Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian memastikan ketersediaan 11 bahan pangan pokok untuk masyarakat. Komoditas yang wajib dipastikan ketersediaannya yakni beras, daging dan telur ayam ras, daging sapi, minyak goreng, gula pasir, cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, serta bawang putih. Ia pun meminta agar seluruh kepala dinas di setiap daerah bisa mengikuti kebijakan dan langkah pemerintah pusat dalam mengamankan distribusi pangan.

Untuk menjalankan instruksi ini sekaligus mendukung kebijakan social distancing selama penanganan wabah Covid-19, diadakan pembahasan yang turut menghadirkan beberapa tokoh dan instansi terkait antara lain Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), Agung Hendriadi (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan), Dyan Shinto Ekopuri (Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) serta pihak Gojek di Kantor Pusat Kementan, Jakarta Selatan, pada Jumat kemarin (4/3).

Pembahasan tersebut menyiapkan kerja sama Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Gojek untuk distribusi pangan secara gratis sekaligus menekankan perlunya menyikapi tantangan sekarang dengan cara-cara baru. Beberapa poin mengenai yang disampaikan oleh Agung Hendriadi (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan) terkait kerjasama ini antara lain:

1. Masyarakat yang membeli kebutuhan pangan di Toko Mitra Tani milik Kementerian Pertanian via aplikasi Gojek akan digratiskan biaya pengirimannya.
2. Biayanya akan dibebankan kepada Kementerian Pertanian
3. Sistemnya akan disediakan Gojek
4. Layanan ini tidak akan mempengaruhi harga pangan yang dibeli konsumen
5. Para pengemudi ojek online bisa memperoleh penghasilan tambahan
6. Diberlakukan secara bertahap di 3.500 Toko Mitra Tani yang tersebar di seluruh Indonesia
7. Diharapkan, masyarakat memanfaatkan fasilitas ini guna menjalankan arahan social distancing
8. Fasilitas ini diyakini bisa meminimalisasi rush buying karena masyarakat akan merasa tenang

Menurut Gojek, dengan ini pihak mereka menjadi on demand platform pertama yang diberi kesempatan untuk mendukung keamanan logistik Indonesia dalam penanganan Covid-19 seraya berkomitmen memastikan pendistribusian pangan via aplikasi Gojek akan berjalan lancar dan siap diterapkan di seluruh Indonesia.

Menurut Co-founder and Vice-CEO Jouska Indonesia, Farah Dini Novita, transaksi belanja daring meningkat selama pandemi virus corona dalam acara “Bijak Finansial dengan #BelanjaDariRumah bersama Shopee Indonesia”. Peningkatan ini turut ditunjang dengan kemudahan dan dinilai sesuai anjuran physical distancing yang diserukan pemerintah dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Beberapa hal yang disarankan dalam berbelanja daring yaitu:

1. Tetap dengan perhitungan matang untuk mengindari pemborosan dan panic buying
2. Prioritaskan barang-barang kebutuhan selama beraktivitas di rumah, tapi jangan sampai menimbun dan belanja sewajarnya
3. Kenali mana kebutuhan primer, sekunder, dan tersier

Menurut Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja, sebagai salah satu e-commerce di Indonesia, Shopee mewujudkan dukungan social distancing melalui kampanye #BelanjaDariRumah yang juga bertujuan agar perekonomian di Indonesia tetap bergerak meski sedang menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini dengan membantu pengguna memenuhi kebutuhan dasar dengan meminimalisasi kontak langsung antara pembeli dan penjual atau pelaku UMKM.

Dijelaskan juga oleh Public Relations Lead Shopee Indonesia Aditya Maulana Noverdi, bahwa selama pandemi Covid-19 berlangsung, beberapa kategori mengalami peningkatan dari segi pencarian yaitu kategori kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. Saat ini, beragam kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan bahkan gula yang sempat sulit dicari dipasaran tersedia di Shopee.

Sedangkan e-commerce Blibli melalui konfrimasi resmi Senior Vice President of Trade Partnership Blibli, Fransisca Krisantia Nugraha, menyatakan sejak Rabu (18/3) e-commerce ini membatasi pembelian bahan pangan dan produk-produk sanitasi. Dengan pembatasan apabila kuantitas produk yang dimasukkan ke keranjang belanja melebihi batas maka secara otomatis via sistem tidak dapat melanjutkan proses check out dan pembayaran. Penerapan turut berlaku untuk produk yang dijual langsung oleh mitra merchant.

Tokopedia di sisi lain, menerapkan konsep solusi dari hulu ke hilir dengan menambahkan platform khusus bernama Tokopedia Salam. Beberapa keunggulan platform ini antara lain:

• Menyertakan sertifikasi dari lembaga resmi pemerintah dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
• Fitur Alquran digital yang terintegrasi dengan ekosistem Tokopedia yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat beribadah di rumah

Berdasarkan keterangan dari Head of Tokopedia Salam Garri Juanda dalam siaran pers yang diterima Republika, di Tokopedia, lebih dari 80 persen responden menyatakan memiliki kebutuhan untuk membeli produk makanan bersertifikat halal. Informasi sertifikat halal kini tertera pada kolom keterangan dan filtrasi produk yang meliputi makanan, minuman, fesyen, kecantikan, hingga perlengkapan ibadah.

Ini merupakan salah satu upaya Tokopedia untuk menekan laju penyebaran Covid-19 sesuai dengan imbauan pemerintah dan bentuk komitmen dalam mendorong perkembangan produk halal di Indonesia. Kedepan, Tokopedia akan terus mengekplor kerjasama dengan LPH lainnya.

Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim juga turut mengkonfirmasi dan mengapresiasi kerjasama ini, menurutnya melalui integrasi ini, masyarakat dapat menemukan berbagai produk yang sudah terjamin halal, secara online melalui Tokopedia Salam

Sedi­kitnya 43.000 buruh di Provinsi Jawa Barat (Jabar)telah dirumahkan sejak akhir Maret 2020 karena dampak COVID-19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Mohamad Ade Afriadi mengatakan sebanyak 502 perusahaan telah dilakukan pendataan dan sebagian besar terdampak pandemi. Sampel 502 perusahaan diambil dari total 47.221 perusahaan yang berada di seluruh Provinsi Jabar. Dari hasil pendataan 21 daerah ditemukan bahwa sudah ada perusahaan yang tutup dan ada yang berhenti produksi. Sebanyak 40.000 buruh resmi dirumahkan sementara, dan 3.000 buruh hak kerjanya putus. Data ini menurutnya masih akan terus berubah seiring kemampuan usaha masing-masing industri. Perusahaan yang meru­mahkan buruh dan karyawan rata-rata lantaran kesulitan memenuhi bahan baku impor dari sejumlah negara yang memberlakukan lockdown. Selain itu industri yang tergandung pada buyer dan supply chain negara yang menerapkan lockdown. Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, laporan di kawasan industri yang sudah mulai mengurangi produksi adalah perusahaan kendaraan roda empat. Saat ini produksi kendaraan roda empat di wilayah Karawang dan Bekasi turun 15%—25%.

Dunia membutuhkan solidaritas global untuk keluar dari jerat pandemi virus corona (COVID-19). Itulah yang kini diupayakan negara-negara anggota G-20 dalam merumuskan respons ekonomi terpadu. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G-20 mengadakan pertemuan pada 31 Maret secara khusus membahas krisis karena pandemi, yang menekankan pentingnya kerja sama antara bank sentral dan kekuatan fiskal global. Pada saat yang sama, Bank Dunia menyatakan kesiapannya mengerahkan US$160 miliar selama 15 bulan ke depan untuk mendukung negara-negara anggota menghadapi pandemi ini. Para pemimpin juga menyepakati peta jalan untuk mengimplementasikan komitmen yang dibuat pada KTT G-20. Roadmap akan memuat empat komitmen inti. Pertama, merumuskan rencana aksi bersama yang juga menguraikan respons individu dan kolektif yang telah diambil, termasuk langkah jangka menengah untuk menyelamatkan ekonomi global. Kedua, mengatasi risiko kerentanan utang di negara-negara berpenghasilan rendah, juga memfokuskan upaya penanganan pandemi. Ketiga, bekerja dengan organisasi internasional untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara berkembang. Keempat, bekerja dengan Dewan Stabilitas Keuangan untuk mengoor­dinasikan langkah-langkah pengaturan dan peng­awasan yang dilaku­kan negara-negara dalam menanggapi pandemi ini. 

Sehari sebelum pertemuan otoritas fiskal dan moneter itu, para menteri perdagangan G-20 juga mengadakan pertemuan serupa yang memastikan pasokan global terjamin, tidak ada kenaikan harga yang tidak adil, termasuk melarang restriksi ekspor untuk memenuhi kebutuhan seluruh negara. Demi menjaga rantai pasok tetap berjalan, jaringan logistik melalui udara , laut, dan darat, akan digalakkan. Bank Dunia bahkan meminta negara-negara untuk tidak melakukan pembatasan ekspor peralatan medis, makanan, atau barang kebutuhan pokok lain.

IMF juga memberikan dukungan pada rencana aksi G-20 untuk memperkuat kapasitas sistem keuangan, menstabilkan ekonomi dunia, dan membuka jalan menuju pemulihan. IMF menjanjikan perluasan akses pada fasilitas darurat IMF untuk setidaknya 85 negara yang kini menggantungkan nasib keuangan pada dana itu. Upaya IMF dalam mengurangi utang negara-negara berpenghasilan rendah salah satunya telah menyepakati reformasi Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT) yang membebaskan utang negara-negara miskin untuk memfokuskan anggaran tersebut pada penanganan krisis. Sejumlah negara anggota G-20 disebutkan berkontribusi secara keuangan pada pembebasan utang program CCRT tersebut.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai industri pokok dan penunjang harus dibantu dengan kebijakan pemerintah berupa relaksasi dan stimulus sebagai strategi untuk bisa bertahan dalam situasi sulit saat ini. Penyedia jasa logistik setidaknya melibatkan tenaga kerja hampir 7 juta orang, mulai dari tingkatan pengemudi, operator, petugas lapangan hingga administrasi yang sangat terdampak akibat pandemi corona belakangan ini. Di sisi lain, jenis pekerjaan yang dilakukan bergantung oleh pemilik barang atau selaku subkontraktor dari pelaku logistik lainnya. Dalam hal itu, ada pihak menerima pembayaran tunai dari pengguna jasa seperti kurir, jasa titipan, air freight, sea freight, railway transport dan sejenisnya.

Sebagai wajib pajak, penyedia jasa logistik pun harus membayar kewajiban meski belum terima pembayaran dari pengguna jasa. Hal ini berlaku pula untuk kegiatan ekspor-impor yang menggunakan jasa rekanan penyedia jasa logistik di negara asal atau tujuan barang, karena mereka minta pembayaran di muka. Sejumlah usulan yang telah disampaikan kepada pemerintah di antaranya terkait dengan relaksasi pajak kegiatan usaha penyedia jasa logistik seperti PPh pasal 21, PPh pasal 25, dan pajak karyawan. Keringanan atau penangguhan beban tanggungan BPJS yang menjadi kewajiban pengusaha juga perlu dipertimbangkan. Yukki memperhitungkan nilainya sebesar 4% untuk BPJS Kesehatan dan 3,7% untuk BPJS Jamsostek dengan perkiraan nilai Rp133 triliun per tahun.

Pelaku usaha tersebut juga menghadapi denda administrasi kepabeanan dalam proses kesalahan administrasi proses deklarasi barang impor, sehingga membebani lagi penyedia jasa logistik. Dari sisi tenaga kerja, bantuan pembiayaan yang harus ditanggung akibat terdampak langsung COVID-19 diperkirakan 20% dari 7 juta pekerja. Artinya, sekitar 1,4 juta tenaga kerja logistik ini sangat rentan dirumahkan (PHK). Bantuan langsung tunai sudah sangat mendesak bagi pengemudi truk, berikut pembebasan bayar tol selama 6 bulan mulai April.

Hal senada disampaikan Asosiasi Logistik Indonesia. Fokus insentif yang diharapkan terkait dengan relaksasi perpajakan, kepabeanan dan dukungan untuk tenaga logistik yang belum disinggung stimulus paket kebijakan ekonomi jilid pertama dan kedua. Stimulus yang dibutuhkan oleh perusahan logistik sebenarnya sama dengan yang dibutuhkan oleh industri lain, yaitu penundaan PPh 21, pengurangan PPh 25 hingga penundaan pembayaran cicilan kredit.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan langkah pemerintah memungut pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) harus dirumuskan hati-hati karena berpotensi memicu friksi dengan otoritas negara asal. Sebagai negara anggota OECD, Indonesia harus menyelaraskan implementasi pungutan PPh atas PMSE yang masih belum ditetapkan secara global.

Adapun pemungutan PPN relatif mudah dilakukak arena terdapat kesepakatan dengan negara lain di tingkat global. Hal ini diawali dengan menunjuk perwakilan penyelenggara PSME luar negeri oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Rencana kebijakan pemajakan transaksi digital ini tertuang dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk menangani pandemi wabah virus Covid-19. Berdasarkan ketentuan itu, pemungutan dilakukan tak lagi menggunakan konsep kehadiran fisik, melainkan konsep kehadiran ekonomi yang signifikan. Di antaranya ditentukan melalui omzet konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu, jumlah penjualan sampai batas nilai tertentu, serta jumlah pengguna aktif platform digital tersebut. Direktur Perpajakan Internasional DJP, John Hutagaol, mengatakan implementasi pajak terhadap PMSE akan dilakukan secara bertahap. Otoritas pajak juga tengah menyiapkan regulasi turunan yang akan mengatur teknis mekanisme penarikan pajak transaksi digital. John mengatakan DJP juga telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap respons negara mitra yang mungkin saja merasa keberatan.

Pada Jumat (3/4), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 2,02% ke level 4.623,42. Namun, sepanjang tahun berjalan 2020, IHSG masih terpuruk dengan koreksi 26,61%. Sejak awal tahun, investor asing sudah net sell Rp 10,81 triliun, dan jual bersih sebesar Rp 842,86 miliar dalam sepekan ini. Berdasarkan data Bloomberg pada perdagangan Jumat (3/4), saham-saham emiten minyak dan gas mengalami apresiasi harga sejalan dengan harga minyak yang menanjak menuju level US$30 per barel. Penguatan harga minyak mentah dunia disokong oleh komentar Presiden AS Donald Trump yang mengaku telah memfasilitasi Arab Saudi dan Rusia untuk berdiskusi guna memangkas produksinya sekitar 10 juta -15 juta barel per hari. Sentimen Trump tersebut ikut mendongkrak saham PT Elnusa Tbk. (ELSA), PT Medco Energi Intemasional Tbk. (MEDC), dan PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA).

William Hartanto, Technical Analyst Panin Sekuritas, mengatakan bahwa kembalinya saham - saham emiten minyak ke zona hijau masih hanya akan terjadi sesaat karena pasar sesungguhnya menanti realisasi pemangkasan produksi tersebut. Direktur PT Anugrah Mega Investama, Hans Kwee mengatakan pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini di luar perkiraan. Awalnya, indeks diprediksi akan kembali tertekan karena banyak data ekonomi AS yang tak sesuai harapan, dan ditambah penyebaran corona di Amerika juga semakin tinggi. Terkait dengan saham emiten migas, Hans menilai terlalu dini untuk mengatakan saham emiten minyak berbalik bullish karena sentimen permintaan masih dalam tekanan dan harga minyak bisa kembali anjlok.

Analis PT Kresna Securities, Etta Rusdiana Putra menilai stimulus fiskal dan moneter yang dilakukan pemerintah Indonesia serta koordinasi kebijakan secara global menjadi katalis positif untuk pergerakan IHSG pada pekan ini. Selain itu, langkah pemerintah untuk menahan laju penyebaran virus COVID-19 diapresiasi pasar, menyebabkan volatilitas mulai menurun, tapi pasar masih dalam tahap awal recovery, tambah Etta.

Rabu (1/4), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam video conference Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjelaskan bahwa OJK memberikan stimulus bagi debitur besar dengan plafon lebih dari Rp 10 miliar yang terdampak Virus Korona (Covid-19) seperti sektor perhotelan dan transportasi. Restrukturisasi dilakukan dengan kesepakatan antara nasabah dan bank. Sebelumnya, stimulus restrukturisasi hanya diberikan bagi debitur terdampak Covid-19 dengan plafon di bawah Rp 10 miliar, yaitu seperti pekerja informal kemudian OJK menghimbau agar sementara waktu para penagih jangan menggunakan jasa debt collector. Sebab, proses restrukturisasi antarbank atau perusahaan pembiayaan dan peminjam bisa menggunakan teknologi komunikasi tidak perlu didatangi langsung. Wimboh mengungkap, hal tersebut untuk memberikan ruang bagi peminjam dan bagi bank dan multifinance supaya lebih leluasa. Dengan menerapkan restrukturisasi, bank tidak perlu membentuk cadangan dan provisi yang terlalu besar. Sehingga tidak memberatkan perbankan, karena kualitas kreditnya juga menjadi lancar.

Melalui Perppu Nomor 1/2020, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Halim Alamsyah mengusulkan adanya langkah antisipasi, ada kewajiban bank di luar simpanan yang bisa dijamin (LPS), supaya mencegah krisis lebih dalam dan menjamin kegiatan bank, sehingga kegiatan bisa lancar. Halim juga mengusulkan untuk menaikkan nilai simpanan dana di perbankan yang dijaminkan oleh LPS dari Rp 2 miliar ke nilai lebih tinggi, dan juga memperluas jenis
simpanan yang bisa dijamin, jadi dana individu namun dikelola oleh lembaga, misalnya dana pensiun. Langkah-langkah tersebut juga sudah dilakukan di beberapa negara, dan LPS pun sudah siap dengan tetap melihat kondisi ekonomi.

Sementara ekonom senior, Fauzi Ichsan menyebut, terdapat sejumlah kewajiban lain dari perbankan selain simpanan nasabah yang cakupannya Rp 2 Miliar saja, yang dapat diperluas untuk dijaminkan LPS, misalnya dana interbank, obligasi juga bisa dijamin. Jaminan asuransi juga dapat dijamin tapi harus berdasarkan UU LPS dan PPKSK. Menurut Fauzi, adanya usulan wacana LPS meningkatkan cakupan penjaminan, blanket guarantee, diharapkan masyarakat akan lebih percaya
kepada perbankan, karena dana simpanan yang dijamin. Begitu pula juga dengan korporasi juga merasa aman dan percaya karena dijamin oleh LPS, sehingga mereka tidak akan menarik dananya di bank.

Pembatasan akses disejumlah daerah akibat penyebaran virus corona (Covid-19) menimbulkan keterlembatan pengiriman barang. Keterlambatan yang paling terasa adalah pengiriman ke wilayah Indonesia timur lantaran adanya pembatasan angkutan udara.

Manager Sales SiCepat Ekspres, Imam Sedayu, mengatakan perusahaan telah mengeluarkan pemberitahuan soal adanya keterlambatan pengiriman barang dari dan menuju Sukoharjo, Jawa Tengah; Kepulauan Riau, serta sebagian basar wilayah Indonesia Timur. Meski begitu, Imam mengatakan permintaan jasa pengiriman ekspres justru meningkat sekitar 20 persen. Hal itu terjadi, kata dia, karena masyarakat mulai mengubah pola belanja dari offline ke online. Senior Marketing and Sales Manager PT Citra Van Titipan Kilat, Ahmad Kurtubi, mengatakan potensi keterlambatan terjadi karena berkurangnya frekuensi transportasi udara. Vice President of Corporate Communications Tokopedia, Nuraini Razak, mengatakan telah memberikan informasi tentang adanya kemungkinan perubahan operasional layanan pengiriman untuk beberapa daerah yang menerapkan pembatasan wilayah. Adapun Head of Corporate Communications Bukalapak, Intan Wibosono, mengatakan akan mejaga transaksi online antara masyarakat dan produsen atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus berjalan meski ada karantina di sejumlah wilayah di Indonesia.

Upaya pemerintah memberikan keringanan cicilan bagi debitur akibat terdampak virus corona bisa menjadi bumerang bagi industri keuangan. Tanpa ada batasan yang jelas dan pengawasan ketat, debitur bisa berbondong-bondong mengajukan keringanan padahal belum tentu terpapar virus corona. Salah satu yang khawatir dengan kebijakan relaksasi adalah industri multifinance. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno khawatir pemberian keringanan ke peminjam yang nilainya besar bisa mengganggu pengembalian pendanaan multifinance ke bank. Belum lagi, kondisi saat ini bank juga akan semakin selektif memberi pendanaan ke multifinance. Padahal pendanaan dari bank selama ini menjadi andalan multifinance untuk menjalani roda bisnis pembiayaan. Rasio pembiayaan bermasalah alias non performing finance (NPF) multifinance pun juga akan menanjak dengan wabah korona ini. BCA Finance memprediksi risiko kenaikan kredit bermasalah bisa tembus di atas 2% ke depan. Direktur Utama BCA Finance Roni Haslim menyebut, risiko tersebut hanya bersifat sementara dan bisa normal pasca pandemi corona usai.

Pembiayaan multifinance diprediksi hanya tumbuh 1% atau bahkan minus. Oleh karena itu relaksasi ini mesti selektif hanya untuk debitur produktif, bukan untuk semua debitur. Empat bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sudah menyusun ketentuan umum untuk menilai kelaikan debitur menerima relaksasi ini. Direktur BNI Osbal Saragi mengatakan, ada beberapa indikator tambahan untuk menilai debitur sebelum diberikan relaksasi. Misalnya terkait penurunan pendapatan debitur, sektor industrinya, serta daerah usaha debitur.

Ancaman NPL juga menyebabkan bank menyiapkan tambahan permodalan. Direktur Kepatuhan Bank Woori Saudara I Made Mudiastra mengatakan, dalam kondisi terburuk, rasio permodalan bisa turun maksimal 3% untuk menyerap potensi kenaikan NPL yang bisa naik 0,2%-0,4% di tahun ini.