Sejumlah bank nasional mulai memberikan fasilitas restrukturisasi atau keringanan pembayaran kredit untuk debitor yang terkena dampak wabah virus Covid-19.

Salah satunya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang telah restrukturisasi kredit 17.481 debitor dengan nilai Rp 2,8 triliun. Direktur Finance, Planning, and Treasury BTN, Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, BTN menerima permohonan restrukturisasi kredit melalui sistem dan platform online, melalui seleksi ketat.

Bank BUMN dengan nilai restrukturisasi kredit terbesar adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, yaitu Rp 14,9 triliun untuk 134 ribu debitor. Sekretaris Perusahaan BRI, Amam Sukriyanto, mengatakan skema restrukturisasi untuk masing masing debitor berbeda, disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi, dan dengan catatan usahanya masih memiliki prospek yang baik.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengklaim tidak ada bank atau lembaga keuangan yang berkeberatan atau menolak kebijakan restrukturisasi kredit yang menjadi bagian dari stimulus ekonomi untuk meminimalkan dampak Covid-19, karena kebijakan ini juga memberikan insentif bagi mereka. Jika bank atau lembaga pembiayaan tidak menjalankan kebijakan ini, pinjaman debitor yang gagal bayar akan menjadi kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), dan bank yang harus menanggungnya.

Berdasarkan catatan OJK, sebanyak 140 bank, yang terdiri atas 56 bank umum konvensional, 13 bank umum syariah, 7 bank pembangunan daerah (BPD), dan 64 bank perkreditan rakyat (BPR), telah menyediakan fasilitas restrukturisasi kredit.

Dampak pandemi corona (Covid-19) ke sektor otomotif tak main-main. Sejumlah agen pemegang merek (APM) menghentikan operasional dan mengurangi jam produksi.
Bukan hanya demi mengikuti anjuran pencegahan virus oleh pemerintah, langkah para APM mengacu pada proyeksi permintaan pasar yang bakal gembos di sepanjang tahun ini. Beberapa pihak menyampaikan pendapat tentang situasi saat ini:

1. PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mengalami penyusutan penjualan 20% pada Maret 2020 ketimbang Februari 2020 dan diperkirakan bulan April akan lebih turun lebih dalam lagi sebagaimana disampaikan Amelia Tjandra, Direktur Marketing Astra Daihatsu Motor
2. PT Isuzu Astra Motor IndonesiaI (AMI) berencana merevisi target penjualan pada 2020 dan memperkirakan puncak penurunan akan terjadi pada April – Mei 2020 seperti dilansir Ernando Demily, Presiden Direktur IAMI
3. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merevisi proyeksi volume penjualan mobil nasional menjadi 600.000 unit dari sebelumnya sebanyak 1,05 juta unit melalui Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto
4. PT Toyota Astra Motor (TAM) pun siap menurunkan target penjualan dengan mengacu pada target revisi (Gaikindo), hal ini berdasarkan keterangan Henry Tanoto, Vice President TAM.
5. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), melalui Direktur Administrasi, Korporasi dan Hubungan Eksternal, Bob Azam, mengatakan arus kas berpeluang menipis. Dia lebih lanjut mengusulkan, pemerintah dapat memberikan stimulus berupa diskon pajak.

Adapun langkah maupun rencana yang di ambil beberapa APM antara lain:

1. PT Honda Prospect Motor (HPM) akan menutup operasional pabrik di Karawang, Jawa Barat, berkapasitas produksi 200.000 unit per tahun selama dua minggu mulai 13 April 2020, dilansir dari Yusak Billy, Marketing Director HPM
2. Wuling Motors sudah menyetop pabrik di Cikarang, Jawa Barat, berkapasitas produksi 120.000 unit per tahun. sejak 6 April hingga 19 April. Dilansir dari Brian Gomgom, Media Relations Supervisor Wuling Motors
3. PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memangkas jam operasional pabrik Astra Daihatsu yang menyebabkan pabrik berkapasitas produksi 530.000 unit per tahun ini diproyeksi turun produksinya lebih dari 40%
4. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), berkapasitas produksi 320.000 unit per tahun. kini hanya bekerja 35% dari waktu kerja secara umum dan tak menutup kemungkinan ke depan mereka menutup sementara operasional pabrik

Serangan pandemi corona (Covid-19) mengharuskan pemerintah merealokasikan prioritas dan fokus anggaran tahun ini untuk penanganan wabah.
Ekonom Institute for Development on Economics dan Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyarankan pemerintah menunda proyek kebutuhan skala menengah- panjang. Misal, pembangunan Ibukota baru, pelabuhan, dan pembangunan ruas jalan tol.

Anggaran proyek bisa direalokasikan untuk menambah belanja perlindungan sosial dan dukungan ke industri. Anggaran infrastruktur dan belanja modal yang ada di postur anggaran harus mendukung pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Sesuai Perintah Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2020, fokus utama saat ini adalah kesehatan dan keselamatan warga, oleh karena itu Kementerian Keuangan memangkas sejumlah anggaran antara lain:

1. Anggaran Belanja pemerintah pusat Rp 87,5 triliun menjadi Rp 1.596 triliun
2. Anggaran belanja modal kementerian dan lembaga sebanyak Rp 62,2 triliun, atau turun 30% dari sebelumnya Rp 209,5 triliun
3. Anggaran proyek infrastruktur, misalnya, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipangkas 20,4% dari semula Rp 120,22 triliun menjadi Rp 95,68 triliun.
4. Anggaran Kementerian Perhubungan digunting 14,2% dari Rp 43,11 triliun menjadi Rp 36,98 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pada Rabu lalu (8/4) menjelaskan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengharuskan warga mengurangi aktivitas di luar rumah, belajar dan bekerja di rumah guna mengurangi penyebaran virus corona, hal ini berdampak pada aktivitas proyek terganggu bahkan tidak bisa berjalan sehingga pemangkasan dapat dilakukan, begitu juga dengan proyek yang sifatnya tak prioritas diusulkan dikurangi volume pengerjaannya untuk dilanjutkan ke tahun berikutnya.

Hal ini senada dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang mengatakan belanja infrastruktur Kementerian PUPR akan dipilih yang berkualitas dengan tujuan bisa menggerakkan sektor riil di tengah di tengah ketidakpastian ekonomi akibat Covid-19. Pada Senin (6/4) juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, pemerintah hingga kini terus menjaga komunikasi dengan investor meski tak menutup kemungkinan beberapa proyek, temasuk Ibukota Negara baru ditunda sampai situasi berjalan normal kembali.
Meski demikian, Kepala Ekonom Center of Reform on Economics Piter Abdullah mengingatkan Penundaan proyek harus selektif karena anggaran infrastruktur penting untuk mempercepat mendorong pemulihan ekonomi akibat krisis.

Bank Indonesia (BI) mencatat, total nilai transaksi empat marketplace terbesar di Indonesia sepanjang Februari 2020 mencapai Rp 19,33 triliun. Nilai tersebut naik tipis hanya 0,94% dibanding dengan bulan Januari 2020. Sementara total nilai transaksi 14 marketplace terbesar di Indonesia pada Februari 2020 lalu, tercatat sebesar Rp 23,31 triliun, hanya naik sebesar 0.17%.

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy, kenaikan nilai transaksi marketplace Januari yang tidak signifikan jika dibandingkan dengan Februari tahun ini lantaran masyarakat cenderung mengalihkan dana konsumsinya untuk menabung. Masyarakat berjaga-jaga menghadapi situasi kondisi ekonomi yang dilihat sedang melambat di tengah wabah virus korona (Covid-19) ini.

Potensi peningkatan penjualan marketplace, akan mencapai puncaknya pada April dan Mei 2020, sejalan dengan dimulainya bulan Ramadan dan adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini juga dipengaruhi oleh sentimen daya beli masyarakat, apalagi masyarakat pendapatan menengah ke bawah yang cukup berpengaruh pendapatannya dengan adanya PSBB tersebut.

Pemerintah merevisi target penerimaan pajak hingga 23,6% terhadap target di APBN 2020 didasari oleh dampak virus korona (Covid-19) terhadap perekonomian. 

Perhitungan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Pemerintah hanya mematok penerimaan pajak sekitar Rp 1.255,05 triliun, setelah dikurangi target penerimaan cukai dan kepabeanan.

Prediksi terbaru pemerintah ini lebih rendah 5,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun lalu yakni Rp 1.332,1 triliun.

Penjualan industri kimia dasar anorganik turun 20% kuartal I-2020, seiring pandemi virus korona (Covid-19). Adapun kuartal II tahun ini, penjualan industri ini ditaksir anjlok hingga 30%. Ketua Umum Asosiasi Kimia Dasar Anorganik (Akida) Michael Susanto Pardi menuturkan, selain penurunan penjualan, industri ini juga terpukul pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang menyebabkan naiknya biaya produksi karena 50-70% bahan baku masih diimpor.
Michael berharap produksi jangan sampai turun lagi hingga 50%, jika itu terjadi, industri manufaktur tidak akan bertahan ketika rupiah berada di level berapapun. 

Michael menyetujui langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mendorong industri manufaktur tetap berjalan dan tidak ada pembatasan logistik. Terkait dengan stimulus ekonomi untuk meredam dampak pandemi korona, Michael menilai, hal itu belum menjangkau industri kimia. Namun, insentif yang bisa dimanfaatkan industri saat ini adalah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah selama enam bulan, pembebasan PPh pasal 22 impor, dan pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30%.

Michael mengatakan, dengan kondisi pandemi seperti saat ini, industri menghadapi tantangan pengaturan arus kas. Kuartal I tahun ini saja, pendapatan sudah turun 10-30% dan hingga akhir 2020 diprediksi turun 20-50%. Sementara itu, biaya operasional tidak bisa diturunkan sesuai penurunan pendapatan perusahaan. Karyawan belum dirumahkan, tetapi beberapa perusahaan sudah menurunkan kapasitas hingga 50%.

Saat ini, sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 mem butuhkan tambahan alat bantu pernapasan (ventilator) seiring dengan bertambahnya jumlah penderita. Ventilator ini dibutuhkan pasien untuk menghindari terjadinya gagal napas. Dalam keterangan pers yang diterima Republika, Ahad (5/4). Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika, menyampaikan pihaknya sedang mendorong industri otomotif di dalam negeri untuk memproduksi ventilator yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Ditengah penurunan penjualan ritel kendaraan, produsen otomotif sedang menindak lanjuti kerjasama dengan industri komponen dan lembaga pendidikan dan penelitian dalam melakukan reverse engineering dalam pengembangan prototipe ventilator. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan periode Januari hingga Februari 2020 hanya mencapai 158 ribu unit (turun 6,2%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni 169 ribu unit. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi dan Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Sigit Kumala ditempat terpisah, melalui asosiasi, masing – masing pihak menyatakan berupaya mendorong anggotanya serta meminta dukungan dari pemerintah untuk menyediakan mitra usaha yang kompeten dalam proses produksi ini kedepannya. Mitra usaha diharapkan dapat menentukan standar bahan baku, menjabarkan blueprint teknis pembuatan ventilator, alih teknologi, sampai memodifikasi fasilitas perakitan otomotif yang ada saat ini agar industri dapat membantu merakit alat-alat yang dibutuhkan.

Indonesia Property Watch (IPW) menyatakan bahwa hasil survey yang digulirkan oleh pihaknya memperlihatkan bahwa pergerakan harga hunian di pasar sekunder cenderung melambat. Wabah virus korona (Covid-19) diperkirakan menjadi salah satu faktor utama melemahnya pasar perumahan sekunder. Ali Tranghanda, chief executive officer (CEO) Indonesia Property Watch (IPW), menuturkan dari Jakarta, pada Senin (6/4) bahwa secara umum pasar perumahan sekunder telah menunjukkan pertumbuhan tipis pada awal 2020, namun memasuki akhir triwulan pertama tahun 2020, aktivitas pasar menurun cukup dalam. Kondisi ini diperkirakan terus berdampak pada pergerakan harga pada triwulan berikutnya, bahkan sampai akhir tahun.

Berikut angka pertumbuhan dan kecenderungan perlambatan di berbagai wilayah pada triwulan I-2020 (diurut berdasarkan angkat perlambatan tertinggi):

• Bali 0,23% (Angka pertumbuhan Terendah)
• Surabaya 0,28%
• Jakarta 0,29%
• DI Yogyakarya 0,34%
• Palembang 0,48%
• Bandung 0,49%
• Makassar 0,50%
• Balikpapan 0,86% (Angka pertumbuhan Tertinggi)

Dia menjelaskan, aktifitas pasar yang menurun diwarnai dengan beberapa hal, diantaranya:
• Harga cenderung bisa dinegosiasi lebih rendah berkisar 5-10% (Harga penawaran diturunkan asal rumah cepat terjual)
• Banyaknya pembatalan atau penundaan transaksi di pasar sekunder.

Kendala yang ada tidak hanya bersumber dari konsumen, namun termasuk juga pihak lain, sebagai contoh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan notaris yang terkendala berkomunikasi dikarenakan wabah Covid-19 sedangkan komunikasi secara daring relatif belum dapat dilakukan secara maksimal. Ali Tranghanda memperkirakan, daya tahan arus kas (cash flow) pengembang skala menengah berkisar 1-3 bulan. Tapi, untuk pengembang kecil bisa lebih pendek dari itu. Hal ini harus diantisipasi agar dapat bertahan, salah satunya dengan pihak perbankan terkait penundaan atau pengurangan bunga agar dampaknya tidak terlalu terasa pada triwulan II-2020 dimana penjualan diperkirakan semakin turun

Terkait perbankan, DPP REI (Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia), melalui Ketua Umum-nya, Paulus Totok Lusida, pada siaran pers baru - baru ini menyatakan sedang mendata anggotanya yang memerlukan relaksasi kredit guna keluar dari tekanan pandemi Covid-19. Langkah itu seiring dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor: 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 tertanggal 13 Maret 2020.

Berdasarkan daftar mandat pemeringkatan yang diterima oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) hingga 31 Maret 2020, sebanyak 59 perusahaan berencana menerbitkan surat utang hingga Rp 71,08 triliun. Rinciannya, 40 perusahaan swasta dengan target emisi Rp 44,08 triliun dan 19 emiten BUMN beserta anak usahanya dengan proyeksi emisi senilai Rp 27 triliun.

Rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Penawaran umum berkelanjutan (PUB) Rp 31,87 triliun.
2. Surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) Rp 10,11 triliun.
3. Penerbitan obligasi mencapai Rp 9,55 triliun
4. Rencana realisasi PUB sebanyak Rp 9,09 triliun
5. Sukuk Rp 5,95 triliun
6. Sekuritisasi Rp 3,5 triliun
7. Surat berharga komersial Rp 1 triliun.

Head of Economy Research Pefindo Fikri C Permana kepada Investor Daily, Minggu (5/4).menjelaskan, pihaknya memprediksi imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN) dan surat utang korporasi akan mulai bergerak turun pada kuartal II-2020.

“Sikap dovish BI dan hampir semua bank sentral global yang dovish, bahkan beberapa bank sentral telah mengambil kebijakan ultra-loose monetary policy”

Fikri beranggapan hal ini merupakan bentuk intervensi moneter, sehingga risiko inflasi ataupun anjloknya nilai tukar rupiah dapat dimarjinalkan. Meskipun intervensi ini masih memiliki risiko apabila periode pemulihan lebih panjang dari perkiraan, Hal ini dapat dipengaruhi beberapa point sebagai berikut:

1. Tingkat tabungan nasional dan langkah investor dometik
2. Proses penanganan wabah virus Korona (Covid-19) di dalam negeri dan global khususnya mitra perekonomian Indonesia
3. Sentimen harga minyak dunia dan komoditas
4. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta penguatan dolar Amerika Serikat (AS) di pasar global.

Hal senada juga turut diungkapkan Head of Fixed Income Research PT Mandiri Sekuritas Handy Yunianto, dirinya menambahkan permintaan terhadap obligasi korporasi menurun, namun permintaan pasar masih tetap ada untuk obligasi dengan peringkat yang bagus dan tenor relatif pendek.

Melalui konferensi video di Jakarta, Jumat (3/4) Menteri Badan Usaha Milik (BUMN) Erick Thohir berkomitmen untuk menjaga daya tahan BUMN dalam menghadapi dampak ekonomi dari adanya Covid-19. Ia tak menampik pandemi Covid-19 juga akan berimbas pada kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah secara keseluruhan.

Erick menyampaikan, sudah mulai melakukan finalisasi pemetaan portofolio bisnis  seluruh BUMN dan anak-cucu usaha BUMN. Langkah – langkah yang sudah dilakukan pemerintah antara lain:

1. Merampingkan 51 anak-cucu usaha dari PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
2. Melakukankan pemetaan BUMN berdasarkan portofolio bisnis, paramater nilai ekonomi layanan public untuk menentukan langkah dan strategi yang akan diambil Kementerian BUMN apakah akan mempertahankan, mentrans-formasikan, mengkonsolidasikan, maupun divestasi atau pelepasan perusahaan
3. Melakukan efisiensi dengan merampingkan 27 klaster BUMN yang ada saat ini menjadi 14 klaster agar BUMN dapat lebih fokus pada bisnis inti atau core business-nya
4. Melakukan pemetaan terhadap total utang dan cash flow yang dimiliki masing-masing perusahaan (pertama kali dalam sejarah, sepanjang kementerian ini berdiri)
5. Restrukturisasi utang jangka pendek kepada bank-bank BUMN, akan diubah menjadi pinjaman jangka panjang. Diantaranya BUMN Karya untuk memastikan agar proyek infrastruktur tetap berjalan.

Dalam proses perampingan, ia berjanji tidak akan melakukan pemecatan terhadap karyawan di perusahaan tersebut. Efisiensi dan tata kelola yang baik, perlu dilakukan sebab ke depan perusahaan di mancanegara akan jauh lebih efisien.