak mengimpor bahan baku. Namun, Rachmat menjelaskan bahwa sejauh ini tidak adanya kendala importasi bahan baku.

Dampak penyebaran virus corona terhadap bisnis multifinance di Indonesia diprediksi mulai terlihat pada kinerja April 2020. Sejumlah perusahaan multifinance masih mencatatkan pencapaian kinerja penyaluran pembiayaan yang sesuai target pada kuartal I/2020, sebagaimana dikonfirmasi oleh Direktur Utama PT Mandiri Utama Finance (MUF) Stanley Setia Atmadja. Namun, kuartal kedua akan menjadi tantangan karena kondisi pandemi COVID-19, selain itu, kebijakan sejumlah pabrikan otomotif yang menyetop produksi akan berpengaruh pada kinerja leasing.

MUF telah menargetkan penyaluran pembiayaan 2020 senilai Rp8,8 triliun, atau naik sekitar 9% bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu. Perusahaan anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tersebut membiayai enam segmen produk yaitu mobil baru, mobil bekas, motor baru, motor bekas, multiguna dan syariah.

Sementara itu, Direktur Sales dan Distribusi MTF Harjanto Tjitohardjojo dan Direktur Utama PT BCA Finance Roni Haslim memperkirakan kinerja perseroan pada April ini akan turun disebabkan beberapa kondisi:

1. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung secara global termasuk di Indonesia sehingga berdampak terhadap ekonomi nasional serta daya beli masyarakat
2. Penghentian produksi mobil baru oleh sejumlah pabrikan karena juga terdampak penyebaran corona

Hal yang sama juga dialami oleh Sudjono, Direktur Keuangan PT BFI Finance Indonesia (BFIN) menyatakan nilai pembiayaan pada Maret menurun karena pihaknya sudah melakukan pengetatan atau lebih selektif dalam penyaluran kredit, sebagai langkah antisipasi dari dampak COVID-19 terhadap ekonomi nasional.

Seolah memanfaatkan momentum pandemi, DPR RI bakal memulai pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja bersama dengan pemerintah setelah selesai masa reses pada Maret 2020. Rancangan regulasi yang sempat tenggelam dari diskursus publik akibat wabah COVID-19 akhirnya kembali muncul ke permukaan.

Wakil Ketua Badan Legislatif DPR Ahmad Baidowi mengatakan belum ada tanggal pasti untuk pembahasan RUU Cipta Kerja dengan pemerintah. Salah satu urgensi pembahasan rancangan beleid ini adalah perannya dalam membantu pemulihan perekonomian setelah pandemi COVID-19 reda. Namun, masih terdapat miskoordinasi antarkementerian dan lembaga (K/L) yang mengganjal pembahasan aturan turunan dari RUU Cipta Kerja, contohnya pada ayat baru dalam UU Ketenagakerjaan. Lewat Pasal 88E yang diselipkan dalam UU Ketenagakerjaan, menyebut bahwa upah minimum sektor industri padat karya ditetapkan tersendiri oleh gubernur. Formula yang digunakan bakal diatur melalui PP, namun pemerintah pun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai variabel yang bakal digunakan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan upah minimum yang diatur khusus bagi sektor industri padat karya diperlukan dalam rangka mengakomodasi angkatan kerja yang memiliki keterampilan rendah. Harapannya, dengan upah minimum khusus, semakin banyak angkatan kerja yang terserap dan mengakomodasi kebutuhan industri padat karya yang banyak gulung tikar.

Ada pula pasal teknis terkait perizinan yang masuk dalam RUU Cipta Kerja yang justru tidak dipahami maksudnya oleh kementerian/lembaga terkait, yaitu usulan revisi atas Pasal 350 Ayat 5 dari UU Pemda, tertulis bahwa kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha secara elektronik sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ekonom senior Indef Enny Sri Hartati mengatakan, kondisi pandemi sekarang tidak memungkinkan pemerintah dan DPR untuk melakukan pembahasan intensif untuk membedah dan menjawab berbagai polemik dalam rancangan beleid itu. Kalau RUU-nya tidak berpolemik, bisa. Masalahnya semua bab ada polemiknya.

RUU Cipta Kerja juga bukan jawaban atas pemulihan ekonomi seusai wabah COVID-19 terjadi di Indonesia karena aturan ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah secara jangka panjang, sedangkan pemulihan ekonomi adalah masalah jangka pendek. Lebih baik pemerintah bersama DPR lebih fokus untuk membahas Perppu No. 1/2020 yang saat ini juga penuh polemik dan memiliki potensi moral hazard yang tinggi.

Direktur Penyuluhan , Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa, fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) bagi obat-obatan, peralatan kesehatan, dan jasa selama April hingga September 2020 diberikan bagi badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan pandemi Covid-19. Pembebasan pajak itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020.

Pembebasan dari pemotongan juga berlaku atas PPh Pasal 22 impor, Pasal 22 atas penjualan barang, Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Menurut Hestu, DJP sedang menyiapkan aplikasi untuk pengajuan surat keterangan berbasis daring, yang dapat diakses melalui ponsel atau melalu laman DJPonline.

Peneliti Danny Darussalam Tax Center, B Bawono Kristiaji mengemukakan, hingga awal April ini sudah ada 113 negara, termasuk Yunani dan China yang tidak hanya memberikan fasilitas pembebasan PPN dan PPh untuk alat Kesehatan dan farmasi, tetapi juga menangguhkan kewajiban perpajakan dan memberikan insentif untuk menjamin arus kas perusahaan. Menurut Bawono, paradigma pajak memang harus diubah, bukan untuk mengoptimalkan penerimaan, melainkan menjaga situasi ekonomi di tengah pandemi. 

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, kebijakan pembatasan sosial berskala besar jangan sampai menimbulkan kekacauan karena pasokan dan distribusi logistik tersendat, terutama peralatan kesehatan, obat-obatan, dan barang kebutuhan pokok. Selain itu, diharapkan pemerintah juga dapat meringankan bea masuk dan pajak impor khususnya untuk yang berhubungan dengan penanggulangan pandemi.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto telah menerima laporan realokasi anggaran dari 34 pemerintah provinsi dan 468 kabupaten, tinggal 46 kabupaten dan pada umumnya di Indonesia bagian timur yang belum melakukan pelaporan realokasi anggaran APBD untuk penanganan Covid-19, terkait masalah teknis seperti jaringan internet, dan kemampuan fiskal yang terbatas.

Menurut Ardian, 46 daerah yang belum melaporkan realokasi anggaran kemungkinan sedang menelusuri pos-pos anggaran yang dapat dialihkan untuk penanganan Covid-19. Masih banyak pemerintah daerah yang kemampuan fiskalnya bergantung pada dana transfer pusat. Ketegasan Kemendagri yang akan menjatuhkan sanksi pemotongan dana transfer daerah apabila tidak melaporkan realokasi anggaran, cukup efektif karena akhirnya setiap daerah segera melapor agar tidak terkena sanksi.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, agar pemerintah pusat sebisa mungkin mempercepat proses transfer dana pusat ke daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, agar bisa segera membelanjakan APBD nya untuk kepentingan publik guna menangani Covid-19.

Pelaku usaha sektor ritel perlu aturan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang seragam, agar distribusi pasokan ritel akan terjaga. Terutama untuk di luar wilayah Jabodetabek.

PSBB dilakukan di DKI Jakarta pada 10-23 April 2020, diikuti kemudian oleh Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten Tangerang dan kota Tangerang Selatan. Menurut Ketua Komite Ritel Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tutum Rahanta, aturan terkait distribusi dan logistik produk-produk ritel selama PSBB sudah sinkron, namun pemahaman di tingkat daerah belum seragam.

Dari sisi permintaan konsumen, diperkirakan volume transaksi meningkat 50-100 persen, namun omzet ritel masih sama. Peningkatan volume disebabkan perilaku belanja masyarakat yang cenderung menyetok di rumah, namun frekuensi belanja menurun.

Pemberlakuan PSBB meningkatkan pemesanan bahan pangan dalam jaringan daring melalui aplikasi. Sebagaimana CEO dan Co-Founder Tani Hub Group Ivan Arie Sustiawan menyebutkan, transaksi meningkat hingga 100 persen dan perusahaan tetap memantau kebijakan pemerintah terkait lalu lintas logistik agar dapat tetap lancar melakukan pengiriman, baik dari sisi suplai maupun permintaan. Sementara itu, Digifish Network usaha rintisan bidang perikanan melayani pembelian konsumen secara langsung melalui jaringan teks Whatsapp.

Dalam daftar tahunan miliarder global tahun 2020 yang dirilis Forbes pada Selasa (7/4) tercatat sejumlah ‘orang kaya baru’ gara-gara Pandemi virus corona (Covid-19), tak kurang dari 178 miliarder anyar masuk daftar dengan total kekayaan bersih senilai total US$ 369 miliar.

Nama – nama yang disebutkan diantaranya:

1. Eric Yuan memiliki kekayaan senilai US$ 5,5 berkat Saham aplikasi telekonferensi Zoom Video Communications yang didirikannya meningkat dua kali lipat.
2. Larry Xiaodong Chen dengan kekayaan US$ 4,5 miliar. pendiri situs pembelajaran daring GSX Techedu (opsi pelajar di China untuk belajar secara danng)
3. Byju Raveendran, dengan kekayaan US$ 1,8 miliar. pendiri aplikasi serupa yaitu Byu
4. Dua bersaduara Dimitry Buckman dan Igor Bukhman lewat Playrix yang membesut gim daring Homescapes dan Fishdom
5. Jitse Groen melalui platform jasa pengiriman tanpa tatap muka di Eropa & Israel, yaitu takeaway.com