Setelah memangkas produksi, Toyota berencana menghentikan sementara alias shutdown aktivitas pabriknya untuk mencegah penyebaran virus corona. Adapun, pabrikan lain masih beroperasi normal dengan menerapkan protokol keamanan bagi pekerjanya. Bila fasilitas produksi dihentikan sementara, semua pekerja bekerja dari rumah. Menurutnya, soal upah pegawai yang bekerja di rumah sudah diatur oleh perusahan. Sementara itu, Hino Motors memastikan akan menurunkan produksi sebagai bagian dari manajemen risiko dan respons terhadap pasar yang tertekan dampak COVID-19. Hino belum dapat memprediksi kemungkinan Hino melakukan langkah ekstrem seperti menangguhkan produksi sementara waktu. Di sisi lain, Honda menyatakan aktivitas produksi di pabriknya masih berjalan normal, kendati rencana aksi untuk menghadapi dampak COVID-19 telah disiapkan. Dari Honda, ada penurunan permintaan akibat pandemi COVID-19. Sedangkan Suzuki, sampai saat ini produksi di pabrik masih berjalan. Namun, Suzuki memberlakukan protokol ketat untuk semua aktivitas karyawan guna meminimalkan penyebaran virus corona karena kesehatan dan keselamatan karyawan menjadi prioritas.

Laju penularan dan kematian yang terus meningkat akibat Covid-19 membuat sejumlah negara semakin mengeraska kebijakan untuk menanggulangi wabah itu. HIngga minggu (29/03/2020) malam, wabah tersebut telah menulari hampir 700.000 orang dan merenggut 32.144 jiwa disejumlah negara.

Kanada melarang siapapun yang terindikasi sesak napas untuk naik pesawat domestik dan kereta. Di sejumlah wilayah polisi membuat pos-pos pemeriksaan untuk memastikan orang tidak keluar rumah tanpa alasan kuat. Adapun di Irlandia Utara memastikan siapapun dilarang keluar rumah tanpa izin. Semua perusahaan dan pelaku usaha diminta mengoptimalkan kerja dari rumah. Pelanggar dapat dikenakan denda 5.000 poundsterling atau sekitar Rp 101 juta. India mempertahankan kebijakan isolasi total di negaranya. Namun Perdana Menteri India Narendra Modi meminta maaf karena kebijakan tersebut menimbulkan kekacauan. Di Amerika Serikat menerapkan anjuran bagi siapapun untuk tidak pergi ke tiga negara bagian (New York, New Jersey dan Connecticut) selama dua pekan ke depan. Sedangkan Italia dan Spanyol menuntut Uni Eropa (UE) bertindak lebih besar membantu kedua negara itu menghadapi Covid-19. Italia bolak balik kecewa dengan UE yang dinilai tidak cukup membantu negara dengan kasus Covid-19 tertinggi di Eropa itu. Roma membandingkan UE dengan China dan Rusia yang sigap mengirimkan tenaga medis, aneka peralatan kesehatan hingga obat.

Para produsen etil alkohol berharap ada jaminan serapan etanol di dalam negeri pascaditerbitkannya aturan larangan sementara ekspor produk tersebut demi menjaga pasokan di tengah pandemi COVID-19. Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia (Asendo) mengemukakan rerata produksi etanol per tahun Indonesia sangat besar dengan tingkat serapan domestik yang tidak terlalu tinggi. Itu sebabnya, selama ini produsen etanol Tanah Air mengandalkan pasar ekspor untuk serapan produksinya. Berdasarkan catatan Asendo, kapasitas maksimal produksi etanol nasional mencapai 240 juta liter. Adapun, 6 pabrik anggota Asendo yang aktif beroperasi saat ini memiliki kapasitas produksi 185 juta liter dengan serapan dalam negeri hanya 50% dari total volume tersebut.

Namun demikian, seiring dengan dilarangnya ekspor etanol hingga 30 Juni 2020, Asendo pun mempertanyakan jaminan serapan stok etil alkohol lokal yang surplus. Meski terdapat lonjakan permintaan produk yang menjadi bahan baku cairan sanitasi tangan tersebut, stok etanol di luar kontrak dengan pembeli masih berlebih. Mengingat belum adanya jaminan serapan etanol di dalam negeri, berharap pemerintah mempertimbangkan pelarangan sementara impor produk sejenis demi mencegah banjir pasokan. Pemerintah juga harus mengawasi ekspor tetes tebu (molasses), yang merupakan bahan baku utama etanol. Pengawasan perlu dilakukan mengingat makin berkurangnya pasokan tetes tebu, yang saat ini mencapai 800.000 ton. Hal ini berefek pada kenaikan harga molasses. Berdasarkan catatan Asendo, harga lelang untuk tetes tebu tahun lalu berkisar antara Rp1,8 juta—Rp1,9 juta per ton. Saat ini, harga lelang bisa menyentuh Rp2,3 juta per ton.

Pandemi Covid-19 memukul industri seni dan budaya. Mereka kini mulai memasuki masa paceklik. Skema jaring pengaman perlu disiapkan.Skema ini dilontarkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid, opsi skema yang bisa diambil adalah dana talangan atau pre financing. Menanggapi hal tersebut Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Dewan Kesenian Jakarta Hikmat Darmawan memandang jika wacana itu jadi digulirkan, pemerintah perlu lebih dulu mendata pekerja seni dan budaya yang terdampak.Upaya membangun jejaring data tersebut sebaiknya menggandeng komunitas, organisasi dan asosiasi untuk mempermudah pendataan pekerja yang terdampak.

Ketua Nadan Perfilman Indonesia Chand Parwez memperkirakan industri film akan terganggu selama 1 tahun akibat wabah Covid-19. Dampaknya terhadap industri film nyata. Produksi yang sudah berjalan harus dihentikan. Kru yang sudah keluar kota harus ditarik kembali untuk mengurangi risiko terpapar.

Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin negara-negara G-20 bersama-sama memenangi dua peperangan yaitu melawan Covid-19 dan melawan pelemahan ekonomi dunia. G-20 harus memotori gerakan solidaritas dunia dalam penanganan Covid-19 dan mendorong agar pandemi tidak menganggu kemitraan serta kerjasama yang sudah dibangun bertahun-tahun.

Terkait persoalan ekonomi, Presiden mendorong negara G-20 bekerjasama serta menyinkronkan kebijakan dan instrumen ekonomi untuk melawan keterpurukan ekonomi sebagai dampak covid-19.  Presiden juga mendorong G-20 menjaga stabilitas sektor keuangan termasuk kesediaan likuiditas serta memberikan relaksasi dan dukungan bagi dunia usaha yang terpukul akibat Covid-19. Penting bagi anggota G-20 mencegah disrupsi produksi dan menjaga kelancaran distribusi.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menyatakan wabah corona akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kajian Indef, kata dia, wabah corona akan berdampak besar padalaju konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek.

Menurut Andry, turunnya konsumsi membuat pertumbuhan PDB merosot menjadi 3,58 persen hingga 3,66 persen.Angka ini jauh di bawah asumsi APBN 2020 yang mencapai 5,3 persen. Dia juga mengatakan wabah corona akan menurunkan PDRB di semua provinsi. Penurunan PDRB didorong oleh lesunya produktivitas sektoral yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja minim. Andry mengatakan ada dua sektor yang paling terkena dampak wabah corona, yaitu jasa pariwisata dan penerbangan. Saat ini, pendapatan hotel sudah turun menjadi hanya rata-rata 20-50 persen. Begitu juga dengan restoran. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan telah membuat skenario pasca-wabah corona meluas. Menurut dia, jika wabah ini berlangsung hingga lebih dari enam bulan, skenario paling buruk ialah pertumbuhan ekonomi hanya 2,5 persen atau bahkan sampai 0 persen. Menurut Sri, skenario ini terjadi jika protokol lockdown berlaku di Indonesia. Adapun dalam skenario paling moderat, kata Sri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bertahan di atas 4 persen. Direktur Riset Center of Reform on Economy Piter Abdullah mengatakan wabah corona juga bisa menyebabkan kenaikan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS, penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,7 juta jiwa pada September 2019. Angka ini merepresentasikan 9,22 persen dari total penduduk di Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah sudah menggelontorkan dana secara langsung ataupun tak langsung untuk dua stimulus kebijakan ekonomisenilai Rp 158,2 triliun. Meski begitu, dia memastikan anggaran untuk sembilan kebijakan lanjutan yang baru diumumkan pemerintah pada Selasa lalu itu tercukupi.

Selain mengotak-atik alokasi pos anggaran yang sudah ada, pemerintah masih bisa memainkan instrumen pelebaran defisit. Dia merujuk pada pelebaran defisit sebesar 0,8 persen dari produk domestik bruto senilai Rp125 triliun yang bakal dijadikan amunisi untuk menanggulangi bencana wabah corona. Selain itu, kata dia, masih ada rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perihal keuangan negara. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, engatakan skema utama pemerintah dalam menanggulangi virus corona adalah merealokasi dan memfokuskan ulang pos belanja yang ada. Sebelumnya, Selasa lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada peluang untuk memperlebar defisit dan utang negara. Selain memutuskan ada pelebaran defisit mencapai batas 3 persen, Sri mengatakan pemerintah giat mencari pendanaan dari utang luar negeri. Akhir pekan lalu, Asian Development Bank mengumumkan menyetujui utang ringan untuk Indonesia sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,8 triliun.

Setekah meredam signifikan kasus Covid-19, China mencoba menghidupkan lagi mesin-mesin ekonominya. Namun, wabah dibelahan dunia lain menghadirkan tantangan baru.  

Keputusan penutupan kota Wuhan (tempat berasalnya covid-19) akan dicabut pada 8 April 2020. Setelah mampu menekan angka kasus penularan lokal dan mengklaim sudah relatif melewati melewati masa krisis akibat Covid-19, China berupaya menghidupkan lagi mesin-mesin ekonominya. Pabrik-pabrik yang telah beroperasi harus menghadapi tekanan pengurangan karyawan akibat anjloknya permintaan dari luar negeri. Pandemi global Covid-19 telah menekan permintaan dari luar terhadap  barang-barang dari China. Penutupan aktivitas ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Eropa, AS, dan pasar negara berkembang pasti akan menyebabkan kontraksi dramatis ekspor China yang mungkin anjlok sekitar 20-45% secara tahunan pada triwulan-2020. Prospek pertumbuhan ekonomi China telah direvisi, turun ke bawah 5% tahun ini. 

Insentif fiskal untuk sektor pariwisata yang diberikan dalam rangka mengantisipasi dampak wabah korona (Covid-19) terhadap perekonomian Indonesia perlu segera dieksekusi di lapangan. Kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah pun diperlukan agar eksekusi kebijakan yang telah diambil pemerintah itu bisa berhasil. "Menurut saya (insentif fiskal itu) bagus. Mudah-mudahan eksekusi bisa lancar, pajak hotel dan restoran dinolkan untuk daerah yang terkena dampak korona. Hanya eksekusinya ini yang harus kita tunggu," ucap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani ketika ditemui di Kompleks DPR-RI Jakarta, Rabu (26/2). Pemerintah baru saja meluncurkan insentif untuk pariwisata sebagai langkah antisipasi terhadap dampak dari wabah virus corona (Covid-19) terhadap perekonomian Indonesia. Insentif diberikan dalam beberapa hal, pertama memberikan diskon tiket sebesar 30% untuk setiap penerbangan di 10 destinasi wisata yang berlaku selama tiga bulan yaitu Maret, April dan Mei 2020. Kedua, memberikan insentif berupa diskon avtur di bandara pada sembilan destinasi wisasta dengan total diskon Rp 265,5 miliar dan ini juga berlaku selama tiga bulan. Ketiga, pemerintah juga mendorong adanya insentif sesuai dengan usulan dari asosiasi bahwa untuk pajak hotel dan restoran di 10 destinasi wisata tarifnya dinolkan. Mengingat keterkaitan antar insentif ini, Hariyadi berpendapat, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya saat pusat memberikan subsidi, maka pemerintah daerah tidak menarik pajak tetapi memberikan subsidi. Saat ada angkah yang seirama maka bisa langsung dieksekusi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawti mengatakan, dalam pertemuan anggota G20 yang diadakan di Riyadh, Saudi Arabia, Sabtu (22/2) membahas mengenai pajak digital khususnya bagi badan usaha yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT). Pasalnya saat ini dunia tengah merespons perubahan dari model bisnis yang kemudian memengaruhi kemampuan untuk memajaki sektor digital. Nantinya, suatu negara dapat menarik pajak terhadap perusahaan digital yang mendapatkan revenue dari pendapatan mereka. "BUT itu tidak lagi jadi tolok ukur untuk pemajakan, karena perusahaan digital tak perlu bertempat tinggal secara fisik di suatu negara. Sehingga, bagaimana caranya tidak secara fisik di negara ini namun memiliki kegiatan eknomi dan mendapatkan pendapatan. Nah, itu yang dicarikan berbagai upaya," ujarnya ketika ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarata, Senin (24/4). Seperti diketahui perusahaan digital seperti Netflix, Facebook, Twitter, hingga Google memiliki kegiatan bisnis di Indonesia namun tidak memiliki kantor secara fisik di dalam negeri, yang merupakan syarat dari pemungutan pajak. "Jadi, umpama kita bicara Google, Amerika Serikat sebagai negara asal dan semua negara di mana google beroperasi. Caranya bagi profit antara negara asal dengan penerima itu seperti apa," tuturnya. Menurutnya, ada 3 proposal yang telah dibahas dalam pertemuan G20 mengenai pemajakan sektor digital. Kendati demikian, dirinya enggan menjelaskan secara rinci. "Jadi rencananya Juli pada G20 di Jeddah akan dilaporkan kesepakatan yang kita harapkan bisa terjadi. Masih ada cukup berbagai pandangan yang berbeda, AS memiliki posisi sendiri. Kita harap sebelum akhir 2020 pada saat leaders meeting kita sepakati prinsip-prinsip pemajakan tersebut yang menciptakan kepastian, keadilan, dan transparansi pemajakan," ujarnya.