Saat ini, sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 mem butuhkan tambahan alat bantu pernapasan (ventilator) seiring dengan bertambahnya jumlah penderita. Ventilator ini dibutuhkan pasien untuk menghindari terjadinya gagal napas. Dalam keterangan pers yang diterima Republika, Ahad (5/4). Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika, menyampaikan pihaknya sedang mendorong industri otomotif di dalam negeri untuk memproduksi ventilator yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Ditengah penurunan penjualan ritel kendaraan, produsen otomotif sedang menindak lanjuti kerjasama dengan industri komponen dan lembaga pendidikan dan penelitian dalam melakukan reverse engineering dalam pengembangan prototipe ventilator. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan periode Januari hingga Februari 2020 hanya mencapai 158 ribu unit (turun 6,2%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni 169 ribu unit. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi dan Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Sigit Kumala ditempat terpisah, melalui asosiasi, masing – masing pihak menyatakan berupaya mendorong anggotanya serta meminta dukungan dari pemerintah untuk menyediakan mitra usaha yang kompeten dalam proses produksi ini kedepannya. Mitra usaha diharapkan dapat menentukan standar bahan baku, menjabarkan blueprint teknis pembuatan ventilator, alih teknologi, sampai memodifikasi fasilitas perakitan otomotif yang ada saat ini agar industri dapat membantu merakit alat-alat yang dibutuhkan.

Indonesia Property Watch (IPW) menyatakan bahwa hasil survey yang digulirkan oleh pihaknya memperlihatkan bahwa pergerakan harga hunian di pasar sekunder cenderung melambat. Wabah virus korona (Covid-19) diperkirakan menjadi salah satu faktor utama melemahnya pasar perumahan sekunder. Ali Tranghanda, chief executive officer (CEO) Indonesia Property Watch (IPW), menuturkan dari Jakarta, pada Senin (6/4) bahwa secara umum pasar perumahan sekunder telah menunjukkan pertumbuhan tipis pada awal 2020, namun memasuki akhir triwulan pertama tahun 2020, aktivitas pasar menurun cukup dalam. Kondisi ini diperkirakan terus berdampak pada pergerakan harga pada triwulan berikutnya, bahkan sampai akhir tahun.

Berikut angka pertumbuhan dan kecenderungan perlambatan di berbagai wilayah pada triwulan I-2020 (diurut berdasarkan angkat perlambatan tertinggi):

• Bali 0,23% (Angka pertumbuhan Terendah)
• Surabaya 0,28%
• Jakarta 0,29%
• DI Yogyakarya 0,34%
• Palembang 0,48%
• Bandung 0,49%
• Makassar 0,50%
• Balikpapan 0,86% (Angka pertumbuhan Tertinggi)

Dia menjelaskan, aktifitas pasar yang menurun diwarnai dengan beberapa hal, diantaranya:
• Harga cenderung bisa dinegosiasi lebih rendah berkisar 5-10% (Harga penawaran diturunkan asal rumah cepat terjual)
• Banyaknya pembatalan atau penundaan transaksi di pasar sekunder.

Kendala yang ada tidak hanya bersumber dari konsumen, namun termasuk juga pihak lain, sebagai contoh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan notaris yang terkendala berkomunikasi dikarenakan wabah Covid-19 sedangkan komunikasi secara daring relatif belum dapat dilakukan secara maksimal. Ali Tranghanda memperkirakan, daya tahan arus kas (cash flow) pengembang skala menengah berkisar 1-3 bulan. Tapi, untuk pengembang kecil bisa lebih pendek dari itu. Hal ini harus diantisipasi agar dapat bertahan, salah satunya dengan pihak perbankan terkait penundaan atau pengurangan bunga agar dampaknya tidak terlalu terasa pada triwulan II-2020 dimana penjualan diperkirakan semakin turun

Terkait perbankan, DPP REI (Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia), melalui Ketua Umum-nya, Paulus Totok Lusida, pada siaran pers baru - baru ini menyatakan sedang mendata anggotanya yang memerlukan relaksasi kredit guna keluar dari tekanan pandemi Covid-19. Langkah itu seiring dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor: 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 tertanggal 13 Maret 2020.

Berdasarkan daftar mandat pemeringkatan yang diterima oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) hingga 31 Maret 2020, sebanyak 59 perusahaan berencana menerbitkan surat utang hingga Rp 71,08 triliun. Rinciannya, 40 perusahaan swasta dengan target emisi Rp 44,08 triliun dan 19 emiten BUMN beserta anak usahanya dengan proyeksi emisi senilai Rp 27 triliun.

Rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Penawaran umum berkelanjutan (PUB) Rp 31,87 triliun.
2. Surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) Rp 10,11 triliun.
3. Penerbitan obligasi mencapai Rp 9,55 triliun
4. Rencana realisasi PUB sebanyak Rp 9,09 triliun
5. Sukuk Rp 5,95 triliun
6. Sekuritisasi Rp 3,5 triliun
7. Surat berharga komersial Rp 1 triliun.

Head of Economy Research Pefindo Fikri C Permana kepada Investor Daily, Minggu (5/4).menjelaskan, pihaknya memprediksi imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN) dan surat utang korporasi akan mulai bergerak turun pada kuartal II-2020.

“Sikap dovish BI dan hampir semua bank sentral global yang dovish, bahkan beberapa bank sentral telah mengambil kebijakan ultra-loose monetary policy”

Fikri beranggapan hal ini merupakan bentuk intervensi moneter, sehingga risiko inflasi ataupun anjloknya nilai tukar rupiah dapat dimarjinalkan. Meskipun intervensi ini masih memiliki risiko apabila periode pemulihan lebih panjang dari perkiraan, Hal ini dapat dipengaruhi beberapa point sebagai berikut:

1. Tingkat tabungan nasional dan langkah investor dometik
2. Proses penanganan wabah virus Korona (Covid-19) di dalam negeri dan global khususnya mitra perekonomian Indonesia
3. Sentimen harga minyak dunia dan komoditas
4. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta penguatan dolar Amerika Serikat (AS) di pasar global.

Hal senada juga turut diungkapkan Head of Fixed Income Research PT Mandiri Sekuritas Handy Yunianto, dirinya menambahkan permintaan terhadap obligasi korporasi menurun, namun permintaan pasar masih tetap ada untuk obligasi dengan peringkat yang bagus dan tenor relatif pendek.

Melalui konferensi video di Jakarta, Jumat (3/4) Menteri Badan Usaha Milik (BUMN) Erick Thohir berkomitmen untuk menjaga daya tahan BUMN dalam menghadapi dampak ekonomi dari adanya Covid-19. Ia tak menampik pandemi Covid-19 juga akan berimbas pada kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah secara keseluruhan.

Erick menyampaikan, sudah mulai melakukan finalisasi pemetaan portofolio bisnis  seluruh BUMN dan anak-cucu usaha BUMN. Langkah – langkah yang sudah dilakukan pemerintah antara lain:

1. Merampingkan 51 anak-cucu usaha dari PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
2. Melakukankan pemetaan BUMN berdasarkan portofolio bisnis, paramater nilai ekonomi layanan public untuk menentukan langkah dan strategi yang akan diambil Kementerian BUMN apakah akan mempertahankan, mentrans-formasikan, mengkonsolidasikan, maupun divestasi atau pelepasan perusahaan
3. Melakukan efisiensi dengan merampingkan 27 klaster BUMN yang ada saat ini menjadi 14 klaster agar BUMN dapat lebih fokus pada bisnis inti atau core business-nya
4. Melakukan pemetaan terhadap total utang dan cash flow yang dimiliki masing-masing perusahaan (pertama kali dalam sejarah, sepanjang kementerian ini berdiri)
5. Restrukturisasi utang jangka pendek kepada bank-bank BUMN, akan diubah menjadi pinjaman jangka panjang. Diantaranya BUMN Karya untuk memastikan agar proyek infrastruktur tetap berjalan.

Dalam proses perampingan, ia berjanji tidak akan melakukan pemecatan terhadap karyawan di perusahaan tersebut. Efisiensi dan tata kelola yang baik, perlu dilakukan sebab ke depan perusahaan di mancanegara akan jauh lebih efisien.

Pertumbuhan kredit hingga Februari 2020 yang cenderung lebih ditopang oleh jenis kredit investasi dapat menimbulkan masalah bagi perekonomian, terutama di tengah ancaman resesi akibat dampak virus corona. Pasalnya, produktivitas kredit investasi menjadi kian dipertanyakan saat ini, di tengah lesu-nya aktivitas bisnis. Jika tidak dibarengi oleh re-strukturisasi selama pandemi COVID-19 berlangsung, besar peluang akan terjadi peningkatan kredit bermasalah.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total pertumbuhan kredit industri perbankan hingga Februari 2020 mencapai 5,93% secara tahunan (year-on-year/yoy). Apabila dirinci berdasarkan jenisnya, pertumbuhan kredit adalah sebagai berikut:

1. Kredit investasi (KI) tumbuh 10,29% yoy dg outstanding Rp1.482 triliun
2. Kredit konsumsi (KK) tumbuh 6,09% yoy dg outstanding Rp2.493 triliun
3. Kredit modal kerja (KMK) tumbuh 3,41% yoy dg outstanding Rp1.564 triliun

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan kenaikan KI terjadi lantaran umumnya sudah diproses sejak sebelum ada wabah Covid-19 dan beresiko menjadi sumber masalah jika tidak produktif dan tidak direstrukturisasi segera.

Mengenai pertumbuhan kredit, Piter senada dengan Ekonom Bank Permata Josua Pardede yang mengatakan pertumbuhan kredit pada Februari 2020 masih cenderung melambat dan akan mulai negatif pada April hingga Mei 2020, hal ini selain didorong oleh COVID-19 di dalam negeri juga dipengaruhi kondisi perekonomian Tiongkok. Sebagaimana diketahui perekonomian Tiongkok mengalami perlambatan akibat perang dagang yang mempengaruhi kredit dari sektor perdagangan dan manufaktur.

KMK cenderung mengalami perlambatan sejak Februari 2019 hingga hanya bertumbuh sebesar 3,49% pada Februari 2020. Sedangkan KK meskipun juga mengalami perlambatan, pertumbuhannya masih tergolong cukup stabil.

Masih tingginya pertumbuhan KI memberikan sinyal bahwa sebelum COVID-19 menyebar, iklim bisnis di Indonesia cenderung berada di posisi yang baik.

Sejak ditetapkan sebagai salah satu Negara episentrum wabah COVID-19 pada 2 Maret lalu oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah segera melakukan upaya mitigasi melalui pembatasan sosial, tes massal, penutupan sekolah, universitas, dan fasilitas umum serta pengurangan kegiatan perkantoran. Namun langkah tersebut mengakibatkan perekonomian nasional “tersungkur”, Menteri Keuangan mengestimasi perekonomian nasional hanya akan tumbuh sampai dengan 2,5% jika wabah COVID-19 tidak dapat tertangani dalam waktu 6 bulan dan terjadi total lockdown. Namun, apabila lebih cepat, perekonomian masih dapat tumbuh sebesar 4%.

Pierre-Olivier Gourinchas (2020), profesor ekonomi dari Princeton University, dalam studinya menghadapi wabah COVID-19, memberikan rekomendasi beberapa tujuan kebijakan ekonomi makro untuk mencegah krisis kesehatan berkembang menjadi krisis Ekonomi melalui beberapa metode antara lain :

1. kebijakan fiscal dan moneter harus mendukung program kesehatan dalam menangain covid-19;
2. Menjaga daya beli masyarakat;
3. Mencegah kebangkruta usaha;
4. menjaga fungsi intermediasi lembaga keuangan, terutama dalam mengantisipasi melonjaknya non-performing loans akibat turunnya kinerja dunia usaha.

Paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah telah sesuai dengan rekomendasi Gourinchas (2020), tetapi ruang lingkupnya masih terbatas pada mencegah kebangkrutan usaha serta menjaga likuiditas dan fungsi intermediasi lembaga keuangan.dengan menyesuaikan kondisi yang dapat dipenuhi terlebih dahulu.

Di sisil lain, pemerintah nampaknya memanfaatkan sense of crisis penanganan pandemi untuk melakukan reformasi yang fundamental antara lain:

1. Pengenaan pajak atas kegiatan PMSE atau anti tax-avoidance rule yang telah diimplementasikan oleh banyak negara demi menjaga basis pemajakannya dari ‘erosi’ ekonomi digital.
2. Penggunaan akad syariah dalam penerbitan recovery bonds dan skema pinjaman likuiditas merupakan momentum bagi sistem keuangan syariah untuk, sekali lagi, menjadi penyelamat perekonomian dari resesi

Tantangan terbesar ada di tahap implementasi dan komitmen setiap kesempatan harus dioptimalkan untuk perbaikan ekonomi jangka panjang. Jika semua stimulus dapat iimplementasikan dengan baik, perbaikan tata laksana ekonomi adalah blessing in disguise dari Sang Pandemi

Sejumlah kementrian dan Lembaga melakukan realokasi anggaran untuk kebutuhan penanggulangan wabah virus Corona. Ada proyek yang disisir ulang, ada yang dihapus atau ditunda ke tahun depan. Anggaran perjalanan dinas pun dipangkas.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan terdapat tiga prioritas belanja pemerintah di tengah pandemi saat ini, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian. Presiden Joko Widodo pekan ini telah meneken Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, yang memuat perubahan perkiraan anggaran pendapatan negara menjadi Rp 1.760,8 triliun. Sedangkan anggaran belanja negara naik menjadi Rp 2.613,81 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, mengatakan pergeseran prioritas juga terjadi pada dana desa, penggunaannya difokuskan untuk menambah kebutuhan bantuan sosial dan penanganan kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan, terdapat Rp 62,3 triliun dana yang berasal dari realokasi APBN. 

Sejumlah kementrian dan Lembaga yang melakukan realokasi anggaran diantaranya, yaitu:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak Rp 24,53 triliun. Realokasi bersumber dari penghematan alokasi perjalanan dinas dan pembatalan paket-paket kontraktual yang belum lelang
2. Kementrian Perdagangan sebanyak Rp 731 Miliar
3. Kementrian Kelautan dan Perikanan sebanyak Rp 660 Miliar
4. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebanyak Rp 478,4 Miliar
5. Kementrian Pemuda dan Olahraga sebanyak Rp 270 Miliar
6. Kementrian Perindustrian sebanyak Rp 113,15 Miliar

Kementerian Perindustrian berencana memberikan sejumlah stimulus tambahan kepada industri otomotif untuk meredam dampak lesunya pasar akibat penyebaran Covid-19. Kemudian pemerintah berencana memberikan pelonggaran tarif dasar listrik, air, hingga gas. Aturan pembayaran tarif sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) sedang dipertimbangkan untuk dilonggarkan.

Direktur Marketing ADM, Amelia Tjandra, Marketing Communication Department Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Puti Annisa, dan Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal bersamaan menyatakan bahwa adanya penurunan angka penjualan dan tengah mengkaji pemangkasan target penjualan 2020.

Menurut Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, penjualan kendaraan bermotor diperkirakan mengalami kontraksi hingga 50 persen akibat menurunnya permintaan dari dalam dan luar negeri. Target penjualan yang dipatok 1,05 juta unit dikurangi menjadi 600 ribu saja. Pemerintah memberikan sejumlah stimulus untuk membantu kinerja perusahaan, diantaranya:

• Insentif Fiskal
• Pelonggaran PPh Pasal 21, 22, dan 25 selama enam bulan.
• Percepatan restitusi PPh selama enam bulan.
• Pengurangan bea masuk impor.
• Pembebasan bea masuk impor untuk 539 pos tarif dalam 27 kelompok sektor.
• Insentif Non-Fiskal
• Penyederhanaan atau pengurangan larangan terbatas ekspor dan impor untuk bahan baku.
• Percepatan proses ekspor-impor untuk reputable trader
• Penyederhanaan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem.
• Insentif Moneter

Industri Pariwisata menjadi yang paling terdampak di antara 12 sektor lainnya. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI belum lama ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio memperkirakan industri pariwisata Tanah Air baru dapat pulih pada 2022.
Mohammad Faisal (Ekonom Center of Reform on Economics), turut meng-amini bahwa ada faktor sentimen dan psikologi yang memengaruhi sektor pariwisata dan dalam skenario positif ketika perkembangan kasus COVID-19 melambat di kuartal II/2020, jumlah perjalanan wisata disebutnya bisa mulai terjadi pada 2021.

Pandemi ini berdampak pada 40 juta pekerja informal dan 13 juta pekerja formal di sektor pariwisata. Kerugian diproyeksi mencapai US$15 miliar dihitung dari potensi hilangnya devisa pariwisata. Ketika ditanyai perihal strategi yang dirancang untuk memulihkan sektor ini,  Sekretaris Jenderal Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno mengatakan salah satu upaya penyelamatan sektor pariwisata adalah perluasan kartu prakerja bagi program PHK maupun pekerja yang terpaksa dirumahkan tanpa gaji.

Namun saat ini pemerintah masih berfokus pada upaya tanggap darurat seperti dikatakan Asisten Deputi Investasi Pariwisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenparekraf Hengky Manurung.

Meski sudah mengalokasikan dana khusus untuk rencana pembelian kembali saham atau buyback di tengah pandemi COVID-19, sejumlah emiten berkomitmen tetap menebar dividen kepada para pemegang saham.

Seperti diketahui, otoritas Bursa memberikan relaksasi periode penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang agendanya mencakup pembahasan dividen tahun buku 2019. Sedikitnya ada 61 emiten yang berencana buyback dalam kondisi pasar berfluktuasi signifkan dengan total pagu dana Rp 47,7 triliun, diantaranya WSKT ( PT Waskita Karya Tbk ), WIKA (PT Wijaya Karya Tbk ), PT Jasa Marga (Persero) Tbk , AKRA ( PT AKR Corporindo Tbk ) termasuk emiten yang berencana melakukan buyback, beberapa data terkait buyback ada sebagai berikut :

• WSKT Rp 300 miliar (laba bersih 2019 sebesar Rp 938,14 miliar )
• WIKA Rp 300 miliar (laba bersih 2019 sebesar Rp 2,28 triliun )
• Jasa Marga Rp 500 miliar.
• AKRA laba bersih 2019 sebesar Rp 713,62 miliar

Sedangkan rencana pembagian dividen berdasarkan laba bersih tahun 2019, diantaranya:

• WSKT sebesar Rp 938,14 miliar
• WIKA sebesar Rp 2,28 triliun (dividen 20 % dari laba bersih)
• AKRA sebesar Rp 713,62 miliar

Direktur Keuangan dari masing – masing perusahaan menegaskan komitmen dan keyakinan serupa, menurut mereka komitmen ini dapat terjaga karena dana sudah dialokasikan sebelumnya. kalau pun nanti berkurang bukan karna buyback melainkan karena cash perusahaan tertekan akibat turunnya pendapatan semenjak COVID-19.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa dalam kondisi seperti saat ini, target dividen 2020 senilai Rp 49 triliun dapat dipastikan meleset dan diharapkan 2022 bisa kembali stabil.