Kementerian Perindustrian (KemenPerin) memacu pembuatan alat bantu pernapasan atau ventilator di dalam negeri untuk membantu penanganan Covid-19. Sejumlah stimulus dipersiapkan untuk mempercepat produksi.

DirJen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil KemenPerin, Muhammad Khayam, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan sekaligus menyiapkan beberapa kemudahan diantaranya:

1. Pembiayaan untuk pengembangan purwarupa ventilator standar medis
2. Memberikan kemudahan ketentuan larangan terbatas impor bahan baku atau komponen ventilator
3. Pelonggaran uji performa ventilator produk lokal

Secara paralel, pemerintah akan membuat standar jenis dan kualitas alat bantu pernapasan tersebut. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menuturkan, ada komponen elektronik yang belum bisa diproduksi di Indonesia serta kekhawatiran mengenai tingkat higienisnya,

Pemerintah saat ini mengandalkan tim gabungan dari institusi pendidikan dan pelaku industri untuk mewujudkan produksi ventilator lokal. Salah satunya, tim yang terdiri dari Universitas Gadjah Mada, PT Yogya Presisi Teknikatama Industri dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia sedang mempersiapkan pengujian dan evaluasi purwarupa mereka.

Menyusul turunnya konsumsi dan harga minyak mentah dunia imbas dari pembatasan wilayah (lockdown) di berbagai negara, PT Pertamina (Persero) saat ini dalam proses pengadaan untuk menambah volume impor minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG). Hal ini sebagaimana dikonfirmasi oleh Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman, Pertamina melakukan langkah ini untuk mengamankan pasokan energi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Sebagai gambaran, situasi konsumsi di masyarakat selama masa aktifitas bekerja dari rumah (work from home) ini adalah sebagai berikut:

• Konsumsi harian BBM mengalami penurunan sebesar 16% menjadi 113 juta liter dari rata rata konsumsi normal harian sebesar 134 juta liter
• LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi untuk konsumsi rumah tangga cenderung meningkat, tercatat konsumsi naik hampir 1% menjadi 22.117 metrik ton dari normalnya 21.927 metrik ton.
• LPG non subsidi merek Bright Gas kemasan 5,5 kg dan 12,5 kg mengalami peningkatan mencapai 9% dalam tiga pekan

Meski demikian, Pertamina menjamin tetap akan menjaga level stok sebagian besar kebutuhan nasional di atas 22 hari. Adapun gambaran-nya sebagai berikut:

• Premium, Pertalite, dan Pertamax dapat memenuhi ketersediaan di atas 22 hari
• Pertamax Turbo dapat memenuhi ketersediaan sampai 42 hari
• Minyak tanah dapat memenuhi ketersediaan sampai 89 hari.
• Solar dan Dexlite dapat memenuhi ketersediaan di atas 24 hari.
• Pertamina Dex secara nasional dapat memenuhi ketersediaan sampai 53 hari
• LPG mencukupi untuk kebutuhan hingga 16 hari

Meski mengadakan impor, Pertamina tetap mengutamakan penyerapan minyak mentah dalam negeri yang didapat dari bagian pemerintah (government intake), anak perusahaan Pertamina, dan pembelian bagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Hingga akhir Februari, total minyak mentah domestik yang diserap dan diolah Pertamina sebesar 669 ribu barel per hari (bph) atau sekitar 92% dari produksi minyak mentah nasional.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melandai dalam sebulan terakhir, dari Rp14.113 per dolar AS pada 4 Maret 2020 menjadi Rp16.430 akhir pekan lalu. Secara year to date, rupiah melemah 18,49%. Meski demikian, pendapatan ekspor menjadi natural hedge atau lindung nilai alami bagi sejumlah emiten tekstil Tanah Air dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah.

Hal ini sebagaimana dikonfirmasi Direktur Utama PT Trisula International Tbk. (TRIS) Kris S Widjojo, Corporate Communication PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) Joy Citradewi serta Wakil Direktur Utama PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) Anne Patricia Sutanto di tempat terpisah. Ketiganya menyampaikan pendapat senada bahwa penurunan nilai tukar rupiah ini tidak akan berdampak signifikan meski senantiasa mewaspadai pergerakan nilai tukar rupiah terhadap berbagai mata uang lainnya.

Sekitar 70% penjualan TRIS ke pihak adalah penjualan ekspor dengan mengantongi penjualan bersih Rp687 miliar berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2019, kontribusi paling besar adalah nilai ekspor kepada pihak ketiga senilai Rp423,80 miliar. Berdasarkan laporan keuangan tahunan 2019, SRIL melaporkan penjualan US$1,18 miliar, tumbuh 14,30% dari US$1,03 miliar periode 2018. Kontribusi penjualan terbesar berasal dari ekspor US$704,88 juta pada 2019. Joy mengatakan perseroan sejauh ini masih menjadi net exporter.

Begitu juga dengan PBRX yang sebagian besar pendapatannya dalam denominasi dolar AS. Di lain sisi, PBRX memiliki rencana untuk melakukan pembiayaan kembali (Refinancing) fasilitas modal kerja senilai US$138 juta yang akan jatuh tempo 2021 menjadi lebih panjang sampai dengan 2023, fasilitas ini diperkirakan akan berasal dari enam perbankan.

Moody's Investors Service baru-baru ini menurunkan outlook PBRX dari stabil menjadi negatif dikarenakan rencana Refinancing di tengah kondisi yang menantang dan meningkatnya gejolak global serta regional. Saldo kas PBRX senilai US$64 juta per kuartal III/2019 dinilai akan cukup menutupi kebutuhan kas operasional, pengeluaran modal yang direncanakan, dan pembayaran utang jangka pendek serta dividen yang diproyeksikan selama 12 bulan-18 bulan ke depan. Namun di perkirakan tidak cukup untuk menutupi fasilitas kredit bergulir senilai US$138 juta yang jatuh tempo Februari 2021. Meski demikian, Anne menyebut penjelasan Moody's hanya dipakai sebagai persyaratan karena saat ini perseroan tidak memiliki isu permasalahan arus kas.

Ekonomi sedang bergerak dalam kondisi tak normal seiring dampak pandemi COVID-19 di Tanah Air. Pelaku usaha bidang logistik juga mulai merasakan dampak serius sehingga berharap ada stimulus dan insentif dari pemerintah. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan penyedia jasa logistik setidaknya melibatkan tenaga kerja hampir 7 juta orang, mulai dari tingkatan pengemudi, operator, petugas lapangan hingga administrasi yang jenis pekerjaannya bergantung pada pemilik barang atau selaku subkontraktor dari pelaku logistik lainnya, ada yang menerima pembayaran tunai tapi sebagian besar lainnya harus menjalani pembayaran bertempo, mulai masa pembayaran 30 hari hingga 90 hari setelah terima tagihan.

Sebagai wajib pajak, penyedia jasa logistik pun harus membayar kewajiban meski belum terima pembayaran dari pengguna jasa. Yukki mengusulkan beberapa poin usulan terkait relaksasi dan stimulus bagi pelaku logistik, yaitu:

• Relaksasi sektor perpajakan, seperti PPh pasal 21, PPh pasal 25, dan pajak karyawan
• Dukungan arus kas, yang akan sangat membantu modal kerja bagi penyedia jasa logistik, seperti perusahaan forwarder, truk angkutan barang, dan jasa pergudangan bahan baku penunjang manufaktur
• Pemberian masa bebas penumpukan di pelabuhan 5-7 hari untuk barang ekspor dan bahan baku impor penunjang industri pengolahan
• Diskon tarif tol laut untuk distribusi barang antarpulau
• Mengurangi atau menghapus biaya progresif penumpukan barang di terminal

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita menyatakan bahwa permintaan di sektor logistik sudah turun sebesar 50% sebagai dampak penyebaran COVID-19. Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association Denon Prawiratmadja juga menyatakan upaya maskapai untuk mempertahankan bisnisnya membutuhkan insentif, karena kondisi bisnis semakin sulit. Sementara ini, masalah insentif tersebut masih dalam tahap pembahasan, ujar Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso.

Pengembang hunian bersubsidi mempertanyakan keterlambatan dana pencairan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang berimplikasi hukum pada pihak ketiga seperti kontraktor atau supplier bangunan. Marzuki, Komisaris PT Wahyu Inulgi Mandiri Marzuki, pengembang hunian bersubsidi di luar Pulau Jawa, menyatakan bahwa proses pencairan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) masih kerap terlambat, padahal Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR menjanjikan bahwa verifikasi pencairan maksimal 3 hari, bahkan bisa lebih cepat. Marzuki menyayangkan respons lambat dari para pihak terkait menyangkut pencairan KPR FLPP.

Ketua DPD Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat Joko Suranto menilai proses penyederhanan penyaluran FLPP perlu dilakukan mengingat setiap daerah memiliki kultur yang berbeda-beda. Sementara itu, Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Arief Sabarudin menyatakan pihaknya rata-rata mampu menyelesaikan penyaluran FLPP hingga 500 debitur per hari selama bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Arief menjamin penyaluran FLPP tetap berjalan maksimal kendati virus corona mewabah di Indonesia. Rencananya, PPDPP bisa menyalurkan FLPP hingga Rp11 triliun sepanjang tahun ini dengan menyasar 102.500-unit rumah.

Dunia usaha siap menyesuaikan kegiatan bisnisnya di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta yang mulai berlaku pada Jumat (10/4). Di tengah sempitnya ruang gerak tersebut, pebisnis menjamin kelancaran arus barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gubernur menyatakan sejak dilakukan pembatasan sosial maka sejumlah aktivitas penting di Ibu Kota ditutup kecuali delapan sektor yakni kesehatan, pangan, energi, sektor komunikasi, sektor keuangan dan perbankan, logistik termasuk penjual kebutuhan keseharian, dan industri strategis. Dunia usaha menyatakan dukungan atas keputusan tegas yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta.Guna mempersiapkan penerapan PSBB tersebut, pengusaha sudah melakukan beberapa hal. Waketum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan, sejauh ini penerapan sistem bekerja dari rumah atau work from home cukup baik. Beberapa sektor masih menjalankan bisnisnya melalui mekanisme ini. Selain itu, koordinasi antarwilayah daerah penyangga di luar Jakarta yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menjadi penting untuk menjaga agar distribusi bahan pangan tidak terganggu. Salah satu syarat yang perlu dipenuhi adalah perizinan agar proses distribusi dipermudah sehingga peng­usaha dapat beraktivitas dengan baik. Terkait dengan ketersediaan bahan pangan di Jabodetabek, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey menjamin bahwa selama PSBB, sejumlah gerai ritel tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Pemerintah Indonesia harus menghitung secara akurat stok pangan impor untuk 3-4 bulan ke depan, seiring dengan makin maraknya aksi restriksi ekspor bahan pangan yang dilakukan banyak negara untuk mengamankan kebutuhan domestik masing-masing. Tren restriksi ini mulai diperlihatkan oleh sejumlah negara Eropa Timur yang menjadi pemasok gandum utama global. Mengutip Bloomberg, Kazakhstan bakal menerapkan batas ekspor gandum pada April di angka 200.000 ton dan 70.000 ton untuk tepung terigu. Hal serupa dilakukan Rusia yang membatasi ekspor gandum sepanjang April sampai Juni di angka 7 juta ton. Ukraina pun berencana membatasi ekspor selama periode 2019-2020 di angka 20,2 juta ton, meski perkiraan awal Departemen Pertanian Amerika Serikat menyebutkan ekspor gandum Ukraina pada rentang tersebut bakal mencapai 20,5 juta ton.

Laporan analis pasar Fitch Solutions menyebutkan pasokan pangan global sejatinya aman untuk periode 2020—2021. Namun, jika pandemi COVID-19 makin meluas, sehingga kian banyak negara produsen pangan yang memberlakukan pembatasan dan penimbunan secara agresif, pasokan global dipastikan terganggu. Food and Agriculture Organization (FAO) pun memperkirakan pasokan global berpotensi terganggu pada April atau Mei. Hal ini akan dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah pekerja di sektor pertanian yang bekerja akibat kebijakan karantina, penurunan produksi ternak pun berpotensi terjadi akibat gangguan pada logistik pakan.

Kinerja sektor properti pada kuartal II/2020 diprediksi merosot 30%-40% dibandingkan dengan kuartal I/2020 terimbas sentimen negatif pandemi virus corona. Pada kuartal I, sektor properti belum terlalu terpengaruh sentimen negatif Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang mulai meluas secara global pada Januari 2020. Namun, kinerja pasar properti di kuartal I/2020 memang belum cukup memuaskan setelah lesunya industri itu sejak beberapa tahun belakangan. Situasi yang kurang kondusif ini menyebabkan para investor menahan diri sehingga menurunkan kinerja pasar properti dari sisi permintaan. Saat ini, perusahaan pengembang properti juga sulit bergerak dalam hal penjualan lantaran ada imbauan kerja dari rumah (work from home/WFH). Selain itu, adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat COVID-19 juga berpotensi menurunkan permintaan rumah. Sedangkan Indonesia Property Watch (IPW)  mengatakan bahwa perlambatan properti terjadi sejak sentimen COVID-19 mulai melanda Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh IPW, secara umum pasar perumahan sekunder telah menunjukkan pertumbuhan tipis di awal tahun ini.

Masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia kian tak terkendali. Jomplangnya kesejahteraan antara si kaya dan si miskin makin tampak di tengah penyebaran virus corona. Kelas menengah mungkin tidak terganggu pengeluarannya akibat Coronavirus disease 2019 (COVID-19), karena mayoritas memiliki pekerjaan formal yang bias dikerjakan dari rumah dan mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan. Namun, beda kondisinya dengan masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Credit Suisse mencatat terdapat 173 juta populasi orang dewasa di Indonesia, 82% di antaranya hidup dengan kekayaan di bawah US$10.000, jauh di atas rata-rata global yang hanya 58%. Jumlah orang kaya di Indonesia dengan kekayaan di atas US$100.000 hanya 1,1%, jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 10,6%. Credit Suisse mengutip, meskipun jumlah orang dewasa dengan pendapatan tinggi cenderung rendah, ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh di atas rata-rata. Indonesia mengkombinasikan rata-rata kekayaan yang rendah dengan konsentrasi kekayaan yang tinggi. 

Peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Sudirman Nasir menjelaskan, ketimpangan memengaruhi kemampuan dan konsistensi masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan COVID-19 dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Saat ini, hanya 76,07% masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap air bersih. Penelitian Amtra Institute menunjukkan rumah tangga miskin di Jakarta yang menjadi episentrum COVID-19, mengeluarkan biaya sebesar Rp360.000 per bulan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Hasanuddin menjelaskan, pelajaran dari pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kebijakan, investasi, dan program penyediaan dan peningkatan akses masyarakat pada air bersih dan pendidikan atau promosi kesehatan mengenai pentingnya tindakan pencegahan primer, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sangat strategis.

Dari sisi lapangan kerja, 57% penduduk Indonesia masih bekerja di sektor informal tanpa kepastian perlindungan dan pendapatan, mereka tidak mampu melakukan pembatasan jarak karena pekerjaan mereka menuntut adanya kontak langsung dengan pelanggan. Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan bahwa sejak awal Indonesia belum memiliki program jaminan sosial yang siap untuk menghadapi situasi pandemi seperti ini. Tambahan program keluarga harapan dan kartu sembako, menurut Bhima, masih belum cukup. Perlu ada universal basic income, di mana jaminan sosial tidak hanya melindungi masyarakat miskin, tapi juga rentan miskin.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan mendapatkan sejumlah stimulus tambahan untuk pengajuan maupun pembayaran kredit yang diakses melalui kredit usaha rakyat (KUR), kredit ultra mikro (UMi), maupun koperasi. Stimulus ini diberikan dalam rangka menanggulangi dampak penyebaran virus corona terhadap kegiatan usaha UMKM. Stimulus KUR untuk calon debitur adalah relaksasi syarat administrasi. Pelaku UMKM juga mendapatkan kemudahan dalam mengakses KUR secara online dengan penangguhan sementara berkas-berkas dokumen administrasi pengajuan kredit. Sementara itu, stimulus nasabah yang sudah menjadi debitur KUR (existing) adalah penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan, terdiri dari Rp64,69 triliun pokok dan Rp3,88 triliun bunga. Total jumlah debitur dari 2015 sampai dengan 29 Februari 2020 sebanyak 19,5 juta debitur. Adapun jumlah debitur aktif per 29 Februari 2020 sebanyak 11,9 juta debitur. Sementara itu, stimulus kredit UMi untuk calon debitur yakni relaksasi terkait dengan syarat administrasi dan kecepatan dalam pemberian kredit UMi, serta kemudahan dan perluasan penyaluran UMi. Debitur UMi existing juga mendapatkan kebijakan penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan untuk 1 juta debitur, terdiri dari Rp1,29 triliun pokok dan Rp323 miliar bunga. Kebijakan yang sama juga akan ditetapkan untuk 10,4 juta debitur ultra mikro non-Pusat Investasi Pemerintah (Mekar, koperasi, online), yakni terdiri dari Rp3,90 triliun pokok dan Rp976 miliar bunga.

Bantuan kepada nasabah UMKM ini masih perlu pengetatan dengan melihat rekam jejaknya, misalnya dari sisi ketaatan nasabah membayar pajak. Selain itu, nasabah UMKM yang dibantu juga mempertimbangkan sektor dan area terdampak COVID-19, sektor strategis, dan sektor penggerak pemulihan ekonomi. Pemerintah juga memastikan untuk mencegah moral hazard dan memastikan penyaluran fasilitas pembiayaan tetap berdasarkan regulasi yang ada dan prinsip risk sharing. Selain stimulus ini, Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan relaksasi restrukturisasi kredit bagi UMKM.