Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan sejumlah komoditas pangan,seperti harga gula dan telur, yang masuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau dalam indeks harga konsumen (IHK) penyumbang inflasi Maret 2020. Berdasarkan pengamatan di 90 kota, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan tingkat inflasi pada Maret 0,10. Adapun laju inflasi tahunan mencapai 2,96 persen.

Inflasi pada kelompok ini didominasi kenaikan harga telur ayam ras dan bawang bombai masing-masing sebesar 0,03 persen, serta gula pasir 0,02 persen. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan laju inflasi pada Maret 2020 sebesar 0,13 persen bulanan atau 3 persen year on year. Perry megatakan komoditas yang mendorong inflasi antara lain emas perhiasan dan bawang merah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Suhanto, menuturkan secara umum harga kebutuhan pokok sepanjang Maret relatif stabil dibanding bulan sebelumnya. Namun Suhanto mencatat masih ada kenaikan beberapa kebutuhan pokok, yaitu gula pasir naik 25,5 persen menjadiRp 18.200 per kilogram, bawang merah naik 15 persen menjadi Rp 41.400 per kg, serta cabai rawit merah naik 21,8 persen menjadi Rp 53.200 per kg.

Kepanikan investor global terhadap potensi tumbangnya ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19 mulai mereda. Aliran modal yang keluar dari pasar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia mulai terbendung sehingga pemerintah cukup terbantu dalam pemulihan ekonomi. 

Kepanikan mereda setelah beberapa negara maju mengeluarkan stimulus fiskal seperti AS yang menggelontorkan dana 2 triliun dollar AS dengan rencana tambahan 500 miliar dollar AS. Selain itu negara-negara maju di Eropa mulai memperkuat berbagai kebijakan stabilisasi yang dilakukan Bank Sentral. Dengan kondisi ini, rupiah diperdagangkan Rp 16.350 per dollar AS. Dalam mencukupi kebutuhan valas, BI mengajak importir memanfaatkan fasilitas Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) guna memenuhi kebutuhan dollar AS.

Penanganan Covid-19 yang lambat dan karut marut akan memperburuk dampak pandemi ini terhadap perekonomian. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, eskalasi pandemi Covid-19 yang sangat cepat membuat langkah penanganan belum memadai. Di dalam negeri situasi ini menurunkan daya beli dan konsumsi masyarakat, penundaan dan penurunan investasi, penurunan ekspor-impor, penurunan keuntungan serta kebangkrutan dunia usaha. Pandemi global ini juga menganggu stabilitas sektor keuangan Indonesia yang terefleksi pada volatilitas pasar saham, pasar surat berharga, depresiasi nilai tukar rupiah, peningkatan rasio kredit macet, persoalan likuiditas dan risiko kepailitan. Stabilitas sektor keuangan saat ini dilevel normal-siaga, Jika covid-19 bisa diatasi dan situasi saat ini ditangani segera maka tantangan sektor keuangan akan lebih rendah.

Kementerian Keuangan menyebutkan skenario proyeksi ekonomi makro 2020, pertumbuhan ekonomi dalam skenario 2,3% sedangkan skenario lebih buruk negatif 0,4%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan lonjakan inflasi dan depresiasi nilai tukar rupiah. 

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan skenario paling buruk perekonomian Indonesia diantisipasi. Pemberian kewenangan bagi BI untuk membeli surat berharga negara di pasar perdana bukan sebagai pembeli utama melainkan pembeli terakhir.Pemerintah berencana menerbitkan pandemic bonds untuk membiayai defisit APBN yang diperirakan 5,07% PDB.

Dalam hasil riset terbarunya, The Economist merevisi perkiraan pertumbuhan untuk semua negara di seluruh dunia seiring menyebarnya wabah virus corona. Di antara seluruh negara G20, semua kecuali tiga negara akan mengalami resesi ekonomi pada tahun ini. Sementara itu, ekonomi global akan mengalami kontraksi sebesar 2,2%. Berdasarkan revisi prediksi pertumbuhan untuk negara-negara G20 pada tahun 2020, ada tiga negara yang diramal masih akan mencatatkan pertumbuhan. Indonesia merupakan salah satunya dengan revisi pertumbuhan 1% dari sebelumnya 5,1%. Dua negara lainnya adalah China dan India. Revisi pertumbuhan ekonomi China tahun ini adalah 1% dari sebelumnya 5,9%. Sementara India diramal akan mencatatkan pertumbuhan 2,1% (revisi) dari sebelumnya 6%.

Ekonomi AS akan mengalami kontraksi sebesar 2,8% tahun ini. Selain itu, ketika risiko ekonomi yang terkait dengan Covid-19 mulai meningkat, perjanjian antara Arab Saudi dan Rusia untuk memangkas produksi minyak gagal total, yang pada akhirnya membuat harga minyak jatuh. Kombinasi epidemi virus corona dan penurunan harga minyak global, berarti bahwa investasi akan mengalami kontraksi tajam tahun ini, terutama di sektor energi, dan pertumbuhan ekspor akan menurun. Zona Eropa akan menjadi salah satu wilayah yang paling terpukul, yang diprediksi akan mencatatkan resesi setahun penuh sebesar 5,9%. Perinciannya, Jerman akan terkontraksi -6,8%, Prancis -5%, dan Italia -7% di 2020. Di Jerman, sektor manufaktur besar sangat berorientasi ekspor, yang berarti bahwa negara tersebut secara khusus terkena gangguan rantai pasokan dan permintaan global yang lemah. Prospek pertumbuhan sangat buruk di Amerika Latin. Perinciannya adalah Argentina terkontraksi -6,7%, Brasil -5,5%, dan Meksiko -5,4% di tahun ini. Ekonomi Meksiko sangat bergantung pada tren di AS, dan ekspektasi kami bahwa pertumbuhan PDB AS akan turun memberi tekanan pada prospek ekonomi Meksiko.

Kinerja sektor manufaktur diperkirakan tertekan lebih dalam pada periode April hingga Mei 2020 selama pandemi COVID-19 belum teratasi. Purchasing Managers’ Index (PMI) sektor manufaktur yang dirilis oleh IHS Markit pada Maret 2020 anjlok ke angka 45,3, terendah sejak 2011. Adapun, level 50 ke atas mencatatkan adanya ekspansi. Saat ini posisi konsumsi sedang turun karena adanya pembatasan dan protokol kesehatan, artinya penjualan pun menurun. Di sisi produksi, bahan baku juga mulai habis. Kuartal II/2020 ini nantinya akan menjadi puncak tekanan pada industri.

 Apindomenghimbau agar seluruh pabrikan menggunakan semua opsi untuk mempertahankan eksistensi dalam kondisi krisis seperti saat ini. Apindo meminta pada pabrikan yang masih memiliki permintaan untuk menggenjot kapasitas produksinya. Sementara itu, pabrikan yang pasarnya menyusut disarankan agar melakukan restrukturisasi utang, memanfaatkan stimulus, renegosiasi kontrak dengan klien, menurunkan kapasitas produksi, atau mengalihkan produksi. 

Penurunan tajam PMI pada akhir kuartal I/2020 dipengaruhi oleh banyaknya daerah yang terjangkit COVID-19. Alhasil, penurunan utilitas pabrikan di berbagai sektor manufaktur tidak dapat dihindari. Kemenperin akan mengusahakan pemberian berbagai stimulus fiskal dan non-fiskal. Hal tersebut merupakan antisipasi banyaknya negara yang melakukan protokol penguncian (lockdown) yang memberikan dampak negatif bagi pasar lokal maupun global.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan jika merujuk pada proyeksi pemerintah maka, ekonomi Tanah Air akan masuk gelombang resesi jika sampai akhir kuartal II/2020 belum ada perbaikan dari tekanan COVID-19. Diprediksi jika level PMI di Indonesia menyentuh 40 dan memasuki gelombang resesi, kemungkinan industri juga bukan berada pada posisi sepenuhnya berhenti produksi. Ekonom PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Myrdal Gunarto sepakat kejadian perlambatan aktivitas ekonomi maupun manufaktur ini merupakan kejadian luar biasa pertama sejak Indonesia merdeka. Alhasil, belum ada proxy yang tepat untuk melihat arah tren bagi laju perekonomian dari kondisi ini.

Pemerintah tengah menyiapkan stimulus jilid ketiga dengan fokus sektor logistik untuk mengurangi dampak penyebaran virus corona terhadap perekonomian. Secara prinsip stimulus ini mencakup fiskal, pembiayaan, dan perizinan. Stimulus itu penting diberikan karena sektor logistik menjadi salah satu sektor penopang industri yang ke depan pasti sangat terdampak berbagai antisipasi penyebaran virus corona. Stimulus itu diberikan agar nantinya para pengusaha logistik tetap beroperasi di tengah upaya pembatasan sosial skala besar (PSSB). Terkait rencana karantina wilayah di Jabodetabek, angkutan logistik akan menjadi salah satu kendaraan yang dikecualikan dan dapat tetap beroperasi.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengemukakan permintaan untuk jasa truk telah anjlok 60%. Bila pandemi semakin berkepanjangan, tingkat permintaan jasa angkutan barang bisa hanya 10% saja. Bila dampak pandemi corona berlangsung selama 6 bulan, diprediksi masa pemulihan bagi sektor logistik memakan waktu 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Oleh karena itu, Aptrindo bersama pemerintah telah melakukan rapat koordinasi secara online dan mengusullan sejumlah insentif yang dibutuhkan oleh pelaku jasa logistik. Aptrindo mengusulkan agar perbankan merelaksasi pengembalian pinjaman pokok selama 12 bulan. Selain itu, sejumlah stimulus yang telah diusulkan oleh asosiasi adalah pemotongan suku bunga pinjaman hingga 50%. Diharapkan pula PPh 21 supaya ditiadakan selama 12 bulan. Selanjutnya relaksasi ketentuan PPh pasal 23 selama 12 bulan dan PPh pasal 25 dihilangkan. Selain kelonggaran untuk PPh, Aptrindo juga mengharapkan bantuan percepatan modal kerja dari pemerintah.

Di tengah penyebaran Covid-19 di China, ritel jadi sektor yang turut berperan penting. Mereka berada digarda terdepan penyedia kebutuhan harian. Gerakan itu tidak hanya dari peritel yang digandeng Pemerintah China tetapi juga asosiasi ritel besar, pedagang pasar dan toko-toko kelontong yang diorkestrasi oleh Pemerintah Provinsi Hubei. 

Ritel di China memang memiliki kekuatan suplai kebutuhan hidup harian masyarakat, baik konvensional maupun daring. Adopsi pemesanan daring telah tinggi dan berkembang di China tak lepas dari kesuksesan Alibaba dan JD.com dalam mengintegrasikan pengalaman belanja daring dan luring dengan sistem operasi logistik.

Di Indonesia para peritel, pelaku logistik, e-dagang bahkan pedagang kecil telah bergerak mandiri menyelamatkan usaha dan memasok kebutuhan warga. Yang dilakukan Pemerintah China belum terlihat di Indonesia. Belum ada langkah strategis yang diambil yang dapat menjadikan logistik sebagai ujung tombak pencegahan penularan Covid-19.

Kementerian PUPR mulai hari ini memberlakukan stimulus fiskal perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mengantisipasi pelemahan ekonomi akibat wabah Covid-19. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan bentuk stimulus tersebut berupa Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk kredit pemilikan rumah.

Anggaran yang disiapkan untuk 175 ribu rumah tagga MBR ini mencapai Rp 1,5 triliun. Heri menjelaskan, dengan skema saat ini, konsumen bisa membayar angsuran KPR dengan suku bunga sebesar 5 persen per tahun selama 10 tahun. Pemerintah akan membayar subsdi sebesar selisih angsuran denga suku bunga pasar dariyang harus dibayar nasabah. Khusus untuk pembelian rumah tapak, MBR akan mendapatkan manfaat tambahan, yaitu pemberian sebagian uang muka KPR melalui SBUM sebesar Rp 4 juta. Khusus untuk Proinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. SBUM yang diberikan sebesar Rp 10 juta. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida, mengatakan stimulus yang mulai berlaku hari ini juga harus didukung oleh layanan perbankan. Totok berharap pemerintah juga memberikan pelonggaran PPh pasal 21 terhadap sektor properti. Sebab, sektor properti merupan penggerak perekonomian karena memiliki lebih dari 150 industri turunan.

Pandemi virus corona alias Covid-19 tak hanya menyeret ke bawah prospek pertumbuhan ekonomi global sepanjang tahun ini, tetapi juga pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dalam laporan ekonomi regional edisi April, Asia Timur dan Pasifik di Masa Covid-19, Selasa (31/3) World Bank memproyeksi, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,1% di 2020. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, akan turun tajam tahun ini, yaitu hanya 1,5% dibandingkan dengan 2019 yakni 5,2%. Dalam laporannya Bank Dunia menyebut perubahan ini seiring dengan implementasi restriksi pergerakan manusia untuk menekan penyebaran virus corona. Begitu juga dengan investasi alias Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan tidak tumbuh sepanjang 2020 atau 0%. Tahun lalu, investasi masih tumbuh 4,4%. Sebaliknya, konsumsi pemerintah diperkirakan menjadi komponen memperkuat ekonomi Indonesia sejalan berbagai paket kebijakan stimulus fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah. World Bank memproyeksi pertumbuhan konsumsi pemerintah naik dari 3,2% pada tahun lalu menjadi 5% pada tahun ini.

Di tengah tajamnya penurunan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia akan tetap kontraksi untuk dua tahun berturut-turut di 2020. Ekspor dan impor barang maupun jasa diprediksi mengalami tekanan masing-masing sebesar -2% dan -7%, dibandingkan tahun lalu -0,9% dan -7,7%. Akibatnya, defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) diproyeksi melebar dari 2,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019 menjadi 2,8% terhadap PDB pada 2020. Ini sejalan dengan lumpuhnya sektor pariwisata dan jatuhnya harga komoditas. Namun, World Bank menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami rebound dengan rata-rata pertumbuhan 5,4% pada tahun 2021-2022 mendatang. Perbaikan pertumbuhan ekonomi diharapkan terjadi seiring dengan pulihnya agregat permintaan global dan domestik. Proyeksi World Bank ini jauh di bawah proyeksi Bank Indonesia (BI), yaitu ekonomi Indonesia pada tahun ini tumbuh di kisaran 4,2%-4,6%. Namun, proyeksi pertumbuhan Indonesia untuk tahun depan, sejalan dengan proyeksi BI, yang sebesar 5,2%-5,6%.

Perbaikan ini seiring dengan membaiknya ekonomi global dan harga komoditas, serta kembali berjalannya aktivitas produksi dan investasi global pasca Covid-19. BI menilai, kebijakan domestik berupa berlanjutnya peningkatan kuota ekspor tembaga, hilirisasi, dan pembangunan kawasan industri akan berdampak positif terhadap perbaikan kinerja ekspor. Hal ini akan berdampak pada perbaikan kinerja investasi, terutama non-bangunan. Perbaikan investasi juga dipengaruhi oleh upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi melalui omnibus law Rancangan Undang- undang (UU) Cipta Kerja dan UU Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Anggota DPR menengarai ada keterlibatan aparat negara dalam penyelundupan 27 kontainer tekstil premium. Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan mulusnya penyelundupan-penyelundupan tersebut memunculkan dugaan adanya persekongkolan jahat antara pelaku dengan oknum aparat penegak hukum yang mengawasi lalu lintas barang. Ada indikasi kapal sempat membongkar muatan dan mengganti kontainer dalam pelabuhan serta mendapatkan dokumen yang berbeda. Biaya pengiriman akan lebih murah apabila barang langsung dikirim dari negara penghasil tekstil ke Jakarta, dibandingkan harus singgah di Port Kelang, Malaysia dan melakukan bongkar muat dan berganti kapal angkut ke Jakarta. Kasus penyelundupan 27 kontainer tekstil premium itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dengan menggunakan perencanaan yang matang dan masif, dengan jumlah yang besar dan dilakukan secara berulang-ulang. Salah satu perusahaan, hanya membayar Rp730 juta untuk bea dan pajak 10 Kontainer. Sementara, perusahaan lainnya, hanya membayar Rp1,09 miliar untuk 17 Kontainer. Padahal, dengan menghitung akumulasi biaya tambahan bea safeguard, kesesuaian jenis, jumlah atau kuantitas barang, bea masuk dan pajak, kedua perusahaan tersebut seharusnya membayar Rp1 miliar tiap kontainer. Jajaran Bea dan Cukai berhasil membongkar aksi penyelundupan 27 kontainer tekstil premium, yang disinyalir milik seorang pengusahaa berinisial DR.