Pada Jumat (3/4), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 2,02% ke level 4.623,42. Namun, sepanjang tahun berjalan 2020, IHSG masih terpuruk dengan koreksi 26,61%. Sejak awal tahun, investor asing sudah net sell Rp 10,81 triliun, dan jual bersih sebesar Rp 842,86 miliar dalam sepekan ini. Berdasarkan data Bloomberg pada perdagangan Jumat (3/4), saham-saham emiten minyak dan gas mengalami apresiasi harga sejalan dengan harga minyak yang menanjak menuju level US$30 per barel. Penguatan harga minyak mentah dunia disokong oleh komentar Presiden AS Donald Trump yang mengaku telah memfasilitasi Arab Saudi dan Rusia untuk berdiskusi guna memangkas produksinya sekitar 10 juta -15 juta barel per hari. Sentimen Trump tersebut ikut mendongkrak saham PT Elnusa Tbk. (ELSA), PT Medco Energi Intemasional Tbk. (MEDC), dan PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA).

William Hartanto, Technical Analyst Panin Sekuritas, mengatakan bahwa kembalinya saham - saham emiten minyak ke zona hijau masih hanya akan terjadi sesaat karena pasar sesungguhnya menanti realisasi pemangkasan produksi tersebut. Direktur PT Anugrah Mega Investama, Hans Kwee mengatakan pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini di luar perkiraan. Awalnya, indeks diprediksi akan kembali tertekan karena banyak data ekonomi AS yang tak sesuai harapan, dan ditambah penyebaran corona di Amerika juga semakin tinggi. Terkait dengan saham emiten migas, Hans menilai terlalu dini untuk mengatakan saham emiten minyak berbalik bullish karena sentimen permintaan masih dalam tekanan dan harga minyak bisa kembali anjlok.

Analis PT Kresna Securities, Etta Rusdiana Putra menilai stimulus fiskal dan moneter yang dilakukan pemerintah Indonesia serta koordinasi kebijakan secara global menjadi katalis positif untuk pergerakan IHSG pada pekan ini. Selain itu, langkah pemerintah untuk menahan laju penyebaran virus COVID-19 diapresiasi pasar, menyebabkan volatilitas mulai menurun, tapi pasar masih dalam tahap awal recovery, tambah Etta.

Rabu (1/4), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam video conference Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjelaskan bahwa OJK memberikan stimulus bagi debitur besar dengan plafon lebih dari Rp 10 miliar yang terdampak Virus Korona (Covid-19) seperti sektor perhotelan dan transportasi. Restrukturisasi dilakukan dengan kesepakatan antara nasabah dan bank. Sebelumnya, stimulus restrukturisasi hanya diberikan bagi debitur terdampak Covid-19 dengan plafon di bawah Rp 10 miliar, yaitu seperti pekerja informal kemudian OJK menghimbau agar sementara waktu para penagih jangan menggunakan jasa debt collector. Sebab, proses restrukturisasi antarbank atau perusahaan pembiayaan dan peminjam bisa menggunakan teknologi komunikasi tidak perlu didatangi langsung. Wimboh mengungkap, hal tersebut untuk memberikan ruang bagi peminjam dan bagi bank dan multifinance supaya lebih leluasa. Dengan menerapkan restrukturisasi, bank tidak perlu membentuk cadangan dan provisi yang terlalu besar. Sehingga tidak memberatkan perbankan, karena kualitas kreditnya juga menjadi lancar.

Melalui Perppu Nomor 1/2020, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Halim Alamsyah mengusulkan adanya langkah antisipasi, ada kewajiban bank di luar simpanan yang bisa dijamin (LPS), supaya mencegah krisis lebih dalam dan menjamin kegiatan bank, sehingga kegiatan bisa lancar. Halim juga mengusulkan untuk menaikkan nilai simpanan dana di perbankan yang dijaminkan oleh LPS dari Rp 2 miliar ke nilai lebih tinggi, dan juga memperluas jenis
simpanan yang bisa dijamin, jadi dana individu namun dikelola oleh lembaga, misalnya dana pensiun. Langkah-langkah tersebut juga sudah dilakukan di beberapa negara, dan LPS pun sudah siap dengan tetap melihat kondisi ekonomi.

Sementara ekonom senior, Fauzi Ichsan menyebut, terdapat sejumlah kewajiban lain dari perbankan selain simpanan nasabah yang cakupannya Rp 2 Miliar saja, yang dapat diperluas untuk dijaminkan LPS, misalnya dana interbank, obligasi juga bisa dijamin. Jaminan asuransi juga dapat dijamin tapi harus berdasarkan UU LPS dan PPKSK. Menurut Fauzi, adanya usulan wacana LPS meningkatkan cakupan penjaminan, blanket guarantee, diharapkan masyarakat akan lebih percaya
kepada perbankan, karena dana simpanan yang dijamin. Begitu pula juga dengan korporasi juga merasa aman dan percaya karena dijamin oleh LPS, sehingga mereka tidak akan menarik dananya di bank.

Pembatasan akses disejumlah daerah akibat penyebaran virus corona (Covid-19) menimbulkan keterlembatan pengiriman barang. Keterlambatan yang paling terasa adalah pengiriman ke wilayah Indonesia timur lantaran adanya pembatasan angkutan udara.

Manager Sales SiCepat Ekspres, Imam Sedayu, mengatakan perusahaan telah mengeluarkan pemberitahuan soal adanya keterlambatan pengiriman barang dari dan menuju Sukoharjo, Jawa Tengah; Kepulauan Riau, serta sebagian basar wilayah Indonesia Timur. Meski begitu, Imam mengatakan permintaan jasa pengiriman ekspres justru meningkat sekitar 20 persen. Hal itu terjadi, kata dia, karena masyarakat mulai mengubah pola belanja dari offline ke online. Senior Marketing and Sales Manager PT Citra Van Titipan Kilat, Ahmad Kurtubi, mengatakan potensi keterlambatan terjadi karena berkurangnya frekuensi transportasi udara. Vice President of Corporate Communications Tokopedia, Nuraini Razak, mengatakan telah memberikan informasi tentang adanya kemungkinan perubahan operasional layanan pengiriman untuk beberapa daerah yang menerapkan pembatasan wilayah. Adapun Head of Corporate Communications Bukalapak, Intan Wibosono, mengatakan akan mejaga transaksi online antara masyarakat dan produsen atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus berjalan meski ada karantina di sejumlah wilayah di Indonesia.

Upaya pemerintah memberikan keringanan cicilan bagi debitur akibat terdampak virus corona bisa menjadi bumerang bagi industri keuangan. Tanpa ada batasan yang jelas dan pengawasan ketat, debitur bisa berbondong-bondong mengajukan keringanan padahal belum tentu terpapar virus corona. Salah satu yang khawatir dengan kebijakan relaksasi adalah industri multifinance. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno khawatir pemberian keringanan ke peminjam yang nilainya besar bisa mengganggu pengembalian pendanaan multifinance ke bank. Belum lagi, kondisi saat ini bank juga akan semakin selektif memberi pendanaan ke multifinance. Padahal pendanaan dari bank selama ini menjadi andalan multifinance untuk menjalani roda bisnis pembiayaan. Rasio pembiayaan bermasalah alias non performing finance (NPF) multifinance pun juga akan menanjak dengan wabah korona ini. BCA Finance memprediksi risiko kenaikan kredit bermasalah bisa tembus di atas 2% ke depan. Direktur Utama BCA Finance Roni Haslim menyebut, risiko tersebut hanya bersifat sementara dan bisa normal pasca pandemi corona usai.

Pembiayaan multifinance diprediksi hanya tumbuh 1% atau bahkan minus. Oleh karena itu relaksasi ini mesti selektif hanya untuk debitur produktif, bukan untuk semua debitur. Empat bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sudah menyusun ketentuan umum untuk menilai kelaikan debitur menerima relaksasi ini. Direktur BNI Osbal Saragi mengatakan, ada beberapa indikator tambahan untuk menilai debitur sebelum diberikan relaksasi. Misalnya terkait penurunan pendapatan debitur, sektor industrinya, serta daerah usaha debitur.

Ancaman NPL juga menyebabkan bank menyiapkan tambahan permodalan. Direktur Kepatuhan Bank Woori Saudara I Made Mudiastra mengatakan, dalam kondisi terburuk, rasio permodalan bisa turun maksimal 3% untuk menyerap potensi kenaikan NPL yang bisa naik 0,2%-0,4% di tahun ini.

Ancaman gangguan bisnis akibat pandemi corona (Covid-19) masih membayangi berbagai sektor industri, termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Namun PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tetap optimistis mampu memenuhi target pertumbuhan kinerja pada tahun ini. Mereka belum berencana merevisi target.Optimisme emiten berkode saham SRIL di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini lantaran mereka tetap bisa memanfaatkan peluang di tengah pandemi corona. Corporate Communication Sritex, Joy Citra Dewi mengungkapkan, target pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar 6%-8% dibandingkan tahun lalu.

Manajemen SRIL tetap optimistis mencapai target tersebut meski ada pandemi Covid-19. Pasalnya, Sritex sudah memiliki kontrak kerjasama multiyears. Sejauh ini mereka juga belum menjumpai penurunan permintaan, penundaan, maupun pembatalan kontrak pembelian. Bahkan, Sritex bisa memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk memacu bisnis. Sritex melebarkan portofolio bisnis dengan memproduksi masker non medis dan alat pelindung diri (APD). Langkah ini sekaligus untuk membantu pemerintah menjaga ketersediaan masker dan APD di dalam negeri.Oleh karenanya, kedua produk baru tersebut akan menyasar segmen ritel maupun instansi. Menurut Joy, produksi APD sudah berlangsung sejak akhir Januari 2020. Sejak virus corona menyerang Wuhan, China, Sritex mulai memanfaatkan potensi bisnis tersebut. Sedangkan penjualan masker sudah mulai terlaksana pada 20 Maret 2020 dengan kuantitas pemesanan minimum sebesar 1.000 potong.

Sritex tidak perlu mengeluarkan belanja modal untuk menambah mesin baru. Bahan bakunya juga memanfaatkan polyester dan katun yang sudah mereka miliki. Saat ini, Sritex memiliki kapasitas produksi sebesar 1,15 juta bales per tahun untuk benang (spinning). Kemudian kapasitas produksi penenunan (weaving) 180 juta meter per tahun, 240 juta yard per tahun kain jadi (finishing), dan 30 juta potong per tahun untuk apparel (garment).

Pandemi Covid-19 memang memukul sektor ritel karena mengurangi pasokan dan suplai  barang serta jalur distribusi logistik. Sejak Covid-19 belum merebak di Indonesia sejumlah gerai ritel sudah kesulitan dengan suplai barang selama ini banyak diimpor dari negara lain terutama China. 

Menurut Sekjen Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin, beberapa sektor sebenarnya tetap bisa bertahan di tengah pandemi dengan inovasi layanan langsung ke pelanggan. Apalagi mereka menjual kebutuhan pokok. Namun, ritel yang bergerak dibidang mode dan departement store terpukul. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menambahkan, peritel siap mencukupi kebutuhan barang pokok masyarakat dengan berbagai inovasi layanan pesan-antar. Namun mereka butuh jaminan dari pemerintah berupa dukungan pasokan ke gerai ritel serta jaminan keamanan saat mendistribusikan logistik.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberi wewenang kepada Bank Indonesia membeli surat berharga di pasar perdana. Kewenangkan difokuskan untuk menambal defisit fiskal. Namun, rencana menambal defisit anggaran itu baru bisa efektif jika tingkat imbal hasil dapat dijaga dengan baik.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, pembelian pandemic bond oleh BI adalah opsi terakhir jika pemerintah kekurangan dana.

Associate Director Fixed Income Anugerah SEkuritas Ramadhan Ario Maruto berpendapat kewenangan baru BI dapat menambah keyakinan investor untuk masuk ke pasar obligasi Indonesia. Dengan demikian aliran modal asing dapat kembali masuk ke Indonesia. Apalagi ibal hasil obligasi Indonesia seri benchmark menyetuh 8%.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan sejumlah komoditas pangan,seperti harga gula dan telur, yang masuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau dalam indeks harga konsumen (IHK) penyumbang inflasi Maret 2020. Berdasarkan pengamatan di 90 kota, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan tingkat inflasi pada Maret 0,10. Adapun laju inflasi tahunan mencapai 2,96 persen.

Inflasi pada kelompok ini didominasi kenaikan harga telur ayam ras dan bawang bombai masing-masing sebesar 0,03 persen, serta gula pasir 0,02 persen. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan laju inflasi pada Maret 2020 sebesar 0,13 persen bulanan atau 3 persen year on year. Perry megatakan komoditas yang mendorong inflasi antara lain emas perhiasan dan bawang merah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Suhanto, menuturkan secara umum harga kebutuhan pokok sepanjang Maret relatif stabil dibanding bulan sebelumnya. Namun Suhanto mencatat masih ada kenaikan beberapa kebutuhan pokok, yaitu gula pasir naik 25,5 persen menjadiRp 18.200 per kilogram, bawang merah naik 15 persen menjadi Rp 41.400 per kg, serta cabai rawit merah naik 21,8 persen menjadi Rp 53.200 per kg.

Kepanikan investor global terhadap potensi tumbangnya ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19 mulai mereda. Aliran modal yang keluar dari pasar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia mulai terbendung sehingga pemerintah cukup terbantu dalam pemulihan ekonomi. 

Kepanikan mereda setelah beberapa negara maju mengeluarkan stimulus fiskal seperti AS yang menggelontorkan dana 2 triliun dollar AS dengan rencana tambahan 500 miliar dollar AS. Selain itu negara-negara maju di Eropa mulai memperkuat berbagai kebijakan stabilisasi yang dilakukan Bank Sentral. Dengan kondisi ini, rupiah diperdagangkan Rp 16.350 per dollar AS. Dalam mencukupi kebutuhan valas, BI mengajak importir memanfaatkan fasilitas Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) guna memenuhi kebutuhan dollar AS.

Penanganan Covid-19 yang lambat dan karut marut akan memperburuk dampak pandemi ini terhadap perekonomian. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, eskalasi pandemi Covid-19 yang sangat cepat membuat langkah penanganan belum memadai. Di dalam negeri situasi ini menurunkan daya beli dan konsumsi masyarakat, penundaan dan penurunan investasi, penurunan ekspor-impor, penurunan keuntungan serta kebangkrutan dunia usaha. Pandemi global ini juga menganggu stabilitas sektor keuangan Indonesia yang terefleksi pada volatilitas pasar saham, pasar surat berharga, depresiasi nilai tukar rupiah, peningkatan rasio kredit macet, persoalan likuiditas dan risiko kepailitan. Stabilitas sektor keuangan saat ini dilevel normal-siaga, Jika covid-19 bisa diatasi dan situasi saat ini ditangani segera maka tantangan sektor keuangan akan lebih rendah.

Kementerian Keuangan menyebutkan skenario proyeksi ekonomi makro 2020, pertumbuhan ekonomi dalam skenario 2,3% sedangkan skenario lebih buruk negatif 0,4%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan lonjakan inflasi dan depresiasi nilai tukar rupiah. 

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan skenario paling buruk perekonomian Indonesia diantisipasi. Pemberian kewenangan bagi BI untuk membeli surat berharga negara di pasar perdana bukan sebagai pembeli utama melainkan pembeli terakhir.Pemerintah berencana menerbitkan pandemic bonds untuk membiayai defisit APBN yang diperirakan 5,07% PDB.