Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan menetapkan delapan sektor usaha sebagai pengecualian untuk tetap beroperasi. Menteri Perindustrian (Menperin) , Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam konfrensi pers secara virtual di Jakarta, Kamis (16/4) meminta industri yang masih beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai Surat Edaran Nomor 4 Kemenperin. Jika tidak, pihaknya tidak ragu akan mencabut izin Operasi.

Agus menerangkan, mengacu Peraturan Menkes Nomor 9 tahun 2020 lampiran 3A disebutkan, industri-industri yang produk-produknya esensial dikecualikan dari PSBB. Artinya, bisa melakukan kegiatan proses produksi tanpa izin dari siapapun. Kemudian, pada lampiran 3B, industri lainnya bisa melakukan proses produksi dengan izin Menperin. Untuk itu, lanjut Menperin, pihaknya segera membangun satu sistem yang disebut dengan Izin Operasi Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) yang ada di dalam Sistem Industri Nasional (Siinas). Semua industry yang berniat tetap melakukan kegiatan perlu mendapatkan izin dari Menperin yang dilakukan melalui proses online melalui. Menperin juga menjamin izin itu keluar kurang dari satu jam. 

Tokopedia, salah satu platform e-commerce di Tanah Air, membeberkan tiga kategori produk paling dicari di pasar daring (online) saat pandemi Covid-19 pada Maret 2020, yakni kategori produk kesehatan, keperluan rumah tangga, serta makanan dan minuman. Bahkan, kenaikan transaksi kategori kesehatan hampir tiga kali lipat, Hal ini sebagaimana disampaikan VP of Corporate Communications Tokopedia Nuraini Razak. Menurutnya  aktivitas belanja daring, selain dapat menekan penyebaran Covid-19, bisa mendorong bisnis lokal tetap beroperasi secara online. Hal ini dibuktikan dari peningkatan jumlah penjual baru pada kategori perawatan kesehatan dan pribadi sebesar hampir 2,5 kali lipat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

“Kami juga saat ini mengadakan kampanye #JagaEkonomiIndonesia untuk mendorong lebih banyak lagi masyarakat berani menciptakan peluang di ranah online agar roda ekonomi tetap berjalan di tengah pandemi seperti ini,” tambahnya. Selain itu, selama pandemi Covid-19 berlangsung, Tokopedia membuka dua kanal berdonasi untuk mengajak masyarakat bersama melawan pandemi, yaitu lewat fitur Bantu Pejuang Covid-19 dan halaman Checkout Tokopedia. Sampai akhir Maret, lebih dari 400.000 masyarakat telah berdonasi dan lebih dari Rp 5 miliar donasi terkumpul untuk disumbangkan ke masyarakat terdampak Covid-19, terutama para tenaga medis.Tokopedia juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tanpa harus ke luar rumah lewat program Bebas Ongkir. Selama bulan Maret, Tokopedia juga telah menutup permanen ribuan toko dan melarang tayang puluhan ribu produk yang terbukti melanggar harga, judul, deskripsi yang tidak wajar di kategori kesehatan maupun kebutuhan pokok lain sebagai dampak dari Covid-19, Tokopedia terus melakukan sweeping berkala untuk memastikan produk yang dijual dalam platformnya mematuhi peraturan.

Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif (Kempar Ekraf) memprediksi pandemi virus korona (Covid-19) bakal menggerogoti penerimaan devisa dari sektor pariwisata. Tak tanggung-tanggung, devisa dari sektor pariwisata ini berkurang hingga separuhnya. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio usai mengikuti rapat terbatas secara daring, Kamis (16/4). Agar tidak terpuruk terlalu dalam, Pemerintah tengah menyiapkan stimulus untuk sektor pariwisata. Stimulus ini sedang dikoordinasikan dengan sejumlah kementerian/lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah ingin ada relaksasi bagi keuangan perusahaan yang bergerak disektor pariwisata. Selain itu stimulus bagi sebanyak 1,1 juta pekerja sektor pariwisata untuk menerima kartu pra kerja. Selain itu, Wisnutama juga menyebutkan Kemensos akan memberikan bantuan sosiali bagi 2,1 juta UMKM

Presiden Joko Widodo juga menyatakan optimistis bahwa siklus pariwisata Indonesia akan kembali meledak tahun 2021. "Semua orang pengin menikmati kembali keindahan yang ada di wilayah dan daerah yang ada pariwisatanya sehingga optimisme itu yang harus diangkat," terang Jokowi. Namun untuk saat ini, Jokowi meminta mitigasi agar menjaga sektor pariwisata dan membuat kebijakan yang tepat sasaran dengan menyiapkan stimulus ekonomi bagi para pelaku di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar bisa bertahan dan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Di sisi lain, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira Prawira meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha khususnya sektor perhotelan di tengah pandemi ini. Ia mengusulkan industri perhotelan diikutsertakan dalam menampung pasien Covid-19 agar bisnis tetap berjalan.

Virus korona (Covid-19) tak menghambat rencana merger dan akuisisi (M&A). Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menjanjikan akan mempermudah selama masa pandemik ini dan telah memberikan pelonggaran untuk pelaporan aksi korporasi tersebut, salah satunya, laporan terkait M&A bisa disampaikan setelah periode kebijakan bekerja dari rumah (work from home) berakhir. Hal ini juga berlaku untuk perpindahan aset produktif. Pelonggaran ini merujuk pada keterangan tertulis di situs KPPU dan juga seperti dilansir Salah satu staf Humas KPPU ketika dihubungi KONTAN, Rabu (15/4) yang mengatakan, penyampaian pemberitahuan M&A lebih lanjut akan dijelaskan pada situs dan media sosial KPPU. Meski demikian, sejauh ini KPPU belum membuat kebijakan baru.

Komisi mencatat, pemberitahuan M&A pada tahun ini cukup marak. Hingga 15 April 2020, sudah ada 66 pemberitahuan rencana M&A sedangkan pada tahun lalu hanya 38 perusahaan. Bahkan, pemberitahuan akuisisi tersebut melibatkan perusahaan besar antara lain: 1) PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) mengakuisisi Moka Technology Solutions Pte Ltd.; 2) PT Bio Farma mencaplok PT Indofarma Tbk dan PT Kimia Farma Tbk; 3) Marubeni Corporation mengambil alih operator bengkel merek 1 Station, PT Bquik Otomotif Indonesia; 4) PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), anak usaha Grup Indofood menjajaki akuisisi Pinehill Company Limited atau Grup Pinehill ( produsen mi instan sekaligus pemegang lisensi Indomie di Arab Saudi, Turki dan Afrika ); dan 5) Akuisisi saham PT Link Net Tbk (LINK) oleh PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV).

Beban utang valas dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), berpotensi membuat kantong perusahaan jebol dikarenakan anjloknya nilai tukar rupiah atas dolar AS. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, saat ini penjualan BBM Pertamina turun sangat dalam hingga 34,6 persen secara nasional dan merupakan penurunan penjualan paling rendah dalam sejarah Pertamina. Nicke menjelaskan, ada dua skenario yang dibuat perusahaan sesuai arahan pemerintah. Pertama, skenario berat dengan asumsi Indonesia Crude Price (ICP) 38 dolar AS per barel dan yang kedua, skenario sangat berat ICP diasumsikan turun ke 31 dolar AS per barel.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengakui, mayoritas utang yang dimiliki oleh PLN saat ini berbentuk valas. Zulkifli menjelaskan, adanya kebutuhan dana untuk investasi yang tidak sedikit sementara ruang pinjaman yang di sediakan oleh perbankan nasional hanya maksimal Rp 140 triliun, membuat PLN harus meminjam dari bank di luar domestik. Zulkifli menyebutkan, setiap pelemahan senilai Rp 1.000 per dolar AS, biaya yang ditanggung PLN bisa meningkat Rp 9 triliun.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto ,mengatakan berdasarkan catatan pihakanya, neraca perdagangan selama periode Januari-Maret 2020 surplus sebesar US$ 2,62 miliar dengan nilai ekspor US$ 41,79 miliar dan impor US$ 39,17 miliar atau lebih baik dibanding periode sama tahun lalu. Namun menurutnya, komposisi impor sepanjang triwulan pertama perlu menjadi perhatian dimana Impor barang konsumsi naik berkebalikan dengan turunnya impor bahan baku dan barang modal yang akan berpengaruh pada pergerakan sektor industri perdagangan dan juga pembentukan modal tetap bruto atau investasi.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan, Kasan Muhri dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani ditempat terpisah juga mengatakan hal yang senada, menurut keduanya surplus neraca perdagangan dipicu oleh penurunan impor yang lebih besar dari penurunan ekspor dimana sebagian besar impor bahan baku dan barang modal didominasi dari Cina. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan arus barang dari negara itu dan beberapa negara utama terhambat sehingga menyebabkan impor Indonesia turun. Keduanya menjelaskan mengingat impor didominasi oleh bahan baku dan barang modal yang sangat dibutuhkan industri, penurunan impor ini dikhawatirkan justru akan menurunkan kinerja ekspor beberapa bulan ke depan, bahkan dapat mengancam eksistensi dan pertumbuhan industri dalam negeri dan berdampak terutama ke ekspor produk manufaktur

Shinta menambahkan, Pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan ekspor komoditas mentah sebagai penghasilan karena agregat permintaan dunia juga turun drastic kecuali bahan baku obat-obatan dan alat kesehatan. Berdasarkan data Riset IHS Markit, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia menurun, sehingga menurut Faisal yang perlu dikhawatirkan adalah tekanan kondisi ekonomi dalam negeri akan menekan manufaktur.

Kementerian ESDM terbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Harga Gas Khusus Industri sebesar enam dolar AS per million British thermal unit (MMBTU). Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menjelaskan, perseroan akan melakukan penyesuaian harga jual gas bumi kepada pelanggan industri yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM. PGN siap untuk mengemban tugas sebagai mitra pemerintah ke depan dalam mengembangkan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi nasional.

Direktur Komersial PGN Dilo Seno Widagdo mengatakan, penerapan lockdown sejumlah negara turut memengaruhi keberlanjutan sektor industri sebagai salah satu pelanggan PGN. Masa puncak penurunan konsumsi gas hampir menyentuh 10% karena Covid-19 bakal terjadi pada Juni-Juli 2020. Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengaku penurunan harga gas akan mendorong penghematan biaya produksi perusahaan sampai 10 persen dan meningkatkan daya saing ekspor. Head of Corporate Communication Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan penurunan harga gas berpengaruh pada biaya produksi perusahaan dalam memproduksi pupuk urea dan mengurangi beban subsidi pemerintah. Wijaya berharap perbaikan kurs juga bisa membantu perusahaan lebih efisien.

Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup optimistis pada tahun depan, yakni sekitar 4,5%–5,5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penetapan angka pertumbuhan itu sejalan dengan optimisme pemulihan ekonomi nasional pada pengujung tahun ini. Sri Mulyani mengakui tekanan pertumbuhan ekonomi akan terjadi pada kuartal II dan III/2020. Sementara itu, akselerasi akan terjadi pada akhir 2020 atau kuartal IV/2020 dan pada 2021 dengan catatan masih banyak tekanan ekonomi.

Pemerintah berusaha mendisiplinkan anggaran dengan memfokuskan belanja pada sektor yang menjadi prioritas pada tahun depan, yakni sektor kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, transfer ke daerah dan dana desa, serta transformasi ekonomi.

Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 hanya akan tumbuh 2,3% karena penurunan ekonomi global akibat pandemi. Namun Perry optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan kembali meningkat pada 2021.

Menurut ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah untuk tahun depan cukup realistis. Keputusan pemerintah yang berfokus pada penanganan sektor kesehatan dan bantuan sosial cukup tepat, dan yang tak kalah penting adalah mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat terdampak.

Yusuf menilai target defisit yang ditetapkan sebesar 3% - 4% pada tahun depan cukup ambisius. Pasalnya, kebutuhan belanja masih sangat besar untuk proses recovery ekonomi. Di sisi lain, pemerintah juga masih belum memaksimalkan penerimaan pajak karena dunia usaha masih melakukan konsolidasi setelah pandemi.

JAKARTA, Wabah virus corona (Covid-19) berimbas pada sejumlah sektor usaha di dalam negeri termasuk badan usaha milik negara (BUMN) yang mengakibatkan, setoran dividen BUMN ke APBN tahun ini diperkirakan meleset. Outlook dividen BUMN Sepanjang 2020 diperkirakan hanya mencapai Rp 43,8 triliun susut Rp 5.2 triliun dari target awal Rp 49 triliun sebagaimana dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4) lalu. 

Sebelumnya dalam raker antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Komisi VI DPR Jumat (3/4) juga memproyeksikan dividen BUMN baru akan kembali stabil pada tahun 2022 mendatang. Erick menyebut, situasi yang terjadi dampak dari Covid-19 diantaranya: 1 ). Peningkatan Non Performing Loan (NPL) pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), terutama pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); 2) Cash flow Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina juga terganggu akibat melemahnya nilai tukar rupiah; 3) Pendapatan BUMN sektor pariwisata dan transportasi mengalami penurunan imbas penurunan permintaan (demand), misalnya, PT Angkasa Pura Nasional Indonesia, PT Garuda indonesia Tbk, PT KAI, PT Pelabuhan Indonesia, sampai PT Pelayaran

Di sisi lain, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manlet mengatakan, apabila melihat dari setoran dividen BUMN tahun lalu, BUMN yang menyumbang dividen terbesar adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan menurutnya kinerjanya tidak akan terganggu, bahkan dengan adanya kebijakan work from home (WFH) traffic data pengguna Telkom akan meningkat dan berdampak pada nalknya laba perusahaan, Ia menambahkan menurutnya beberapa kinerja Bank BUMN juga relatif masih baik sehingga seharusnya masih bisa menopang laba contohnya BUMN sektor kesehatan. 

Pandemi virus korona Covid-19 tak hanya menekan perekonomian, tetapi juga stabilitas sektor keuangan. Peneliti Ekonomi Senior institut Kajlan Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi memandang, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI sebaiknya menahan suku bunga acuan dan fokus ke nilai tukar rupiah yang masih rentan akibat tekanan capital outlaws akibat pandemi Covid-19

Hal serupa disampaikan Ekonom Bank Permata Josua Pardede dan Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardhana ditempat terpisah, mereka melihat pada rapat bulan ini Gubernur BI bakal menahan bunga acuannya, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga confidence pelaku pasar di tengah masih tingginya ketidakpastian global akibat Covid-19

Sementara Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef] Bhima Yudhistira menganggap BI justru perlu menurunkan bunga acuan, diharapkan dengan kebijakan suku bunga yang lebih longgar, daya beli masyarakat akan terbantu. Sebab, tidak semua lapisan masyarakat mampu mendapatkan fasilitas keringanan kredit perbankan.