Gaji Presiden Malawi Peter Mutharika dan para Menteri serta wakil menteri di kabinet pemerintahan negara itu akan dipotong 10% selama 3 bulan. Uang dari gaji itu disisihkan dipakai membantu penanganan pandemi Covid-19. Langkah ini diambil sebagai uapaya melindungi lapangan pekerjaan dan pendapatan rakyat, dunia usaha serta roda perekonomian.

Selain memotong gaji pejabat, Mutharika juga akan membantu UMKM termasuk memberikan keringanan pajak, menurunkan harga BBM dan menambah tunjangan risiko bagi tenaga medis. Pihaknya juga meminta pasar tembakau tetap buka untuk melindungi petani kecil dan meningkatkan penerimaan pendapatan negara. 

Bank Sentral Malawi diminta berbicara kepada semua bank agar memberikan moratorium pembayaran bunga bagi UMKM selama tiga bulan. Negara juga meminta Komisi perdagangan dan persaingan untuk mengawasi harga barang dan menghukum siapapun yang sengaja menaikan harga dan memberatkan rakyat. Selain itu Bank Sentral diminta meredam pasar valas. Pemrintah juga akan menambah pinjaman yang dikelola Dana Pengembangan Usaha Malawi untuk membantu UMKM.

Pandemi virus corona atau Covid-19 akhirnya memakan korban dari kalangan pekerja. Berdasarkan data laman Instagram resmi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, hingga data penutupan 4 April 2020, sebanyak 30.137 pekerja dari 3.348 perusahaan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara 132.279 pekerja dari 14.697 perusahaan dirumahkan tanpa menerima upah (unpaid leave). Banyak perusahaan tidak bisa beroperasi lantaran terdampak corona.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjornga mengakui bahwa untuk sektor industri tertentu memang sudah terjadi PHK. Misalnya sektor usaha pariwisata dan turunannya, termasuk perhotelan, restoran, kafe, katering, travel yang sejak 1,5 bulan lalu sudah mengalami keterpurukan. Bahkan berbagai pusat hiburan tutup sampai 19 April 2020 dan berlanjut selama bulan puasa. Praktis selama bulan ini, industri hiburan tidak ada pemasukan. Pekerja sektor perdagangan juga terdampak akibat tak beroperasinya sejumlah pusat perbelanjaan. Dia menyatakan, sejauh ini pengusaha mencoba sekuat tenaga tidak melakukan PHK.

Sarman menambahkan, kalangan pengusaha sudah berusaha supaya roda bisnis tetap berjalan. Salah satu terobosan yang dilakukan misalnya dengan menggencarkan penjualan secara daring (online). Pemanfaatan penjualan daring ini utamanya ditempuh oleh peritel pakaian dan peralatan rumah tangga, serta pebisnis sembako. Konveksi rumah tangga yang selama ini memproduksi pakaian juga berbenah. Mereka memproduksi masker, hingga beralih haluan terjun ke bisnis penjualan bahan pangan pokok via online. Untuk itu ia meminta agar pemerintah bisa memperluas insentif bagi pengusaha untuk mengurangi beban operasional pengusaha. Salah satu permintaannya adalah meminta pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaaan, BPJS Kesehatan dan lainnya bisa digratiskan selama tiga bulan sampai empat bulan. Insentif ini melengkapi sejumlah insentif dan pengurangan pajak yang sudah dirancang oleh pemerintah.

Bagi Ilyas Bhat, pria yang sudah kawakan di dunia bisnis keuangan dan industri itu berujar bahwa produk Indonesia tidak kalah bersaing dengan produk sejenis luar negeri, contohnya Mi instan, diyakininya sebagai salah satu produk terenak di dunia. Begitu juga dengan Batik dan furniture dari Jepara. Banyak produsen menginginkan produk-produk unggulan mereka tersebut menembus pasar ekspor, tetapi terhambat proses ekspor yang sulit dan aturan main di negara tujuan yang rumit.

Melihat potensi pasar ekspor yang besar, sejak akhir 2019 Ilyas meluncurkan platform digital untuk membantu para pemilik usaha memasarkan produknya di luar negeri, platform perdagangan ini bernama Made In Indonesia atau disingkat Mind. Melalui Mind, pelaku bisnis bisa mencoba peruntungan menjajal pasar global. Saat ini biaya kemitraan masih gratis, mitra hanya cukup dengan mendaftar di Mind saja. Mind memiliki keahlian dan fitur untuk membenahi skema business-to-business (B2B), dengan dibantu oleh jejaring lama Ilyas untuk menyediakan sarana promosi di luar negeri dan teknologi yang sudah dikembangkan selama lima tahun terakhir memungkinkan proses penjualan dan pembelian ke lebih dari 100 bahasa. Saat ini sudah ada ratusan mitra yang tergabung dengan Mind.

Aktivitas perdagangan ekspor perlu legitimasi dan mengandalkan kepercayaan karena adanya kompetisi, maka itu pelaku bisnis yang sudah mapan, dalam arti kata sudah memiliki struktur organisasi yang lengkap dan berkekuatan hukum, cocok untuk menggarap bisnis internasional. Tahun 2020, Mind menerapkan kurasi ketat untuk menjaga orisinalitas dan berfokus pada beberapa produk, seperti dekorasi rumah, agroindustri, apparel, dan industri kimia. Benua Afrika, Asia dan negara dengan selera yang cenderung sama menjadi fokus perhatian pasar tahun ini.

Mind nantinya akan memperoleh pendapatan dari program berbayar yang memanfaatkan semua fitur dan layanan di marketplace tersebut. Mitra akan dikenai biaya antara 15 juta hingga 35 juta per tahun. Advisor Mind, Kemal Panigoro, menjamin bahwa biaya tersebut lebih murah disbanding mengurus sendiri administrasi ekspor. Mind ditargetkan mendapatkan 2000-2500 vendor sampai akhir tahun dengan tujuh juta transaksi.

Singapura memutuskan, pada Jumat (3/4), untuk menutup sekolah dan nyaris semua tempat bekerja selama sebulan pada 7 April hingga 4 Mei. Masa penutupan ini bahkan mungkin diperpanjang jika kondisi belum kunjung membaik. Semua ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus korona penyebab Covid-19.

Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, Jumat, dalam pidatonya yang juga disampaikan dalam 3 bahasa utama di Singapura, menyatakan memperketat aturan dalam beberapa pekan kedepan untuk mencegah peningkatan infeksi setelah sebelumnya Singapura memberlakukan kebijakan menjaga jarak atau social distancing. Langkah-langkah yang diambil saat ini di-antara-nya:

1. Sekolah akan sepenuhnya dialihkan ke proses belajar di rumah mulai 8 April.
2. Menekankan warganya untuk tinggal di rumah. Keluar rumah hanya untuk melakukan hal yang penting.
3. Penutupan tempat ibadah, himbauan tidak bersalaman, dan kegiatan ibadah seperti pengajian berkumpul serta penyesuaian kegiatan atau event keagamaan lainnya seperti bulan Ramadhan dan Syawal yang akan berjalan dalam waktu dekat.
4. Penutupan dikecualikan bagi layanan harian, seperti pasar swalayan dan layanan bank.
5. Pemerintah menjamin ketersediaan makanan, klinik, rumah sakit, kebutuhan harian, dan alat transportasi umum akan tetap buka. Warga tidak perlu panik dan memborong barang di pasar.
6. Membagikan masker yang dapat dipakai ulang sejak 5 April.
7. Himbauan penggunaan masker untuk seluruh warga yang mungkin membawa virus tanpa di ketahui untuk membantu melindungi warga lain.

Singapura mendapat pujian dunia internasional karena penanganannya yang efektif dalam memotong penyebaran virus korona. Namun, angka kasus infeksi menunjukkan peningkatan tajam dalam beberapa pekan terakhir. Dengan bertambahnya 65 kasus baru, pada Jumat tercatat ada 1.114 kasus dan lima orang meninggal. Kebijakan penutupan mungkin akan diperpanjang jika kondisi belum membaik.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian memastikan ketersediaan 11 bahan pangan pokok untuk masyarakat. Komoditas yang wajib dipastikan ketersediaannya yakni beras, daging dan telur ayam ras, daging sapi, minyak goreng, gula pasir, cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, serta bawang putih. Ia pun meminta agar seluruh kepala dinas di setiap daerah bisa mengikuti kebijakan dan langkah pemerintah pusat dalam mengamankan distribusi pangan.

Untuk menjalankan instruksi ini sekaligus mendukung kebijakan social distancing selama penanganan wabah Covid-19, diadakan pembahasan yang turut menghadirkan beberapa tokoh dan instansi terkait antara lain Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), Agung Hendriadi (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan), Dyan Shinto Ekopuri (Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) serta pihak Gojek di Kantor Pusat Kementan, Jakarta Selatan, pada Jumat kemarin (4/3).

Pembahasan tersebut menyiapkan kerja sama Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Gojek untuk distribusi pangan secara gratis sekaligus menekankan perlunya menyikapi tantangan sekarang dengan cara-cara baru. Beberapa poin mengenai yang disampaikan oleh Agung Hendriadi (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan) terkait kerjasama ini antara lain:

1. Masyarakat yang membeli kebutuhan pangan di Toko Mitra Tani milik Kementerian Pertanian via aplikasi Gojek akan digratiskan biaya pengirimannya.
2. Biayanya akan dibebankan kepada Kementerian Pertanian
3. Sistemnya akan disediakan Gojek
4. Layanan ini tidak akan mempengaruhi harga pangan yang dibeli konsumen
5. Para pengemudi ojek online bisa memperoleh penghasilan tambahan
6. Diberlakukan secara bertahap di 3.500 Toko Mitra Tani yang tersebar di seluruh Indonesia
7. Diharapkan, masyarakat memanfaatkan fasilitas ini guna menjalankan arahan social distancing
8. Fasilitas ini diyakini bisa meminimalisasi rush buying karena masyarakat akan merasa tenang

Menurut Gojek, dengan ini pihak mereka menjadi on demand platform pertama yang diberi kesempatan untuk mendukung keamanan logistik Indonesia dalam penanganan Covid-19 seraya berkomitmen memastikan pendistribusian pangan via aplikasi Gojek akan berjalan lancar dan siap diterapkan di seluruh Indonesia.

Menurut Co-founder and Vice-CEO Jouska Indonesia, Farah Dini Novita, transaksi belanja daring meningkat selama pandemi virus corona dalam acara “Bijak Finansial dengan #BelanjaDariRumah bersama Shopee Indonesia”. Peningkatan ini turut ditunjang dengan kemudahan dan dinilai sesuai anjuran physical distancing yang diserukan pemerintah dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Beberapa hal yang disarankan dalam berbelanja daring yaitu:

1. Tetap dengan perhitungan matang untuk mengindari pemborosan dan panic buying
2. Prioritaskan barang-barang kebutuhan selama beraktivitas di rumah, tapi jangan sampai menimbun dan belanja sewajarnya
3. Kenali mana kebutuhan primer, sekunder, dan tersier

Menurut Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja, sebagai salah satu e-commerce di Indonesia, Shopee mewujudkan dukungan social distancing melalui kampanye #BelanjaDariRumah yang juga bertujuan agar perekonomian di Indonesia tetap bergerak meski sedang menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini dengan membantu pengguna memenuhi kebutuhan dasar dengan meminimalisasi kontak langsung antara pembeli dan penjual atau pelaku UMKM.

Dijelaskan juga oleh Public Relations Lead Shopee Indonesia Aditya Maulana Noverdi, bahwa selama pandemi Covid-19 berlangsung, beberapa kategori mengalami peningkatan dari segi pencarian yaitu kategori kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. Saat ini, beragam kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan bahkan gula yang sempat sulit dicari dipasaran tersedia di Shopee.

Sedangkan e-commerce Blibli melalui konfrimasi resmi Senior Vice President of Trade Partnership Blibli, Fransisca Krisantia Nugraha, menyatakan sejak Rabu (18/3) e-commerce ini membatasi pembelian bahan pangan dan produk-produk sanitasi. Dengan pembatasan apabila kuantitas produk yang dimasukkan ke keranjang belanja melebihi batas maka secara otomatis via sistem tidak dapat melanjutkan proses check out dan pembayaran. Penerapan turut berlaku untuk produk yang dijual langsung oleh mitra merchant.

Tokopedia di sisi lain, menerapkan konsep solusi dari hulu ke hilir dengan menambahkan platform khusus bernama Tokopedia Salam. Beberapa keunggulan platform ini antara lain:

• Menyertakan sertifikasi dari lembaga resmi pemerintah dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
• Fitur Alquran digital yang terintegrasi dengan ekosistem Tokopedia yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat beribadah di rumah

Berdasarkan keterangan dari Head of Tokopedia Salam Garri Juanda dalam siaran pers yang diterima Republika, di Tokopedia, lebih dari 80 persen responden menyatakan memiliki kebutuhan untuk membeli produk makanan bersertifikat halal. Informasi sertifikat halal kini tertera pada kolom keterangan dan filtrasi produk yang meliputi makanan, minuman, fesyen, kecantikan, hingga perlengkapan ibadah.

Ini merupakan salah satu upaya Tokopedia untuk menekan laju penyebaran Covid-19 sesuai dengan imbauan pemerintah dan bentuk komitmen dalam mendorong perkembangan produk halal di Indonesia. Kedepan, Tokopedia akan terus mengekplor kerjasama dengan LPH lainnya.

Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim juga turut mengkonfirmasi dan mengapresiasi kerjasama ini, menurutnya melalui integrasi ini, masyarakat dapat menemukan berbagai produk yang sudah terjamin halal, secara online melalui Tokopedia Salam

Sedi­kitnya 43.000 buruh di Provinsi Jawa Barat (Jabar)telah dirumahkan sejak akhir Maret 2020 karena dampak COVID-19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Mohamad Ade Afriadi mengatakan sebanyak 502 perusahaan telah dilakukan pendataan dan sebagian besar terdampak pandemi. Sampel 502 perusahaan diambil dari total 47.221 perusahaan yang berada di seluruh Provinsi Jabar. Dari hasil pendataan 21 daerah ditemukan bahwa sudah ada perusahaan yang tutup dan ada yang berhenti produksi. Sebanyak 40.000 buruh resmi dirumahkan sementara, dan 3.000 buruh hak kerjanya putus. Data ini menurutnya masih akan terus berubah seiring kemampuan usaha masing-masing industri. Perusahaan yang meru­mahkan buruh dan karyawan rata-rata lantaran kesulitan memenuhi bahan baku impor dari sejumlah negara yang memberlakukan lockdown. Selain itu industri yang tergandung pada buyer dan supply chain negara yang menerapkan lockdown. Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, laporan di kawasan industri yang sudah mulai mengurangi produksi adalah perusahaan kendaraan roda empat. Saat ini produksi kendaraan roda empat di wilayah Karawang dan Bekasi turun 15%—25%.

Dunia membutuhkan solidaritas global untuk keluar dari jerat pandemi virus corona (COVID-19). Itulah yang kini diupayakan negara-negara anggota G-20 dalam merumuskan respons ekonomi terpadu. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G-20 mengadakan pertemuan pada 31 Maret secara khusus membahas krisis karena pandemi, yang menekankan pentingnya kerja sama antara bank sentral dan kekuatan fiskal global. Pada saat yang sama, Bank Dunia menyatakan kesiapannya mengerahkan US$160 miliar selama 15 bulan ke depan untuk mendukung negara-negara anggota menghadapi pandemi ini. Para pemimpin juga menyepakati peta jalan untuk mengimplementasikan komitmen yang dibuat pada KTT G-20. Roadmap akan memuat empat komitmen inti. Pertama, merumuskan rencana aksi bersama yang juga menguraikan respons individu dan kolektif yang telah diambil, termasuk langkah jangka menengah untuk menyelamatkan ekonomi global. Kedua, mengatasi risiko kerentanan utang di negara-negara berpenghasilan rendah, juga memfokuskan upaya penanganan pandemi. Ketiga, bekerja dengan organisasi internasional untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara berkembang. Keempat, bekerja dengan Dewan Stabilitas Keuangan untuk mengoor­dinasikan langkah-langkah pengaturan dan peng­awasan yang dilaku­kan negara-negara dalam menanggapi pandemi ini. 

Sehari sebelum pertemuan otoritas fiskal dan moneter itu, para menteri perdagangan G-20 juga mengadakan pertemuan serupa yang memastikan pasokan global terjamin, tidak ada kenaikan harga yang tidak adil, termasuk melarang restriksi ekspor untuk memenuhi kebutuhan seluruh negara. Demi menjaga rantai pasok tetap berjalan, jaringan logistik melalui udara , laut, dan darat, akan digalakkan. Bank Dunia bahkan meminta negara-negara untuk tidak melakukan pembatasan ekspor peralatan medis, makanan, atau barang kebutuhan pokok lain.

IMF juga memberikan dukungan pada rencana aksi G-20 untuk memperkuat kapasitas sistem keuangan, menstabilkan ekonomi dunia, dan membuka jalan menuju pemulihan. IMF menjanjikan perluasan akses pada fasilitas darurat IMF untuk setidaknya 85 negara yang kini menggantungkan nasib keuangan pada dana itu. Upaya IMF dalam mengurangi utang negara-negara berpenghasilan rendah salah satunya telah menyepakati reformasi Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT) yang membebaskan utang negara-negara miskin untuk memfokuskan anggaran tersebut pada penanganan krisis. Sejumlah negara anggota G-20 disebutkan berkontribusi secara keuangan pada pembebasan utang program CCRT tersebut.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai industri pokok dan penunjang harus dibantu dengan kebijakan pemerintah berupa relaksasi dan stimulus sebagai strategi untuk bisa bertahan dalam situasi sulit saat ini. Penyedia jasa logistik setidaknya melibatkan tenaga kerja hampir 7 juta orang, mulai dari tingkatan pengemudi, operator, petugas lapangan hingga administrasi yang sangat terdampak akibat pandemi corona belakangan ini. Di sisi lain, jenis pekerjaan yang dilakukan bergantung oleh pemilik barang atau selaku subkontraktor dari pelaku logistik lainnya. Dalam hal itu, ada pihak menerima pembayaran tunai dari pengguna jasa seperti kurir, jasa titipan, air freight, sea freight, railway transport dan sejenisnya.

Sebagai wajib pajak, penyedia jasa logistik pun harus membayar kewajiban meski belum terima pembayaran dari pengguna jasa. Hal ini berlaku pula untuk kegiatan ekspor-impor yang menggunakan jasa rekanan penyedia jasa logistik di negara asal atau tujuan barang, karena mereka minta pembayaran di muka. Sejumlah usulan yang telah disampaikan kepada pemerintah di antaranya terkait dengan relaksasi pajak kegiatan usaha penyedia jasa logistik seperti PPh pasal 21, PPh pasal 25, dan pajak karyawan. Keringanan atau penangguhan beban tanggungan BPJS yang menjadi kewajiban pengusaha juga perlu dipertimbangkan. Yukki memperhitungkan nilainya sebesar 4% untuk BPJS Kesehatan dan 3,7% untuk BPJS Jamsostek dengan perkiraan nilai Rp133 triliun per tahun.

Pelaku usaha tersebut juga menghadapi denda administrasi kepabeanan dalam proses kesalahan administrasi proses deklarasi barang impor, sehingga membebani lagi penyedia jasa logistik. Dari sisi tenaga kerja, bantuan pembiayaan yang harus ditanggung akibat terdampak langsung COVID-19 diperkirakan 20% dari 7 juta pekerja. Artinya, sekitar 1,4 juta tenaga kerja logistik ini sangat rentan dirumahkan (PHK). Bantuan langsung tunai sudah sangat mendesak bagi pengemudi truk, berikut pembebasan bayar tol selama 6 bulan mulai April.

Hal senada disampaikan Asosiasi Logistik Indonesia. Fokus insentif yang diharapkan terkait dengan relaksasi perpajakan, kepabeanan dan dukungan untuk tenaga logistik yang belum disinggung stimulus paket kebijakan ekonomi jilid pertama dan kedua. Stimulus yang dibutuhkan oleh perusahan logistik sebenarnya sama dengan yang dibutuhkan oleh industri lain, yaitu penundaan PPh 21, pengurangan PPh 25 hingga penundaan pembayaran cicilan kredit.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan langkah pemerintah memungut pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) harus dirumuskan hati-hati karena berpotensi memicu friksi dengan otoritas negara asal. Sebagai negara anggota OECD, Indonesia harus menyelaraskan implementasi pungutan PPh atas PMSE yang masih belum ditetapkan secara global.

Adapun pemungutan PPN relatif mudah dilakukak arena terdapat kesepakatan dengan negara lain di tingkat global. Hal ini diawali dengan menunjuk perwakilan penyelenggara PSME luar negeri oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Rencana kebijakan pemajakan transaksi digital ini tertuang dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk menangani pandemi wabah virus Covid-19. Berdasarkan ketentuan itu, pemungutan dilakukan tak lagi menggunakan konsep kehadiran fisik, melainkan konsep kehadiran ekonomi yang signifikan. Di antaranya ditentukan melalui omzet konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu, jumlah penjualan sampai batas nilai tertentu, serta jumlah pengguna aktif platform digital tersebut. Direktur Perpajakan Internasional DJP, John Hutagaol, mengatakan implementasi pajak terhadap PMSE akan dilakukan secara bertahap. Otoritas pajak juga tengah menyiapkan regulasi turunan yang akan mengatur teknis mekanisme penarikan pajak transaksi digital. John mengatakan DJP juga telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap respons negara mitra yang mungkin saja merasa keberatan.